> - Bangunan dan mebel (biasnya PTS mengambil kredit dan membayar
> per bulan), utk PTN ini rata-rata sudah tertutupi
Tidak betul. Kecuali kalau kita masih mau menggunakan bangku
tahun 1920 :) ha ha ha.
Ini yang saya sebut dalam biaya operasional (bahan habis terpakai). Beda dengan tanah. Yang membedakan adalah mungkin di dalam perencanaan anggarannya. Di tempat saya biasanya kita harus menghitung dari awal, alat itu kita pakai berapa tahun dan harus kita "buang" berapa tahun setelah "balik modal".
Balik modal ditentukan dengan berapa jumlah mahasiswa yang telah dilayani atau berapa banyak kegiatan yang telah dilayani oleh peralatan tersebut.
Ada lagi yang repot kalau di PTN, yaitu aset tidak bisa dihilangkan
begitu saja. Jadi, contohnya bisa saja ada komputer yang sudah
rongsokang (misalnya XT), maka dia tidak bisa dibuang/dihapuskan.
(Bisa sih, tapi prosesnya itu lho.) Bisa-bisa kena tuduhan korupsi.
Jadi ada cost untuk inventory.
Sama saja, ndak di PTS dan PTN kalau betul kita harus punya strategy atau policy utk situasi itu. Mungkin yg membedakan adalah,
> - Gaji dosen dan karyawan (dosen dan karyawan kebanaykan PNS
> khan jadi sebagian di PTN sudah tertutupi)
Emang gaji dosen PNS berapa gitu? ;-)
Kalau saya digaji, mungkin resminya hanya Rp 1 juta/bulan.
Gak bisa hidup kalau hanya ngandalkan itu.
Office boy di tempat saya, gaji resminya dibawah UMR.
(hanya cukup untuk naik angkot)
Tetapi saja ada sejumlah yang telah ditutupi dari subsidi pemerintah. Jangan hitung 1 juta/bulan tapi hitung dari dana gaji tersebut berapa yang telah ditutupi. BTW tahu berapa gaji dosen PTS he he he he
> - Biaya peningkatan SDM yang tidak murah
Ini sama, meskipun memang benar opportunity lebih besar
di PTN.
PTN lebih banyak mendapat change beasiswa (bahkan dulu hanya PTN saja yang memperoleh fasiltias itu), artinya secara tidak langsung penaikan SDM sudah dicover oleh pemerintah. Coba saja kita undur sekitar 15 tahun yg lalu, dan hitung dana kenaikan SDM itu rata-rata turun di mana.
Saya tahu pasti dana ini besar, karena selalu harus menghitung tiap tahun berapa USD yang harus dihabiskan Gunadarma utk saya dan istri saya :-) serta teman-teman dosen lainnnya yang dibiayai oleh Gunadarma.
Nggak juga lho.
Ada enaknya di PTS. PTS bisa menentukan biaya SPP sendiri.
Ada kenaikan SPP, biaya ini dan itu bisa diputuskan
dengan segera. Kalau di PTN, harus melalui birokrasi yang
panjang. Saya ingat ketika diusulkan untuk menambahkan
biaya Rp 10 ribu/semester agar mahasiswa mendapatkan
akses Internet, itu butuh diskusi bertahun-tahun.
Wah ndak sesimple itu mas Bud. PTS juga ndak bisa naikin SPP seenak udel-nya. Mau gedung dan kaca kampus dilempari mahasiswa ??? Mau dosen dan karyawan langsung minta kenaikan gaji. Jadi pertimbangannya yang beda. Sama-sama sulit, tapi beda sulitnya.
Kalau di PTN lebih pada sisi birokratis, di PTS lebih sisi "dampak" kenaikan SPP itu.
IMW
