|
Nama :
Agum Gumelar
Lahir :
Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 Desember
1945
Agama:
Islam
Hobby :
Sepakbola
Istri :
Linda Amaliasari (puteri mantan Menparpostel Achmad
Tahir)
Anak :
2 orang (Khaseli dan
Ami)
Pendidikan:
:: 1964: tamat SMA di
Bandung
:: 1969: masuk Akademi Militer Nasional (AMN)
Perjalanan Karir
:: 1973-1976: menjabat sebagai
staf Kopkamtib dan Bakin
:: 1987-1988: Wakil Asintel Kopassus
::
1988-1990: Asisten Intelijen Kopassus
:: 1991-1992: Asisten Intelijen
I Kasdam Jaya
:: 1992-1993: Agum jadi Danrem 043/Garuda Hitam Lampung
1993-1994: Direktur A Badan Intelijen dan Strategis (BAIS) ABRI
::
1993-1994: Komandan Kopassus ke-13
:: 1994-1996: naik pangkat sebagai
Kasdam I Bukit Barisan (1994-1996).
1996: menjabat Staf Ahli Pangab
bidang Polkam
:: 1996-1998: menjabat Pangdam VII Wirabuana
::
1998: Gubernur Lemhanas
:: Oktober 1999: diangkat menjadi Menteri
Perhubungan kabinet Persatuan Nasional Gus Dur kemudian menjadi Menhubtel
ketika kabinet dirombak.
:: 11 Nov 2000: purnawirawan
:: 2 Juni
2001, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polsoskam
::
9 Agustus 2001 - 2004: Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong
::
Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007
Alamat
Kantor:
Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta
Pusat
|
|
Agum Gumelar
Siap Melaksanakan Amanah Rakyat
Mantan Komandan Jenderal
Komando Pasukan Khusus TNI AD, ini terpilih menjadi Cawapres mendampingi
Hamzah Haz dari PPP. Ia mengemukakan esediaannya menerima tawaran menjadi
cawapres karena tekadnya untuk melanjutkan langkah reformasi seperti yang
"diteriakkan" pada tahun 1998. Ia ingin membantu agar agenda reformasi
yang didengungkan tahun 1998 bisa berjalan ke arah yang benar.
Sementara Hamzah menjawab berbagai pertanyaan mengapa memilih Agum
sebagai pasangannya, mengatakan, bukan karena Agum seorang yang berlatar
belakang militer, melainkan karena berbagai keunggulan pribadinya, yang
diharapkan dapat memberi nilai tambah sehingga pasangan mereka dapat
memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden. “Pak Agum memang berlatar
belakang militer, tetapi beliau seorang yang keluasan pergaulannya
menembus batas kelompok," kata Hamzah.
Dalam orasi singkat setelah dideklarasikan, Agum berjanji mengubah
paradigma pemerintahan mendatang dari pemerintah yang berlagak juragan
menjadi pemerintah yang bersikap pelayan publik. Agum juga menyatakan
belum berniat mundur dari jabatan menteri perhubungan. "Tapi, kalau
undang-undang meminta saya mundur, saya mundur. Kalau presiden masih butuh
saya, ya saya tetap di kabinet," ujarnya.
Mengenai izin
pengunduran diri Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan, Hamzah
mengatakan, "Tentu akan diproses. Pak Agum akan bertemu dengan Ibu. Cuma,
karena etisnya, saya dulu yang diterima, baru Pak Agum."
Agum mengakui hingga saat ini belum bertemu Presiden Megawati dan
meminta izin pengunduran dirinya. "Saya katanya diterima setelah Pak
Hamzah, tetapi saya tidak tahu kapan. Surat resminya akan saya sampaikan
setelah saya bertemu terlebih dahulu," ujarnya.
Sebelumnya, Agum pernah menyatakan tidak akan meninggalkan kabinet
di tengah jalan karena akan mengganggu kinerja kabinet sewaktu Ketua Umum
Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memintanya menjadi cawapres dari
PAN.
Ketua Umum KONI ini mengaku bukan menolak Pak Amien. Kebetulan
suasana batinnya waktu itu masih berpikir kalau ia tinggalkan kabinet akan
tidak bagus karena Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla baru saja keluar.
Sempat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan
(Menko Polsoskam), menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada SI
MPR 2001, Agum Gumelar ikut bersaing sebagai calon Wakil Presiden. Dalam
Kabinet Megawati, ia pun 'diturunkan' kembali memimpin Dephub. Lalu, pada
Musornas KONI 2003, terpilih menjadi Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007.
Namanya pun disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat calon wakil
presiden Pemilu 2004
Ketika 'diturunkan' kembali memimpin Dephub, ia mengaku tidak
kecewa. “Sebab artinya saya kembali melayani masyarakat dalam bidang
transportasi dan hal itu merupakan amanah masyarakat dalam bidang
transportasi yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya usai
upacara pelantikannya menjabat Menteri Perhubungan dalam Kabinet Gotong
Royong (2001-2004). Ia memang seorang prajurit yang siap ditempatkan di
mana saja.
Sebelumnya, banyak orang memperkirakan, suami Linda Amaliasari yang
dikaruniai dua anak, yakni Khaseli dan Ami, itu akan tetap menjabat Menko
Polkam. Sebab dia disebut banyak orang sangat dekat dengan Megawati.
Kedekatannya dengan Megawati konon muncul dari konflik internal yang
mewarnai tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ceritanya, setelah
mengalami deadlock dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 1993,
Megawati secara de facto menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI dengan
berbekal dukungan mayoritas cabang-cabang PDI di Indonesia.
Keputusan Megawati ini mesti memperoleh restu atau legitimasi
politik melalui Musyawarah Nasional PDI yang berlangsung di Jakarta. Di
forum inilah, sosok Agum yang ketika itu menjabat sebagai Direktur A Badan
Intelijen Strategis ABRI diangap turut berperan dalam memuluskan jalan
Megawati menuju ke kursi Ketua Umum PDI. Setelah itu, ia justru mengalami
mutasi ke posisi Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan.
Bukan kali itu saja Agum menerima cap sebagai ‘simpatisan’ PDI.
Gara-gara kedekatannya dengan partai berlambang banteng gemuk ini pula, ia
pada September 1999 silam bersama dengan sejumlah pengusaha Anthony Salim,
Prajogo Pangestu, Soedono Salim dan Muchtar Riady, tersandung perkara
‘Lippogate’ dengan tuduhan menyumbangkan uang dalam jumlah besar ke tubuh
PDI Perjuangan. Menantu mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi,
Achmad Tahir, ini tak mau pusing dengan suara-suara miring tentang
sumbangan politik tersebut dan segera menepisnya, “itu isu murahan.’
Mantan ajudan Ali Murtopo ini juga dinilai sebagian aktivis
perempuan sebagai petinggi TNI yang berwawasan gender. Pada saat peralihan
kepemimpinan Presiden Habibie (5/99), Presidium Aliansi Perempuan yang
menyatakan diri mewakili kaum perempuan sebagai organisasi independen
pernah mencoba memberikan alternatif susunan kabinet koalisi yang menurut
mereka berwawasan gender. Mereka memasukkan nama Agum sebagai satu-satunya
perwira tinggi yang diusulkan untuk menjadi Panglima ABRI.
Lelaki Sunda kelahiran Tasikmalaya, 17 Desember 1945 itu juga
dikenal sebagai orang yang berani melawan arus. Akibatnya iakerap
menjalani mutasi ke berbagai pos penugasan. Selepas dari Bukit Barisan
misalnya, lulusan Akademi Militer Nasional 1969 ini kembali ke Jakarta dan
menjabat sebagai staf ahli Panglima ABRI.
Beberapa pihak menduga saat itu – sebagai staf ahli Panglima ABRI-
karir Agum bakal lenyap tertelan zaman. Namun, ternyata dugaan ini tidak
terbukti. Sebab, kemudian ia ditugaskan ke Ujungpandang untuk memimpin
Kodam Wirabuana VII di sana. Setelah itu Panglima ABRI memanggilnya
‘pulang’ untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur Lemhanas.
Bahkan, setelah reformasi karirnya makin berkibar. Pada kabinet Gus
Dur ia dipercaya menjabat Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi. Lalu
menjabat Menko Polsoskam, sebuah jabatan yang memang cocok dengan latar
belakangnya sebagai seorang prajurit. Kemudian, mantan Komandan Jenderal
Kopassus –satuan elite TNI Angkatan Darat- ini dipercaya Megawati kembali
memimpin Departemen Perhubungan Kabinet Gotong Royong.
Bintangnya pun terus bersinar cemerlang. Pada Musornas KONI di Wisma
Serba Guna Senayan, Jakarta, Kamis 27/2/03, ia terpilih sebagai Ketua Umum
KONI Pusat periode 2003-2007. Ia memperoleh 42 suara dari 79 suara (49
induk olahraga dan 30 KONI daerah) yang ada, menyisihkan kandidat lainnya,
yaitu Sutiyoso (22 suara), Luhut Binsar Pandjaitan (8 suara) dan Arie
Sudewo (6 suara). Ketua Umum PSSI ini menggantikan Wismoyo Arismunandar
yang telah dua periode menjadi Ketua Umum KONI Pusat.
Kecintaannya di bidang olahraga dibuktikan dengan kiprahnya sebagai
pengurus Persatuan Sepak Bola Perwira Tinggi ABRI, pengurus Persatuan Judo
Seluruh Indonesia (PJSI), pengurus olahraga terjun payung (FASI), Ketua
Klub Sepak Bola Persija Timur (sejak 1992), Ketua Liga Amatir PSSI, Ketua
Pelaksana Liga Indonesia (23 Juli 1993-10 November 1995), dan Ketua Umum
PSSI (1998-2003).
Ketika menyampaikan visi dan misinya pada
Musornas KONI iru, ia mengisahkan masa kecilnya. Saat masih duduk di
bangku sekolah dasar (SD), ia pernah tidak mendapat rapor. Padahal,
teman-temannya menerima rapor.
Rupanya, gurunya menyerahkan rapor
itu langsung ke ayahnya. Sang ayah memanggilnya dengan suara keras dan
menunjukkan isi rapor tersebut. Ternyata, angka rapornya semuanya merah,
kecuali nilai olahraga yang delapan.
Agum menempuh pendidikan SD
hingga SMA di Bandung. Setelah lulus SMA tahun 1964, ia sempat kuliah di
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran selama
setahun.
Kemudian ia masuk Akademi Militer Nasional (AMN) di
Magelang (1968), seangkatan dengan Sutiyoso. Lulus pendidikan Sekolah Staf
dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) tahun 1985, Sesko ABRI tahun
1991, di samping juga memperoleh gelar Master of Science (MSc) dalam
bidang Manajemen dari American University.
Sepanjang karier
militernya, Agum pernah bertugas sebagai Staf Kopkamtib dan Bakin
(1973-1976), terjun dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PGRS/Paraku di
Kalimantan Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, dan Operasi Penumpasan
GPK di Aceh dan Irian Jaya.
Ia pernah pula menjabat Wakil Asintel
Kopassus (1987-1988), Asisten Intelijen Kopassus (1988-1990), Asisten
Intelijen I Kasdam Jaya (1991-September 1992), Komandan Korem 043/Garuda
Hitam Lampung (1992-1993), Direktur A Badan Intelijen dan Strategis (Bais)
ABRI (1993-1994), Komandan Kopassus ke-13 (1993-1994), Kepala Staf Kodam I
Bukit Barisan (1994-1996), staf ahli Panglima ABRI bidang Polkam (1996),
Panglima KodamVII Wirabuana (Agustus 1996-1998), dan Gubernur Lemhannas
(1998). Agum pensiun 10 November 2000 dengan pangkat terakhir jenderal
kehormatan (9 November 2000).
Karier politiknya dimulai ketika
dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (29 Oktober 1999-26 Agustus 2000),
Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi (26 Agustus 2000-1 Juni 2001),
Menko Bidang Politik Sosial dan Keamanan (1 Juni 2001-23 Juli 2001)
merangkap Menteri Pertahanan (10 Juli 2001-23 Juli 2001), dan Menteri
Perhubungan Kabinet Gotong Royong (10 Agustus
200-4004).
|
