SUMUT tidak akan bentrok karena masih banyak orang-orang yang lebih intelektual dan masih banyak yang berpikir sehat. Secara tidak langsung banyak memang yang menghendaki SUMUT terjadi kekacauan tetapi selama masyarakata SUMUT masih berpikir logis disertai kebijaksanaan dalam mengambil sikap tentu hal yang tidak diinginkan dapat dihindarkan. Masalah media massa yang membuat aksi propaganda itu syah-syah saja, namun dikembalikan kembali kepada pembaca apakah mau terpancing didalam manajemen konflik yang dibuat oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan didalam nya. Jika masing-masing elemen masyarakat saling menahan diri, saya jamin SUMUT aman. Jika ditanya tentang statement tentunya akan banyak hasilnya, namun yang terpenting adalah mencari solusinya bukan mencari kambing hitam. "Jangan terlalu banyak komentar, tetapi bekerjalah dengan hati dan lakukan dengan baik"
Me bage dage o teman kerinana,.... Terima Kasih, Steven Amor Tarigan " Isi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia namun, Tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang yang serakah ! " " Janganlah Engkau berjalan didepanku karena aku tidak akan mengikutimu, Dan janganlah Engkau berjalan dibelakangku karena aku tidak akan memimpinmu, Tetapi berjalanlah disampingku karena Engkau akan menjadi temanku" --- On Fri, 2/6/09, Alexander Firdaust <[email protected]> wrote: From: Alexander Firdaust <[email protected]> Subject: [tanahkaro] Yakin Sumut Tidak akan Bentrok To: [email protected], [email protected], [email protected] Date: Friday, February 6, 2009, 12:37 PM sumber: http://hariansib. com/2009/ 02/06/yakin- sumut-tidak- akan-bentrok/ Letjend (Purn) DR TB Silalahi, SH selaku salah satu tokoh senior masyarakat Sumut yang ada di Jakarta dan selaku Datuq Panglima Payung Negeri memberikan pernyataan resmi atas meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat pada saat terjadinya aksi unjuk rasa elemen masyarakat pendukung Propinsi Tapanuli di DPRD Sumut, Selasa (3/2). Dalam satu wawancara dengan SCTV, TB Silalahi berkata: “Pertama-tama selaku tokoh yang termasuk senior dari Sumatera Utara, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga saudara Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat yang meninggal saat berlangsungnya aksi unjuk rasa pendukung Propinsi Tapanuli di Gedung DPRD Sumut,” Peristiwa itu dinilainya sebagai akibat dari demokrasi yang boleh dikatakan terlalu cepat di Indonesia. Karena untuk demokrasi itu perlu pembentukan dan pendidikan untuk kesadaran masyarakat untuk dewasa berdemokrasi. Ia menyesalkan terjadinya aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi itu. “Memang kalau terjadi aksi anarkis bisa saja brutal dan kejadian seperti itu bukan saja terjadi di Sumut tapi juga di seluruh Indonesia. Pada peristiwa itu kebetulan Ketua DPRDnya meninggal dan itulah yang sangat kita sesalkan karena itu adalah aib bagi demokrasi,” katanya. Meski demikian, TB Silalahi sangat yakin suasana di Sumut tetap kondusif dan tidak terganggu akibat peristiwa itu. Karena masyarakat Sumut cerdas dan sangat dewasa sekali, karena dari dulu sudah banyak cobaan untuk mengganggu keharmonisan dan kondusifitas di Sumut. “Saya yakin dan bangga bahwa masyarakat Sumut tidak terpecah-pecah. Saya sering mengambil contoh bahwa kerukunan antara umat beragama yang terbaik itu ada di Sumatera Utara,” bahkan sebagai contoh dari “bumi Pancasila”, kata Pak TB. Menyikapi tentang munculnya semangat pemekaran seperti yang dituntut masyarakat Tapanuli, TB Silalahi menarik ke belakang semasa dirinya menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RI. Pemekaran wilayah itu katanya sudah pernah diatur dalam UU 5/1974. Tapi selama 20 tahun Undang-Undang itu tidak pernah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Pemerintah antara lain PP No 45 yang menyebutkan titik berat pemekaran wilayah itu sebenarnya Kabupaten. Dalam PP itu sebenarnya Propinsi tidak dimekarkan, bahkan juga bukan untuk pemekaran Kabupaten. Kalau ada kabupaten yang dinilai tidak mampu bisa digabungkan agar lebih kuat. Contoh terjadi di Sulawesi dimana waktu itu ada 20 Kabupaten sesuai usul Gubernurnya, maka digabungkan menjadi 12 Kabupaten. Tapi belakangan, pemekaran dan pembentukan Propinsi semakin banyak terjadi. “Kemudian rakyat Tapanuli melihat, kenapa Propinsi lain itu bisa mekar kenapa kami tidak. Itu bisa juga dikatakan ikut-ikutan, tapi itu kan hak mereka juga dan itu diatur dalam Undang-Undang. Saya sendiri pada saat panitia pemekaran Protap datang kepada saya, saya menyatakan setuju. Gubernur pun setuju. Tapi dengan syarat sesuai UU, diteliti dulu Kabupaten mana saja yang ikut. Masyarakat, tokoh-tokohnya juga diajak bicara. Kalau sudah ada kesepakatan bersama baru diajukan ke pusat secara demokratis,” jelas Pak TB. Menyikapi kejadian unjuk rasa Propinsi Tapanuli yang dinilai anarkis, menurut penilaian Pak TB hal itu mungkin dikarenakan sebagian rakyat, tokoh ormas, maupun panitia pemekaran yang dibentuk merasa proses pembentukan Propinsi Tapanuli itu terlalu lambat, terlalu lambat di daerah, terlalu lambat di pusat. Kemudian terjadilah informasi yang keliru di masyarakat hingga masyarakat menjadi emosional yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dan kejadian-kejadian seperti itu pun sebenarnya banyak terjadi di berbagai daerah, bahkan kejadian seperti itu juga pernah terjadi sesama anggota DPR,” katanya. Menurut Pak TB, kejadian-kejadian seperti itu bukan saja terjadi di Sum. Utara, wong di DPR pusat pun terjadi perkelahian antara wakil rakyat, dan inilah yang kita sesalkan. Pak TB pada sisi lain juga menyesalkan munculnya isu-isu yang tidak proporsional lagi yang mengatakan seolah-olah pembentukan Propinsi Tapanuli diisukan sebagai Propinsi Kristen, itu kan keliru. Karena sejak bertahun-bertahun di kawasan Tapanuli itu hubungan antara umat beragama pun berlangsung dengan sangat baik dan sangat kondusif, tegasnya. Tentang sikap Presiden SBY terhadap peristiwa itu, TB Silalahi selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengatakan, Presiden SBY sudah meminta agar kasus itu diusut tuntas secara hukum. “Saya juga sudah menghubungi Kapodasu Irjen Pol Nanan Soekarna. Menurut Kapolda, temuan sementara menurut dokter, meninggalnya Aziz Angkat adalah akibat penyakit jantung. Memang ada pemukulan tapi masih diteliti apakah pemukulan itu berakibat langsung kepada penyakit jantung, kumat atau menyebabkan stres kepada yang bersangkutan. Tapi itu belum selesai secara komprehensif. Yang jelas kasus itu harus diproses secara hukum. Pak TB mengatakan, dirinya yakin karena masyarakat Sum. Utara dewasa sekali dan cerdas, sehingga tidak akan terjadi bentrok. “Saya yakin tidak akan terjadi Sara, karena masyarakat Sumatera Utara bangga tidak bisa dipecah-pecah dengan cara-cara seperti ini, bahkan sebagai contoh demokrasi itu, kerukunan di Sumatera Utara adalah sebagai contoh dari bumi Pancasila, saya selalu katakan itu,” katanya sembari meminta pihak Kepolisian mengusut aksi kekerasan itu. Di bawah ini kami kutip wawancara SCTV dengan DR TB Silalahi sbb: Isu pemekaran wilayah membawa korban tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat‘. Apakah sebenarnya yang diinginkan masyarakat Sumatera Utara dan benarkah apakah pemekaran wilayah merupakan jalan keluarnya. Untuk mengetahuinya kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden TB Silalahi. Tanya: Peristiwa yang terjadi di gedung DPRD Sumut disesalkan banyak pihak. Bagaimana Bapak memotret peristiwa ini? TB Silalahi: Pertama-tama, yang termasuk tokoh senior dari Sumatera Utara, saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Abdul Aziz atas meninggalnya beliau dalam peristiwa itu. Peristiwa ini sebenarnya akibat dari pada demokrasi yang boleh dikatakan terlalu cepat karena demokrasi perlu pembentukan, mendidik masyarakat tentang kesadaran berdemokrasi. Tanya: Dalam konteks pemekaran Propinsi Tapanuli, apa yang terlalu cepat? TB Silalahi : Antara lain bahwa dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat kok anarki. Tanya: Bisa dikatakan brutal juga ya? TB Silalahi: Ya kalau anarki, ya ujung-ujungnya bisa brutal. Tapi, ini bukan terjadi hanya di Sumatera Utara, hampir di seluruh Indonesia terjadi kejadian seperti ini. Pada peristiwa ini kebetulan ketua DPRD-nya sampai meninggal. Dan, ini kita sesalkan dan merupakan aib demokrasi kita. Tanya: Artinya, dengan melihat masalah ini sekaligus menarik secara umum gambaran dari pemekaran wilayah, apakah setuju dengan konteks pemekaran wilayah saat seperti ini? TB Silalahi: Kalau boleh saya tarik ke belakang, pemekaran wilayah sebenarnya diatur UU No 5 tahun 1974. Waktu saya Menpan, 20 tahun UU ini tidak pernah terlaksana. Oleh sebab itu, coba saya hidupkan otonomi daerah itu. Kita bikin dulu Peraturan Pemerintah (PP) No 45. Dalam PP ini disebutkan bahwa titik berat dari pemekaran wilayah adalah kabupaten. Jadi sebenarnya propinsi tidak akan pernah kita mekarkan, kabupaten pun tidak dimekarkan. Tapi, justru diperkokoh, diperkuat. Kalau ada satu kabupaten tidak mampu memenuhi persyaratan untuk berdiri menjadi satu kabupaten, dikabulkan. Contohnya di Sulawesi Selatan. Tanya: Konteks Tapanuli, apakah Bapak TB Silalahi setuju dengan Propinsi Tapanuli? TB Silalahi: Mereka, masyarakat Tapanuli juga kan melihat daerah lain, kenapa propinsi lain kok bisa berdiri, kenapa kami kok tidak bisa. Ini boleh dikatakan ikut-ikutan. Tapi, juga hak mereka. Saya sendiri pada saat panitia menemui saya, saya setuju. Juga Gubernur setuju. Tapi dengan syarat pendekatannya harus demokratis, sesuai dengan UU, diteliti dulu berapa kabupaten yang mau ikut. Masyarakatnya juga harus diajak bicara, tokoh-tokohnya. Nah, ini sudah kesepakatan bersama diajukan ke Pusat secara demokratis. Tanya : Untuk konteks Tapanuli ini, pemekaran sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu, ternyata berkembangnya sampai terjadi demo brutal. Di mana letak kesalahannya? TB Silalahi: Mungkin sebagian rakyat, tim atau pun organisasi yang dibentuk atau panitia dalam rangka pembentukan Propinsi Tapanuli itu merasa terlalu lambat, terlalu lambat di daerah, terlalu lambat di Pusat. Nah, terjadi informasi yang keliru kepada masyarakat, mereka pun jadi emosional yang seharusnya tidak boleh. Dan, masalah kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Sumatera Utara. Wong di DPR juga terjadi perkelahian antara pemimpin-pemimpin wakil rakyat. Ini sebenarnya yang kita sesalkan. Yang kedua, ternyata berkembang sekarang isu Propinsi Tapanuli tidak proporsional lagi. Dikatakan propinsi ini menjadi propinsi Kristen, ini kan keliru. Tanya: Sekarang sedang bergolak, namun bagaimana isu ini tidak mengarah ke SARA yang bisa saja dimanfaatkan segelintir oknum? TB Silalahi: Masyarakat Sumatera Utara itu dewasa sekali, cerdas. Dari dulu sudah banyak cobaan kepada masyarakat Sumatera Utara. Tanya: Jadi, bapak yakin ini tidak akan mengarah ke SARA? TB Silalahi: Saya yakin, karena masyarakat Sumatera Utara bangga bahwa mereka tidak bisa dipecah-pecah dengan cara-cara seperti ini. Malah sebagai contoh, selalu saya memberi contoh demokrasi, kerukunan di Sumut sebagai contoh dari bumi Pancasila. Tanya: Terakhir pak, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden khususnya di bidang keamanan, apa arahan Presiden untuk peristiwa ini? TB Silalahi: Ya jelas, beliau kalau ada kejadian seperti ini sudah diperintahkan aparat keamanan untuk mengusut sampai tuntas. Saya baru saja telepon Kapolda Sum. Utara Irjen Pol Nanan Soekarna perkembangan terakhir, sementara hasil temuan itu adalah sesuai dengan keterangan dokter adalah akibat penyakit jantung, tapi memang ada pemukulan. Sekarang masih diteliti apakah pemukulan itu ada berakibat langsung terhadap jantungnya kumat atau rusak ataukah pemukulan itu hanya memberikan dampak stress kepada yang bersangkutan. Hasil penelitian itu belum selesai secara komprehensif. Tanya: Artinya apakah yang bersalah harus diproses secara hukum? TB Silalahi : Oh, itu pasti. Komentar: saya pribadi yang saat ini tinggal dan berada di SUMUT merasa bahwa daerah ini tidak akan terjadi bentrok, dan untuk mendukung agar bentrok itu tidak terjadi , maka fungsi media massa sebagai alat penengah bagi masyarakat untuk menyampaikan berita yang sehat , dan bukan sebagai pemicu bara didalam sekam perlu digalakkan. Namun pada kenyataanya saya perhatikan ada juga media yang pernah melakukan hal tersebut dimana isu-isu Agama sarat dengan pemberitaannya. Salam Mejuah Juah Karo Cyber Community
