--- Pada Sen, 30/6/08, kafi uddin <[EMAIL PROTECTED]> menulis:

Dari: kafi uddin <[EMAIL PROTECTED]>
Topik: [Xav:5773] USAID Buat Draft UU MIGAS 2000: Indonesia Dijajah AS?
Kepada: [EMAIL PROTECTED]
Tanggal: Senin, 30 Juni, 2008, 11:43 PM
































Is it right /

Dari milis tetangga,
ada baiknya juga ,buat tambahan pengalaman,
ambil yang baiknya dan buang yang buruk,serta manfaatkan ilmunya.








USAID Buat Draft UU MIGAS 2000: Indonesia Dijajah AS? 
Posted by: "A Nizami" [EMAIL PROTECTED] com   nizaminz 
Thu Jun 26, 2008 8:12 pm (PDT) 
Berikut adalah dokumen USAID (United States Agency for International 
Development, Lembaga Pemerintah AS ) tentang "Penguatan Pengaturan Bidang 
Energi" di Indonesia yang menunjukkan campur tangan pemerintah AS mengenai 
sektor energi Indonesia .

Sekitar 90% migas Indonesia "dikelola" oleh perusahaan Multi National Companye 
(MNC) seperti Exxon Mobil, Chevron, Halliburtons, Unocal, yang mayoritas 
berasal dari AS. Dari "kerjasama tersebut" MNC dari AS
mendapat keuntungan yang sangat besar melebihi dari kontrak bisnis yang wajar.

Sebagai contoh jika ongkos pompa minyak (tidak termasuk pengilangan dan
distribusi ke SPBU) yang wajar hanya sekitar US$ 4/barrel (Rp 231/liter), maka 
MNC mengeruk keuntungan hingga US$ 50/barrel atau lebih dari 12 kali lipat. 
Jika dikalikan dengan 365 juta barrel/tahun maka keuntungan lebih MNC tersebut 
adalah Rp 154,5 trilyun. 

Sementara di dokumen CIA tentang Indonesia disebut bahwa sektor listrik di 
Indonesia masih "regulated". Tarifnya masih "diatur" oleh pemerintah Indonesia 
, sehingga harganya terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia yang masih 
menengah ke bawah. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi para "investor" AS 
yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. 

Untuk itu harus dideregulasi. "Subsidi" harus dicabut sehingga harganya 
mengikuti harga pasar atau yang sekarang disebut "Harga Keekonomian" .
Untuk itu pemerintah AS lewat USAID mengucurkan jutaan dollar yang dikucurkan 
kepada kaki tangan mereka agar kebijakan mereka bisa berjalan
di Indonesia, yaitu deregulasi, pengurangan subsidi (penaikan harga), dan 
reformasi bidang energi. Untuk itu USAID jadi "Donatur Utama" agar usaha 
tersebut berhasil. Untuk tahun 2001 dan 2002 saja mereka menganggarkan 
masing-masing US$ 4 juta (Rp 37,2 milyar) agar berhasil. Berikut cuplikan dari 
dokumen USAID yang berjudul "Energy Sector Governance Strengthened" : By 
minimizing the role of government as a regulator, reducing subsidies,and 
promoting private sector involvement, a reformed energy sector can contribute 
billions of dollars in tax revenue. USAID has been the primary bilateral 
donorworking on energy sector reform, which helps leverage larger multilateral 
loans.

USAID membantu pemerintah Indonesia agar Parlemen, Ormas/LSM, Media, dan 
Universitas "dilibatkan" sehingga "Penghapusan Subsidi"
dan "Penentuan Harga" tidak menimbulkan "jeritan" masyarakat terlalu besar. 
Bahkan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, menyarankan subsidi dicabut secara 
bertahap setiap bulan sehingga tidak terlalu kelihatan (meski efeknya tetap 
terasa oleh warga). Bappenas menyarankan harga minyak dinaikkan sebesar 2% 
setiap bulan selama setahun (24%) sehingga sama dengan harga pasar. Meski 
mungkin para demonstran tidak mengetahui, tapi ini tetap akan memukul kantong 
para supir angkutan umum dan nelayan.

the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and 
local parliaments, civil society organizations, media, and universities were 
involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID 
also supported this process by providing policy analysis for energy pricing 
andsubsidy removal.

USAID bekerjasama langsung dengan pejabat Indonesia yang berwenang merevisi 
draft UU tentang Listrik dan merancang struktur peraturan:
USAID advisors work directly with Government of Indonesia officials responsibl 
e for implementing power sector reform, revising draft electricity legislation 
and redesigning regulatory structures.
Hebat bukan? Betapa baiknya pemerintah AS "membantu" merevisi dan merancang UU 
energi dan listrik kita....

USAID "membantu" membuat RUU Minyak dan Gas yang dikirim ke DPR bulan Oktober 
2000. Seorang ekonom menyatakan bahwa RUU tersebut dibuat oleh pemerintah AS. 
Komisi DPR tinggal  memberi stempel dan tanda tangan saja:
USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament 
in October 2000.

Di tahun 2001 USAID mengucurkan US$ 850.000 (Rp 7,8 Milyar) ke LSM-LSM dan 
Universitas- Universitas untuk kampanye masalah energi seperti "Penghapusan 
Subsidi Energi":
In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities 
in developing programs for raising awareness and supporting involvement of 
local government and the public of energy sector issues, including removal of 
energy subsidies.

Dengan kucuran dana sebesar itu tak heran jika ada oknum Lembaga Peneliti satu 
Universitas Negeri terkenal menyatakan jika harga BBM dinaikkan jumlah rakyat 
miskin akan turun....
USAID bekerjasama dengan ADB dan Bank Dunia dalam "mereformasi" bidang Energi 
Indonesia . Dengan hutang US$ 20 juta (hanya sekitar Rp 186 milyar), penasehat 
USAID berperan sebagai manajemen proyek dan perencanaan. ADB dan USAID 
bekerjasama membuat rancangan
UU Migas Indonesia tahun 2000. Melengkapi usaha USAID, Bank Dunia melakukan 
"Studi Komprehensif" bidang Migas dan kebijakan tarif serta "bantuan" finansial 
dan restrukturisasi PLN.
Other Donor Programs: USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB) 
and the World Bank on energy-sector reform. USAID assistance is leveraging a 
$20 million ADB power sector-restructuring loan, with USAID advisors playing 
project management and planning roles. The ADB and USAID worked together on 
drafting a new oil and gas law in 2000. Complementing USAID efforts, the World 
Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing 
policy, and provided assistance to the State electric company on financial and 
corporate restructuring.

Yang harus kita sadari adalah bahwa setiap pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADB 
(yang merupakan alat AS dalam menguasai ekonomi dunia) mempunyai syarat bahwa 
negara peminjam harus melaksanakan Agenda Neoliberalisme seperti "Privatisasi" 
, Deregulasi, Pencabutan Subsidi/Kenaikan tarif (mis: pencabutan "Subsidi" BBM 
agar harga
mengikuti harga pasar/harga keekonomian) , perdagangan bebas, dan sebagainya 
(Tabb, William K. "Globalization. " Microsoft® Encarta® 2006). 

Dengan menaruh putra/putri Indonesia yang jadi mantan Direktur dari Bank Dunia 
dan IMF di kementrian bidang Ekonomi, Institusi Globalisasi tersebut dengan 
bebas dapat menjalankan program Neoliberalisme di Indonesia.
Penjualan BBM di Indonesia sekitar Rp 418 trilyun per tahun sementara listrik 
PLN sekitar Rp 200 trilyun per tahun. Total sekitar Rp 618 trilyun (belum 
termasuk batubara). Itu baru di harga bensin Rp 6.000/liter. Jika mengikuti 
harga "Pasar" atau "Keekonomian" yang sekitar Rp 10.000/liter nilainya naik 
jadi Rp 1.018 Trilyun!

Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia jelas merupakan 
"pasar" yang menarik bagi AS. Setelah menguasai sekitar 90% di sektor hulu 
Migas, adakah dengan program Privatisasi dan Kenaikan Tarif , AS ingin 
menguasai sektor Hilir dan juga bidang Listrik? Adakah ini merupakan 
"Penjajahan Ekonomi" oleh AS terhadap Indonesia ?
Belanda yang merupakan sekutu dekat AS bertindak tegas menangkap agen-agen CIA 
yang berusaha memata-matai Belanda, merekrut kaki tangan AS sehingga kebijakan 
Belanda tidak dapat dipengaruhi AS. 

Bagaimana dengan Indonesia ? Lembaga-lembaga AS (baik pemerintah mau pun 
swasta) dapat dengan bebas memberi dana kepada Individu, Lembaga Pemerintah 
(Polri, TNI, dsb), dan LSM-LSM Indonesia tanpa proses audit/kontrol dari 
masyarakat/negara. Adakah Mereka dan LSM-LSM ini akhirnya akan jadi agen asing 
yang bekerja untuk kepentingan asing ketimbang kepentingan rakyat Indonesia ? 
Dengan proyek NAMRU-2, pejabat militer AS bebas keluar masuk Indonesia tanpa 
izin khusus.

Mudah-mudahan putra-putri Indonesia mampu melakukan yang terbaik untuk rakyat 
Indonesia . Bukan untuk kepentingan asing.
Berikut dokumen selengkapnya dari USAID:
http://www.usaid. gov/pubs/ cbj2002/ane/ id/497-013. html
Baca artikel selengkapnya di:http://infoindonesi a.wordpress. com
 









 http://uk.messenger.yahoo.com 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Anda menerima pesan ini karena berlangganan ke Grup "Alumni Xaverius Jambi '86" 
Google Groups. 
 Untuk memposting ke grup ini, kirimkan email ke [EMAIL PROTECTED] 
 Untuk keluar dari grup ini, kirim email ke [EMAIL PROTECTED] 
 Untuk pilihan lain, kunjungi grup ini di 
http://groups.google.co.id/group/xaveriusjambi86?hl=id 
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---




      
___________________________________________________________________________
Nama baru untuk Anda! 
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. 
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/

Kirim email ke