Gagal, Hak Duopoli Telekomunikasi

Jakarta, Kompas - Tujuan penghapusan monopoli 
telekomunikasi melalui pemberian hak duopoli kepada PT 
Indosat dan PT Telkom dinilai tak tercapai atau gagal. Hal 
itu terbukti dengan tidak adanya percepatan pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi. Bahkan, PT Indosat selaku 
pemain baru dalam layanan lokal cuma tertarik berinvestasi 
di Jakarta dan Surabaya. Sementara di kota lainnya, 
perusahaan tersebut mencari mitra bisnis dengan sistem 
pola bagi hasil.

"Artinya, dengan memiliki lisensi duopoli, PT Indosat 
tidak usah repot-repot membangun, tapi tetap dapat 
royalti. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan 
pemberian hak duopoli," kata pendiri Pusat Studi Regulasi 
Telekomunikasi Indonesia, Asmiati Rasyid, Rabu (15/9) di 
Jakarta.

Menurut dia, sistem pola bagi hasil pernah dilakukan 
Telkom sejak tahun 1990. Namun sistem itu terbukti tidak 
efektif.

Asmiati juga meminta pemerintah agar tidak terjebak dengan 
kebijakan yang mengandalkan pada basis interkoneksi. Jika 
kebijakan itu diterapkan, akan dimanfaatkan pemain baru, 
di mana pemain baru dapat mengambil keuntungan dari 
infrastruktur milik pemerintah yang telah tersedia.

Akibatnya, percepatan pembangunan infrastruktur tak jalan. 
Sebagai contoh, PT Indosat selaku penyelenggara layanan 
sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan sambungan 
langsung internasional (SLI) secara langsung menikmati 
keuntungan bisnis dari hak interkoneksi ke jaringan PT 
Telkom yang dibangun pemerintah.

Sementara itu, sebagai pemegang hak duopoli penyelenggara 
jaringan lokal yang telah diberikan sejak pertengahan 
tahun 2002, ternyata kewajiban tersebut belum efektif 
dijalankan. Untuk itu, Asmiati mengusulkan dibuat suatu 
kebijakan khusus, di mana setiap pemegang lisensi 
diwajibkan membayar sejumlah biaya yang besarnya akan 
ditentukan sesuai persentase pencapaian pembangunan yang 
ditetapkan.

"Karena, jika diharapkan dari program Universal Service 
Obligation (USO) dengan kontribusi hanya 0,75 persen dari 
pendapatan operator, percepatan pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi tak akan bisa efektif," kata Asmiati.

Dia juga mengusulkan dibuka pasar lokal telekomunikasi 
sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Hal 
itu dilakukan melalui pembagian wilayah layanan. Pada 
setiap provinsi diberikan kesempatan kepada tiga sampai 
lima penyelenggara dengan pemilihan teknologi yang 
transparan.

Setiap penyelenggara juga diwajibkan membangun jaringan 
akses sesuai dengan target pencapaian yang ditentukan 
regulator. Penyelenggara lokal dibolehkan menjadi 
penyelenggara interlokal antarjaringan lokal dalam satu 
provinsi. Pengaturan interkoneksi, penentuan tarif di 
daerah, serta pemilihan teknologi diserahkan sepenuhnya 
kepada penyelenggara lokal tersebut.

"Jadi, dengan persetujuan Badan Regulasi Telekomunikasi 
Indonesia, pemerintah daerah dapat memberikan lisensi baru 
kepada badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan swasta 
yang serius. Pemerintah daerah juga dapat menyiapkan 
peraturan yang mendorong percepatan pembangunan 
infrastruktur telekomunikasi di daerahnya. Bahkan, 
memotivasi daerah lebih aktif melakukan promosi 
investasi," ujar Asmiati. (JAN)


---
Visit www.warnet2000.net for directory of internet cafes.
=============================================
Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA
Berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004
=============================================


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/IHFolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Visit our website at http://www.warnet2000.net 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke