'Bebaskan izin penyedia Internet'

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah dinilai perlu membebaskan
penyelenggara jasa Internet (PJI) dari lisensi mengingat
sekitar 50% dari sejumlah 200 PJI di Indonesia masuk kategori
ilegal dengan tingkat kompetisi yang sangat ketat. Heru
Nugroho, pengusaha Internet, mengatakan kemudahan mendirikan
sebuah PJI merupakan salah satu faktor membengkaknya jumlah
industri Internet tersebut khususnya di daerah-daerah dengan
skala
operasi yang sempit.

"Dengan tingkat kemudahan tersebut, maka saat ini banyak
bermunculan penyelenggara Internet baru meski masih dalam skala
lokal," kata pemilik Presdir Melsa I-net yang juga pengurus
Partai Demokrat itu kepada Bisnis kemarin.

Pemerintah, lanjut dia, sebaiknya membebaskan saja
penyelenggaraan Internet dari lisensi untuk mengurangi
pelanggaran hukum dan meningkatkan akses Internet di Tanah Air
hingga ke daerah-daerah terpencil.

Alternatif lainnya, menurut Heru, pemerintah hanya mengenakan
lisensi pada PJI yang beroperasi secara nasional sementara yang
hanya mencakup wilayah setempat tidak perlu dikenakan izin.

Pengenaan lisensi pada suatu industri Internet memiliki
konsekuensi bahwa PJI tersebut harus membayar pajak biaya hak
penyelenggaraan PJI. Berdasarkan data dari Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah ISP di
Indonesia saat ini tidak kurang dari 200 buah di mana hampir
separuhnya terindikasi ilegal.

Pembebasan lisensi PJI tersebut tentunya tidak mencakup
penggunaan frekuensi di luar 2,4 GHz karena setiap penggunaan
sumber daya terbatas tersebut tetap dikenakan BHP frekuensi.
Heru melanjutkan pembebasan lisensi PJI tersebut tidak termasuk
perizinan untuk operator Internet untuk Keperluan Publik (ITKP)
dan penyelenggaraan network access point (NAP).

"Penyelenggaraan ITKP akan bersinggungan dengan operator
sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan sambungan langsung
internasional (SLI) sementara NAP akan sangat berkaitan dengan
landing right satelit asing," ujarnya.

Kedua penyelenggaraan itu, tambah dia, perlu pengaturan dan
perizinan dari pemerintah agar tercipta iklim industri yang
kondusif.

Di lain pihak, pakar Internet Onno W. Purbo justru menandaskan
agar pemerintah membebaskan voice over Internet protocol (VoIP)
dari lisensi. Pemerintah, menurut dia, akan mendapatkan banyak
keuntungan di luar BHP lisensi VoIP itu.

---
If you need an office in Surabaya you don't have to invest
on furnitures, ac etc. Use our 'virtual' office offerings,
visit http://www.datacom.co.id/profile/office.htm or email
[EMAIL PROTECTED] for enquiry that suit your needs.


Visit our website at http://www.warnet2000.net 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke