Ieu teks orasi Kang Acep Zamzam Noor dina acara Pengajian sastra Majelis Sastra
Bandung. Kenging tina facebook. Punten teu disundakeun, nyanggakeun.
_AG_
KEINGINAN DAN NIAT BURUK
Orasi Budaya :Acep Zamzam Noor
Pada PENGAJIAN SASTRA #4
Selasa, 28 April 2009, di gedung Indonesia menggugat Bandung
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan pengharggaan kepada
Majelis Sastra Bandung yang telah mengundang saya untuk menyampaikan
orasi di tempat yang mulia ini. Meskipun orasinya dalam kontek budaya
namun tema yang disodorkan ada kaitannya dengan situasi politik
akhir-akhir ini. Sebenarnya saya bukanlah pengamat politik, saya juga
kurang paham teori-teori politik. Saya hanyalah seorang penyair yang
pekerjaan utamanya menulis puisi. Tentu saja sebagai penyair saya juga
mempunyai perhatian sekaligus keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang
dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun
rasanya semakin tidak menentu. Dan puncak dari semua ketidakmenentuan
itu adalah kelucuan. Bukankah sesuatu yang absurd pada akhirnya selalu
melahirkan kelucuan?
Dan kelucuan inilah barangkali yang tengah dipersembahkan negara untuk
menghibur rakyatnya agar tetap bisa tersenyum dalam segala
kesusahannya. Saya tidak akan merinci bagaimana kelucuan-kelucuan yang
terjadi sejak persiapan pemilu, masa sosialisasi, berlangsungnya
kampanye sampai perhitungan suara. Semua media massa, baik koran maupun
televisi, sudah cukup lengkap memberitakan bagaimana
peristiwa-peristiwa yang sering tak masuk akal terjadi di berbagai
daerah. Sebuah kenyataan yang telah membuat para pelawak dan aktor
handal negeri ini seakan mati kutu. Para pelawak dan aktor kalah jauh
aktingnya dibanding para caleg yang bermain secara total-football itu.
Sementara kelompok-kelompok teater juga telah merasa kehabisan ide
karena semua sandiwara, mulai dari tragedi sampai komedi, sudah
dimainkan dengan sempurna oleh partai-partai peserta pemilu.
Para hadirin sekalian …
Berikutnya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan
selamat atas kemenangan golput di berbagai daerah, termasuk di kota
Bandung. Dengan demikian, secara nasional kemenangan golput pada Pemilu
2009 ini hanya tinggal menunggu waktu. Sungguh saya salut pada
seniman-seniman seperti Tisna Sanjaya, Isa Perkasa, Rahmat Jabaril,
Matdon, Deddy Koral dan lain-lain yang bukan hanya mensosialisakan
“paham” golput namun juga mengkampanyekannya secara langsung ke
tengah-tengah masyarakat, sekalipun dalam bentuk kesenian.
Seniman-seniman ini bukan hanya bergerak pada saat pemilu legislatif,
namun sudah jauh-jauh hari semenjak dilangsungkannya pilgub dan
pilwalkot, yang juga dimenangkan dengan gemilang oleh golput.
Di Tasikmalaya, daerah tempat saya tinggal dan berkiprah, alhamdulillah
golput menuai hasil yang memuaskan juga. Hasil ini merupakan buah dari
sebuah proses panjang dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat. Tahun 1999 saya dan teman-teman mendirikan Partai Nurul
Sembako (PNS), sebuah partai yang pada awalnya merupakan grup kasidah
yang biasa memusikalisasikan puisi. Sebagai partai lokal yang tugasnya
meledek partai-partai lain, PNS tentu mempunyai kepengurusan yang
lengkap, juga mempunyai azas yang jelas. Namun sekretariatnya selalu
berpindah-pindah, dan anggotanya berganti-ganti. Sedang mottonya adalah
“memenuhi kebutuhan sehari-hari”.
Dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat, yang pertama-tama
adalah menanamkan sikap kritis terhadap keberadaan partai, baik partai
lama maupun baru. Pendidikan politik ini dilakukan lewat gerakan
spanduk yang dipasang di sudut-sudut kota layaknya iklan layanan
masyarakat. Selain lewat spanduk, berbagai kritik atau wacana yang
berkembang, termasuk anjuran untuk golput, juga disosialisasikan lewat
forum-forum diskusi, pementasan kesenian maupun talkshow di radio.
Baru pada Pemilu 2004 kampanye golput secara langsung digelar di
jalan-jalan dan kemudian menjadi tradisi sampai sekarang. Bahkan tanpa
ada pilkada atau pemilu pun, kalau memang lagi ingin bergembira secara
spontan kami bisa menggelar karnaval kapan saja. Sebenarnya
mengkampanyekan golput bentuknya bisa macam-macam, tapi yang paling
mengasyikan kami adalah lewat karnaval. Selain menantang kreativitas
para pesertanya, juga bisa menjadi semacam contoh bagi partai-partai
lain bagaimana menggelar arak-arakan yang tidak membuat takut
masyarakat. Juga bagaimana menggelar kampanye yang menggembirakan, baik
bagi yang mengikuti maupun yang menontonnya.
Yang terlibat dalam karnaval-karnaval golput di Tasikmalaya bukan hanya
komunitas-komunitas kesenian saja, namun sejumlah LSM, ormas,
pesantren, madrasah serta para aktivis politik yang sedang kecewa juga
turut serta. Godi Suwarna dari padepokannya di Ciamis selalu
mengirimkan penari-penarinya yang cantik sebagai kontingen khusus.
Komunitas waria kadang diundang untuk menyemarakkan suasana. Mereka
semua menyanyi dan berjoget. “Bagi Kita Sebagai Rakyat, Partai Tak
Penting-penting Amat”, “Memilih Atau Tidak Memilih Adalah Hak Warga
Negara”, “Jadikan Golput Sebagai Gaya Hidup”, “Pilkada? Emangnya Gue
Pikirin”, “Tidur Yang Paling Enak Adalah Tidur Saat Hari Pencoblosan”
adalah beberapa spanduk yang biasa diusung dalam karnaval.
Dalam konstitusi kita, memilih atau memberikan suara dalam pemilu (juga
pilkada dan pilpres) hanyalah sebatas hak, bukan merupakan kewajiban.
Dan yang namanya hak bisa digunakan bisa juga tidak, tergantung
situasi. Apabila semua caleg dalam pemilu (atau kandidat dalam pilkada
dan pilpres) tak ada seorang pun yang bisa dipercaya, maka kita tak
perlu memaksakan diri untuk memilih. Sebab jika ternyata yang dipilih
koruptor tentunya kita harus ikut bertanggung-jawab. Kepada teman-teman
saya selalu menyarankan untuk menjadikan golput sebagai gaya hidup,
sebagai keasyikan dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan, sebagai
sikap dan perilaku keseharian. Ini semacam latihan spiritual untuk
membiasakan bersikap kritis serta bertanggung-jawab. Paling tidak pada
diri sendiri.
Saya percaya bahwa golput merupakan hidayah yang hanya akan hinggap
pada orang-orang tertentu yang sudah tercerahkan mata batinnya. Dalam
versi saya, golput sama sekali tak ada kaitannya dengan sakit hati
karena gagal menjadi caleg atau ketua partai misalnya. Juga bukan
disebabkan karena partai saya, Partai Nurul Sembako, tak bisa ikut
pemilu. Dalam beberapa hal, saya malah yakin golput merupakan sebuah
kearifan. Hanya orang-orang arif yang paham bahwa memilih harus dengan
kesadaran dan penuh rasa tanggung-jawab. Bukan sekedar ikut-ikutan
apalagi karena dibayar. Hanya orang-orang arif yang tahu mana caleg
yang bisa dipercaya mana yang tidak. Mana caleg pejuang, mana pelamar
kerja dan mana penjahat.
Dan kearifan semacam ini tak ada hubungannya dengan kealiman, kekiaian
atau katakanlah ketokohan seseorang. Bukankah sekarang para kiai justru
sedang berlomba menjadi broker politik, bahkan tanpa merasa risih
mereka menjadi jurkam calon-calon koruptor? Saya kira ada baiknya para
kiai dan politisi mulai belajar mengapresiasi puisi, agar jika sekali
waktu mereka ingin golput alasannya bukan disebabkan frustrasi karena
partai yang didukungnya gagal ikut pemilu.
Apakah semua caleg yang ikut dalam pemilu kali ini benar-benar tak bisa
dipercaya? Tentu saja tidak semuanya, pasti ada satu dua orang yang
masih punya integritas dan niat baik. Bukankah di antara ribuan caleg
terdapat sejumlah aktivis LSM, intelektual, kiai, pengusaha dan artis
yang mestinya bisa diharapkan berbuat sesuatu untuk rakyat. Namun dalam
sebuah bangunan sistem politik yang sudah begitu mencengkeram,
segelintir yang punya niat baik tersebut menjadi tidak berarti apa-apa.
Mereka akan tergerus baik sikap, mental maupun spiritualnya. Sampai
sekarang saya belum mendengar ada aktivis, intelektual maupun kiai yang
setelah menjadi wakil rakyat mampu memberikan pencerahan di tengah
kekisruhan dunia politik kita. Alih-alih memberi pencerahan, malah
merekalah yang masuk penjara karena terjebak korupsi.
Tiba-tiba saya jadi teringat, beberapa tahun lalu World Business
Enviroment Survey mengadakan survey di 81 negara, dan hasil survey itu
menyebutkan bahwa para politisi Indonesia berada pada rangking
tertinggi dalam hal ketidakjujuran. Sedangkan menurut survey lain
mengenai intergritas dan kinerja, para politisi Indonesia justru berada
di urutan paling bawah, bahkan jauh di bawah integritas dan kinerja
para pegawai kantor pos.
Saya juga teringat, dulu di awal-awal reformasi beberapa teman
(seniman, aktivis, dosen maupun dari kalangan pesantren) datang kepada
saya untuk mendiskusikan keinginannya terjun ke dunia politik. Tentu
saja mereka tidak datang bersamaan. Ketika saya tanya apa niat dan
tujuannya berpolitik, rata-rata mereka menjawab karena ingin mengadakan
perubahan dari dalam. “Kalau berada di luar sistem kita cuma bisa
teriak-teriak saja, tak bisa berbuat apa-apa… ” kata mereka dengan
penuh semangat. “Saya ingin memberikan sumbangsih buat masyarakat,
khususnya warga NU…” kata teman yang lain.
“Itu niat yang bagus, hanya saja yang nanti akan berubah bukan sistem
atau partainya, tapi malah kamu sendiri …” begitulah jawaban saya. Lalu
saya memberi sedikit pandangan, bahwa partai bukan satu-satunya tempat
untuk berpolitik. Begitu juga lembaga-lembaga baru seperti KPU. Dan
yang perlu diingat bahwa yang namanya politik banyak macamnya, bukan
hanya politik praktis. Bahwa berpolitik bukan hanya menjadi caleg saja,
menjadi petani juga termasuk berpolitik. Ada yang memahami pandangan
saya, ada juga yang nekad maju terus. Hasilnya ada yang terpilih dan
kemudian sikapnya berubah drastis dalam waktu singkat. Tapi tak sedikit
juga yang stres karena tidak berhasil.
Lalu saya teringat pada Mulyana W. Kusuma, Nazaruddin Syamsuddin, K.H.
Said Aqil Al-Munawwar, Kurdi Mukti, Yahya Zaini, Al-Amin Nur Nasution,
Bulyan Royan, Hamka Yamdou, Anthony Zedra Abidin, Yusuf Emir Faisal,
Emir Moeis, Abdul Hadi Jamal, Sujud Sirojuddin, Azwar Chesputra, Fahri
Andi, Sarjan Tahir, Suharso Mandarfa, Malkan Amin, Rama Pratama, Jhony
Allen Marbun, Enggartiasto Lukito, Johan Suharso, Danny Setiawan,
Ijudin Budhiana dan masih banyak lagi. Mereka sebelumnya adalah para
aktivis yang hebat, intelektual yang cemerlang, kiai kenamaan, juga
santri yang mungkin juga punya tekad untuk mengadakan perubahan dari
dalam, namun kenyataannya malah terjerat sejumlah kasus. Di negeri ini
intelektualitas dan religiusitas memang sudah menjadi persoalan lain,
yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perilaku politik seseorang.
Di koran atau televisi para wakil rakyat sering tampil anggun memakai
peci dan baju koko. Begitu juga kalau mereka mau diperiksa KPK.
Dari pemilu ke pemilu, sebagai penonton saya merasa takjub menyaksikan
perilaku para caleg (juga anggota dewan yang sudah terpilih). Namun di
antara pemilu-pemilu yang saya amati, pemilu kali ini sungguh merupakan
peristiwa yang paling menakjubkan. Peristiwa yang membuat buku kuduk
saya berdiri. Sebuah peristiwa teater dengan naskah tragedi sekaligus
komedi yang paling menghibur. Jika dulu gambar peserta pemilu yang
dipasang pada stiker, poster atau baligo adalah logo partai, sekarang
langsung potret caleg, lengkap dengan kumis atau jilbabnya
masing-masing.
Sungguh sebuah pertunjukan yang memukau. Sebuah fashion show yang
dilakukan secara massal. Jalan-jalan meriah dengan berbagai spanduk dan
baligo. Tulisan-tulisan lucu bahkan lugu bertebaran di mana-mana, juga
pernyataan-pernyataan yang memuji diri sendiri sebagai caleg yang layak
dipilih. Ya, namanya juga kampanye, tentu saja mereka akan melupakan
rasa risih atau malu yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari.
Potret para tokoh kenamaan pun disandingkan untuk menambah kharisma
sang caleg, seolah antar mereka sudah demikian akrab. Bahkan nama
leluhur atau orangtua juga di sebut-sebut. Sebuah paradoks, di satu
sisi mereka narsis namun di sisi lain nampak kurang percaya diri.
Saya kemudian membayangkan jika mereka tidak terpilih pasti tekanan
mentalnya akan jauh lebih berat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Antisipasi pihak kepolisian, dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa untuk
menangani korban pemilu bukan sesuatu yang berlebihan. Sebuah
antisipasi yang wajar dan memang sudah semestinya dilakukan. Namun ada
yang menarik untuk dicatat dari pemilu dengan aturan baru ini, yakni
menurunnya fanatisme yang berlebihan terhadap partai. Tak banyak lagi
orang yang memperlakukan partai seperti layaknya agama seperti pada
pemilu sebelumnya. Para jurkam pun tak terlalu banyak mengumbar
ayat-ayat. Di luar para caleg dan keluarganya, masyarakat nampak lebih
santai menikmati lelucon-lelucon politik yang tayangkan televisi.
Para hadirin sekalian …
Sebenarnya wajar jika para penganggur ingin punya pekerjaan, wajar
juga yang sudah punya pekerjaan ingin menambah penghasilannya dan yang
sudah kaya ingin melipatgandakan kekayaannya. Dan para wakil rakyat
sudah menunjukan contoh dengan gamblang: bagaimana caranya mencapai
kesejahteraan atau mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat. Maka
wajar pula jika kemudian masyarakat tergiur ingin mengikuti jejak
mereka. Yang merasa dirinya tokoh atau bekas tokoh ramai-ramai
mendirikan partai, dan masyarakat menyambutnya dengan antusias sebagai
lapangan pekerjaan baru. Ibu-ibu, janda-janda atau gadis-gadis belia
yang mungkin sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan politik, juga
ikut-ikutan. Di poster dan baligo mereka berpose habis-habisan, sambil
membayangkan dirinya sebagai bintang iklan.
Dari berbagai kenyataan di atas saya mengamati bahwa modal para caleg
untuk terjun ke dunia politik sebenarnya hanya dua hal. Pertama
keinginan, dan kedua niat buruk. Keinginan karena mereka tergiur
melihat para wakil rakyat, yang dalam waktu singkat bisa meningkatkan
kesejahteraannya secara fantastis. Atau bagi yang sudah kaya tergiur
karena ingin melipatgandakan kekayaannya lewat kekuasaan. Tentu mereka
juga paham dan maklum mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan dan
dilakukan agar bisa terpilih. Mereka juga belajar strategi bagaimana
memenangkan sebuah pertarungan dengan menghalalkan semua cara.
Lalu yang kedua, yang tadi saya sebut niat buruk adalah rencana yang
akan mereka lakukan seandainya terpilih nanti. Rencana ini sudah
dipikirkan jauh-jauh hari, terutama dalam kaitan bagaimana
mengembalikan uang yang sudah terlanjur dikeluarkan. Uang tersebut
bukan hanya harus kembali utuh, tapi harus menjadi tambah banyak lagi.
Selain sebagai laba, juga amunisi untuk persiapan mengikuti pemilu
berikutnya. Lalu dari mana sumbernya? Kalau mengandalkan gaji resmi
tentu tidak akan mencukupi, maka pintar-pintarlah mereka mencari sumber
yang tidak resmi.
Para hadirin sekalian …
Saya jadi tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang
permasalahannya begitu komplek ditangani mereka yang modal politiknya
hanya dua hal, yakni keinginan dan niat buruk. Saya juga tidak bisa
membayangkan bagaimana sebuah negara yang sedang terpuruk seperti
Indonesia ini harus dikelola oleh para pencari kerja yang niatnya ingin
mengumpulkan harta. Dan kebanyakan dari para pencari kerja tersebut
tidak pernah mengukur sejauh mana pengalaman, kemampuan, kesungguhan
serta ketulusan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang akan
diwakilinya nanti. Mereka juga tidak mempertimbangkan sejauh mana
kafasitas dan integritas dirinya sebagai pilitisi. Yang penting
terpilih. Titik.
Jika di masa lalu korupsi merupakan godaan atau cobaan bagi seseorang
yang menduduki jabatan tertentu, sekarang korupsi sudah menjadi
cita-cita. Sudah menjadi sesuatu yang direncanakan sejak awal. Kenapa
demikian? Karena di negara ini politik tidak diperlakukan lagi sebagai
ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai perjuangan, moral,
etika dan estetika. Politik hanya dipahami tak lebih dari sekedar cara,
kiat, akal bulus atau hobi saja. Bagaimana caranya menang, bagaimana
caranya terpilih, bagaimana caranya bertahan selama mungkin. Rasanya
wajar jika kemudian kita menyaksikan mereka satu persatu ditangkap KPK,
meskipun yang tertangkap hanya yang kebetulan ketiban sial saja. Yang
tidak atau belum ketiban sial tentu masih banyak lagi jumlahnya.
Namun bagaimana pun menjadi caleg atau wakil rakyat sudah terlanjur
menggiurkan. Sudah terlanjur memabukkan. Sudah terlanjur menjadi
cita-cita tertinggi bagi sebagian besar masyarakat kita. Dengan
demikian menjadi wakil rakyat sudah tidak ada bedanya dengan narkoba,
sekali mencoba langsung ketagihan dan sulit berhenti. Sebagai contoh
jika seorang caleg kalah pada pemilu kali ini, pada pemilu yang akan
datang pasti ingin maju lagi. Begitu seterusnya. Apalagi jika menang,
pasti ingin mengulangnya dan mengulangnya lagi.
Di sisi lain, saya juga mengamati bahwa menjadi tim sukses ternyata
mempunyai efek serupa karena sama-sama mengandung zat adiktif yang
membuat pelakunya ketagihan dan sulit berhenti. Apabila jagoannya kalah
dalam ajang pilpres misalnya, mereka pasti akan mengualanginya pada
ajang pilgub, atau pilbup, pilwalkot dan seterusnya. Dan jika di
daerahnya lama tidak ada pilkada mereka akan gelisah dan sakaw sendiri,
lalu mencari-cari jadwal pilkada ke daerah-daerah lain. Kalau tidak ada
juga, menjadi tim sukses pilkades pun akan dilakoninya.
Para hadirin sekalian…
Kalau dilihat dari permukaan negara kita sebenarnya sudah sangat
demokratis. Berbagai perangkat demokrasi sudah tersedia, yang mungkin
belum tentu semuanya dipunyai negara-negara tetangga. DPR, MPR, DPA,
Mahkamah Agung sudah ada sejak lama, lalu sekarang ditambah dengan DPD,
Mahkamah Konstitusi, KPK, Komnas HAM, KPU, Panwaslu dan sebagainya.
Begitu juga pilkada dan pilpres yang dilaksanakan secara langsung,
sungguh lompatan demokrasi yang luar biasa. Lalu kurang apa lagi? Dana
yang dibutuhkan untuk menggerakkan perangkat-perangkat tersebut tentu
sangat besar. Begitu juga dana yang akan diserap oleh tahapan-tahapan
demokrasi yang panjang dan berliku. Dan sebesar apapun dana yang
dibutuhkan sepertinya akan terus digelontorkan.
Namun ada satu hal yang mungkin kita lupakan selama ini, bahwa
selengkap dan secanggih apapun perangkat demokrasi yang kita miliki,
jika yang menjalankannya bukan orang-orang yang demokratis atau yang
mentalnya masih korup, maka hasilnya akan sia-sia. Demokrasi akan
menjadi sekedar kamuflase.
Para hadirin sekalian …
Rasanya saya sudah cukup lama berbicara dan tenggorokan sudah
mulai kering. Di akhir pembicaraan sekali lagi saya ingin menyinggung
soal golput. Dalam pemahaman saya golput bukanlah pembangkangan
terhadap negara, namun sebuah pendidikan politik yang bertujuan
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Tentu pendidikan politik
jenis ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang karena sangat
tergantung pada perkembangan mental setiap orang, termasuk mental para
politisi sendiri. Bagi rakyat sudah jelas bahwa memberikan suara
bukanlah merupakan kewajiban. Sementara tanpa dukungan dan suara
rakyat, partai beserta para calegnya menjadi bukan apa-apa. Inilah yang
harus direnungkan bersama. Kini biaya demokrasi sudah terlalu mahal dan
tidak masuk akal. Rakyat juga semakin lelah untuk mengikutinya.
Konsekuensinya golput tidak akan bisa dibendung.
Sekarang izinkan saya mengakhiri orasi ini dengan sebuah solusi untuk
berhemat. Saya mengusulkan kepada pemerintah agar pemilu yang akan
datang tidak lagi ditangani oleh KPU, yang sudah terbukti boros dan
kurang profesional. Yang menangani pemilu cukup Depnaker saja. Bukankah
mayoritas yang mendaftar menjadi caleg juga adalah mereka yang mencari
pekerjaan? Kalau seandainya Depnaker perlu bantuan paska penghitungan
suara, Depkes bisa dilibatkan untuk mengurus korban-korban pemilu. Lalu
kalau terjadi perselisihan antar caleg atau partai, bisa langsung
ditangani kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bukankah itu sudah
tugas mereka? Saya pikir dengan cara ini negara akan jauh lebih
berhemat.
Terima kasih.
