Membangun Daya Saing Industri Postel
SEJAK beberapa tahun lalu Departemen Perhubungan menjalankan tradisi tahunan berupa penilaian pelayanan kepada publik dari unit-unit kerjanya dan dari BUMN dalam lingkungan binaannya. Tidak hanya layanan kepelabuhanan atau bandara yang merupakan unit kerja departemen itu, tetapi juga unit kerja yang langsung melayani masyarakat dalam bentuk badan usaha. Misalnya PT Pelni, PT Kereta Api, PT Pos Indonesia, dan PT Telkom. ADA standar penilaian yang baku yang berlaku untuk semua unit layanan kepada publik tadi, tidak peduli apakah dia perusahaan pelayaran (PT Pelni dan PT ASDP) atau perusahaan angkutan (PT Garuda, PT Merpati, dan PT KA), atau juga PT Telkom dan PT Posindo. Hanya ada sedikit tambahan spesifik sesuai dengan jenis layanannya, tetapi secara umum semua pola penilaian sama. Bagi para penilai, tanpa bekal untuk hal-hal spesifik, ada beberapa ganjalan serius karena ternyata ada unit-unit yang tidak bisa demikian saja disamakan dengan unit yang lain. Misalnya layanan Plasa Telkom tak bisa begitu saja disamakan dengan layanan loket PT Pelni atau stasiun kereta api. Standar baku layanan di antara mereka sangat berbeda, bahkan antara Plasa Telkom sebagai pusat layanan masyarakat dengan kantor pos sebagai ujung tombak PT Pos Indonesia. PT Telkom memiliki kriteria layanan sendiri yang mengacu kepada standar layanan sebagai operator kelas dunia, sementara unit-unit lain masih dengan "standar lokal". Karena yang harus dinilai campur baur antara standar internasional dan standar lokal, para penilai menjadi bingung dan cenderung terpukau pada layanan prima PT Telkom. Nilai yang diberikan kepada berbagai Plasa Telkom sampai mendekati 99, jauh dari unit layanan lainnya yang paling tinggi 85. PT Telkom memang sudah beda dengan ketika masih PN Postel saat masih gabung dengan PT Posindo, bahkan juga sudah beda dengan Perumtel sebelum berubah jadi PT Telkom. Sebelumnya keduanya memang merupakan saudara kembar dempet yang tidak terpisahkan, sejak dibentuk pada dekade- dekade akhir abad ke-19, tahun 1880-an. Pemerintah kolonial Belanda ketika itu membentuk satu dinas layanan kepada publik yang dinamai PTT (Post, Telefon en Telegraaf Dienst) yang kemudian menjadi badan usaha dengan nama tetap PTT. Nama PTT masih tetap disandang hingga masa kemerdekaan, tetapi menjadi Pos, Telepon, dan Telegrap, terutama ketika perposan masih menguasai lalu lintas informasi, sementara telepon dan telegram sebagai pelengkap. Perkembangannya, PTT diubah menjadi perusahaan negara, lalu menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Telekomunikasi dalam satu wadah. Wadah ini kemudian dipisah karena dianggap masing-masing (terutama telekomunikasi) mulai berkembang sehingga perlu penanganan khusus dan sebaiknya tidak digabung. Keduanya semula merupakan perusahaan yang menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan sehingga kiprahnya pun mendukung upaya pemerintah untuk memeratakan layanan kepada masyarakat. Namun, telekomunikasi sesuai dengan bidangnya yang didukung teknologi yang berkembang berubah sifat menjadi lembaga bisnis walau pada awalnya masih mendapat beban pemerintah. Pos hingga kini masih menjalankan tugas pemerintah tadi meski bentuknya sudah perseroan terbatas dengan kendali penuh pemerintah. KINI kualitas layanan PT Telkom sudah meninggalkan saudara kandungnya, PT Posindo, PT Telkom mulai mengglobal sementara PT Posindo masih kelas lokal saja karena berbagai keterbatasan yang dibuat oleh pemerintah. Ada hal-hal yang menyebabkan PT Posindo tertinggal, antara lain karena sejak awal mereka diberi beban layanan kepada masyarakat sampai ke pelosok pedesaan yang jauh dari mana-mana. Sementara PT Telkom sejak awal memang tumbuh dari perkotaan sehingga ketika harus mengglobal, institusi ini tidak mendapat banyak kesulitan. Dalam beberapa hal proteksi kepada PT Telkom dilakukan nyaris secara berlebihan, tidak demikian terhadap PT Posindo. PT Telkom hanya diberi satu pesaing dalam pola yang namanya duopoli, PT Indosat, sementara pesaing Posindo yang dibuka kerannya oleh pemerintah tidak terhitung jumlahnya. Pesaing Posindo mulai dari pengantar surat atau perusahaan kurir gurem yang cuma punya 2-3 pegawai, sampai ke kelas Tiki yang menggurita dan perusahaan kelas dunia seperti TNT, UPS, dan DHL. Kewajiban kepada PT Posindo melayani masyarakat pedesaan ini yang tidak mungkin dilirik investor perposan, yang membuat BUMN itu sulit bergerak. Kenyataan bahwa ada kerja sama antarperusahaan jasa pengiriman yang memang meminta bantuan PT Posindo, tetapi umumnya hanya jika mereka harus mengirim titipan ke pelosok. Mereka tidak akan mampu membangun jaringan sampai ke pelosok seperti yang dimiliki PT Posindo karena investasinya besar dan biaya operasinya tinggi. Perjuangan PT Posindo untuk tetap dapat melayani masyarakat sangat tinggi walau sangat banyak kendala yang menghadang. Jika PT Telkom sudah menghapus layanan telegram karena sudah tidak efisien dan banyak tergantikan oleh SMS seluler, Posindo masih berkutat di layanan pengiriman surat-surat. Walau kini mereka juga mengerjakan order pindahan rumah, bedol desa layaknya, karena sebenarnya mereka mampu melakukan hal tersebut. Pemerintah sendiri menghadapi dilema yang tidak ringan jika harus mengubah PT Pos menjadi perusahaan yang bebas untuk hidup dan berkembang. Layanan kepada masyarakat pedesaan itu yang tetap diperhitungkan, walau itu berarti menggerogoti lebih dari separuh pendapatan BUMN itu. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah tidak terlalu tahu kondisi di masyarakat, di pedesaan sekalipun, sebab kenyataan bahwa sampai ke pedalaman pun ada fungsi PT Pos yang diambil pihak lain. Saat ini memang untuk paket-paket ke alamat yang sering kurang jelas di pedalaman masih mengandalkan PT Posindo yang menanganinya. Layanan seluler yang sudah kehabisan pasar di perkotaan dan di pulau-pulau padat seperti Jawa dan Sumatera kini mulai merangsek ke desa. Akibatnya, surat-surat ke pedesaan yang selama ini jadi primadona PT Pos mulai beralih ke operator seluler lewat SMS yang sedang menggejala. Fasilitas telekomunikasi juga merebut pangsa PT Pos dalam soal kirim-mengirim uang. Lewat ATM yang didukung transmisi satelit untuk data, orang bisa mengirim uang dengan cepat, bahkan si penerima dapat mengambil uangnya hanya dalam hitungan detik di tempat yang terpisah ribuan kilometer jauhnya. Kini PT Pos sebenarnya sudah melengkapi dirinya dengan jaringan komunikasi data sehingga pembayaran pensiun pegawai negeri, misalnya, dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun, di kota, PT Pos pun kesulitan berkembang jika hanya berharap dari kegiatan tradisional berupa pengiriman surat dan paket. Peluang yang muncul tidak bisa segera ditangkap karena berbagai kendala yang muncul di kalangan internal. Seorang kepala kantor pos di Kalimantan mengeluh bahwa mereka selalu gagal untuk meraih kesempatan yang sudah menghadang di depan mata hanya karena adanya batasan-batasan dari pimpinan. Tak ada otonomi dan kewenangan bernegosiasi untuk kantor-kantor pos sehingga ketika calon pelanggan menawar, mereka harus membawa masalahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu calon pelanggan yang menghendaki kecepatan layanan sudah digaet pesaing yang luwes dalam tawar-menawar. Padahal, nyaris tak ada beda antara PT Pos Indonesia dan Tiki, DHL, atau UPS dan soal bisnis yang mereka geluti. Jaringan, PT Posindo pun memilikinya sampai keluar negeri, ke mana pun tujuannya dan itu bukan milik pesaing baik domestik maupun internasional. PT Posindo diyakini akan dapat tumbuh dan berkelas dunia jika saja pemerintah memberi keleluasaan, walau untuk itu unsur terpenting, sumber daya manusia (SDM), dibenahi dengan ketat. SDM menjadi modal utama untuk beralih rupa dan fungsi dari pegawai menjadi entrepreneur, dari birokrat ke pengusaha. Sebagai birokrat, mereka akan tetap seperti sekarang, menunggu saja di kantor sampai ada yang meminta jasanya, dan nrimo ing pandum, menerima saja apa yang jadi "jatah". Tetapi sebagai wirausaha, mereka harus merebut peluang yang juga diperebutkan oleh banyak pihak lain yang lebih berani dan punya strategi. Dengan dukungan pemerintah, tidak mustahil PT Posindo akan lebih maju dan dapat sekelas dengan perusahaan multinasional semisal DHL, atau seperti Tiki yang tumbuh pesat. Bagi PT Pos, kalau semua mendukung, tidak sulit untuk menjadi perusahaan yang punya kemampuan menantang dunia. Apalagi ke depan potensi pedesaan sebagai sumber daya alam yang akan digarap dengan lebih profesional akan tumbuh sebagai sentra ekonomi yang menandingi industri di perkotaan. Menangani ini, PT Pos sudah memiliki jaringan yang tak mudah ditembus pesaing. Tentu saja layanan publik di pedalaman tidak dapat begitu saja ditinggalkan asal saja ada hitung-hitungannya berupa PSO (public service oblication) yang sesuai sehingga tidak malah membebani BUMN itu. PSO ini akan memudahkan PT Pos memilah mana berupa layanan masyarakat, mana yang harus diperlakukan sebagai transaksi bisnis. Dengan cara itu, PT Pos Indonesia akan mampu masuk lahan bisnis dunia, mampu ikut dalam arus globalisasi sehingga akan diperhitungkan oleh pemain yang lain, bukan sekadar pelengkap penderita. ORANG sudah menganggap bahwa telekomunikasi kini merupakan bisnis, baik yang dikerjakan PT Telkom, PT Indosat, para operator seluler, atau para penyedia jasa transmisi. Paradigmanya sudah berubah dari kecenderungan yang lebih menekankan fungsi sebagai public utility, sebagai sarana kepentingan umum yang disediakan pemerintah. Kini telekomunikasi sudah berubah menjadi komoditas industri yang pertumbuhannya sangat cepat yang melibatkan transaksi dan investasi miliaran dollar AS. Telekomunikasi memang dengan mudah langsung mengglobal sebab justru telekomunikasi menjadi wahana untuk mengglobal. Mustahil keinginan mendunia terwujud tanpa telekomunikasi sehingga tuntutan masyarakat akan layanannya pun kelas global pula. Telekomunikasi saat ini merupakan bisnis yang paling menjanjikan yang jika dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan semua pihak, baik operatornya, masyarakat, maupun pemerintah. Iklim persaingan yang sehat, yang sudah dibuktikan oleh pemain di seluler, membuat perusahaan tumbuh dan masyarakat ikut diuntungkan. Di luar pajak-pajak, dari sektor telekomunikasi pemerintah menerima pemasukan berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang jumlahnya naik dari tahun ke tahun. Data dari Ditjen Postel menyebutkan sebagai contoh tahun 2002 mereka menyetor ke kas negara dalam bentuk PNBP sebesar Rp 633 miliar, yang meningkat menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2003. Catatan menyebutkan, dari PT Telkom saja, pemerintah menerima pemasukan baik dari pembagian dividen maupun dari berbagai pajak semisal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (Pph), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun 1998, pemerintah menerima dividen dari PT Telkom sebesar Rp 303 miliar, tahun 2001 sebesar Rp 1,045 triliun, tahun 2002 menerima Rp 1,39 triliun. Dari PPN tahun 2002, pemerintah menerima Rp 1,766 triliun, dari PPh Badan Rp 1,7 triliun, dari PBB sebesar Rp 7,7 miliar, berbagai pajak lain sebesar Rp 386 miliar dan kontribusi lain sebesar Rp 82,6 miliar. Selama tahun 2002 itu, PT Telkom menyetor kepada pemerintah total sebesar Rp 5,3 triliun, hampir 25 persen dari pendapatan usahanya yang Rp 21,4 triliun. Masyarakat, sementara itu, dengan iklim persaingan yang tercipta, mulai menikmati layanan yang prima, selain kemungkinan besar untuk memilih operator mana yang mereka sukai sesuai mutu layanannya. Terutama di seluler, berkomunikasi terasa makin lama makin murah sebab operator dalam menghadapi persaingan ini harus makin efisien kalau ingin tetap hidup dan layanannya digunakan masyarakat. Tidak sia-sia iklim yang tercipta dari kebijakan persaingan. PT Telkomsel, misalnya meraih Ebitda atau earn before interest, tax, depreciation and amortization-penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi (penurunan nilai mata uang) dan penghapusan tertinggi di dunia, 72 persen. Karena Telkomsel anak perusahaan PT Telkom, 65 persen saham milik BUMN itu, maka keberhasilan Telkomsel pun diadopsi oleh PT Telkom. Kinerja PT Telkom juga membaik sehingga mampu menerapkan berbagai standar internasional untuk bisnis dan layanannya yang ujung-ujungnya masyarakat juga yang diuntungkan. Contohnya, kini petugas PT Telkom yang mengejar calon pelanggan memberi layanan terbaik kepada pelanggan yang ada, misalnya dengan layanan cepat menangani gangguan. Bagi masyarakat, fasilitas telepon yang terganggu, misalnya mati, akan membuat aktivitas mereka pun terkendala. Apabila telepon pelanggan terganggu, sehingga tidak memproduksi pulsa, akhirnya yang rugi Telkom juga karena pemasukan pun berkurang. Pemahaman akan hasil akhir ini yang membuat Telkom menjadi sangat efisien dan ketat yang membuat perusahaan itu mampu bersaing di kancah bisnis dunia. Hal semacam itu tidak cuma terjadi di PT Telkom, tetapi juga di semua perusahaan telekomunikasi di Tanah Air.(HW) --- Visit www.warnet2000.net for directory of internet cafes. ============================================= Netkuis Instan untuk wilayah Bandung (kode area 022) - SD,SMP,SMA Berhadiah total puluhan juta rupiah... periode I dimulai 1 April 2004 ============================================= ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/IHFolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
