"Di hadapan kita belantara korupsi masih sangat besar. Harus bersama-sama menyatukan barisan dan tidak mudah untuk diadu domba," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dalam hubungan dengan kasus Tama (ICW). Rimba belantara ini . . . dipusat dan didaerah, dan terutama di Pusat sangat bersekala besar, seperti 6,7 T Century. Tak terbayangkan berapa besar di Freeport tiap harinya selama 50 th kontrak. "pilihlah aku, mayor udara di rimba belantara . . ." MUG
--- In [email protected], kontan tarigan <kontan_tari...@...> wrote: Pemerintah mengamankan diri dulu Pemerintah Belum âPro Poorâ [JAKARTA] Sekitar 64 persen dari total 31 juta penduduk miskin di Indonesia, tinggal di perdesaan. Namun, belanja provinsi dalam APBD untuk porsi kepentingan publik hanya 34 persen, sisanya untuk menutup pengeluaran kepentingan birokrasi. Demikian pula dana kabupaten serta dana dari pusat ke provinsi yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) rendah, sebagian besar juga nyaris terserap untuk membiayai belanja birokrasi. Menyikapi hal tersebut, sejumlah kalangan menilai, kebijakan pembangunan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan pada rakyat miskin (pro poor). Demikian pandangan ekonom Yanuar Rizky, ekonom Purbaya Yudhi Sadewa, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan Boni Hargens, secara terpisah, Selasa (13/7) dan Rabu (14/7). Yanuar mengingatkan, fungsi pemerintah pusat adalah perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, pengarahan, dan pengawasan. Terkait hal itu, menurutnya, fungsi koordinasi mengenai substansi pembangunan dari pusat ke daerah belum berjalan. âPendekatan politik anggarannya yang salah. Pemerintah bukan menstimulasi fiskal, tetapi mengatasi belanja untuk gaji dan menutup rutinitas rumah tangga pemerintahan,â jelasnya. Purbaya juga melihat, selama ini belanja modal di anggaran, baik pusat maupun daerah, belum signifikan. Akibatnya, pembangunan di daerah belum berjalan sehingga belum terasa dampaknya pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Burhanuddin Muhtadi dan Boni Hargens menilai, program pembangunan pro poor masih sebatas slogan dan wacana pemerintah. Terbukti, pengurangan angka kemiskinan, terutama di perdesaan, sangat lambat. Menurut Burhanuddin, hal itu tak lepas dari sinergi yang kurang baik antara pusat dan daerah. Ini terjadi sejak diterapkannya otonomi daerah. Boni Hargens menilai, dengan proporsi anggaran yang masih didominasi belanja untuk kepentingan birokrat, menunjukkan pemerintah belum memiliki agenda yang jelas dalam pembangunan, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat. Selama ini, daerah leluasa menentukan kebijakan masing-masing tanpa ada kontrol dari pusat. Menurut Boni, program pemerintah, terutama yang terkait pro poor, seharusnya sampai ke level struktur di daerah dan tingkat DPRD. âKontrol terhadap penggunaan dana APBD sulit dilakukan,â jelas Boni. Senada dengan itu, Koordinator Komite Anti Korupsi Makassar, Abraham Samad melihat ada kecenderungan aparat pemerintah daerah berlomba menikmati APBD tanpa merasakan kesengsaraan rakyat. Salah satunya, berganti mobil dinas yang tergolong mewah. Dia juga menyoroti, masih membudayanya kebiasaan pejabat pemda yang setiap kali mengikuti kunjungan kerja gubernur ke daerah, masing-masing membawa kendaraan dinas sendiri. Perilaku ini jelas pemborosan anggaran. âKalau mau efisien, seharusnya gubernur saja yang memakai kendaraan dinas jabatan, rombongan pejabat daerah cukup naik bus,â ujarnya. Gaji Pegawai Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengakui, anggaran pembangunan daerah memang lebih kecil ketimbang pusat, yang notabene memiliki porsi terbesar untuk pembagian dana ke belanja pegawai. âSebanyak 70 persen dana dibagi ke pegawai dan 30 persen ke pembangunan. Padahal kalau di perusahaan swasta justru anggaran belanja pegawai hanya 25 persen. Artinya, dana negara masih banyak disalurkan ke aset yang kurang produktif,â ujarnya. Untuk itu, dia menilai pentingnya evaluasi sistem kepegawaian yang mengatur tentang reward and punishment. Evaluasi itu harus tercantum dalam perundang-undangan yang diharapkan bisa terlaksana pada tahun 2011 mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Pemprov DIY Bambang Wisnu Handoyo menjelaskan, anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD 2010 rata-rata hanya cukup untuk menggaji PNS. Dia mencontohkan, di Kabupaten Gunung Kidul, alokasi DAU sebesar Rp 521,294 miliar, naik dari tahun lalu yakni Rp 508,212 miliar. Namun, DAU sebesar itu sebagian besar terserap untuk kebutuhan belanja pegawai yaitu sekitar Rp 502 miliar. âTidak bisa dimungkiri anggaran pengeluaran memang selalu didominasi untuk belanja pegawai,â katanya. Menurutnya, meningkatnya anggaran belanja pegawai tersebut disebabkan naiknya gaji PNS sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya. âKenaikan gaji dan proses pengangkatan PNS menyebabkan anggaran belanja pegawai pada pos pengeluaran gaji PNS mengalami peningkatan pada APBD 2010,â katanya. Di sisi lain, sambung Bambang, meningkatnya PAD tidak berpengaruh banyak untuk alokasi dana pembangunan. Karena sebagian besar juga untuk gaji pegawai. Minimnya anggaran untuk belanja publik juga terjadi di Maluku. APBD provinsi itu hanya mengalokasikan sekitar 45 persen dari total APDB 2010 senilai Rp 928,8 miliar untuk belanja publik. Menyikapi hal itu, Guru Besar Universitas Pattimura Ambon, Abraham Seumel mengingatkan, peruntukan anggaran daerah itu harus pro masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat atau oknum di Pemprov Maluku. âContoh konkretnya anggaran pendidikan di Maluku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa porsi terbesa dari anggaran pendidikan tetap saja untuk belanja pegawai. Sedangkan yang langsung dinikmati peserta didik porsinya hanya kecil. Lagi-lagi belanja pegawai pemerintah menggeser kebutuhan riil masyarakat,â jelasnya. Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara juga mendorong Pemprov Jawa Barat, agar porsi anggaran untuk publik yang saat ini mencapai 45 persen, bisa ditingkatkan. âAnggaran stimulus pembangunan desa yang sebesar Rp 15 juta per desa, misalnya, harus ditingkatkan,â ujarnya. Sementara itu, Sekda Provinsi NTT Frans Salem mengungkapkan, belanja aparatur di wilayahnya menyerap 48 persen dari total APBD Rp 1,174 triliun. Sebaliknya, alokasi dana publik yang mencapai 51 persen lebih, dialokasikan untuk infrastruktur, yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, pembangunan di sektor kesehatan, serta sektor pendidikan. Menurutnya, sulit bagi pemerintah memangkas belanja gaji pegawai. âYang bisa dilakukan pembangunan gedung perkantoran pemerintah yang baru,â ungkapnya. Hal yang sama terjadi di Sulsel. Menurut Ketua DPRD Sulsel, Muh Roem, porsi anggaran untuk publik mencapai 68 persen dari total APBD Rp 2,3 triliun. Sisanya, 31 persen, diserap untuk penguatan kelembagaan. [NOV/O-2/152/120/156/153/148]. Komentar: Ketika mussim kampanye, "pilih saya, saya akan memakmurkan anda", katanya. Setelah terpilih "amankan diri dulu", kstsnys. Betul-betul masyarakat hanya sebagai tangga. Anda tahu untuk apa itu tangga dan kapan digunakan?
