MJJ: Parah. Baru2 ini ada keluarga yang melintas Sumatera dan melihat bahwa jalan terparah ada di wilayah Sumut, menyusul Riau; termulus dan terirawat baik di Jambi.
Kembali ke jalan Kabanjahe - NAD (dari Lau Pakam ke KCane, sangat lumayan dan masih terus dipelihara) , sebagai orang awam, yang dapat dilakukan pemilis adalah memperjelas tatanan pemeliharaan dan perbaikan, tentunya terkait anggaran, jalan negara seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan dalam suatu DIP (istilah dulu?, sekarang MUSRENBaNG?) dan apa yang sudah dilakukan untuk ini. Kampanye/demonstrasi minta perbaikan jalan ini sudah banyak, tetapi kurang jelas siapa yang berkompeten untuk meresponnya. Dalam berita yang ditampilkan ada pihak (DPRD) yang menyetir bahwa Komisi V akan segera turun meninjau. Apakah ini artinya menunggu pengesahan anggaran?. Kalau masih menunggu kunjungan Komisi V DPR, sepertinya masih akan lama realisasi pelaksanaan perbaikannya... Sebagai lanjutan dari 'social control' pemberitaan luas seperti yang sering dilakukan oleh AFirdaus, sudah saatnya kita bersama-sama memperbesar tekanan. Salah satu yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan 'mengajak' GubSu Syamsul Arifin untuk berkunjung ke daerah Mardinding, dimana pada waktu kampanye Pilgubsu dulu banyak terpajang foto beliau dengan kadang-kadang beka buluh dengan tambahan merga Sembiring pada nama beliau. Sentabi, Bp Nona Sampaguita ----- Original Message ---- From: Alexander Firdaust <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED]; [email protected]; [EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, July 30, 2008 5:20:57 AM Subject: [tanahkaro] Seputar Kerusakan Jalan Negara Kabanjahe-NAD Kerusakan Parah Jalan Negara Kabanjahe-NAD Rawan dan Menghambat Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dua PropinsiTidak hanya disebabkan hujan lebat sehingga terjadi kemacetan dan antrian lama disepanjang jalan negara jurusan Kabanjahe-Desa Laupakam Kecamatan Mardinding sebagai batas Kabupaten Karo (Sumut) dengan Propinsi NAD. Tapi disebabkan karena kerusakan jalan yang menjadi transportasi masyarakat dua warga propinsi Sumut dan NAD ini, hari demi hari semakin parah dan rawan dilintasi. Kalau tidak segera diperbaiki, transportasi darat dari dan ke NAD-Kabanjahe- Medan ini senantiasa bisa terancam putus total. Demikian penuturan Kepala Desa Buluh Pancur Kecamatan Laubaleng, Pengikuten Sembiring, Kepala Desa Kidupen, Masdin Di Ginting dan beberapa warga dua Kecamatan Laubaleng dan Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Tigabinangan dalam pertemuan dengan anggota DPR RI, Dr H Idham SH Mkn, Jumat (11/7) di Berastagi. Hal senaga juga disampaikan Dasmin Ginting, Cipta Sembiring, Tiopan Silaban dan P Naibaho, Jurmalin Naibaho, Kawak Pinem warga desa Laubaleng dan beberapa warga kecamatan Mardinding lainnya kepada SIB baru-baru ini kerusakan jalan negara sudah di luar batas toleransi. Selain puluhan kilometer ruas jalan bagi aliran anak sungai bila hujan terjadi, juga puluhan titik longsor terjadi. Berlobang-lobang, drainase sebagian tidak ada, bahkan yang ada tidak berfungsi. Ruas jalan juga sempit dan di sisi kiri-kanan jalan ditutup semak belukar sehingga menambah kesemrautan dan kerawanan jalan sepanjang 100 kilometer bagi pelintas. Beberapa titik longsor paling rawan terjadi diperladangan Liangmelas, kilometer 146 antara Desa Lauperadep-Gunung Pamah-Kinangkung Kecamatan Laubaleng terjadi April silam, membuat arus tranportasi, Kamis (24/4) sempat putus total. Termasuk longsor di kebun jati Desa Sarinembah Kecamatan Munte, antara Desa Sarinembah-simpang Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga. Longsor yang terjadi sekitar Oktober 2007 silam dan sebulan silam disebut-sebut longsor dengan perbaikannya dengan pemasangan beronjang, siap. Tapi saat ini, timbunan longsor itu kembali amblas dan sampai Sabtu (12/7) belum ada tanda-tanda perbaikannya. Keprihatinan ini diungkapkan Ingin Kembaren, anggota DPRD Karo kepada SIB baru-baru ini bahwa, kerusakan jalan negara meliputi Kecamatan Mardinding, Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Munte dan Kecamatan Kabanjahe ini sudah tergolong parah. Diantaranya meliputi, desa Laupakem, Bangunpurba, Mardinding, Laumulgap, Lou Solu, Buluhpancur, Perbulan, Airmas, Gunungpamah, Kinangkung, Perimbalang, Lauperadep, Durinrugun, Butar, Kutabuluh, Lisang, Pametar, Sarinembah, Kinepen, Sukaramai, Kandibata, Kecamatan Kabanjahe. Demikian juga keprihatinan disampaikan kejari Medan, Mengihut Sinaga SH kepada SIB, Minggu (24/2) silam di sela-sela berlibur bersdama keluarga ke Taman Simalem Resort (TSR) di Merak, Karo bahwa, kerusakan negara bukan hanya saja terjadi jurusan Kabanjahe-NAD. Tapi juga jalan negara jurusan Kabanjahe-Merek- Sidikalang Kabupaten Dairi. “Kerusakan jalan ini sudah amat memprihatinkan. Hancur dan perlu segera diperbaiki untuk kenyamanan berlalulintas untuk transportasi masyarakat luas,” ujar Sinaga menggarap. Anggota DPR RI, Dr H Idham SH MKn yang ditanyai SIB, Jumat (11/7) di Berastagi prihal kerusakan jalan negara ini mengaku sangat prihatin. Didampingi Wakil Ketua DPRD Karo Siti Aminah Br Peranginangin dan Ir Taufan Agung Ginting, anggota DPRD, anggota DPRD Sumut, bahwa pihaknya selaku anggota Komisi IV DPR RI sudah menyampaikan persoalan itu ke Komisi V DPR RI yang menangani infrasruktur di kantor DPR RI di Jakarta. “Kemungkinan dalam beberapa waktu mendatang Komisi V DPR RI bersama saya akan meninjau langsung jalan negara ini,” ujarnya menjawab pertanyaan Sudarto, anggota DPRD Karo. Sebanarnya, tambah Idham lagi. Anggaran yang diperuntukkan untruk infrastuktur bukan uang presiden atau uang menteri, gubernur, bupati atau oknum pejabat lainnya. Melainkan anggaran itu uang rakyat. Seharusnya, DPRD Karo dan DPRD Sumut “tekan” bupati dan gubernur bersama-sama datang ke pusat (maksudnya mendatangi menteri terkait, Bapenas dan DPR RI-red) menyampaikan kerusakan jalan tersebut. “Tidak semuanya persoalan didaerah-daerah diketahui pihak terkait di pusat. Namun harus disampaikan secara tertulis dan ada baiknya disampaikan secara langsung. Jangan ada pejabat-pejabat tertentu di daerah benar-benar sudah menjadi raja-raja yang merasa mampu mengatasi setiap persoalan di daerahnya. Kalau ada demikian, rakyat banyak juga yang menderita dan sekaligus menghambat pembangunan ekonomi masyarakat luas. Termasuk kususnya bagi masyarakat di dua provinsi, Sumut dan NAD ini,” ujar Idham. Best Regarts www.dausmedia. cjb.net
