Refleksi: Selama ini memang dilakukan langkah cerdas, tetapi angka kemiskinan tidak menurun malah meningkat, karena yang melakukan langkah cerdas adalah pencopet bin garong yang duduk di kursi empuk kekuasaan negara. Mungkin sekali impian kemarin untuk hidup sejahtera tidak kunjung terwujud selama mereka-mereka itu bertachta atas nama rakyat.
http://www.waspada.co.id/opini/langkah-cerdas-hentikan-pemiskinan.html Langkah cerdas hentikan pemiskinan Tuesday, 18 November 2008 06:21 WIB WASPADA ONLINE Oleh Suparlan Lingga Kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial di negara kita. Data BPS 2007 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 37,17 juta orang atau 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka fantastis ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah persoalan serius yang harus dihadapi bangsa ini. Ironis memang, di negeri yang dilimpahi kekayaan alam justru kemiskinan seolah menjadi takdir yang berkepanjangan. Persoalan kemiskinan tidak hanya dimonopoli negara ini, secara global dunia juga terus bertarung melawan kemiskinan. Sekitar 1,3 miliar penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Program Millenium Development Goals (MDG) diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 28,7% Mei lalu, angka kemiskinan dipastikan meningkat tajam. Kebijakan pemerintah yang tidak populis ini semakin menyengsarakan rakyat terutama masyarakat kecil. Secara otomatis, kenaikan harga BBM akan memacu laju inflasi dengan cepat terutama bahan kebutuhan pokok. Bahkan laju inflasi yang tidak diimbangi perbaikan ekonomi dan peningkatan pendapat akan menambah beban penderitaan rakyat yang sudah berat. Untuk mengantisipasi dampak kemiskinan akibat naiknya harga BBM pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp14 triliun kepada sekitar 19.1 juta rumah tangga miskin. Penyaluran dilakukan dengan memberikan jatah 100 ribu rupiah untuk setiap rumah tangga per bulan. Pemerintah berharap dana ini bisa dimanfaatkan kaum miskin untuk kebutuhan hidup dan menghadapi dampak inflasi. Namun langkah ini tidak cukup efektif untuk mereduksi angka kemiskinan. Pembagian uang tunai 100 ribu per bulan tidak bisa mengimbangi lonjakan tajam harga berbagai kebutuhan jasa. Uang ini tidak akan berpengaruh besar dalam mengurangi beban penderita hidup masyarakat. Di samping itu penyaluran dana kompensasi BBM juga tidak menjangkau seluruh keluarga miskin. Pengalaman empiris 2005 menunjukkan banyak dana BLT yang diselewengkan dan salah sasaran. Kemiskinan karena pemiskinan Lingkaran setan kemiskinan ibarat benang kusut yang harus diurai. Akar penyebab kemiskinan yang multifaktor membutuhkan analisis tajam sehingga didapat strategi yang tepat dalam menanggulanginya. Asumsi bahwa kemiskinan hanya disebabkan kemalasan dan kebodohan tidak selamanya benar. Kemiskinan yang dialami bangsa ini lebih disebabkan berbagai kebijakan dan sistem yang ada tidak membuka akses bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ada dua penyebab utamanya yaitu, Pertama: faktor eksternal berupa intervensi asing (lembaga donor dan negara kreditur) yang menekan pemerintah dan mengeksploitasi habis-habisan bangsa ini melalui jebakan siklus utangnya. Kedua: faktor internal berupa pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan manajemen pemerintahan yang amburadul (bad governance). Kedua faktor ini bersinergi menyebabkan kaum miskin benar-benar terpinggirkan. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah justru semakin menutup ruang bagi kaum miskin untuk memperbaiki hidupnya. Anggaran negara justru lebih banyak dihabiskan untuk menanggulangi dana BLBI yang dilarikan para konglomerat hitam maupun belanja rutin para pejabat dan birokrat. Sementara koruptor terus berpesta pora menjarah uang rakyat. Liberalisasi ekonomi (simbiosis mutualisme antara penguasa vampir dan antek asing) mencekik para petani, nelayan, dan pedagang kecil. Kebijakan yang diambil lebih menguntungkan pengusaha besar dan kepentingan asing. Dengan pongahnya pemerintah meliberalisasi perdagangan (misalnya: mencabut subsidi dan proteksi terhadap petani) padahal di negara maju seperti AS sekalipun, petaninya masih disubsidi. Sementara anggaran pendidikan dan kesehatan gratis bagi kaum miskin masih sebatas jargon-jargon belaka. Kaum miskin justru dieksploitasi untuk mencairkan anggaran (utang) tertentu yang selanjutnya akan dikorupsi birokrat. Inilah yang disebut pemiskinan sistemik. Jadi faktor utama penyebab kemiskinan yang berkepanjangan di negara ini adalah pemiskinan. Langkah cerdas Melihat realitas ini maka dibutuhkan strategi yang tepat dalam upaya menghentikan pemiskinan ini. Ada tiga langkah cerdas yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama: Melepaskan ketergantungan dari utang. Jeratan utang membuat bangsa ini tidak berdaya dan bertekuk lutut di hadapan mesin globalisasi. Lingkaran setan utang dan bunganya. Berbagai kebijakan seperti privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan, pencabutan subsidi akibat tekanan lembaga dan negara pemberi utang mengakibatkan bangsa ini makin terpuruk. Untuk itu saatnya pemerintah mengakhiri ketergantungan terhadap utang dan meminta penghapusan utang (debt relief). Pemerintah juga harus berani menolak berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat akibat intervensi asing terutama dua lembaga penggagas perekonomian global yaitu IMF dan Bank Dunia. Kedua: Pemberdayaan kaum miskin. Paradigma berpikir yang memandang kaum miskin sebagai orang lemah yang selalu menjadi beban negara harus diakhiri. Kaum miskin harus memberdayakan secara ekonomi dan diberikan akses lebih agar menjadi potensi bangsa. Strategi yang dilakukan dengan melakukan program padat karya, peningkatan ketrampilan, dan pemberian akses pendidikan serta kesehatan gratis kepada kaum miskin sebagai investasi masa depan. Pola pemberian dan kompensasi 100 ribu rupiah pada setiap rumah tangga per bulan hanyalah bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Pemberian bantuan uang tunai tanpa alokasi pemberdayaan pemberdayaan justru menjadikan ketergantungan dan pembodohan. Ketiga: Komitmen terhadap pelaksanaan good governance. Adanya tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel akan menciptakan lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat terutama kaum miskin. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seluruh potensi bangsa harus dikelola secara efisien dan efektif untuk kemajuan bangsa. Ketiga langkah ini merupakan syarat mutlak dalam upaya memerangi kemiskinan di tanah air. Bagaimanapun juga kemiskinan merupakan persoalan berat dan kronis yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa. Upaya konkret memerangi kemiskinan adalah dengan menghentikan segala bentuk pemiskinannya. Penulis adalah Ketua Badan SEUSA Indonesia
<<printButton.png>>
<<emailButton.png>>
