www.bantenlink.com
edisi : 5 September 2007
Curiga Pembengkakan Pos Luar Negeri Untuk Tutupi Biaya Ke Hawai
Serang — Yayat Suhartono, anggota Panitia Anggaran DPRD Banten
mencurigai pembengkakan pos anggaran ke luar negeri dari Rp 409 juta menjadi Rp
1,052 miliar untuk menutupi biaya kunjungan Gubernur Banten dan rombongannya ke
Hawai, belum lama ini.
Oleh : Hambali / Jaenal Abidin
Pembengkakan anggaran itu terjadi dalam usulan perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja (APBD) Banten 2007 yang tengah dibahas di DPRD Banten.
Anggaran itu terdiri dari kegiatan peratma sebesar Rp 409 juta dan kedua Rp 643
juta.
“Usulan anggaran untuk fasilitasi kunjungan ke luar negeri bertambah dari
Rp409 juta menjadi satu miliar lebih, setelah ada rencana baru yang diajukan
Pemprov Banten kepada Panitia Anggaran DPRD Banten," kata Anggota Panitia
Anggaran (Panang) DPRD Banten Yayat Suhartono, Selasa (4/8).
“Soalnya, dalam APBD 2007 murni, tidak ada alokasi anggaran untuk fasilitasi
kunjungan ke luar negeri, sementara mereka tidak mungkin menggunakan biaya
sendiri,” katanya. Sebenarnya, ia mengaku mempersilahkan anggaran sebesar Rp409
juta itu masuk dalam perubahan APBD 2007, tapi, kalau Pemprov Banten
memaksakan, anggaran itu untuk menutupi biaya ke Hawai, asal berani menanggung
resikonya jika nanti menjadi temuan.
“Kalau berani menanggung resikonya, silahkan saja, karena sebenarnya itu
sudah melanggar aturan,” ujarnya. Sedangkan usulan yang baru masuk sebesar
Rp643 juta itu direncanakan untuk membiayai para pejabat Pemprov Banten beserta
pimpinan DPRD Banten yang akan berkunjung ke Negeri Cina guna menyaksikan
pameran Cina Asean Ekspo 2007.
“Anggaran yang baru diusulkan itu dimasukan pada Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi atau Disperindagkop. Usulannya baru dimasukan
kemarin, tetapi salah seorang pimpinan Sadeli Karim sudah menolaknya,” kata dia.
Dalam pembahasan Panang sendiri, usulan kedua anggaran itu belum dibahas
maksimal, namun ia mengaku kemungkina besar akan lolos masuk dalam perubahan
APBD 2007 ini.
“Sebenarnya tidak perlu lagi ada kegiatan seperti itu, Pemprov Banten sudah
beberapa kali mengikuti acara serupa, namun hasilnya tidak jelas dan terkesan
hanya jalan-jalan untuk menghamburkan anggaran saja,” katanya.
Sebelumnya, Kunjungan ke Hawai masih dipersoalkan oleh sejumlah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM).
Mereka akan mengadukan ke aparat hukum secara bertingkat, artinya melaporkan
dari pihak kepolisian sampai ke Kejagung.
Mereka menilai, di luar Gubernur Banten, Bupati Serang, Walikota Cilegon
(Walikota Cilegon sendiri, akhirnya tidak jadi berangkat), dan unsur Badan
Meterologi dan Geofisika (BMG), tidak jelas karena USAID hanya mengundang empat
orang. Diluar itu, ada beberapa orang dipertanyakan, kepatutan dan kasapitas
keberangkatan dan sumber pembiayaannya oleh ARM, mereka itu adalah Sekda Banten
(pengganti walikota Cilegon), Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro
Perlengkapan dan Kepala Biro Humas.
“Diluar Gubernur, Bupati, dan Walikota Cilegon, sumber pembiayaannya tidak
diketahui, secara pasti, bila menggunakan APBD, hal itu bertentangan dengan
prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan,” kata Suhada, Direktur Eksekutif
Aliansi Independen Peduli Publik, salah satu lembaga yang ikut dalam ARM. (nr)
Klik disini untuk :
Arsip Berita
Sosialisasi RPJMD Banten 2007-2012
---------------------------------
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo!
Answers
