|
Ribut sual polisi...
mangga ieu aya berita ti republika,
Panzi
Source berita: www.republika.co.id
Selasa, 04 Mei 2004 Represi Polisi, Mengapa Meninggi? Laporan : dwo/zam/cho/dam/rna Aksi-aksi yang mendukung Ba'asyir dihadapi polisi secara represif. Ada apa?Hari-hari pada pekan lalu menjadi saksi betapa polisi masih senang menempuh cara-cara keras untuk memenuhi keinginannya. Jumat (30/4), polisi terlibat tindak kekerasan saat hendak menangkap kembali Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abubakar Ba'asyir, di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta. Darah mengucur dari tubuh para pendukung Ba'asyir yang menolak penahanan itu. Sehari kemudian, Sabtu (1/5), aksi solidaritas untuk Ba'asyir di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), juga berdarah. Secara brutal, polisi masuk kampus tersebut sambil melepas tembakan. Dua mahasiswa tertembak dan puluhan lainnya berdarah-darah akibat tindak kekerasan polisi. Sederet pejabat polisi di Sulsel dicopot, beberapa polisi juga diperiksa dan ditahan. Dalam pandangan Prof Muladi, mantan Menteri Kehakiman, mental militeristik dalam benak personel polisi masih menjadi persoalan mendasar. Ini terjadi akibat peristiwa sejarah yang dulu menyatukan polisi dengan tentara di bawah payung militer. Setelah keduanya dipisah, rupanya mental militer polisi tidak serta-merta hilang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Da'i Bachtiar, dicopot. ''Da'i gagal mengendalikan aparaturnya dan gagal memberikan rasa aman bagi masyarakat,'' ujar Sekjen PBHI, Johnson Panjaitan. Sementara itu, dalam pandangan Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) yang mendampingi Ba'asyir, Mahendradatta, kekerasan ini terjadi secara terdesain. Menurut dia, aksi-aksi yang mendukung Ba'asyir akan dihadapi polisi secara represif. Kondisi ini sungguh ironis karena terjadi saat polisi terkesan melakukan aksi pembiaran terhadap tindakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang membakar kerusuhan di Ambon. Kecurigaan adanya skenario besar di balik tindakan brutal polisi ini juga dikemukakan Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Sebab itulah, dia meminta Kapolri bisa ikut mempertanggungjawabkannya. Menanggapi berbagai suara itu, Da'i hanya menyatakan permintaan maafnya. Cukupkah itu? Selasa, 04 Mei 2004 Skenario di Balik Kekerasan Laporan : semuanya.dwo/ina/rna/owo/vie/uba Peritiwa berdarah di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terus mengundang kecaman terhadap polisi. Kejadian itu tak hanya menyisakan luka di tubuh memar para mahasiswa. Sabtu (1/5) pukul 20.00 WITA, Kapolda Sulsel Irjen Pol Jusuf Manggabarani mencopot Kaplwiltabes Makassar, Kombes Yoze Risal, dan Kapolres Makassar Timur, AKBP Eko Sukrianto. Esok harinya, Ahad (2/5) pukul 12.00 WITA, giliran Jusuf yang dicopot sebagai kapolda Sulsel dan digantikan Irjen Pol Drs Saleh Sahaf. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 27 anggota dan menahan sembilan polisi lainnya. Tindakan itu belum dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan perilaku brutal polisi terhadap masyarakat. Kemarin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat pernyataan bersama yang mengutuk polisi atas tindakan brutalnya. Ketua Umum PKS, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan bahwa polisi telah berbuat aniaya terhadap umat Islam. Baik dalam peristiwa UMI maupun penangkapan paksa Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Abubakar Ba'asyir, kebrutalan polisi membuat banyak santri dan warga Muslim terluka. Ia mengutuk keras aksi tersebut. Kecaman terhadap Polri juga disampaikan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI-UII), Urban Poor Consortium (UPC), Walhi, Tim Pengacara Muslim (TPM), serta Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara (AMIPKA). Mereka menganggap kekerasan itu menunjukkan polisi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Di Semarang, kutukan terhadap institusi polisi disampaikan para mahasiswa melalui unjuk rasa. Sebuah analisis kemudian dikemukakan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang menyebutkan bahwa kasus UMI tidaklah berdiri sendiri. Kasus itu juga berkait dengan masalah Ba'asyir dan Republik Maluku Selatan (RMS) yang mengacaukan Ambon, Maluku. Ketiganya terangkai menjadi skenario untuk mengacaukan Indonesia. Dengan begitu, dia pun meminta polisi tidak menjadikan tragedi UMI sebagai kasus yang terpisah dari peristiwa lainnya. Dia juga meminta Kapolri, Jenderal Pol Da'i Bachtiar, tidak hanya mengatasi masalah tersebut dengan mencopot anak buahnya. Secara pribadi, menurut dia, Da'i juga harus ikut bertanggung jawab. Analisis ini dikuatkan oleh Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM), Mahendradatta. Menurut dia, ada kecenderungan bahwa polisi akan bertindak represif dalam menangani kasus yang berbau Ba'asyir. ''Kasus UMI berawal dari demo penolakan terhadap penahanan Ba'asyir dan mereka bersikap represif. Ini yang menjadi pertanyaan kenapa kalau berkaitan dengan Ba'asyir atau umat Islam, mereka berlaku represif,'' ujarnya. Pertanyaan tersebut menjadi semakin 'berbunyi' jika disandingkan dengan perlakuan polisi terhadap RMS di Ambon. Saat organisasi tersebut menggelar ulang tahun ke-54 pada 25 April 2004, polisi malah terlihat mengawalnya. Padahal, organisasi ini jelas-jelas meneriakkan separatisme yang mengoyak kedamaian di Maluku. Tak satu pun pendukung RMS waktu itu yang dipentung apalagi ditembak oleh polisi. Sementara, saat masyarakat memasang badan untuk melindungi Ba'asyir, polisi menghadapinya sangat keras. Padahal, tak sedikit pun terdengar semangat separatis yang diteriakkan para pendukung Ba'asyir ini. Mengapa? Dari kejadian itu, kata Mahendradatta, garis polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sudah melenceng. Karena itu, kedudukan Da'i sebagai Kapolri yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di tubuh polisi, harus ditinjau lagi. Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, A Hafiz Zawawi, juga memandang polisi berat sebelah. Aparat kepolisian, katanya, menggebuki mahasiswa seperti menghadapi para penjahat. ''Mereka itu aset bangsa yang harus dilindungi,'' tutur Hafiz. Di sisi lain, tambahnya, separatisme yang nyata-nyata musuh bangsa yakni RMS malah dikawal polisi. ''Ini benar-benar aneh dan sangat bertentangan dengan UU,'' tambahnya. 'Mengerasnya' polisi membuat Komisi I DPR mengancam bakal memangkas alokasi APBN tahun 2005 untuk Polri. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Arief Mudatsir, mengaku sangat mendukung rencana tersebut. Menurut dia, anggaran negara yang diamanatkan kepada Polri ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah. ''Misalkan anggaran untuk membeli senjata, tapi senjatanya malah digunakan menyerang massa Ba'asyir dan mahasiswa UMI. Ini sudah tidak benar,'' jelasnya. Dia pun meminta DPR memanggil Kapolri untuk menjelaskan
Komunitas UrangSunda --> http://www.UrangSunda.or.id
Yahoo! Groups Links
|
- [UrangSunda] POLISI.....!!! mj
- Re: [UrangSunda] POLISI.....!!! dudi
- Re: [UrangSunda] POLISI.....!!! Edi Sukmayadi
- Re: [UrangSunda] POLISI.....!!! Waluya
- Re: [UrangSunda] POLISI.....!!! Siddik Wiradireja
- [UrangSunda] Re: POLISI.....!!! kumincir
- Re: [UrangSunda] Re: POLISI.....!!! Waluya
- [UrangSunda] Re: POLISI.....!!! kumincir
- Bedana ITB jeung UMI --->Re: [UrangSunda] POLISI... Waluya
- Kenzi

