Oleh : Ahmad Yulden Erwin

Sebagai aktivis Gerakan Anti Korupsi di Indonesia selama lebih dari 10
tahun ini, saya cukup paham bagaimana mekanisme hukum pidana jika ingin
mengadukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu kepada
aparat penegak hukum. Kita tidak bisa sembarangan saja mengadukan orang
dan menuduhnya melakukan perbuatan pidana. Harus ada "bukti permulaan
yang cukup".

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dalam kasus pelecehan seksual:
1. Harus ada 2 atau 3 saksi yang melihat "langsung" kejadian dugaan
pelecehan tersebut; 2. Harus ada visum dari RSU. Ini adalah dasar bagi
pihak polisi atau Komnas HAM/Perempuan untuk melakukan proses hukum.
Nah, jika memang bukti permulaan yang cukup tersebut ada, maka adalah
hak setiap warga negara untuk menuntut keadilan melalui proses hukum.
Namun, jika tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka kita bisa dituduh
balik melakukan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan
fitnah.

Anehnya, pihak pengacara TR dan SM, yang seharusnya pasti tahu soal
prosedur hukum pidana ini, justru malah menjadi pihak yang saya duga
mendorong TR dan SM mengadukan dugaan pelecehan seksual tersebut ke
Komnas Perempuan dan Polda Metro Jaya. Meski ia sendiri tahu bahwa tak
ada bukti permulaan yang cukup untuk mengadukan kasus ini ke aparat
penegak hukum (hal ini terbukti dari pengakuannya sendiri kepada pihak
pers beberapa waktu lalu). Etika profesi pengacara ini harus dipertanyakan.

Menurut pendapat saya, dari segi hukum, Bapak Anand Krishna adalah
korban "penghakiman" oleh pers akibat pelaporan TR dan SM ke Komnas
Perempuan dan Polda Metro Jaya tanpa disertai bukti permulaan yang cukup.

Nah, kalau Bapak Anand Krishna mau, justru dugaan kasus "pencemaran nama
baik dan perbuatan tidak menyenangkan" terhadapnya malah sudah memiliki
"bukti permulaan yang cukup" untuk ditindaklanjuti ke dalam proses hukum.

Pemberitaan yang tak berimbang di pers Indonesia sehingga mencemarkan
nama baik seseorang adalah suatu tindak pidana yang melawan hukum. Jika
kasus seperti ini bisa dilegitimasi oleh aparat penegak hukum, atau
bahkan menjadi yurisprudensi, maka ini alamat buruk penegakan supremasi
hukum di Indonesia. Karena kelak siapa pun bisa mengadu dan diadukan
telah melakukan pelecehan seksual, tanpa bukti permulaan yang cukup,
asal bisa "mem-/blow up/" kasusnya ke pers Indonesia.

Salah satu kasus terkenal "penghakiman oleh pers" ini justru terjadi
beberapa tahun lalu dan menimpa seorang yang sekarang akan diberi gelar
pahlawan pluralisme, Gus Dur, Presiden RI ke-4. Beliau waktu itu
diberitakan telah melakukan perzinahan dengan seorang janda, bahkan ada
fotonya segala saat beliau sedang memangku sang janda. Namun, akhirnya
terbukti juga menurut seorang pakar informasi bahwa foto tersebut cuma
rekayasa komputer. Tuduhan ini, yang tak sekalipun dibuktikan melalui
proses hukum yang adil, dijadikan salah satu alasan untuk "meng-kudeta"
beliau dari jabatannya yang sah secara konstitusi. Apakah ada pihak pers
yang telah memberitakan tuduhan tanpa bukti itu meminta maaf kepada Gus Dur?

Saya pikir, kasus yang menimpa Bapak Anand Krishna harus dijadikan
pembelajaran hukum serta pembelajaran tentang kebebasan pers yang
bermartabat. Sebab, bisa jadi ke depan Anda akan diadukan telah
melakukan pelecehan seksual dan mengalami "penghakiman" oleh pers, tanpa
bukti permulaan yang cukup. Semoga saja tidak terjadi lagi kasus seperti
yang menimpa Bapak Anand Krishna dan Gus Dur ini pada masa datang.

Kirim email ke