UU PPh dan kegiatan usaha melalui e-commerce (2) Pekan lalu sudah dibahas mengenai ketentuan pajak bagi kegiatan e-commerce, khususnya bagi perusahaan atau server yang berada di dalam negeri. Dalam tulisan ini, akan dibahas implikasi pajak bagi perusahaan yang berdomisili di dalam negeri.
Implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan usaha dengan e-commerce juga timbul dalam hal penyewa atas space di ISP (penyedia jasa Internet) adalah perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Pertama-tama adalah apakah dengan hadirnya perusahaan luar negeri melalui suatu situs web, perusahaan tersebut dapat dianggap mempunyai "bentuk usaha tetap" di Indonesia. Definisi "bentuk usaha tetap" diatur di Pasal 2 ayat (5) Undang-undang PPh, yang berdasarkan rinciannya memberikan indikasi bahwa keberadaan di Indonesia melalui harta berwujud, disamping kegiatan pemberian jasa di Indonesia. Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan luar negeri melakukan kegiatan usaha melalui website, sesuai dengan definisi, kegiatan ini tidak menimbulkan "bentuk usaha tetap". Hal yang sama juga dapat dikatakan bila perusahaan luar negeri tersebut adalah perusahaan yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia. Namun, bila kegiatan dari perusahaan tersebut memberikan jasa melalui website-nya maka pembayaran yang diterima dari Indonesia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut berdomisili di negara-negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Server dimiliki oleh wajib pajak luar negeri. Dalam hal ISP dimiliki oleh perusahaan di luar negeri, masalah utama yang perlu diangkat adalah apakah kehadiran perusahaan tersebut melalui server dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai "bentuk usaha tetap" di Indonesia. Sekali lagi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan belum mencakup masalah ini, sehingga apabila definisi "bentuk usaha tetap" mencakup ISP maka Pasal 2 ayat (5) perlu diubah dan ditambah. Jika situasi tersebut dikaitkan dengan P3B maka ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, dalam UU domestik dari negara-negara yang terlibat mempunyai aturan tersebut, dan kedua, sesuai dengan commentary dari OECD, keberadaan ISP memenuhi ketentuan Pasal 5 dari OECD Model. Pasal 5 dari OECD Model mensyaratkan bahwa peralatan apapun yang digunakan sebagai server, sifatnya harus tetap. Artinya server tersebut harus mempunyai lokasi yang tetap dan pasti. Secara garis besar, semua transaksi dalam kaitannya dengan persiapan untuk mengoperasikan website, dalam hal server dimiliki oleh wajib pajak luar negeri sama dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Misalkan salah satu dari penyewa website, yaitu wajib pajak luar negeri, menggunakan website-nya untuk menyimpan informasi yang menyangkut industri tertentu, yang kemudian ditawarkan kepada pihak ketiga untuk menjadi pelanggannya (subscriber). Pelanggan tersebut membayar iuran untuk dapat mengakses informasi dimaksud. Impikasi pajak penghasilan dari transaksi tersebut adalah perlakuan pajaknya terhadap pembayaran yang di lakukan oleh pelanggan. Yang prtama-tama dilakukan adalah menentukan masuk dalam kategori penghasilan apa pembayaran tersebut. Dari sudut pandang UU Pajak Penghasilan, pembayaran untuk informasi yang belum diungkapkan ke public atau yang tidak dapat diperoleh melalui sarana yang tersedia di public, masuk dalam kategori "royalti", sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h. Jadi kalau pelanggannya adalah wajib pajak Indonesia maka yang bersangkutan harus memotong PPh Pasal 26, dengan catatan bahwa tarifnya tergantung domisili dari wajib pajak yang menerimanya. Pemotongan PPh pasal 26 ini bisa tidak final jika server tersebut dianggap sebagai "bentuk usaha tetap". Seandainya demikian maka pembayaran untuk informasi tersebut diperlakukan sebagai penghasilan usaha (business income) dari wajib pajak yang menerimanya. Sebaliknya apabila berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan "server" tersebut tidak/belum masuk dalam definisi "bentuk usaha tetap" maka pemotongan PPh Pasal 26 menjadi final. Server berada di luar negeri. Implikasi pajak penghasilan terhadap penghasilan yang bersumber dari Indonesia sebagai akibat dari kegiatan usaha melalui e-commerce yang server-nya berada di luar negeri, mirip dengan apabila server yang berada di Indonesia dimiliki oleh wajib pajak luar negeri. Dalam hal demikian maka ketentuan dari Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat diterapkan adalah Pasal 26, dengan catatan bahwa pembayaran tersebut diterima oleh wajib pajak dari Negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Dalam hal demikian, setiap pembayaran yang bersumber dari Indonesia yang membayar, termasuk orang pribadi, harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Bentuk usaha tetap Apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa dalam hal e-commerce melibatkan wajib pajak luar negeri, faktor utama yang memungkinkan Indonesia dapat mengenakan pajak adalah apakah suatu web page dapat menimbulkan "bentuk usaha tetap". Sebagaimana disinggung di atas, web page ini dimasukkan dalam host komputer. Teorinya web page tersebut akan menjadi "bentuk usaha tetap" di negara dimana host komputer-nya berada, dengan catatan (sesuai dengan OECD Model) bahwa computer tersebut tetap berada di satu tempat. Ini sejalan dengan definisi "bentuk usaha tetap" yaitu ..a fixed place of business.... Dari sudut pandang Undang-undang Pajak Penghasilan, ketentuan tersebut tidak atau belum dicakup di ketentuan Pasal 2 ayat (5). Jadi hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam rangka upaya ekstensifikasi. Namun demikian, perlu disadari bahwa bagi pemilik server atau web page sangat mudah memindahkannya ke tempat lain atau Negara lain sehingga tidak terperangkap ke dalam definisi "bentuk usaha tetap". Pemenuhan kewajiban perpajakan. Di samping pendekatan yuridis fiskal, pendekatan dari segi administratif juga perlu dipikirkan. Transaksi melalui e-commerce sulit dilacak tanpa tersedianya data atau informasi yang diperlukan, terutama apabila transaksi tersebut dilakukan melalui server yang berada di luar negeri. Pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama yang menyangkut kewajiban memotong PPh Pasal 26. Hal ini akan sangat tergantung kepada terbentuknya badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komunikasi melalui internet tersebut. Jika badan tersebut telah ada di Indonesia maka informasi yang dapat diberikan oleh badan tersebut akan sangat bermanfaat bagi administrasi perpajakan. Oleh Rachmanto Surahmat Partner Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult Pembaca dapat mengirimkan pertanyaan atau permasalahan seputar pajak kepada Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Consult melalui alamat redaksi atau E-mail: [EMAIL PROTECTED] --- If you need an office in Surabaya you don't have to invest on furnitures, ac etc. Contact: Office Center, Jl Pucang Anom Timur I/19, Surabaya 60282, Tel. 031 5013570, email: [EMAIL PROTECTED] Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
