Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Dipercepat
Jakarta, Kompas - Percepatan pembangunan infrastruktur harus dijadikan dasar untuk penentuan arah kebijakan persaingan dan liberalisasi sektor telekomunikasi. Sampai saat ini infrastruktur telekomunikasi untuk layanan publik masih sangat minim karena rendahnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan sektor telekomunikasi. "Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, maka terminasi duopoli dan penambahan pemain baru merupakan kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah secepatnya. Hal ini karena alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak menjadi prioritas pemerintah sehingga mau tidak mau pasar harus dibuka," kata Faisal Basri dalam seminar hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang kebijakan persaingan di bidang telekomunikasi di Jakarta, Jumat (10/9). Sampai saat ini teledensitas dan produktivitas sektor telekomunikasi masih rendah. Pemerintah melalui BUMN-nya hanya mampu membangun sekitar delapan juta sambungan telepon untuk melayani 200 juta penduduk. Jika digabung dengan telepon seluler yang telah mencapai 20 juta pelanggan, maka teledensitas di Indonesia baru 6 persen. "Karena itu, sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk meninjau kembali semua kebijakan yang terkait dengan kinerja telekomunikasi. Terutama kebijakan privatisasi, penanaman modal asing, dan kebijakan spesifik persaingan telekomunikasi. Pola program bagi hasil (PBH) dan kerja sama operasi (KSO) juga terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur," kata Faisal. Selain itu, kebijakan duopoli dan menaikkan tarif dasar telepon juga tidak bisa meningkatkan teledensitas maupun produktivitas telekomunikasi. Faisal mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah pusat untuk memberdayakan kemampuan daerah dengan membuka pasar lokal. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak bisa hanya menunggu dari PT Telkom atau PT Indosat. Apalagi kedua perusahaan itu hanya tertarik untuk membangun infrastruktur di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, untuk kota lain, perusahaan tersebut hanya mencari teman bisnis dengan pola PBH. Artinya, hanya dengan memiliki lisensi duopoli, Indosat tidak perlu repot membangun namun tetap dapat royalti. "Ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak duopoli. PT Indosat pun hanya akan investasi di bisnis seluler dan komunikasi data yang menjanjikan. Sebaiknya pemerintah mengambil sikap untuk buka kesempatan kepada pemain baru yang serius, terutama dari kemampuan investasinya," kata Faisal.(OTW) ============================================= Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA Berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004 ============================================= ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/IHFolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
