Rabu, 18/08/2010 19:30 WIB
65 Tahun Merdeka, Pemerintah Dinilai Makin Jauh dari Konstitusi
M. Rizal – detikNews
Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menilai banyak kebijakan pemerintah 
SBY-Boediono yang telah keluar dari amanat UUD 45. Kebijakan ekonomi dinilai 
sudah semakin liberal.

"Sekarang kita sudah jauh dari harapan dan cita-cita konstitusi. Saya melihat 
kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk dalam alam liberalisme," kata 
Ketua Umum DPP PBB MS Kaban dalam pidato rekfleksi Kemerdekaan ke-65 RI dan 
buka puasa bersama di kantor DPP PBB, Jl Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 
(18/8/2010).

Kaban mengatakan, kebijakan ekonomi pemerintah hanya menambah angka kemiskinan 
dan jatuhnya perekonomian bangsa. Bahkan, angka kemiskinan dinilai jauh lebih 
besar dari kisaran 30 juta orang versi BPS

"Sebenarnya angka penduduk miskin kita jauh lebih dari data BPS," ujarnya.

Sementara Sekjen DPP PBB Wibowo meminta kepada pemerintah untuk membebaskan 
bangsa ini dari praktek kemitraan global yang tidak adil dan hanya membuat 
bangsa ini tidak mandiri. "Bebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, 
pengangguran, dan distribusi kekayaan yang disparitatif," ujarnya dalam 
membacakan 10 tuntutan pembebasan rakyat Indonesia.

Adanya kenaikan harga apalagi menjelang hari raya Lebaran hanya menambah beban 
rakyat miskin. "Kita menuntut untuk dibebaskan beban kenaikan harga, 
pendidikan, dan kesehatan. Kita juga menuntut pemerintah untuk membebaskan 
eksploitasi asing dari sumber daya alam kita," jelasnya.

Selain itu PBB juga meminta untuk dibebaskannya politik Indonesia dari praktik 
pencitraan, kartelisasi, transaksional kekuasaan yang menghasilkan korupsi 
berkelanjutan. Sedangkan terkait teorisme, PBB juga kembali menegaskan, sangat
menolak setiap aksi gerakan terorisme di Indonesia.

"Tapi kita mengecam proses penangkapan para pelaku, khususnya Ustadz Abu Bakar
Ba'asyir yang tidak dengan nilai kesopanan dan menghormati keulamaan Abu Bakar
Ba'asyir. Di era Orde Baru saja masih menghormati ulama, kenapa di era 
reformasi, Densus tak menghormati etika dan ulama? Ini yang menyebabkan 
ketersinggungan para ulama walau tak diungkapkan," tegas Kaban menambahkan.

(zal/fay)

Kirim email ke