*Catatan Reporter: guru belajar dari murid*

[ Selasa, 17 Juni 2008 ]
Mengatasi Kemiskinan ala Negeri Jiran
*Oleh Muhammad Iqbal *

Kemiskinan saat ini menjadi isu yang sangat ramai diberbincangkan. Bahkan,
banyak kalangan yang mengkritik pemerintah saat ini tidak memiliki program
untuk memberantas kemiskinan. Presiden SBY pun mengklaim bahwa dirinya telah
banyak membuat program untuk memberantas kemiskinan seperti bantuan
pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), pengobatan
gratis, bantuan beras miskin, bantuan BLT, dan dan program nasional
pemberdayaan masyarakat untuk memajukan partumbuhan ekonomi yang saat ini
berjalan dengan lambat.

Angka kemiskinan yang simpang siur pun selalu menjadi perdebatan dan menjadi
komoditas lawan politik SBY untuk mencari kelemahan pemerintah. Mantan
pejabat Orde Baru Wiranto tak habis-habisnya membangun opini di media
melalui iklan di TV. Meski, dia menyadari salah satu penyebab terjadinya
kemiskinan adalah rezim Orde Baru yang berkuasa puluhan tahun mengabaikan
aspek pendidikan dan pemerataan pembangunan.

Menurut data pemerintah, angka kemiskinan saat ini mencapai 16,58 persen
atau sekitar 37,2 juta orang. Bahkan, tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) memperkirakan warga miskin tahun ini
akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 persen). Lonjakan itu
disebabkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM 28,7 persen bulan lalu.

*Bagaimana Malaysia Mengatasi?*

Pada 1970 setelah merdeka, angka kemiskinan Malaysia mencapai 49 persen.
Pada 2004 Malaysia berhasil mengurangi angka kemiskinan 5,7 persen dan
menurun hingga 3,5 persen pada 2007.

Kebijakan pemerintah Malaysia memberantas kemiskinan mulai dilakukan secara
serius, khususnya pada kaum Melayu Bumiputra, setelah terjadi kerusuhan
etnis yang melibatkan kaum Melayu, Tiongkok, dan India pada 13 Mei 1969.
Kesenjangan ekonomi terjadi karena dominasi orang Tiongkok yang menguasai
berbagai sektor perekonomian. Akhirnya, dibuatkanlah sebuah program dasar
ekonomi baru (DEB) yang sampai saat ini cukup efektif membantu mengurangi
angka kemiskinan.

DEB merupakan sebuah konsep pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang
bertujuan membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya dan menaikkan taraf hidup
rakyat hingga mereka memiliki kualitas hidup yang baik. DEB merupakan
program jangka panjang yang direncanakan selama 20 tahun.

DEB membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka
lapangan usaha dan peluang pekerjaan dengan cara mendatangkan investor dan
memberikan pendampingan dan bantuan modal.

Pemerintah juga memberikan jaminan kemudahan dan keamanan kepada investor
sehingga lapangan kerja terbuka luas. Malaysia juga berhasil mendatangkan
sekitar 2 juta pekerja asing, yang 1,2 juta di antaranya adalah tenaga kerja
Indonesia (TKI). Pemerintah Malaysia mendapat pekerja murah dan pajak
keimigrasian yang besar setiap tahun untuk devisa negara dari pajak
keimigrasian para pekerja asing.

Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Malaysia tidak hanya fokus pada
pembangunan ekonomi. Pemerintah Malaysia meningkatkan taraf hidup rakyatnya
dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan. Para dosen dan
mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan gelar S-1, S-2, dan S-3.
Pemerintah juga memberikan pendidikan murah kepada rakyat. Dengan demikian,
wajar hampir 70-80 persen dosen kampus-kampus di Malaysia saat ini memegang
gelar doktor (S-3). Malaysia berhasil mendatangkan 50 ribu mahasiswa asing
dan menargetkan pada 2010 jumlah mahasiswa asing mencapai 100 ribu orang.

Infrastruktur yang memprioritaskan kualitas hidup masyarakat diutamakan,
jalan mulus, jembatan, klinik kesehatan, fasilitas sekolah lengkap, serta
beasiswa bagi pelajar berprestasi. Mahasiswa kurang mampu boleh mengajukan
pinjaman yang akan dibayar setelah mereka bekerja sehingga tidak alasan bagi
rakyat miskin untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Pada 2006 Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melancarkan
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) yang telah menargetkan bahwa Malaysia
akan menjadi negara maju pada 2020 dan angka kemiskinan akan ditekan
mencapai 2,8 persen pada 2010. RMK9, salah satunya, bertujuan menyamaratakan
pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah. Strategi pemberantasan
kemiskinan yang dilakukan adalah membagi daerah-daerah di Malaysia dalam
beberapa koridor.

Koridor utara meliputi Perlis, Kedah, Perak Utara, dan Pulau Pinang. Koridor
timur meliputi Pahang, Trengganu, dan Kelantan. Koridor selatan meliputi
Johor Bahru, Sabah, dan Serawak.

Dalam pemetaan wilayah yang banyak dihuni penduduk miskin, pemerintah
Malaysia memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi
daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan, pertanian, pusat pendidikan
dan pelatihan, industri, dan makanan halal. Metode seperti itu cukup efektif
meningkatkan taraf hidup rakyat dan setiap daerah memiki "*image*" wilayah
dan fokus pada potensi daerah yang ada.

Pemerintah tidak hanya fokus membuka lapangan kerja, tetapi juga membangun
kemandirian penduduk untuk berusaha memberikan bantuan modal dan keahlian
kepada penduduk daerah miskin agar mampu meningkatkan penghasilan mereka.
Misalnya, di kawasan nelayan, mereka dibimbing untuk mengolah ikan menjadi
berbagai bahan makanan olahan dan bisa diekspor ke luar negeri. Dengan
begitu, nelayan secara tidak langsung mendapatkan penghasilan tambahan.

Di daerah penghasil pertanian, dikembangkan teknologi-teknologi pertanian
yang diberikan secara murah kepada masyarakat sehingga mereka mampu
meningkatkan pendapatan, mulai bibit, alat pertanian, teknologi pengolahan,
hingga pendistribusian. Bahkan, riset yang bagus untuk pertanian
dipraktikkan langsung kepada petani.

Di daerah yang memiliki potensi wisata, pemerintah membangun berbagai
infrastruktur untuk mendatangkan wisatawan, seperti membuka akses jalan,
pembangunan resor, kemudahan transportasi, dan mendatangkan investor lokal
dan asing untuk membuka pusat wisata keluarga di sana.

Dengan demikian, penduduk setempat juga mendapat kesempatan baik melalui
lapangan pekerjaan ataupun melakukan wirausaha. Untuk membangun akses
daerah, pemerintah Malaysia berhasil memberikan kemudahan kepada rakyat dan
investor dengan cara membuka sistem pesawat harga murah "Air Asia" untuk
membuka akses wisata, ratusan tujuan dalam dan luar negeri dibuka, dan Air
Asia bisa masuk ke daerah-daerah yang jauh seperti Sabah dan Serawak.
Pemerintah juga berhasil menjadikan Malaysia sebagai pusat transit dunia
menyaingi Singapura.

Pengalaman penulis meneliti kualitas hidup penduduk miskin di Malaysia
mendapati bahwa walau kemiskinan dilabelkan kepada penduduk karena jumlah
penghasilan yang minim, mereka masih mendapati fasilitas umum yang sangat
baik, kemudahan listrik dan air bersih, klinik kesehatan bagus dan murah,
pusat pelelangan ikan yang baik, fasilitas sekolah bagus dan gratis, kantor
polisi, telepon umum, dan pusat internet, pusat pelatihan masyarakat yang
selalu membuat program pemberdayaan, jalan bagus, serta transportasi lancar.


Dalam sebuah perkampungan nelayan, saya menemui mereka tidak merasakan betul
kesusahan hidup. Mereka mendapat fasilitas yang baik dari pemerintah, bahkan
banyak anak mereka yang kuliah di perguruan tinggi dengan sistem pinjaman
dan beasiswa dari pemerintah. Walau penghasilan sebagai nelayan minim,
mereka tidak memikirkan hal-hal lain di luar kebutuhan sehari-hari.

*Muhammad Iqbal **, graduate research assistant (GRA) di Universiti
Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur*
**
*sumber : jawapos*


-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************

Kirim email ke