uahuuahuhaauh ganti topik dikit yach....kalo olah raga ini pendinginannya, 
kebetulan ada yg posting jg....

Wacana pemindahan ibu kota RI sudah dimunculkan oleh Presiden Sukarno. Pusat 
pemerintahan yg dibangun oleh belanda yaitu di Batavia dan Surabaya dianggap 
sudah tidak sesuai, padat (sekarang lebih parah sekali >.< ) dan bernuansa 
kolonial. Selain itu pembangunan akan dianggap tidak merata (sampe sekarang jg 
terbukti gak pernah merata yach :-P )

Calon ibu kota tersebut oleh Sukarno adalah Palangkaraya. Pada saat itu masih 
bagian dari Kalimantan Selatan, namun kemudian dipecah menjadi propinsi sendiri 
yaitu Kalimantan Tengah. Lokasinya dianggap strategis, karena bebas gempa, 
tidak ada gunung merapi, kontur yg landai, serta posisinya kurang lebih di 
tengah2 kepulauan nusantara. Sehingga diharapkan dapat menjadi lokasi strategis 
utk menjadi ibu kota yg baru, dasar pembangungan merata, dan ditata dari awal 
lagi. Namun karena peralihan kekuasaan terlanjut terjadi, akhirnya tidak jadi. 
Sisa2nya dapat dilihat dari jalan raya yg lebar dan saluran pembuangan air.

Sepertinya wacana ini perlu benar2 dijalankan, karena pembangunan sangat tidak 
merata. Jawa sudah sangat padat, sulit utk ditata kembali. Selain itu biar rasa 
"nasionalisme" sedikit tersentak karena dpt dg lebih mudah melihat majunya 
pembangunan2 negeri tetangga. Hubungan intersional lebih dekat dg S'pore, 
Malay, dan Brunei......sangat strategis dan menguntungkan. Masalahnya rela gak 
tuh >:)

Btw sebutan pulau "Kalimantan" hanya dikenal utk wilayah Indonesia, Malaysia 
sendiri mengenalnya sebagai "Malaysia Timur" dan masyarakat internasional ttp 
mengenal pulau kita ini sebagai "Borneo" yg berakar dari sebutan dalam bahasa 
Belanda. Uniknya lagi pulau Borneo adalah salah satu dari pulau terbesar di 
dunia yg didalamnya berdiri 3 negara, hebat yach ;)




________________________________
From: Dewi Lilyana Su <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Tuesday, December 9, 2008 5:40:35 PM
Subject: [Singkawang] Pindahkan Ibu Kota RI ke Kalimantan

Pindahkan Ibu Kota RI ke Kalimantan 
 
maps.google. com
/ 
Selasa, 9 Desember 2008 | 15:21 WIB
JAKARTA, SELASA -
Pembangunan Indonesia yang terjadi saat ini tidak seimbang. Sekitar 80
persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,8
persen dari daratan Indonesia. Padahal, daya dukung lingkungan dan
sumber daya air di Jawa sudah mencapai titik yang memprihatikan dan
tidak layak memenuhi kebutuhan penduduknya yang mencapai 59 persen dari
total populasi Indonesia.

Demikian juga dengan Jakarta, yang
masih didera oleh berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan,
urbanisasi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Biaya yang harus
ditanggung akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 43 triliun per
tahun. 

Maka itu, pengajar ekonomi politik di jurusan Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof
Chaniago, kembali mengangkat wacana perlunya pemindahan ibu kota
Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

"Pemindahan
ibu kota dapat turut menggerakkan tumbuhnya keseimbangan pembangunan
antarwilayah dan mencegah semakin parahnya dampak kongesti pemakaian
prasarana transportasi di Jawa," ujar Andrinof dalam peluncuran Visi
Indonesia 2033, Selasa (9/12) di Jakarta.

Menurutnya, Kalimantan
memiliki posisi yang strategis di Indonesia, karena tidak terlalu ke
Barat maupun Timur. Andrinof melanjutkan, program-program pemercepatan
pemerataan, seperti program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah
tertinggal tidak efektif, serta hanya menimbulkan pemborosan anggaran,
sepanjang pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan di pulau Jawa,
yang hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak. 

Ia
menambahkan, berdasarkan perhitungannya, biaya memindahkan ibu kota
dapat mencapai Rp 50 triliun. Pihak yang mengatakan bahwa angka
tersebut terlalu tinggi, kata Andrinof, terlalu menyederhanakan
masalah. "Biaya pembangunan tersebut memang tinggi, tapi ini sekali
lempar. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta, Rp 43 triliun, harus
ditanggung setiap tahun," kata Andrinof.

Dengan biaya tersebut,
pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda
transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan
faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.
HIN  
    


      

Kirim email ke