Pemerintah integrasikan program USO

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah memutuskan mengintegrasikan
program kewajiban layanan universal (universal service
obligation) berupa pemasangan telepon perdesaan dengan layanan
pos maupun informasi lainnya.

Integrasi ini dipastikan akan menyedot dana yang lebih besar
dari program sebelumnya yang terbatas pada pemasangan telepon
saja. Hingga kini program telepon perdesaan praktis terhenti
karena hanya tersedia dana Rp5 miliar dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2005.

Namun, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil
pemerintah sudah mengantisipasi dengan dana hasil upfront fee
frekuensi layanan generasi ketiga, pungutan 0,75% pendapatan
operator, serta dana public service obligation untuk PT Pos
Indonesia.

"Yang terpenting program ini akan sustainable, bukan seperti
sebelumnya tidak ada yang rawat. Jadi akan kami bangun telepon
desa, di situ ada pos, ada relai radio, internet bial
diperlukan," ungkap dia usai pelantikan pejabat eselon II
Depkominfo di Jakarta kemarin.

Menurut Sofyan, jika pemerintah berhasil memperoleh dana dari
tender 3G maupun sumber lainnya maka pengadaan USO ini akan
dilakukan tender secara terbuka. Artinya, kata dia operator
seperti PT Telkom, PT Pasifik Satelit Nusantara dan yang
lainnya bisa mengikutinya.

Dalam perhitungan menteri, potensi dana yang diperoleh
pemerintah dari tender 3G berkisar Rp4 triliun-Rp5 triliun.
Sedangkan pungutan 0,75% pendapatan kotor operator
telekomunikasi tahun ini diperkirakan antara Rp300 miliar-Rp400
miliar.

Berdasarkan data Depkominfo, dana PSO untuk PT Pos pada APBN
2005 dilakokasikan sebesar Rp50 miliar atau kurang dari separuh
anggaran tahun sebelumnya Rp115 miliar. Namun, Ditjen Postel
telah mengajukan anggaran tambahan Rp63 miliar karena hingga
kuartal pertama tahun ini PT Pos merugi Rp28 miliar.

Sofyan menambahkan integrasi program USO ini dilakukan atas
dasar keterkaitan masing-masing layanan untuk masyarakat
perdesaan. Hingga saat ini, menurut data pemerintah, masih
terdapat 43.000 desa yang terisolasi dari layanan
telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki
Yusuf Iskandar menambahkan pemerintah memang berniat membangun
infrastruktur informasi dan telekomunikasi perdesaaan secara
berkelanjutan.

"Saya sudah menerima bebeberapa proposal dan presentasi untuk
itu. Dalam dua pekan ke depan, mudah-mudahan semua detailnya
seperti tender, bentuk, dan pelaksanaannya sudah bisa diumumkan
ke publik," kata dia. (htr)

---
Anda perlu meeting room atau kantor sementara di Surabaya?
Tersedia ruangan dengan biaya ringan harian, lengkap meja
dan full ac. Hubungi: Office Center, Jl Pucang Anom Timur
I/19, tel. 031 5013570, fax. 031 5048504, Surabaya 60282.


Visit our website at http://www.warnet2000.net 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke