Pindahkan Ibu Kota RI ke Kalimantan
maps.google.com
/
Selasa, 9 Desember 2008 | 15:21 WIB
JAKARTA, SELASA -
Pembangunan Indonesia yang terjadi saat ini tidak seimbang. Sekitar 80
persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,8
persen dari daratan Indonesia. Padahal, daya dukung lingkungan dan
sumber daya air di Jawa sudah mencapai titik yang memprihatikan dan
tidak layak memenuhi kebutuhan penduduknya yang mencapai 59 persen dari
total populasi Indonesia.
Demikian juga dengan Jakarta, yang
masih didera oleh berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan,
urbanisasi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Biaya yang harus
ditanggung akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 43 triliun per
tahun.
Maka itu, pengajar ekonomi politik di jurusan Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof
Chaniago, kembali mengangkat wacana perlunya pemindahan ibu kota
Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.
"Pemindahan
ibu kota dapat turut menggerakkan tumbuhnya keseimbangan pembangunan
antarwilayah dan mencegah semakin parahnya dampak kongesti pemakaian
prasarana transportasi di Jawa," ujar Andrinof dalam peluncuran Visi
Indonesia 2033, Selasa (9/12) di Jakarta.
Menurutnya, Kalimantan
memiliki posisi yang strategis di Indonesia, karena tidak terlalu ke
Barat maupun Timur. Andrinof melanjutkan, program-program pemercepatan
pemerataan, seperti program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah
tertinggal tidak efektif, serta hanya menimbulkan pemborosan anggaran,
sepanjang pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan di pulau Jawa,
yang hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak.
Ia
menambahkan, berdasarkan perhitungannya, biaya memindahkan ibu kota
dapat mencapai Rp 50 triliun. Pihak yang mengatakan bahwa angka
tersebut terlalu tinggi, kata Andrinof, terlalu menyederhanakan
masalah. "Biaya pembangunan tersebut memang tinggi, tapi ini sekali
lempar. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta, Rp 43 triliun, harus
ditanggung setiap tahun," kata Andrinof.
Dengan biaya tersebut,
pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda
transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan
faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.
HIN
