Jumat, 13 Juni 2008 - 05:37 WIB
Pemerintah Bertanggungjawab Atas tidak Kondusifnya situasi Bangsa.
PDS KLARIFIKASI PERNYATAAN SOAL SKB TENTANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA.
PDS KLARIFIKASI PERNYATAAN SOAL SKB TENTANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA.
Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Damai Sejahtera, Denny
Tewu, menyatakan, sikap partainya sebenarnya tidak pernah dan tak akan
mencampuri urusan internal agama mana pun, khususnya Agama Islam.
"Ini pernyataan resmi partai, atau penjelasan kami untuk mengklarifikasi
pernyataan salah satu anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera di DPR RI, Ibu
Tiurlan Hutagaol mengenai penolakan SKB terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia,"
katanya melalui ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Namun tentang SKB Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu,
menurutnya, DPP PDS hanya mengkritisi ketidak konsistenan Pemerintah terhadap
sejumlah hal urgen serta kritis sesuai konstitusi Negara ini.
"Pertama, bagi kami, penerbitan SKB ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas,
sehingga nyata terlihat di lapangan adanya beda tafsiran antara Mahkamah Agung
(MA) dengan Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya.
Kondisi ini juga, jelas Denny Tewu, telah terjadi kepada Umat Kristiani yang
menjadi korban akibat pernah dikeluarkannya sebuah SKB oleh Pemerintah tentang
"Pendirian Tempat Beribadah".
"Banyak umat kami yang tak memahami lagi bagaimana harus mendirikan tempat
beribadah, karena SKB itu menganjurkan minta izin dulu kepada orang-orang sipil
di sekitarnya, bukan kepada Pemerintah sebagai penjaga martabat kedaulatan
bangsa, serta pelindung rakyatnya yang beragam ini," katanya.
Akibat lebih lanjut, menurutnya, lebih drastis dan ironis lagi. "Yakni muncul
penafsiran beragam di lapangan, yang berdampak kepada ribuan tempat peribadatan
(Gereja) di berbagai daerah, terutama di pulau Jawa, yang dirusak dan
dihancurkan, sementara kegiatan jemaatNya dibubarkan massa atas dasar SKB
tersebut," ungkapnya.
Melihat pada kondisi itu, akhirnya Pemerintah RI baru saja mengganti keberadaan
SKB ini dengan Peraturan Bersama (Perber) Tahun 2006. "Sayangnya, Perber ini
juga tidak memiliki dasar hukum jelas dan berdampak kepada dirusak serta
ditutupnya tempat-tempat peribadatan oleh massa dengan cara anarkhis," papar
Denny Tewu dengan menunjuk daftar panjang gereja-gereja yang ditutup paksa
bukan oleh Pemerintah, tetapi massa yang mengatasnamakan beberapa kelompok
agama tertentu.
Hamburkan Izin Gereja
Hal kedua yang dikritisi DPP PDS, lanjut Denny Tewu, ialah, Pemerintah juga
dengan mudahnya memberikan keleluasaan atau menghamburkan izin bagi lebih dari
300 Sinode Aliran Gereja di Indonesia.
"Bahkan juga itu diberikan lagi kelompok tertentu seperti "Saksi Yehofah" yang
ikut diberi keleluasaan kembali (setelah di masa lalu dilarang), karena secara
mayoritas, Organisasi Gereja di Indonesia bahkan di banyak Negara lain,
menolaknya," tuturnya.
Karena itu, Denny Tewu melihat adanya ketidak konsistenan Pemerintah dalam
menyikapi persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini.
"Lalu hal yang ketiga, menyangkut dasar hukum yang ada, mulai dari Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945. Kami meminta agar Pemerintah harus arif dan tegas
serta bijaksana menerjemahkannya, sehingga dapat tercipta keharmonisan dan
kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama di Indonesia," tegasnya.
Pemerintah mestinya jangan lagi melahirkan kebijakan atau produk hukum yang
membingungkan, sehingga terjadi multi tafsir di masyarakat. "Sebab, pada
realitasnya sekarang, hukum telah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat bagi
kelompok tertentu," katanya.
Permohonan Maaf PDS
Namun pada bagian keempat dari pernyatannya, demikian Denny Tewu, DPP PDS
memohon maaf, apabila ada pernyataan anggotanya yang membuat ketersinggungan
pihak lain.
"Kiranya pernyataan ini dapat mengklarifikasikan hal itu, dan untuk itu
dihaturkan terimakasih atas pengertiannya, kiranya Tuhan tetap memberkati
bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin," tutur Denny Tewu.
(M036)
Sumber ; Antara. (www.partaidamaisejahtera.com)
MARI KITA BERSATU PADU
UNTUK MEMBANGUN BANGSA DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
