Pajarkeun urang sunda teu resep kana pulitik nu matak loba pejabat dibirokrasi
jeung parlemen di urang dieusi ku seler sejen, kukituna sikuring umajak supaya
"ulah bau kana ubar" ieu aya artikel lain pulitik tapi tatanegara, henteu
panjang lebar tapi cukup ngabarkeun, jeung urang bisa nyiapkeun tarekah
kapiharepeun, kudu kumaha supaya urang sunda bisa midang?
wassalam
dudi_ss
Liddle: Demokrasi Indonesia Masih Baru dan Perlu Dibenahi
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Ohio State University (OSU)
Columbus Amerika Serikat, Profesor Bill Liddle, mengatakan demokrasi di
Indonesia masih baru dan perlu terus diperbaiki termasuk masalah korupsi.
"Yang perlu dibenahi korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi
sistem demokrasi di Indonesia," kata Liddle dalam Peluncuran Buku "Dari
Columbus untuk Indonesia 70 Tahun Profesor Bill Liddle dari Murid dan Sahabat"
di Jakarta, Senin malam.
Liddle menjelaskan bahwa arti pokok demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat
dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat.
"Tapi kalau yang mereka lakukan sebagai pejabat tidak mencerminkan aspirasi
masyarakat, melainkan uang, tentu saja itu bukan demokrasi yang efektif,"
katanya.
Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa semuanya
dikorupsi, maka makin lama makin hilang kepercayaan masyarakat terhadap
demokrasi.
Namun, Liddle yakin bahwa demokrasi di Indonesia sedang terkonsolidasi, dengan
arti tidak menghadapi ancaman pokok lagi.
Arti terkonsolidasi lainnya adalah, jika setiap lima tahun di tingkat nasional
dilakukan pemilihan umum presiden misalnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih
kembali, maka dia tidak akan turun seperti masa Soeharto yang bukan presiden
demokratis.
Menurutnya, Presiden Yudhoyono adalah Presiden pertama yang dipilih langsung,
sedangkan Megawati dan Gus Dur tidak lebih dari perdana menteri dalam sistem
parlementer dan gampang diganggu oleh parlemen.
"Tapi kalau SBY adalah Presiden pertama yang betul-betul dipilih dalam sistem
presidensil. Saya kira masih terlalu awal kalau ingin melihat segi kebijakan,"
katanya.
Namun, ia berharap sejak awal Presiden SBY bisa bergerak lebih agresif, karena
Presiden Yudhoyono mendapat mayoritas 61 persen.
"Tapi, dia bertindak seakan-akan cuma 50 persen tambah satu dan dia takut
sekali, hilang dukungan. Padahal dia dukungannya banyak sekali dan dia bisa
manfaatkan itu," katanya.
Ia menegaskan, demokrasi di Indonesia sudah ada dan tinggal mengembangkannya.
Memang, demokrasi di Indonesia masih baru, masih dalam masa percobaan, sistem
kepartaian belum berkembang dengan baik, dan pilkada baru dilakukan untuk
pertama kali.
"Jadi jangan mengharapkan demokrasi yang sempurna," katanya.(*)
