Dimulai dari diri kita sendiri untuk bersikap tenang dan arif, tidak mudah terpancing oleh isu-isu atau wacana yang ada di media. Mari kita ciptakan SUMUT yang tertib, aman, dan damai sebagai cermin demokrasi Indonesia.
Mejuah-juah, On 2/7/09, Alexander Firdaust <[email protected]> wrote: > sumber: http://hariansib.com/2009/02/06/yakin-sumut-tidak-akan-bentrok/ > > > > Letjend (Purn) DR TB Silalahi, SH selaku salah satu tokoh senior > masyarakat Sumut yang ada di Jakarta dan selaku Datuq Panglima Payung > Negeri memberikan pernyataan resmi atas meninggalnya Ketua DPRD Sumut > Abdul Aziz Angkat pada saat terjadinya aksi unjuk rasa elemen > masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli di DPRD Sumut, Selasa (3/2). > > Dalam satu wawancara dengan SCTV, TB Silalahi berkata: > > "Pertama-tama selaku tokoh yang termasuk senior dari Sumatera Utara, > saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga saudara > Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat yang meninggal saat berlangsungnya > aksi unjuk rasa pendukung Propinsi Tapanuli di Gedung DPRD Sumut," > > Peristiwa itu dinilainya sebagai akibat dari demokrasi yang boleh > dikatakan terlalu cepat di Indonesia. Karena untuk demokrasi itu perlu > pembentukan dan pendidikan untuk kesadaran masyarakat untuk dewasa > berdemokrasi. > > Ia menyesalkan terjadinya aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi itu. > "Memang kalau terjadi aksi anarkis bisa saja brutal dan kejadian > seperti itu bukan saja terjadi di Sumut tapi juga di seluruh Indonesia. > Pada peristiwa itu kebetulan Ketua DPRDnya meninggal dan itulah yang > sangat kita sesalkan karena itu adalah aib bagi demokrasi," katanya. > > Meski demikian, TB Silalahi sangat yakin suasana di Sumut tetap > kondusif dan tidak terganggu akibat peristiwa itu. Karena masyarakat > Sumut cerdas dan sangat dewasa sekali, karena dari dulu sudah banyak > cobaan untuk mengganggu keharmonisan dan kondusifitas di Sumut. "Saya > yakin dan bangga bahwa masyarakat Sumut tidak terpecah-pecah. Saya > sering mengambil contoh bahwa kerukunan antara umat beragama yang > terbaik itu ada di Sumatera Utara," bahkan sebagai contoh dari "bumi > Pancasila", kata Pak TB. > > Menyikapi tentang munculnya semangat pemekaran seperti yang dituntut > masyarakat Tapanuli, TB Silalahi menarik ke belakang semasa dirinya > menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI. > > Pemekaran wilayah itu katanya sudah pernah diatur dalam UU 5/1974. Tapi > selama 20 tahun Undang-Undang itu tidak pernah terlaksana dengan baik. > Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Pemerintah antara lain PP No 45 > yang menyebutkan titik berat pemekaran wilayah itu sebenarnya Kabupaten. > > Dalam PP itu sebenarnya Propinsi tidak dimekarkan, bahkan juga bukan > untuk pemekaran Kabupaten. Kalau ada kabupaten yang dinilai tidak mampu > bisa digabungkan agar lebih kuat. Contoh terjadi di Sulawesi dimana > waktu itu ada 20 Kabupaten sesuai usul Gubernurnya, maka digabungkan > menjadi 12 Kabupaten. > > Tapi belakangan, pemekaran dan pembentukan Propinsi semakin banyak > terjadi. "Kemudian rakyat Tapanuli melihat, kenapa Propinsi lain itu > bisa mekar kenapa kami tidak. Itu bisa juga dikatakan ikut-ikutan, tapi > itu kan hak mereka juga dan itu diatur dalam Undang-Undang. Saya > sendiri pada saat panitia pemekaran Protap datang kepada saya, saya > menyatakan setuju. Gubernur pun setuju. Tapi dengan syarat sesuai UU, > diteliti dulu Kabupaten mana saja yang ikut. Masyarakat, tokoh-tokohnya > juga diajak bicara. Kalau sudah ada kesepakatan bersama baru diajukan > ke pusat secara demokratis," jelas Pak TB. > > Menyikapi kejadian unjuk rasa Propinsi Tapanuli yang dinilai anarkis, > menurut penilaian Pak TB hal itu mungkin dikarenakan sebagian rakyat, > tokoh ormas, maupun panitia pemekaran yang dibentuk merasa proses > pembentukan Propinsi Tapanuli itu terlalu lambat, terlalu lambat di > daerah, terlalu lambat di pusat. Kemudian terjadilah informasi yang > keliru di masyarakat hingga masyarakat menjadi emosional yang > seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dan kejadian-kejadian seperti itu > pun sebenarnya banyak terjadi di berbagai daerah, bahkan kejadian > seperti itu juga pernah terjadi sesama anggota DPR," katanya. > > Menurut Pak TB, kejadian-kejadian seperti itu bukan saja terjadi di > Sum. Utara, wong di DPR pusat pun terjadi perkelahian antara wakil > rakyat, dan inilah yang kita sesalkan. > > Pak TB pada sisi lain juga menyesalkan munculnya isu-isu yang tidak > proporsional lagi yang mengatakan seolah-olah pembentukan Propinsi > Tapanuli diisukan sebagai Propinsi Kristen, itu kan keliru. Karena > sejak bertahun-bertahun di kawasan Tapanuli itu hubungan antara umat > beragama pun berlangsung dengan sangat baik dan sangat kondusif, > tegasnya. > > Tentang sikap Presiden SBY terhadap peristiwa itu, TB Silalahi selaku > anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengatakan, Presiden SBY sudah > meminta agar kasus itu diusut tuntas secara hukum. > > "Saya juga sudah menghubungi Kapodasu Irjen Pol Nanan Soekarna. Menurut > Kapolda, temuan sementara menurut dokter, meninggalnya Aziz Angkat > adalah akibat penyakit jantung. Memang ada pemukulan tapi masih > diteliti apakah pemukulan itu berakibat langsung kepada penyakit > jantung, kumat atau menyebabkan stres kepada yang bersangkutan. Tapi > itu belum selesai secara komprehensif. Yang jelas kasus itu harus > diproses secara hukum. > > Pak TB mengatakan, dirinya yakin karena masyarakat Sum. Utara dewasa sekali > dan cerdas, sehingga tidak akan terjadi bentrok. > > "Saya yakin tidak akan terjadi Sara, karena masyarakat Sumatera Utara > bangga tidak bisa dipecah-pecah dengan cara-cara seperti ini, bahkan > sebagai contoh demokrasi itu, kerukunan di Sumatera Utara adalah > sebagai contoh dari bumi Pancasila, saya selalu katakan itu," katanya > sembari meminta pihak Kepolisian mengusut aksi kekerasan itu. > > Di bawah ini kami kutip wawancara SCTV dengan DR TB Silalahi sbb: > > Isu pemekaran wilayah membawa korban tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara > Abdul Aziz Angkat'. Apakah sebenarnya yang diinginkan masyarakat > Sumatera Utara dan benarkah apakah pemekaran wilayah merupakan jalan > keluarnya. Untuk mengetahuinya kita akan berbincang dengan salah > seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara, yang juga anggota Dewan > Pertimbangan Presiden TB Silalahi. > > Tanya: Peristiwa yang terjadi di gedung DPRD Sumut disesalkan banyak pihak. > Bagaimana Bapak memotret peristiwa ini? > > TB Silalahi: Pertama-tama, yang termasuk tokoh senior dari Sumatera > Utara, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada > keluarga Abdul Aziz atas meninggalnya beliau dalam peristiwa itu. > Peristiwa ini sebenarnya akibat dari pada demokrasi yang boleh > dikatakan terlalu cepat karena demokrasi perlu pembentukan, mendidik > masyarakat tentang kesadaran berdemokrasi. > > Tanya: Dalam konteks pemekaran Propinsi Tapanuli, apa yang terlalu cepat? > > TB Silalahi : Antara lain bahwa dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat > kok anarki. > > Tanya: Bisa dikatakan brutal juga ya? > > TB Silalahi: Ya kalau anarki, ya ujung-ujungnya bisa brutal. Tapi, ini > bukan terjadi hanya di Sumatera Utara, hampir di seluruh Indonesia > terjadi kejadian seperti ini. Pada peristiwa ini kebetulan ketua > DPRD-nya sampai meninggal. Dan, ini kita sesalkan dan merupakan aib > demokrasi kita. > > Tanya: Artinya, dengan melihat masalah ini sekaligus menarik secara > umum gambaran dari pemekaran wilayah, apakah setuju dengan konteks > pemekaran wilayah saat seperti ini? > > TB Silalahi: Kalau boleh saya tarik ke belakang, pemekaran wilayah > sebenarnya diatur UU No 5 tahun 1974. Waktu saya Menpan, 20 tahun UU > ini tidak pernah terlaksana. Oleh sebab itu, coba saya hidupkan otonomi > daerah itu. Kita bikin dulu Peraturan Pemerintah (PP) No 45. Dalam PP > ini disebutkan bahwa titik berat dari pemekaran wilayah adalah > kabupaten. Jadi sebenarnya propinsi tidak akan pernah kita mekarkan, > kabupaten pun tidak dimekarkan. Tapi, justru diperkokoh, diperkuat. > Kalau ada satu kabupaten tidak mampu memenuhi persyaratan untuk berdiri > menjadi satu kabupaten, dikabulkan. Contohnya di Sulawesi Selatan. > > Tanya: Konteks Tapanuli, apakah Bapak TB Silalahi setuju dengan Propinsi > Tapanuli? > > TB Silalahi: Mereka, masyarakat Tapanuli juga kan melihat daerah lain, > kenapa propinsi lain kok bisa berdiri, kenapa kami kok tidak bisa. Ini > boleh dikatakan ikut-ikutan. Tapi, juga hak mereka. Saya sendiri pada > saat panitia menemui saya, saya setuju. Juga Gubernur setuju. Tapi > dengan syarat pendekatannya harus demokratis, sesuai dengan UU, > diteliti dulu berapa kabupaten yang mau ikut. Masyarakatnya juga harus > diajak bicara, tokoh-tokohnya. Nah, ini sudah kesepakatan bersama > diajukan ke Pusat secara demokratis. > > Tanya : Untuk konteks Tapanuli ini, pemekaran sejatinya untuk > kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, ternyata berkembangnya sampai > terjadi demo brutal. Di mana letak kesalahannya? > > TB Silalahi: Mungkin sebagian rakyat, tim atau pun organisasi yang > dibentuk atau panitia dalam rangka pembentukan Propinsi Tapanuli itu > merasa terlalu lambat, terlalu lambat di daerah, terlalu lambat di > Pusat. Nah, terjadi informasi yang keliru kepada masyarakat, mereka pun > jadi emosional yang seharusnya tidak boleh. Dan, masalah > kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Sumatera Utara. > Wong di DPR juga terjadi perkelahian antara pemimpin-pemimpin wakil > rakyat. Ini sebenarnya yang kita sesalkan. Yang kedua, ternyata > berkembang sekarang isu Propinsi Tapanuli tidak proporsional lagi. > Dikatakan propinsi ini menjadi propinsi Kristen, ini kan keliru. > > Tanya: Sekarang sedang bergolak, namun bagaimana isu ini tidak mengarah ke > SARA yang bisa saja dimanfaatkan segelintir oknum? > > TB Silalahi: Masyarakat Sumatera Utara itu dewasa sekali, cerdas. Dari > dulu sudah banyak cobaan kepada masyarakat Sumatera Utara. > > Tanya: Jadi, bapak yakin ini tidak akan mengarah ke SARA? > > TB Silalahi: Saya yakin, karena masyarakat Sumatera Utara bangga bahwa > mereka tidak bisa dipecah-pecah dengan cara-cara seperti ini. Malah > sebagai contoh, selalu saya memberi contoh demokrasi, kerukunan di > Sumut sebagai contoh dari bumi Pancasila. > > Tanya: Terakhir pak, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden > khususnya di bidang keamanan, apa arahan Presiden untuk peristiwa ini? > > TB Silalahi: Ya jelas, beliau kalau ada kejadian seperti ini sudah > diperintahkan aparat keamanan untuk mengusut sampai tuntas. Saya baru > saja telepon Kapolda Sum. Utara Irjen Pol Nanan Soekarna perkembangan > terakhir, sementara hasil temuan itu adalah sesuai dengan keterangan > dokter adalah akibat penyakit jantung, tapi memang ada pemukulan. > Sekarang masih diteliti apakah pemukulan itu ada berakibat langsung > terhadap jantungnya kumat atau rusak ataukah pemukulan itu hanya > memberikan dampak stress kepada yang bersangkutan. Hasil penelitian itu > belum selesai secara komprehensif. > > Tanya: Artinya apakah yang bersalah harus diproses secara hukum? > > TB Silalahi : Oh, itu pasti. > > Komentar: saya pribadi yang saat ini tinggal dan berada di SUMUT merasa > bahwa daerah ini tidak akan terjadi bentrok, dan untuk mendukung agar > bentrok itu tidak terjadi , maka fungsi media massa sebagai alat penengah > bagi masyarakat untuk menyampaikan berita yang sehat , dan bukan sebagai > pemicu bara didalam sekam perlu digalakkan. Namun pada kenyataanya saya > perhatikan ada juga media yang pernah melakukan hal tersebut dimana isu-isu > Agama sarat dengan pemberitaannya. > > Salam Mejuah Juah > > Karo Cyber Community > > > > -- Alexander R. Surbakti
