Refleksi: Hapus kolom agama di KTP harus disertakan dengan pemusnahan
Departemen Agama [Depag]. Agama berkembang di kepulauan nusantara tanpa danya
departemen yang mengatur. Departemen agama adalah ciptaan untuk pemboroskan
uang kas negara, karena selama ini tidak dibuktikan kehidupan umat beragama
bertambah baik malah sebalikn ya toleransi kaum beragama tidak hidup rukun,
aman dan sejahtera. Jadi kalau kalau untuk kehidupan duniawi saja tidak bisa
diurus oleh Depag, maka tentu saja tidak ada jaminan Depag bagi umat beragama
untuk bisa masuk surga. Jadi membuang-buang uang negara yang sepatutnya dipakai
untuk mempertinggi mutu pendidikan ilmu berfaedah untuk mempertinggi kehidupan
hidup manusia (umat) dari miskin menjadi sejahtera, damai dan aman.
Patut diperhatikan bahwa setiap kali ada jemah haji selalu saja ada problem
yang merugikan jemah haji. Depag tercatat sebagai sarang koruptor, lihat saja
pada mantan menteri agama Sadi Agil Husni Al Munawar sikat uang sebanyak Rp
50.000.000.000.000. Di negeri-negeri yang tidak ada Depag, pengririman jemah
haji tanpa ada problem seperti apa yang biasa dialami oleh jemah haji dari
Indonesia. Sebagai contoh ialah India, mempunyai jumlah umat beragama Islam
hampir sama besarnya dengan di Indonesia, tetapi tidak mempunyai Depag. Semua
urusan diatur oleh perusahaan touris.
Jangan mau dipermainkan oleh para penjahat masyarakat yang memakai lambang
agama dan nama Allah untuk menindas Anda, menjadi lebih miskin dalam
kebudayaan, sirpitual dan material kehidupan sehari-hari. Bubarkan Departeman
Agama! Hapus kolom agama di KTP. Pemusnahan Depag bukan dosa dengan kemurkaan
Alloh, tetapi malah Allah akan gembira karena manusia beragama berani
menghancurkan instansi yang merugikan kehidupan kaum beragama.
Amin
- - - -
Suara Merdeka
HAPUS KOLOM AGAMA Di KTP
Ditulis Oleh Gendhotwukir
27-10-2008,
Di kolom agama tersebut hanya dimungkinkan tertulis: Islam, Kristen,
Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal kenyataan di
masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan lokal, menganut
kejawen, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa negara selain Indonesia,
identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah tidak mencantumkan kolom agama.
Kita tentu tahu tokoh kejawen Permadi yang sering disebut penyambung
lidah Bung Karno itu. Pada tahun 2002 dia menjadi korban diskriminasi soal KTP.
Ketika ia hendak menikahkan anak perempuannya ia dilarang ketua KUA. Permadi
dilarang mengawinkan anaknya karena ia pengikut kejawen. Penulis yakin tidak
hanya Permadi seorang yang mengalami diskriminasi semacam ini, mengingat
penganut kepercayaan lokal, kejawen, Sikh, Sinto dan lainnya cukup banyak.
Tapi ya begitulah, di Indonesia agama sudah menjadi ketentuan atau
konvensi yang sudah berakar. Dalam banyak ketentuan dan undang-undang,
teristimewa untuk rekruitmen tenaga kerja pun mesti disebutkan agamanya apa.
Selain itu pelayanan publik lantas juga tidak maksimal tatkala mentalitas
pegawainya yang religion oriented. Pelayanan untuk pengurusan surat-surat di
instansi tertentu lantas menjadi ribet dan molor karena seseorang beragama
tertentu dan berbeda dengan pegawai yang melayani. Ini memang jaman reformasi,
tapi yang utama direformasi itu seharusnya juga cara pandang dan mentalitas
orangnya.
Selain diskriminasi di atas, suatu fakta yang tak dapat ditutup-tutupi,
kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Ini telah
terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di mana-mana. Orang yang dicurigai
diminta menunjukkan KTP. Kalau orang yang bersangkutan beragama sama kadang
bisa aman, tetapi kalau berbeda bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi
dalam situasi konflik yang berbau SARA.
Mentalitas religion oriented ini, entah kenapa telah cukup berakar di
sebagian masyarakat Indonesia. Pergaulan kadang menjadi berjarak ketika
seseorang berbeda agama. Penulis melihat kecenderungan ini. Entah ketika di
dalam negeri maupun di luar negeri, ketika bertemu orang baru yang notabene
berasal dari Indonesia pertanyaan mengenai agama yang saya anut seperti kok
menjadi prioritas pertanyaan.
Bukannya penulis tidak bangga dengan agama yang penulis anut, tetapi
penulis melihat mentalitas seseorang yang religion oriented itu malah acap kali
mengesampingkan aspek kemanusiaan. Tidak jarang penulis bertemu seorang yang
beragama lain dengan penulis yang tiba-tiba menjadi canggung dan menjaga jarak
ketika tahu agama yang saya anut beda dengan dia, padahal sebelumnya akrab.
Karena seringnya ketemu seseorang yang lantas ujung-ujungnya tanya agama,
penulis lebih sering menjawab, "this is not your business". Untuk kelancaran
pelayanan publik menyangkut hak sipil penulis sebagai warga negara, penulis
lebih sering kompromi untuk memberikan identitas lain seperti Surat Ijin
Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Di SIM dan KTM jelas-jelas
tidak terdapat kolom agama. Lebih gila lagi seorang teman yang lantas mengisi
kolom agama di KTP dengan agama lain agar bisa masuk dan bekerja di instansi
tertentu.
Sekali lagi penulis tidak malu dengan agama yang penulis anut. Penulis
bangga dengan agama yang penulis anut. Tapi kalau fakta kehadiran KTP yang
mencantumkan kolom agama itu ternyata menjadi bibit diskriminasi, konflik
horisontal, pelayanan publik kurang maksimal dan kemanusiaan diabaikan, menurut
penulis sudah waktunya kolom agama di KTP itu dihapus. Alasan administrasi
kependudukan juga tak bisa menghalangi desakan penghapusan kolom agama ini.
Soal administrasi kependudukan, asal orang-orangnya di instansi bersangkutan
bekerja dengan becus, sebenarnya kolom agama di KTP tidak diperlukan lagi.
Jadi, sebaiknya kolom agama di KTP itu dihapuskan saja!
Halaman 2 dari 2
Di kolom agama tersebut hanya dimungkinkan tertulis: Islam, Kristen,
Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal kenyataan di
masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan lokal, menganut
kejawen, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa negara selain Indonesia,
identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah tidak mencantumkan kolom agama.
Kita tentu tahu tokoh kejawen Permadi yang sering disebut penyambung
lidah Bung Karno itu. Pada tahun 2002 dia menjadi korban diskriminasi soal KTP.
Ketika ia hendak menikahkan anak perempuannya ia dilarang ketua KUA. Permadi
dilarang mengawinkan anaknya karena ia pengikut kejawen. Penulis yakin tidak
hanya Permadi seorang yang mengalami diskriminasi semacam ini, mengingat
penganut kepercayaan lokal, kejawen, Sikh, Sinto dan lainnya cukup banyak.
Tapi ya begitulah, di Indonesia agama sudah menjadi ketentuan atau
konvensi yang sudah berakar. Dalam banyak ketentuan dan undang-undang,
teristimewa untuk rekruitmen tenaga kerja pun mesti disebutkan agamanya apa.
Selain itu pelayanan publik lantas juga tidak maksimal tatkala mentalitas
pegawainya yang religion oriented. Pelayanan untuk pengurusan surat-surat di
instansi tertentu lantas menjadi ribet dan molor karena seseorang beragama
tertentu dan berbeda dengan pegawai yang melayani. Ini memang jaman reformasi,
tapi yang utama direformasi itu seharusnya juga cara pandang dan mentalitas
orangnya.
Selain diskriminasi di atas, suatu fakta yang tak dapat ditutup-tutupi,
kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Ini telah
terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di mana-mana. Orang yang dicurigai
diminta menunjukkan KTP. Kalau orang yang bersangkutan beragama sama kadang
bisa aman, tetapi kalau berbeda bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi
dalam situasi konflik yang berbau SARA.
Mentalitas religion oriented ini, entah kenapa telah cukup berakar di
sebagian masyarakat Indonesia. Pergaulan kadang menjadi berjarak ketika
seseorang berbeda agama. Penulis melihat kecenderungan ini. Entah ketika di
dalam negeri maupun di luar negeri, ketika bertemu orang baru yang notabene
berasal dari Indonesia pertanyaan mengenai agama yang saya anut seperti kok
menjadi prioritas pertanyaan.
Bukannya penulis tidak bangga dengan agama yang penulis anut, tetapi
penulis melihat mentalitas seseorang yang religion oriented itu malah acap kali
mengesampingkan aspek kemanusiaan. Tidak jarang penulis bertemu seorang yang
beragama lain dengan penulis yang tiba-tiba menjadi canggung dan menjaga jarak
ketika tahu agama yang saya anut beda dengan dia, padahal sebelumnya akrab.
Karena seringnya ketemu seseorang yang lantas ujung-ujungnya tanya agama,
penulis lebih sering menjawab, "this is not your business". Untuk kelancaran
pelayanan publik menyangkut hak sipil penulis sebagai warga negara, penulis
lebih sering kompromi untuk memberikan identitas lain seperti Surat Ijin
Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Di SIM dan KTM jelas-jelas
tidak terdapat kolom agama. Lebih gila lagi seorang teman yang lantas mengisi
kolom agama di KTP dengan agama lain agar bisa masuk dan bekerja di instansi
tertentu.
Sekali lagi penulis tidak malu dengan agama yang penulis anut. Penulis
bangga dengan agama yang penulis anut. Tapi kalau fakta kehadiran KTP yang
mencantumkan kolom agama itu ternyata menjadi bibit diskriminasi, konflik
horisontal, pelayanan publik kurang maksimal dan kemanusiaan diabaikan, menurut
penulis sudah waktunya kolom agama di KTP itu dihapus. Alasan administrasi
kependudukan juga tak bisa menghalangi desakan penghapusan kolom agama ini.
Soal administrasi kependudukan, asal orang-orangnya di instansi bersangkutan
bekerja dengan becus, sebenarnya kolom agama di KTP tidak diperlukan lagi.
Jadi, sebaiknya kolom agama di KTP itu dihapuskan saja!
* Gendhotwukir, penyair dan jurnalis dari Komunitas Merapi. Penulis
pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Augustin Jerman dan saat ini di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
* Gendhotwukir, penyair dan jurnalis dari Komunitas Merapi. Penulis
pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt
Augustin Jerman dan saat ini di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
