Gagal, Hak Duopoli Telekomunikasi
Jakarta, Kompas - Tujuan penghapusan monopoli telekomunikasi melalui pemberian hak duopoli kepada PT Indosat dan PT Telkom dinilai tak tercapai atau gagal. Hal itu terbukti dengan tidak adanya percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Bahkan, PT Indosat selaku pemain baru dalam layanan lokal cuma tertarik berinvestasi di Jakarta dan Surabaya. Sementara di kota lainnya, perusahaan tersebut mencari mitra bisnis dengan sistem pola bagi hasil. "Artinya, dengan memiliki lisensi duopoli, PT Indosat tidak usah repot-repot membangun, tapi tetap dapat royalti. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak duopoli," kata pendiri Pusat Studi Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Asmiati Rasyid, Rabu (15/9) di Jakarta. Menurut dia, sistem pola bagi hasil pernah dilakukan Telkom sejak tahun 1990. Namun sistem itu terbukti tidak efektif. Asmiati juga meminta pemerintah agar tidak terjebak dengan kebijakan yang mengandalkan pada basis interkoneksi. Jika kebijakan itu diterapkan, akan dimanfaatkan pemain baru, di mana pemain baru dapat mengambil keuntungan dari infrastruktur milik pemerintah yang telah tersedia. Akibatnya, percepatan pembangunan infrastruktur tak jalan. Sebagai contoh, PT Indosat selaku penyelenggara layanan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan sambungan langsung internasional (SLI) secara langsung menikmati keuntungan bisnis dari hak interkoneksi ke jaringan PT Telkom yang dibangun pemerintah. Sementara itu, sebagai pemegang hak duopoli penyelenggara jaringan lokal yang telah diberikan sejak pertengahan tahun 2002, ternyata kewajiban tersebut belum efektif dijalankan. Untuk itu, Asmiati mengusulkan dibuat suatu kebijakan khusus, di mana setiap pemegang lisensi diwajibkan membayar sejumlah biaya yang besarnya akan ditentukan sesuai persentase pencapaian pembangunan yang ditetapkan. "Karena, jika diharapkan dari program Universal Service Obligation (USO) dengan kontribusi hanya 0,75 persen dari pendapatan operator, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tak akan bisa efektif," kata Asmiati. Dia juga mengusulkan dibuka pasar lokal telekomunikasi sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan melalui pembagian wilayah layanan. Pada setiap provinsi diberikan kesempatan kepada tiga sampai lima penyelenggara dengan pemilihan teknologi yang transparan. Setiap penyelenggara juga diwajibkan membangun jaringan akses sesuai dengan target pencapaian yang ditentukan regulator. Penyelenggara lokal dibolehkan menjadi penyelenggara interlokal antarjaringan lokal dalam satu provinsi. Pengaturan interkoneksi, penentuan tarif di daerah, serta pemilihan teknologi diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara lokal tersebut. "Jadi, dengan persetujuan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, pemerintah daerah dapat memberikan lisensi baru kepada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan swasta yang serius. Pemerintah daerah juga dapat menyiapkan peraturan yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerahnya. Bahkan, memotivasi daerah lebih aktif melakukan promosi investasi," ujar Asmiati. (JAN) --- Visit www.warnet2000.net for directory of internet cafes. ============================================= Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA Berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004 ============================================= ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/IHFolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
