Indonesia
miskin atau kaya ?


Februari 20th, 2006 — Rovicky 


Memanfaatkan energi alternatif
seringkali mengundang diksusi, eh diskusi panjang … (maksute alternatip itu
kali non BBM kali ya). Knapa Indonesia belum beralih juga padahal sudah jelas
pemerintah kedodoran mensubsidi energi yg selama ini sudah terlanjur dinikmati
rakyat lewat subsidi BBM.


Diskusi menarik di IAGI bahkan Prof Koesoema menunjuk masalah
sederhananya soal duik, tapi apa iya duik ini saja masalahnya ?




 —–Original Message—–

From: R.P. Koesoemadinata [mailto:koesoema@ net.id]




Masalahnya simple: tidak ada duit!


Ya … Yg tidak ada duit ini
pemerintahnya.


Pemerintah Indonesia ini miskin.

Namun duit Indonesia berada di pejabat dan rakyatnya sebagai asset pribadi.

Problem lain soal duit ini adalah masalah distribusi yg tidak merata serta
“mode of distribution mechanism” yg cenderung menjadikan sebuah proses produksi
memiliki efisiensi yang rendah, secara mudahnya menjadi boros energi. “Money
distribution mode” di Indonesia ini sering bentuknya “palak-memalak”.
Masing-masing rakyat-pejabat-pemerintah ingin enaknya tanpa kerja keras, ini
dimulai dari tukang parkir yg memungut bayaran seenaknya, pengemis jalanan
hingga direktur perusahaan yg menghendaki proyek dengan sogokan dll, termasuk
juga pemerintahan yg ingin meningkatkan pendapatan negara dengan palak … eh
pajak!. Miskinnya pemerintah Indonesia ini menjadikan kontrol jalannya
pemerintahan menjadi sangat lemah.


Berbeda dengan Malaysia yg
pemerintahnya kaya, sedang jumlah uang beredar di penduduknya relatif lebih
sedikit dibanding Indonesia. Namun distribusinya relatif lebih merata dengan
proses pemerataan pendapatan yg lebih baik.

Dengan duit yg dimiliki pemerintah sehingga pemerintah mampu memiliki kekuatan
kontrol terhadap jalannya pemerintahan.


Tapi apakah di Malesa ngga ada
korupsi? upst … tunggu dulu cara pemberantasan atau lebih tepatnya “pembatasan”
korupsi di Malesa ini unik. Koruptor kelas kakap dapat lebih leha-leha
dibanding di Indonesia, diem tenang2 saja tidak dikejar-kejar. Sedangkan
koruptor kelas teri dikejar2 habis. Sehingga si teri-teri kecil ini ngga
berkembang menjadi kakap. Pemberantasan kelas Kakap hanya melahirkan teri-teri
kecil yang baru. Coba saja kalau ada koruptor 10Milyar Rupiah, maka dia akan
dengan suka rela membagi 2 atau bahkan 6 milyar bagi pelindung2nya. Artinya
dari satu percobaan penangkapan koruptor kelas kakap berpotensi untuk munculnya
koruptor2 teri. Dan si teri ini kalau tidak dibrantas ya selalu saja ada yg
lolos naik kelas kakap.


Nah kembali dengan negara
kaya-miskin …

Berbeda lagi dengan Belanda …. Belanda termasuk negara yang memiliki hutang
terbesar di dunia. Namun hutang tersebut hutang terhadap rakyatnya dalam bentuk
obligasi. Sehingga pemeritahannya berhati-hati dan selalu berusaha sebaik
mungkin terhadap rakyatnya yg memiliki duit.


RDP




“kaya itu harus, sederhana itu wajib”
 












      
________________________________________________________ 
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! 
http://id.yahoo.com/

Kirim email ke