ada tulisan bagus tentang beras yang menurut saya sangat logis dan bisa dijadikan peritimbangan kenapa kita menolak import beras dan mudah-mudahan pemerintah kita bulog, menteri pertanian kita mungkin presidenya yang almuni IPB tidak Buta dan tuli terhadap permasalahan beras ini. masa solusinya cuma impor ah...masa sih...
salam hangat,
alhakimc
Tuliasn harian kompas , kamis 7 september 2006
inyal Darurat Beras, Apa Solusinya?
Muslimin Nasution
Pada akhir September yang akan datang, Indonesia kembali akan mengimpor beras sejumlah 210.000 ton. Meski beberapa pihak menyatakan jumlah tersebut kecil, tak diragukan lagi, impor adalah tindakan yang menistakan petani dan menghancurkan dunia pertanian jika stok beras sesungguhnya masih berada di level aman.
Karena itu, tulisan ini tidak akan menyoroti persoalan impor beras ketika diasumsikan stok beras masih cukup. Jauh lebih penting mesti dinilai pula tepatkah strategi impor tersebut ketika stok beras memang kurang.
Di masa depan, asumsi bahwa Indonesia akan selalu kekurangan beras lebih realistis dibandingkan dengan asumsi kebalikannya. Asumsi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan empat hal.
Pertama, impor beras sesungguhnya bukan pekerjaan baru bagi Indonesia. Sejak empat dasawarsa yang lalu Indonesia melakukannya hampir setiap tahun. Namun, hanya dua kali (tahun 1984 dan 2004) swasembada bisa diraih.
Kedua, dalam sepuluh tahun terakhir tidak terdapat peningkatan luas panen padi yang signifikan. Besar kemungkinan kecenderungan ini terus berlanjut karena usaha perluasan selalu menghadapi persoalan pelik. Secara umum, padi akan bagus hasilnya jika ditanam di Pulau Jawa dan Bali. Rata-rata produksi padi di dua pulau ini paling tinggi dibandingkan dengan pulau lain, mencapai lebih dari 5 ton per hektar. Sementara rata-rata produksi di pulau lain 2-5 ton per hektar (Badan Pusat Statistik, 2005). Namun, ekspansi areal persawahan di Pulau Jawa dan Bali harus berkompetisi dengan kepentingan lain, seperti perumahan dan industri. Dalam kompetisi ini, kepentingan penggunaan lahan untuk sawah hampir pasti tersisih, terutama karena pertimbangan untung-rugi. Maka, yang terjadi bukanlah ekspansi, melainkan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah.
Adapun di luar Jawa, usaha untuk mengembangkan areal tanam padi telah dilakukan sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu, mulai dari proyek rice estate di Palembang hingga proyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan. Sebagaimana diketahui, semua usaha tersebut gagal total. Ini menunjukkan betapa muskilnya mengembangkan areal sawah baru di luar Pulau Jawa.
Ketiga, pertumbuhan produktivitas padi cukup rendah, kurang dari 2 persen per tahun dalam 15 tahun terakhir (International Rice Research Institute, 2005). Meski hampir semua teknologi yang ada di dunia sudah diterapkan dan diadopsi oleh Indonesia, yang membuat usaha tani padi di Indonesia menjadi terefisien di Asia Tenggara dan lebih produktif dibandingkan dengan produksi rata-rata Asia bukan pekerjaan mudah untuk meningkatkan produktivitas padi ini. Apalagi jika mengingat efisiensi lahan sawah, terutama di Jawa, sudah mendekati jenuh dan keletihan (soil fatique).
Keempat, sulit diharapkan adanya terobosan teknologi yang manjur, seperti Revolusi Hijau, dalam waktu dekat. Padi hibrida yang direncanakan menjadi andalan untuk menggenjot produksi juga masih penuh kontroversi. Butuh waktu lama untuk mengetahui apakah padi hibrida ini dapat memenuhi seluruh persyaratan teknis dan ekonomis agar bisa ditanam di Indonesia.
Dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2,7 juta jiwa per tahun, jika diasumsikan konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia di masa akan datang sama dengan konsumsi per kapita tahun 2004 sebesar 136 kg, Indonesia akan membutuhkan tambahan pasokan beras 360.000 ton setiap tahunnya. Dengan demikian, sebagai contoh, pada tahun 2010 Indonesia akan membutuhkan suplai beras 1,4 juta ton lebih banyak dari kebutuhan saat ini. Dengan asumsi pertumbuhan produktivitas padi 2 persen per tahun dan faktor lainnya tetap, pada tahun itu hanya dihasilkan tambahan produksi 800.000 ton lebih besar dari saat ini. Jadi, pada tahun itu kita akan kekurangan beras sekitar 600.000 ton.
Persoalannya, jika di masa depan kita akan selalu kekurangan beras, bersediakah kita menjadikan impor sebagai satu-satunya solusi?
Pilihan tak layak
Ditinjau dari sudut pandang apa pun, impor beras adalah pilihan yang tak layak. Mengimpor beras dalam jangka waktu lama sudah pasti mengancam ketahanan nasional. Selain memboroskan devisa dan membebani anggaran negara, impor beras yang merupakan barang konsumsi juga tidak menghasilkan efek positif terhadap perekonomian, misalnya dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Impor beras juga membuat petani khawatir akan menanggung penurunan harga beras produksi dalam negeri. Tak kurang meruginya, impor beras berpotensi memunculkan kembali gonjang-ganjing politik sebagaimana telah terjadi beberapa waktu lalu (kasus angket beras DPR).
Jika impor merupakan pilihan tak layak, dan ketika peningkatan produksi beras tak bisa diharapkan lagi, satu-satunya cara untuk keluar dari "krisis beras" ialah melakukan substitusi. Persoalannya, adakah komoditas lokal yang dapat menggantikan peran beras sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat?
Kita dapat belajar dari pengalaman Jepang untuk menjawab pertanyaan ini. Tahun 1960-an, konsumsi beras per kapita rakyat Jepang dan Indonesia hampir sama besarnya, yaitu sekitar 130 kg. Namun, saat ini konsumsi Jepang menurun hingga setengahnya, sedangkan Indonesia masih tetap. Sebagai pengganti sebagian konsumsi beras itu, rakyat Jepang memanfaatkan potensi tanaman pangan lain, terutama umbi-umbian, seperti ubi jalar dan talas. Komoditas yang dipilih untuk menggantikan beras disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalnya di Kagoshima yang cocok untuk budidaya ubi jalar, pemerintah mendorong pemanfaatan ubi jalar melalui banyak cara. Karena dukungan penuh pemerintah, Kagoshima sekarang dikenal dengan julukan Kerajaan Ubi Jalar karena penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ubi jalar telah sedemikian meluas di sana. Berkembang pula banyak industri pengolahan ubi jalar, seperti industri tepung, pasta, dan makanan ringan.
Di negeri kita, kesadaran untuk memanfaatkan komoditas pangan lokal sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat sesungguhnya pernah membudaya. Dahulu kita mengenal Madura dengan jagungnya, atau Maluku dan Papua dengan sagunya. Namun, kekhasan ini mulai memudar terutama sejak beras dijadikan komoditas politik, sejak beras dicitrakan sebagai satu-satunya makanan terlayak bagi rakyat Indonesia., dan sejak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah menjadikan beras sebagai konsumsi sehari-hari.
Ketika beras menjadi anak emas, citra komoditas pangan lokal lain sebagai komoditas kelas dua semakin menguat. Sekarang kesan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membeli beras, dengan alasan harga yang lebih murah beralih ke komoditas pangan lain seperti ubi kayu. Fenomena demikian menyebabkan banyak orang mengambil kesimpulan keliru bahwa karena harga komoditas itu lebih murah, kualitas (nutrisi)-nya pun lebih rendah dibandingkan dengan beras.
Pangan lokal
Meski hambatan-hambatan itu nyata, mengembalikan ’kejayaan pangan lokal’ tidaklah sulit. Hanya diperlukan perhatian dan dukungan semestinya dari pemerintah. Sama dengan Pemerintah Jepang, dukungan itu dapat diberikan melalui banyak cara, mulai dari bantuan teknologi pascapanen, penyediaan bibit berkualitas, pengembangan teknologi pengolahan pangan, penyediaan infrastruktur gudang, penjaminan pasar, sampai promosi.
Potensi ketersediaan pangan lokal sangat melimpah. Misalnya umbi-umbian. Tidak seperti beras, umbi-umbian dapat tumbuh dengan baik di hampir seluruh wilayah di Indonesia, bahkan dapat ditanam di lantai hutan sebagai tanaman sela. Sebagai gambaran jika satu persen lantai hutan Indonesia ditanami ubi kayu berpotensi menghasilkan 20 juta ton ubi kayu segar atau setara 7 juta ton tepung ubi kayu. Biaya investasi untuk mengembangkan lahan sehingga siap ditanami umbi-umbian jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi pembukaan lahan untuk padi.
Agar dapat menggantikan beras, pengolahan umbi-umbian menjadi tepung adalah pilihan terbaik dengan beberapa alasan. Pertama, tepung adalah produk yang praktis dari sisi penggunaan. Dalam bentuk tepung, produk bisa langsung diproses sebagai makanan instan atau sebagai bahan baku produk pangan lain. Kedua, teknologi pengolahan tepung sangat mudah dikuasai dengan biaya murah. Karena itu, para pelaku usaha skala kecil-menengah juga dapat terlibat dalam mengembangkan usaha ini. Ketiga, tepung mudah difortifikasi dengan nutrisi yang diperlukan. Dan keempat, masyarakat telah terbiasa mengonsumsi makanan yang berasal dari tepung.
Baru-baru ini tim peneliti pangan dari sebuah universitas di Jawa Timur berhasil mengembangkan tepung ubi kayu dengan karakteristik tertentu yang memungkinkannya dapat menggantikan beras dan terigu. Tepung tesebut—yang harga pokok produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pokok produksi terigu—telah digunakan untuk berbagai bahan makanan olahan, seperti roti, kue kering, kue basah, mi instan, dan mi basah.
Bisa dibayangkan, dari satu persen lantai hutan saja, kita dapat menghasilkan 7 juta ton tepung ubi kayu, suatu jumlah yang dapat menambal kekurangan beras secara signifikan sehingga kita tidak lagi harus mengimpor. Kita juga dapat mengganti penggunaan terigu, bahan pangan yang setiap tahun juga kita impor sekitar 4 juta ton. Belum lagi efek lain, seperti penciptaan banyak lapangan kerja baru di sektor budidaya—sektor ini umumnya padat karya, industri pengolahan dan pemasaran.
Hanya dengan memberi perhatian cukup ke pengembangan pangan lokal, kita dapat menuntaskan masalah impor beras.
Muslimin Nasution Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor
Komunitas Urang Sunda --> http://www.Urang-Sunda.or.id
| Culture change | Corporate culture | Cell culture |
| Organization culture | Tissue culture |
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
