Masih agak kabur konsep Demokrasi Produktif yang ditawarkan Ketua Umum Partai
Demokrat ini. Sehingga, masih sangat diragukan, jikalau konsepnya ini sanggup
menjadi Jalan Akhir Menuju Pembebasan Rakyat Indonesia. Baik secara lokal
maupun nasional.
Atau, yang dia maksud dengan Demokrasi Produktif adalah bahasa lain dari
Demokrasi Sosial sebagai Peta Jalan Penghapusan Kemiskinan....?
Bukan berarti saya bermaksud mengatakan kalau Anas menjiplak (sebagian besar )
dari Platform Demokrasi Sosial. Barangkali ada aron yang berkenan memberi
pencerahan lebih mendalam perihal uraian Ketum Demokrat tersebut.... Bujur
Salam
Dirgahayu Indonesia
MJS
Minggu, 08/08/2010 14:55 WIB
Anas Tawarkan Konsep Demokrasi Produktif di Indonesia
Muhammad Nur Hayid – detikNews
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus membangun kapasitas
intelektual dan gagasannya di sela-sela menjalankan tugas konsolidasi parpol.
Anas terus melebarkan sayap dengan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk
membenahi partainya sambil mengkampanyekan demokrasi produktif yang digagasnya.
"Demokrasi yang kita bangun saat ini sudah berjalan pada rel yang tepat. Dalam
penerapan demokrasi yang ada sekarang hanya banyak menguntungkan elit-elit
nasional dan daerah, belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Oleh karena itu, saya
menawarkan konsep demokrasi produktif," kata Anas.
Hal itu disampaikan Anas kepada detikcom, Minggu (8/8/2010). Anas menawarkan
gagasan barunya itu saat memberikan pidato politik dalam acara Rapat Senat
Terbuka
dalam rangka wisuda mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang,
Jawa Timur, kemarin.
Menurut tokoh muda potensial ini, gagasan demokrasi produktif itu tidak lahir
secara tiba-tiba. Gagasan ini muncul dari situasi sosial dan politik yang masih
tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi stakeholder demokrasi, yaitu
rakyat. Sebab, selama ini insentif demokrasi hanya dirasakan oleh para pelaku
politik dan lingkungannya.
"Gagasan ini ingin memastikan bahwa seluruh insentif demokrasi bisa dirasakan
oleh seluruh rakyat. Caranya, lewat kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya
demokrasi bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas harmoni
antarmasyrakat, " tegas Anas yang disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut dia, otokritik parpol di Indonesia mutlak diperlukan jika ingin
kehidupan berpartai di negeri ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi
rakyat. Selain itu, para politisi dan publik juga harus mendorong budaya
fairness dan suportivitas dalam berkompetisi. Sebab, tanpa ada penghargaan pada
aturan main, konsep demokrasi yang dibangun hanya akan menguntungkan elit-elit
politik saja.
"Kalau partai politik ingin mendorong hadirnya karakter sportif, maka politisi
juga harus menghadirkan sportivitas dalam praktek politiknya. Salah satu
contohnya keberanian mengakui kekalahan. Karena pasca kompetisi yang dibutuhkan
kooperasi," tegas Anas.
Anas mengajak para politisi dan elit negeri ini mencontoh gaya berpolitik dan
berdemokrasi seperti Barrack Obama dan Hillary Clinton. Betapa pun dahsyatnya
kompetisi antar kedua tokoh Amerika Serikat (AS) itu, tetapi pada titik
tertentu, Obama dan Hillary bisa satu gerbong untuk mewujudkan kepentingan
kolektif yang lebih besar.
"Kompetisi Hillary dan Obama sangat keras, bahkan pada batas-batas tertentu
sampai pada urusan pribadi. Tapi ketika hasil
konvensi diumumkan, Hillary bisa menerima kekalahan dan malah menjadi
pendukung utama Obama. Hillary bukan saja mengakui kekalahan, tapi sekaligus
memberi dukungan penuh pada kampanye Presiden Obama," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Anas juga menyinggung soal maraknya tradisi konflik
internal partai dan konflik horizontal akibat agenda politik seperti
pemilukada. Cara-cara seperti itu harus dihentikan jika masih ingin membangun
demokrasi yang bermartabat.
"Tradisi ngamuk itu harus dijauhkan. Tidak semua partai politik bisa melewati
ujian itu dengan baik. Bahkan mereka tidak bisa menghidupkan tradisi demokrasi
di dalam internalnya itu," terangnya.
(yid/irw)
--
