Negara Pasundan Versi Kartalegawa
Oleh H. ROSIHAN ANWAR, Ph.D. (Hon.)

SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan
Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah
pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia,
bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat
Pasoendan (PRP) yang menentang RI.

Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria
Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin
kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan
seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada
hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus.
Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda
masih tergantung pada dalam-dalamnya.

Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang
menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan
rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang
diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang
dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.

NEVIS Intel Belanda

Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang
Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari
penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku
"Nationalism and Revolution in Indonesia" karangan George McTurnan Kahin
(1952 - 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks
perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya
dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS.

Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk,
Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang
menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai
pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebagai
sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi
sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya
diusahakan "paksaan halus" dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh
tentara Belanda.

Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka
yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali
terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen
Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27
Desember 1946.

Politik adu domba

Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad
lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat
perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik
dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP
itu bisa dipandang sebagai suatu "gerakan rakyat spontan." Residen merasa
berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat
Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di
Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara
pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, cuma
mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah
Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis.

Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP,
partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh "tokoh korup oud-regent van
Garoet".

Kup di Bogor

Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan
pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua
PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh
5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van
Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut
para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol.
Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian
diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers
Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu
dan memberikan kepadanya penamaan: "Soeria-Nica-Legawa".

Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa
Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno
berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya
dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen
Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau
Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50
mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria
Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa
melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki
kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol.
Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang
hati.

Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan
Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa
hanyalah alat politik kolonial Belanda.***

Penulis, wartawan senior.
 
Sumber: Pikiran Rakyat, Selasa, 12 Desember 2006

___ _           _ _     ___ ____ ___/ __| |_ _  _ __| (_)___| __|__  / _ \\__ \ 
 _| || / _` | / _ \__ \ / /\_, /|___/\__|\_,_\__,_|_\___/___//_/  /_/

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Kirim email ke