Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR
Saya sebagai Muslim tetap tidak yakin bahwa mayoritas Muslim menginginkan konflik dengan penganut agama Minoritas. Dalam kehidupan sehari - hari saya tidak melihat adanya tanda - tanda adanya konflik tersebut. Konflik baru tersulut ketika perbedaan agama diperuncing oleh kelompok tertentu seperti FPI dan secara diam - diam konflik tersebut didorong oleh Aparat Pemerintah agar menjadi lebih runcing, dengan cara melakukan pembiaran aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Islam Garis Keras terhadap penganut agama Minoritas. Pembiaran yang dilakukan oleh Kepolisian (dan juga secara tidak langsung mendapat dukungan dari Presiden SBY), membuat Kelompok Islam Garis Keras seperti FPI merasa mendapat angin segar untuk bertindak lebih beringas lagi. Ketika konflik terjadi, Partai - Partai Islam koalisi Pemerintah cenderung berdiam diri. Organisasi Keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah hanya sekedar berkomentar mengecam tindak kekerasan tersebut, tetapi tidak melakukan tindakan konkrit untuk mencegah aksi kekerasan yang terjadi. Pada jaman Gus Dur masih hidup, biasanya NU mengerahkan Banser untuk mengamankan Gereja yang diserbu oleh Kelompok Islam Garis Keras. Setelah Gus Dur wafat, kelihatannya peran Banser untuk menjaga aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas sudah tidak digunakan lagi. Banser lebih banyak Tidurnya. Jadi aksi kekerasan memang merupakan Program para elit politik kita, termasuk para petinggi di pemerintahan SBY, guna tujuan tertentu, misalnya mengalihkan perhatian masyarakat yang hidupnya makin sulit, banyaknya ledakan akibta penggunaan Tabung Gas LPG 3 Kg, dan sebagainya. Rakyat sendiri umumnya enggan untuk bertengkar karena sudah disibukkan oleh kesulitan hidup sehari - hari. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 11/8/10, Michael yakam...@yahoo.co.id menulis: Dari: Michael yakam...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 11 Agustus, 2010, 9:48 AM Di Zaman ORLA : Semua elemen masyarakat , baik minor dan mayor bersatu padu berjuang mempertahankan NKRI , padahal begitu banyak kalangan yang menginginkan pemisahan wlayah Negeri ini. Zaman Orba : Dengan satu komitmen yang tangguh di bawah kekuasaan bp Soeharto , NKRI tetap berkibar , si Mayor dan Si Minor tidak saling gontok2an , entah karena takut atau apalah, tapi yg jelas pada saat itu ada Penataran P4 dan BP 7 dan berbagai alat / fasilitas di kerahkan agar setiap warga negara lebih mencintai NKRI. Zaman Reformasi : era dimana Demokrasi sedang diperjuangkan dan korban2 telah jatuh bergelimpangan baik dari kaum Minor atau Mayor , tapi anehnya di Zaman inilah sesama anak bangsa ini saling bakar , mengusir dan menganiaya sesamanya ?? Demokrasi kah yang salah ? Zaman ..??? : Di era ini sebaiknya kita bertanya pada diri kita masing2 anak bangsa ini : Masihkah kita Mencintai NKRI ??? Atau sebaiknya memang kita harus rela bahwa Negeri ini di bagi saja sesuai Mayor / Minor nya ??? kalau mau jujur saja , saya dari kaum minor inginnya kalau diperbolehkan sebaiknya NKRI ini di ubah saja bentuknya ; apakah federal atau Serikat , silahkan ??? Supaya tidak ada Dusta lagi di antara kita. !!! --- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Lisman Manurung lism...@... wrote: Ada fakta sosial yang tidak pernah mau diterima elite bangsa ini, padahal teorinya ada. Negara jangan melakukan identifikasi formal menurut ras, suku dan agama atas warganya. Kebodohan itu ditegur Harold Laski (1893-1950),  seorang Jahudi Inggeris  yang berkiprah di Harvard. Ketika PM Australia Gillard mengatakan bahwa dia termasuk tipe orang yang not too religious, ada banyak orang di Indonesia yang tersinggung. Gillard tidak risau dengan Indonesia. Mungkin Gillard cuma ingin mengirim sinyal pertemanan ke kaum Aborijin.  Kok gitu? Aborigin itu tidak beragama, tetapi percaya ada Tuhan.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR
Kalau isi Indonesia semua Mayor dan gak ada Minor??? Yang terjadi bisa pecah perang saudara. Kasus konflik FBR yang dikeroyok oleh PP, Forkabi dan Kembang Latar baru - baru ini di Rempoa, karena semua Organisasi Massa tersebut merasa sebagai Mayor. Makanya ketika ada anggota FBR yang merasa dirinya kuat menancapkan bendera FBR di wilayah kekuasaan PP, ya tentu saja anggota PP merasa terganggu oleh ulah anggota FBR tersebut. Ketika anggota PP mencabut bendera FBR tersebut, dengan gagah berani seorang anggota FBR menyerang anggota PP di markasnya. Tentu saja para anggota PP tidak takut dengan FBR, karena masing - masing merasa sebagai Mayor, sehingga anggota FBR ini dibuat babak belur. Ketika teman - teman dari si FBR yang babak belur ini mengejar PP, kelihatannya mereka lupa bahwa posisi Markas PP ada diantara Markas Kembang Latar dan juga Forkabi, yang juga merasa sebagai Mayor di negri ini. Ketika ratusan anggota FBR merangsek markas PP, karuan saja anggota Kembang Latar dan Forkabi yang ada disekitarnya merasa gerah melihat kelakuan FBR tersebut. Akibatnya FBR mendapat perlawanan sengit dari PP, Kembang Latar dan Forkabi. Untung saja pimpinan FBR menyadari bahwa organisasinya bisa hancur lebur bila dikeroyok rame - rame oleh Ormas lain yang juga merasa sebagai Mayor, sehingga langsung ngajak damai semua lawan FBR tersebut sambil mengeluh bahwa FBR telah diperlakukan secara sewenang - wenang oleh masyarakat. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 5/8/10, yahyaz...@yahoo.com yahyaz...@yahoo.com menulis: Dari: yahyaz...@yahoo.com yahyaz...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 5 Agustus, 2010, 7:22 AM Demokrasi abu nawas...yg ada penuh intrik dan trik licik Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: Joe D Santos joedev...@gmail.com Sender: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Date: Sat, 12 Jun 2010 12:44:18 To: Forum KompasForum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Reply-To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR DEmokrasi? Yang model apa ini?? Kalau yang minor di bantai karena demokrasi? Udah ajah yang minor keluar semua biar jadi mayoritas tunggal. Seng Ada lawan. Pengen tahu gw, jadi apa kalau semua isinya si mayor semua, apakah akan damai sejahtera tata raharja atau gimana, ---Original Message--- From: Fakih, Ridwan Date: 08/04/10 10:23:25 To: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com; lanogan ginting Subject: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Dalam alam demokrasi …itu sangat sangat wajar……Presiden Obama juga dipilih dari suara mayoritas ( lebih dari 50%)….. Itulah demokrasi………konsekwensi, hidup berdemokrasi….. Salam Ridwan fakih From: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com [mailto:forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com] On Behalf Of Wal Suparmo Sent: Sunday, August 01, 2010 6:05 PM To: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com; lanogan ginting Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Salam Founding fathers kita terdiri golongan mayoritas dan minoritas.Tetapi generasi baru sekarang jenderung ke mayoritas, berkat hasutan dari agamanya. Wasalam, Wal Suparmo [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] JAKARTA LUMPUH ?
Soal Polisi Lalu Lintas, sebetulnya saya kasian sama Polisi Lalu Lintas di Jakarta. Bayangkan, untuk menertibkan Lalu Lintas di suatu perempatan yang sangat padat, diperlukan setidaknya 10 Polisi untuk menertibkan dan mengatur Lalu Lintas di lokasi tersebut. Kadang saya lihat jumlah Polisinya bisa lebih dari 10 orang, akibat para pengendara tidak tertib. Saya bandingkan dengan di China, untuk mengatur Lalu Lintas sepadat di perempatan tersebut cukup 1 atau 2 Polisi saja yang mengatur dan semuanya beres. Mengapa??? Karena para Pengendara di China jauh lebih tertib dan jauh lebih menghargai Aparat Kepolisian yang bertugas mengatur Lalu Lintas dibandingkan masyarakat Indonesia. Artinya: Kepolisian China bisa lebih menghemat energi dalam mengatur Lalu Lintas yang padat dan macet. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 5/8/10, Armansyah Burhan abur...@tugu.com menulis: Dari: Armansyah Burhan abur...@tugu.com Judul: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] JAKARTA LUMPUH ? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 5 Agustus, 2010, 7:40 AM menurut pendapat saya, cara yg paling bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan dalam waktu dekat adalah dengan merubah etika, sikap dan cara mengemudi para pengendara kendaraan bermotor, baik itu pengendara sepeda motor, angkutan umum, mobil pribadi. Karena saat ini sudah tidak ada lagi etika dijalanan, semua ingin nya buru - buru, semua ingin nya cepat. Rambu lalu lintas tidak lagi menjadi hokum dijalan, tp hanya menjadi hiasan dipinggir jalan. So mari kembalikan hal ini ke diri kita masing - masing, koreksi diri apakah kita sudah berkendara dengan etika dan sopan santun. Jangan hanya bisa mengeluhkan polisi yang tidak siaga dijalan, pemerintah yang tidak menetapkan aturan main yang jelas tentang jalan, tapi koreksi dulu diri kita. siapa yang pernah menyalahkan diri sendiri karena kita melanggar aturan lalu lintas, siapa yang pernah menyalahkan diri sendiri ketika kita seenaknya memotong jalan orang yang sudah dalam antrian.. Best Regards, Arman PT. Tugu Pratama Indonesia Wisma Tugu I Jl. HR Rasuna Said Kav C8-9 Jakarta, 12940 Phone +62 - 21 - 5296 1777 Fax +62 - 21 - 5296 1555 From: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com [mailto:forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com] On Behalf Of Fakih, Ridwan Sent: Wednesday, August 04, 2010 12:48 PM To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] JAKARTA LUMPUH ? Dear milis FPK Menurut saya, menambah jalan toll, itu bisa jadi solusi tetapi sementara sahaja. Karena membuat jalan berarti, pemerintah menyuruh penduduknya beli mobil. Karena nggak ada Alternative lain dan tambahlah ankot dan bus Karena penduduk tambah terus, yah macet lagi...sementara luas tanah terbatas. Saya kira paling bagus kembali ke Literatur yang dipraktekkan banyak Negara untuk kota-kota Metropolitan- Hanya ada 1 solusi untuk mengeliminate kemacetan. Harus menuju ke Mass Transportation seperti yang pernah saya tulis. Taka da alternative lain. Memang kendala untuk Jakarta , ada tambahan kemacetan sementara selama pembangunan. Ini konsekwensi , karena terlambat, karena membangun tanpa teori. ( Ingat Busway dibangun rakyat juga menggerutu, tambah macet - karena nggak sabar dengan proses membangun yang butuh waktu). Kalau nggak...yah Nikmatilah Macet Jakarta dengan Senang Hati sambil . (menggerutu). Kadang-kadang saya kasihan kenapa orang bisa tinggal di Jakarta yang punya 2 problem besar - Macet Banjir Alhamdulillah disini, saya nggak di Jakarta,bisa pakai mobil CC Besar,bensin murah, kecepatan bisa 120 km/jam dan lancar sekeliling hijau walaupun aslinya gurun. Salam Ridwan fakih From: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com [mailto:Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com ] On Behalf Of Sophia Louretta Sent: Tuesday, August 03, 2010 1:07 PM To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com mailto:Forum-Pembaca-Kompas%40yahoogroups.com Subject: RE: [Forum-Pembaca-KOMPAS] JAKARTA LUMPUH ? Salaam... Saya rasa sebenarnya mereka (pemda) tutup mata dengan solusi. Pembangunan monorel dan lain2 itu mungkin adalah sebagian kecil yang akan membantu melonggarkan Jakarta. Tapi kendaraan roda 4 dan roda 2 akan ditargetkan terjual ribuan dan jutaan unit di kedepannya. Dan itu tentu saja tidak mungkin di stop atau dikurangi laju penjualannya. Namun, kenapa masih juga tidak terpikirkan oleh pemda untuk membuat jalan layang seperti yang ada di bypass Jl A Yani untuk menanggulangi kemacetan? Titik2 macetnya sudah jelas. Sekarang pun sudah mulai merembet ke tol TB simatupang bahkan. Jalan bersusun adalah gagasan yang harus direka ulang. Gak Cuma ngomong di TV doing. Basi! SophiE ___ DISCLAIMER: This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Deklarasi Listrik Tidak Byar Pet.
Apakah bisa disimpulkan bahwa secara teknis Indonesia itu siap mengoperasikan PLTN??? Salam, Adyanto Aditomo Dari: bakri arbie daya...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Deklarasi Listrik Tidak Byar Pet. Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Cc: alumnipran...@yahoogroups.com, arbie bakri arbieba...@yahoo.com, Razif Halik razifha...@gmail.com, Dr.Ferhat Azis fer...@batan.go.id, hast...@ristek.go.id, Noor Agus Salim sa...@batan.go.id, syamsa sya...@centrin.net.id, Razif Halik razifha...@gmail.com, rahakund...@yahoo.co.uk, Omar Trigantara trigantar...@yahoo.com, Alim Tarigan alimtari...@batan.go.id, Bp Markus Wauran m_wau...@yahoo.com, Ali Herman alihr1...@gmail.com, Bpk Hilmi Panigoro hilmi.panig...@medcoenergi.com, Ibu Betti Alisjahbana be...@qbheadlines.com, Imam Fachruddin im...@fisika.ui.ac.id, Dr.Arnold Soetrisnanto arnold.soetrisna...@medcoenergi.com, Bp Sutaryo Supadi ster...@cbn.net.id, amirsambodo...@gmail.com, indra...@gmail.com Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 1:28 AM Yth Rekan milis, Menyimak tulisan di media dan siaran radio tentang Deklarasi bahwa tidak ada Byar Pet lagi di Indonesia, menjadi bahan diskusi baik masyarakat,pemerintah maupun legislatif. Mengapa listrik kita tetap BYAR PET ? Saya teringat kembali ke tahun 1987,ketika saya sebagai Kepala Pusat Reaktor G.A.Siwabessy di Puspiptek Serpong,menyambut Presiden Suharto yang ditemani oleh MenRistek Habibie dan MenRistek Jerman, Mr.Riesenhuber dan para petinggi lainnya. Acaranya adalah peresmian mulai beroperasinya Reaktor G.A.Siwabessy sebagai reaktor riset terbesar dibumi bagian selatan, 30 MW thermal dengan fluks netron paling tinggi pula. Dialog singkat ditanyakan pada saya oleh pak Habibie, mumpung ada MenRistek Jerman, coba ajukan bantuan apa yang masih diperlukan untuk reaktor. Saya langsung menjawab; orang Indonesia punya budaya yang lemah dalam perawatan dan operasi yang saling menunjang satu sama lain.Padahal menurut filosofi keselamatan nuklir kita harus mempunyai kwalitas tinggi dalam setiap tahap mulai dari design,construction, operation and maintenance hingga decommissioning. Jadi saya minta expert dari Jerman untuk Operation Maintenance. Kemarin saya kebetulan mampir lagi ke Reaktor G.A.Siwabessy Serpong, saya secara rutin berkunjung dalam rangka penggunaan reaktor,saya tanyakan bagaimana rencana operasi dan pelaksanaan ? Apakah sesuai dengan jadwal yang kita informasikan di situs internasional juga IAEA, ternyata pak Alim Tarigan ,Kepala Reaktor sekarang,bahwa semua masih cocok 100 % dengan rencana. Hal ini berlangsung sejak tahun 1987 hingga 2010,reaktor sudah berumur 23 tahun. Dengan expert Jerman kita dilatih untuk melihat semua komponen reaktor seingat saya sekitar 1500 komponen yang menunjang operasi reaktor.Kemudian setiap anggota perawatan disuruh membaca manual dari komponen tersebut.Dari manual ketahuan petunjuk komponen ini kelas 1,2 atau 3 dalam kelas nuklir.Kemudian dilihat jadwal inspeksi yang diperlukan, ada yang harian,mingguan,2 mingguan, bulanan,3 bulanan,6 bulanan dan tahunan.Semua masuk ke komputer untuk menyusun jadwal inspeksi dan sekaligus jadwal dan jumlah komponen spare parts yang harus disiapkan.Dalam 2 tahun kita bersama 4 expert Jerman,masing-masing bagian mekanik, instrumen,listrik dan proses dan syukur dicoba langsung oleh staf BATAN sehingga sampai saat ini menjadi rutinitas sehari-hari perawatan yang disebut Preventive Maintenance/Perawatan Cegah.Setiap hari saya ketemu rapat 30 menit jam 07.30 -08.00,pagi, mendengar status operasi dan perawatan dan langsung ambil alih kalau ada yang tidak jalan. Karena di Indonesia saya ingat filosofi yang dipakai masih filosofi Jebol Maintenance,Sudah Jebol baru pikir Merawat.Tidak mudah memang,karena bagian keuangan,tahap awal bertanya,reaktor sudah beli mahal-mahal,perlu perawatan mahal ,lagi. Saya katakan berdasarkan filosofi keselamatan maka saya harus patuhi kwalitas dalam operasi dan perawatan.Kalau tidak,maka saya tidak jalankan operasi reaktor. Saya pernah usahakan cara Preventive Maintenance/PM, kami bawa ke PLN Suralaya,namun tidak mendapat tanggapan sehingga ilmu dan praktek PM tidak tersebar.Memang bukunya ada tentang PM tetapi melakukan sehingga setiap individu melakukan sesuai dengan prosedur sehingga menjadi rutinitas dan model mental adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi janji para petinggi harus bisa dikeluarkan setelah yakin kwalitas PM sudah diterapkan secara benar dan teliti dilapangan .Kalau tidak maka deklarasi akan menjadi Deklarasi Tanpa Makna. Kasihan jadinyaSaya yakin pak Tarigan di PUSPIPTEK,Serpong pasti mau bagi ilmunya bagi yang berminat. Salam Hormat, Bakri Arbie. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis?
Bung Haniwar Syarif, Lembaga manapun di Indonesia ini bila secara sengaja mempertontonkan kengawurannya untuk masalah yang termasuk kategori Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, ya sebaiknya harus kita kritisi. Walaupun Fatwa MUI kalau dilanggar oleh umat muslim tidak memiliki sanksi hukum, tidak harus diartikan bahwa MUI boleh mengeluarkan dalil dalam membuat Fatwa yang tidak konsisten antara Fatwa yang satu dengan Fatwa lainnya. Kalau BPOM ikut - ikutan ngawur, ya itu lebih kacau lagi. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Haniwar Syarif hani...@syarif.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 5:27 AM Mas Kartono sytermausk yg mimkir atau berpendapat dlm kasus Ajinomoto duludanmengitis sekarang, krn enzymitu gak ikut berproses maka produk akhirnya gak mengandungbabi yg haram Tapi sy maugampang aja, katakalah sbg akibat ada kontroversi itu , maka ada etitik eraguan dlm diri sy apakah vaksin dan ajinomoto itu halal ? maka kalau ada pilihan yg lebih pasti soalhalal ya pilih aja itu, jadimisal nya pilih sasa aja, atau vaksin meningitis Cina drpd cape ikut berdebat sebab enaknya dgn Fatwa MUI.., itu gak wajib di ikuti kalau kit agak mau dan menurut sy proses sertifikasi halal yg ada sekarang cukup O K ( melalui proses yg cukup scientific/ilmiah ) yg lebih bikib repot justru lembaga pemerintah di luar MUI spt Kementrian Pertanian dan BPOM Kementrian Peratnian bikin UU Peternakan yg slaah satu pasalnya bilang, semua produk beasal dr hewan baik di produksi didalamnegeri atau di luar negri yg akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal Coba bayangkan, bagaimana produk babi bisa dpaat sertfikat halal Lalu ini lagi, BPOM , yang banyak dokternya itu , juga bikin Peraturan Kepala BPOM yg isinya produk yg mengandung barang tertentu (, lalu ada listnya misalnya anjing, tikus barang menjijikkan ) yg kata mrk berdasar S K departemen agama sbg gak halal bagi muslim, tidak akan di beri ijin edar Bayangkan , Kepala BPOM bikin aturan melarang edar berdasar kehalalan bagiummat Islam bukan berdasar keamanan pangan yg sebenarnya adalah bidangnya Mestinya kan paling banyak membatasi boleh beredar dgn di beri catatan dilabel nya mengandung barang yg tidak halal bagi ummat Islam Jadi enurut sy mending mengkritisi lembaga pemerintah spt BPOM dan Kementan yg ikut ikutan sibuk mengatrur soal kehalalan soalnya ada sanksi hukumya lho Kalau Fatwa MUI , kan gak ada sanksi di dunia ini,. soal tanggung jawab ke Tuhan ya maslaah masing masing dee HS At 11:46 AM 7/29/2010, you wrote: Dg penjelasan mbak Mei, vaksin yg proses pembuatannya lewat ensim babi, meski tdk masuk dlm vaksin, dinyatakan haram. Lalu bagaimana dg air PDAM yg dibuat dari air kali? Bgmn kalau kali itu tercemar bangkai, atau kotoran, babi? Haram? Soal lele (dan ayam) yg makan kotoran kok selesai dg dicuci beberapa hari maka jadi halal. Kan kotoran yg dimakan sdh menjadi daging? Lalu mengapa vaksin yg melalui ensim babi tapi tdk tercampur dinyatakan haram? Mumet ah KM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: L.Meilany wpamu...@centrin.net.id Sender: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Date: Fri, 23 Jul 2010 23:17:31 To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Reply-To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR
Bung Wal Suparmo, Sebetulnya akibat adanya UU Otonomi Daerah, tidak semua tindakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah harus menunggu Perintah dari Pemerintah Pusat atau dari Kepala Pemerintahan yang berkedudukan di Jakarta. Namun karena ada kebijakan dari Pemerintah pusat, dimana: 1. Presiden SBY sebagai Kepala Eksekutif menyatakan bahwa : Presiden tidak akan ikut campur dalam urusan hukum. Pembakaran atau Penyegelan Gereja adalah Urusan Hukum. Makanya kasus itu bukan menjadi urusan Presiden. Satu juta gereja dibakar pun Presiden tetap tidak akan bersedia untuk turun tangan, karena Presiden bukan Penanggung Jawab Keamanan Dalam Negri. Di berbagai milis, para pendukung SBY juga meminta kepada masyarakat agar tidak memaksa agar SBY ikut bertanggung jawab terhadap Keamanan Dalam Negri. Seluruh tanggung Jawab Keamanan Dalam Negri ada di Kapolri, dan bukan di Presiden. Karena Penyegelan dan Pembakaran Gereja termasuk kategori Gangguan Keamanan, makanya Presiden SBY tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya. 2. Kapolri menyatakan bahwa: Untuk memproses Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh FPI terhadap masyarakat, harus dilakukan secara hati - hati agar tidak melanggar HAM. Kasus pembubaran oleh FPI terhadap Seminar HAM di DEPOK yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM, Pembubaran oleh FPI pertemuan DPR dengan masyarakat Banyuwangi saja sampai hari ini masih terus diproses oleh aparat kepolisian. Kemampuan Kepolisian untuk mengusut kasus - kasus ini sangat terbatas, sedangkan Tindak Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh FPI terus berlanjut, sehingga beban Kepolisian makin berat untuk memproses kasus pelanggaran hukum ini. Karena Presiden Bukan Penaggung Jawab Keamanan Dalam Negri, maka logikanya Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah/ Kepala Desa juga tidak harus bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah mereka. Bila kemudian Kepolisian tidak mampu melakukan kewajibannya dalam Menjaga Keamana Dalam Negri, maka rakyat Indonesia harus menerima situasi ini dengan sabar, tabah dan tawakal. Melakukan perlawanan terhadap para perusuh hanya kan membuat negri ini porak poranda dilanda kerusuhan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 29/7/10, Wal Suparmo wal.supa...@yahoo.com menulis: Dari: Wal Suparmo wal.supa...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Cc: wielsma baramulie wedek...@yahoo.com, evi douren my_tiger_s...@yahoo.com Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 4:27 PM Salam, Apakah camat, bupati atau walikota, bahkan Polisi dan FPI, semua tindakannya tergantung kepada Pemerintah Pusat dengan Pimpinan Tertinggi Negara ini. Mau dibawa kemana bangsa dan negara ini. Wasalam, Wal Suparmo --- Pada Rab, 28/7/10, Wielsma Baramuli wedek...@yahoo.com menulis: Dari: Wielsma Baramuli wedek...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 10:00 AM Terima kasih Evi untuk beritanya. Perilaku ini bukan saja tidak agamais, tetapi tidak Indonesianis. Artinya bagi Indonesia, tindakan ormas, kelompok atau orang-orang tertentu apalagi Bupati, yang menutup atau mengancam kegiatan keagamaan yang dilakukan warga negara Indonesia adalah pelanggaran hukum dan patut dihukum. Negara macam apa Indonesia ini kalau mentolerir bahkan mendukung tindakan yang dikategorikan sebagai barbarian ini? Salam, Wielsma DK. Baramuli From: evi douren my_tiger_s...@yahoo.com To: FPK Milist Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Sent: Thu, July 22, 2010 4:47:29 PM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Disegel Bupati Bekasi Saaduddin (PKS), Jemaat HKBP Filadelfia Diterima DPR Agus yang baik, Mohon numpang dimasukin ke milis FPK, ya, meski bukan berita dari KOMPAS tapi isu ini sangat penting karena sudah terus menerus terjadi tapi senantiasa didiamkan o/pemerintah. Terima kasih u/kebaikanmu, Agus. ED Di era Presiden SBY kelompok Kristen dan Non-Islam lainnya seakan2 bak pengemis u/memperoleh hak mendasarnya sebagai warga negara u/beribadah! Jika urusan 'sepele' video porno Ariel dg beberapa perempuan Presiden SBY bisa segera mengelurakan sabdanya namun dia dan para pembantunya 'seakan membisu' u/kejadian sejenis kejadian Bekasii ini. Kebisuan tersebut sangatlah memilukan sekaligus memalukan! Kemajemukan bangsa Indonesia memang benar2 nyaris mendekati titik nadir Evi Douren [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis?
Lha MUI nya saja mungkin juga mumet pak, karena tidak ada konsistensi antara pernyataan yang satu dengan pernyataan lainnya. Makanya yang berhak menyatakan mana Halal dan mana Haram, terutama untuk produk makanan, sepenuhnya dimonopoli oleh MUI. Lembaga lain, misalnya Laboratorium milik pemerintah Indonesia, apalagi milik Pemerintah Negara Asing, dilarang keras melakukan penelitian yang berujung pada Halal atau Haramnya suatu makanan. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Kartono Mohamad kmj...@indosat.net.id Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 4:46 AM Dg penjelasan mbak Mei, vaksin yg proses pembuatannya lewat ensim babi, meski tdk masuk dlm vaksin, dinyatakan haram. Lalu bagaimana dg air PDAM yg dibuat dari air kali? Bgmn kalau kali itu tercemar bangkai, atau kotoran, babi? Haram? Soal lele (dan ayam) yg makan kotoran kok selesai dg dicuci beberapa hari maka jadi halal. Kan kotoran yg dimakan sdh menjadi daging? Lalu mengapa vaksin yg melalui ensim babi tapi tdk tercampur dinyatakan haram? Mumet ah KM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: L.Meilany wpamu...@centrin.net.id Sender: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Date: Fri, 23 Jul 2010 23:17:31 To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Reply-To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Najis vs haram- Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? Setahu saya begini : 1. MUI itu kasih fatwa atas pertanyaan/desakan umat. Fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Boleh diikuti boleh enggak. Misalnya saja MUI kasih fatwa haram bagi alkohol, tapi kenyataannya banyak umat islam yg masih nenggak alkohol. Misalnya lagi, penetapan hari lebaran, mulai puasa. Silaken saja mau ikuti pemerintah/MUI, atau mau ikut Muhammadiyah, NU. Bebas. Kecuali dulu zaman Orba, semua harus ikut pemerintah yg tidak sama dengan pemerintah dianggap subversif. 2. Antara yg najis dan babi gak bisa di samakan. Najis bisa disucikan tapi babi bagi umat islam ya tetap saja haram sampai kapanpun gak bisa disucikan. 3. Pada keadaan darurat maka konsumsi yg haram/babi, alkohol dibolehkan. Vaksin meningitis untuk haji kan sudah sejak dari dulu. Tapi umat islam baru 'ngeh' bahwa ada aroma babi belakangan ini. Maka ditanyakanlah ke MUI. Mulanya MUI juga sudah berikan fatwa bahwa dalam keadaan darurat tak mengapa. Tapi umatnya resah, masa sih pergi haji pakai barang haram meskipun darurat; maka banyak yg ogah vaksin. Tapi Alhamdulillah untuk tahun ini vaksin meningitis sudah ada yang dinyatakan halal. 4. Kopi luwak itu kan produk tinjanya luwak artinya najis. MUI mengatakan asal kopi itu diproses dengan saksama maka bisa jadi tidak haram. Sebagai tanda ada proses penyucian kopi tinja maka carilah kopi yg benar2 terbukti melalui proses tersebut. Entah karena rumit prosesnya maka kopi luwak mahal harganya. Kalo ada kopi luwak yg murah artinya di boong-in. [ Untungnya saya tidak suka minum kopi apapun] Ini sama saja dengan kisah ternak ikan mas, lele. Ternak ikan yg dilakukan secara tradisional, sederhana organikpun perlu di 'suci'kan. Misal di balong2 di desa Jabar masih banyak dipelihara ikan yg tidak diberi pakan pabrikan; dibiarkan ikan itu makan apa adanya. Di atas balong biasa ada bilik untuk buang hajat pemilik, yg akan disantap juga oleh ikan2 itu. Dikasih makan bangkai tikus dan segala macam bangkai. Maka kalo mau disantap yg dianjurkan oleh islam - ternak itu harus di'suci'kan lebih dulu. Di tarok di kolam/wadah yg bersih, airnya bersih dikasih makanan yg betulan, jangan dikasih tinja manusia, bangkai, minimal 3 hari diperkirakan ikan sudah benar2 suci. Kalo enggak akan kejadian ketika ikan mas, atau lele dumbo yg disantap di dalamnya ada bangkai tikus, bangkai burung, bangkai janin. Jijay kan.. Makanya hati2 kalo keluar kota, pedesaan makan di saung2 yg ada kolam ikannya. Liat dulu ikannya langsung ambil dari balong atau dari bak tampung. [Untungnya saya juga tidak suka makan ikan] Salam, l.meilany - Original Message - From: Amin Soebandrio To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Sent: Wednesday, July 21, 2010 11:52 AM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? MUI kemarin menyatakan bahwa Kopi Luwak halal, karena walaupun dikeluarkan bersama feses, sudah dicuci (tidak diketahui berapa kali). Sebelumnya, MUI juga menyatakan vaksin meningitis produksi beberapa perusahaan tidak halal, karena pernah bersentuhan dengan produk babi. Dalam pembuatan vaksin tersebut, memang digunakan suatu enzim yang diisolasi dari jaringan babi, tetapi ezim tersebut hanya katalisator dan tidak ikut di dalam produknya. Produknya sendiri sudah melalui berbagai proses filtrasi dan sebagainya, sehingga secara matematis enzim tersebut sudah mengalami
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] PWI Sambut Baik Fatwa Haram MUI Terhadap Berita Bohong
Oh jadi yang diharamkan itu informasi yang berkaitan soal gosip atau berita bohong dan membuka aib orang lain dalam pemberitaan media, baik informasi tersebut disebarkan melalui acara Infotaimnent atau acara lainnya. Lha tapi mengapa kok yang dinyatakan haram itu acara Infotainment??? Bagaimana kalau acara Infotainment itu tidak menyebarkan Gosip, Berita Bohong dan membuka aib orang lain??? Lha PD saat Pemilu 2009 saja saat Kampanye menggunakan strategi Infotainment sehingga berhasil memenangkan Pemilu. Ketika partai lainnya mau meniru cara PD dalam berkampanye, h malah diharamkan oleh MUI. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 28/7/10, Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com menulis: Dari: Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] PWI Sambut Baik Fatwa Haram MUI Terhadap Berita Bohong Kepada: news Trans TV news-tran...@yahoogroups.com, kampus tiga kampus-t...@yahoogroups.com, AJI INDONESIA ajis...@yahoogroups.com, jurnalisme jurnali...@yahoogroups.com, technomedia technome...@yahoogroups.com, warta-lingk wartawanlingkun...@yahoogroups.com, Pers Indonesia persindone...@yahoogroups.com, Syiar Islam syiar-is...@yahoogroups.com, ex menwa UI 2 exmenwa...@yahoogroups.com, HMI Kahmi Pro Network kahmi_pro_netw...@yahoogroups.com, naratama naratama naratam...@yahoogroups.com, sastra pembebasan sastra-pembeba...@yahoogroups.com, Forum Kompas forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 8:09 AM http://www.antaranews.com/berita/1280292478/pwi-sambut-baik-fatwa-haram-mui-terhadap-berita-bohong PWI Sambut Baik Fatwa Haram MUI Terhadap Berita Bohong Rabu, 28 Juli 2010 11:47 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Jakarta (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan berita bohong, isapan jempol dan bersifat membuka aib orang lain untuk disiarkan di media massa, baik cetak elektronik televisi dan radio, serta portal berita Internet. Fatwa itu sejalan dengan prinsip PWI yang sudah berkali-kali ditegaskan dalam berbagai kesempatan, sekurang-kurangnya sejak tiga minggu terakhir yang terkait pro-kontra mengenai infotainmen, kata Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, H. Ilham Bintang, di Jakarta, Rabu. Bagi PWI, menurut dia, hanya infotainmen yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan taat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dapat diakui sebagai karya jurnalistik. Berkaitan dengan fatwa MUI pada Selasa (27/7) yang mengharamkan gosip atau berita bohong dan membuka aib orang lain dalam pemberitaan media, menurut dia, sesungguhnya telah diatur dalam KEJ, khususnya pasal (4) dan (5). PWI secara tegas menyatakan media dan pelakunya yang bekerja di luar koridor itu dipersilahkan keluar dari komunitas pers, demikian Ilham Bintang, yang juga Pemimpin Redaksi Tabloid CekRicek (CR). Pada 29 Desember 2009, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) bersama PWI Pusat mengeluarkan pernyataan bersama berkaitan dengan jurnalistik infotainmen yang bermutu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Pernyataan bersama ini sebagai wujud bahwa NU sangat sangat memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat luas, kata Ketua PBNU, Prof DR Said Agil Siradj, di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada saat itu. Kini Said Agil Siradj menjadi Ketua Umum PBNU. Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Ketua PBNU, Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang. Pernyataan tersebut juga ditandatangani Wina Armada selaku anggota Dewan Pers dan Yusirwan Uyun yang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). COPYRIGHT © 2010 Satrio Arismunandar Executive ProducerNews Division, Trans TV, Lantai 3 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542, Fax: 79184558, 79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com HP: 0819 0819 9163 Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya si tigawarna (Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat (Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1950) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Korban Premium Oplosan
Lho anda ini apa gak takut ancaman Pertamina yang akan menuntut siapapun yang berani bilang kalau kualitas Premium itu jelek dan menyebabkan mobil mogok. Hasil Tes Lab Pertamina menyatakan bahwa Kualitas Premium masih sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Hasil Tes Lab Pertamina ini tidak boleh dibantah oleh siapapun. Katanya sih Pertamina sudah menyiapkan Pengacara Top untuk menuntut masyarakat yang dicurigai telah memfitnah Pertamina. Makanya perusahaan taksi Gamya mengirimkan Premium ke laboratorium di Thailand, dan hasilnya: Premium kita terlalu banyak mengandung Sulfur. Dalam hal ini belum jelas bagaimana sikap Pertamina, apakah akan meggugat Pemerintah Thailand atau bagaimana, karena hasil tes Lab nya bertentangan dengan hasil Tes Lab Pertamina. Seperti biasa, Presiden SBY tetap duduk sambil senyum simpul melihat kegalauan masyarakat akan kualitas Premium yang berpotensi merusak mesin kendaraan. Tak ada urusan Presiden soal kualitas Premium ini. Biar 1 juta mobil mogok akibat penggunaan Premium, jangan harap Pemerintah akan meminta maaf kepada rakyatnya. Urusan Premium ini terlalu kecil bagi Pemerintah. Kelihatannya yang sedang disiapkan Pemerintah melalui Pertamina adalah biaya untuk pengacara yang akan menggugat masyarakat yang mengeluhkan soal kualitas Premium. Biaya untuk Pengacara pasti luar biasa besar. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 28/7/10, DreamTheater AvengedSevenfold rakur...@gmail.com menulis: Dari: DreamTheater AvengedSevenfold rakur...@gmail.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Korban Premium Oplosan Kepada: lapanpulu...@yahoogroups.com, Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Manager-Indonesia manager-indone...@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 3:33 PM Hehehe baru Sabtu kemarin jadi korban Premium Oplosan, eh tadi siang di Matraman/Berlan (seberang Pemadam Kebakaran) mogok lagi, setelah dibantu dorong oleh dua pengasong yg baik hati dan menjemput mekanik dari bengkel terdekat (di sekitar hotel Sentral Pramuka) akhirnya ganti lagi tuh Fuel Pump merk Bo*ch dgn merk De*so. Sempat juga fuel pump merk B itu digetok2 halus dan mesin berhasil nyala, tapi daripada di jalan/tol ngadat lagi, terpaksa beli merk D. Kata si mekanik lain kali jgn beli yg merk B, lebih bandelan yg D, saran dia juga kemarin pas ganti fuel pump yg pertama kali seharusnya kuras dulu tangkinya. Dlm 2 hari dipaksa amal total sebesar Rp.450.000 + Rp.700.000 (semua termasuk ongkos dorong, storing dan bongkar pasang). 2010/7/24 DreamTheater AvengedSevenfold rakur...@gmail.com Dear Rekans, Sekedar sharing. Kejadian ini baru kami alami, mungkin merupakan korban yang kesekian ribu dari bensin Premium yg baru2 ini santer diberitakan di media TV dan koran harian nasional. Baru berjalan 1km dari rumah, mobil antik kesayangan dan satu2nya milik kami terpaksa didorong ke bengkel langganan dkt rumah dan diganti fuel pump-nya. Di bengkel yg sama hari ini sudah ada 4 mobil yg mengalami hal serupa, hari sebelumnya ada sekitar 4-6 mobil, bahkan ada mobil keluaran tahun 2008an, mogok di tengah jalan (bahkan ada yg di tengah tol) dan terpaksa dibawa ke bengkel terdekat. Jadi ternyata korbannya bukan hanya armada taxi! Gejalanya sudah hampir semingguan ini mesin agak susah distarter, pdhl kondisi busi dan aki masih bagus, kadang2 mbrebet (kurang tenaga) meskipun pedal gas sudah diinjek pol, sampai akhirnya terdengar suara letupan di sekitar mesin atau tiba2 mobil seperti dihentak melesat ke depan. Saran, untuk sementara lupakan premium ganti sementara dgn Pertamax (sdh 3 pom bensin dkt rumah yg sudah kehabisan stok) atau Pertamax Plus (sesekali jadi terpaksa jadi orang kaya), atau terpaksa sementara gaya merk lain (Shell, Petronas atau Total). Nasib...akibat ulah oknum2 yg mencari keuntungan dgn cara2 yg tidak terpuji, merugikan orang lain, tidak halal dan tidak berkah! Wass Bobby [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] MUI: Yang Haram Gosipnya, Bukan Infotainment
Pernyatan MUI: Jadi fatwa infotainment haram itu tidak ada sama sekali. Yang kita haramkan adalah konten, isi, dan tayangan yang berbau gosip. Itu yang kita haramkan. Jadi enggak ada tuh kita mengharamkan infotainmet, tegasnya. Nah ini baru masuk akal. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 28/7/10, Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com menulis: Dari: Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] MUI: Yang Haram Gosipnya, Bukan Infotainment Kepada: news Trans TV news-tran...@yahoogroups.com, kampus tiga kampus-t...@yahoogroups.com, aipi_poli...@yahoogroups.com, ex menwa UI 2 exmenwa...@yahoogroups.com, HMI Kahmi Pro Network kahmi_pro_netw...@yahoogroups.com, Indonesia Rising indonesia-ris...@yahoogroups.com, naratama naratama naratam...@yahoogroups.com, jurnalisme jurnali...@yahoogroups.com, AJI INDONESIA ajis...@yahoogroups.com, warta-lingk wartawanlingkun...@yahoogroups.com, technomedia technome...@yahoogroups.com, ppiindia ppiin...@yahoogroups.com, nasional list nasional-l...@yahoogroups.com, Syiar Islam syiar-is...@yahoogroups.com, Pers Indonesia persindone...@yahoogroups.com, Forum Kompas forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 4:47 PM MUI: Yang Haram Gosipnya, Bukan Infotainment Rabu, 28 Juli 2010 - 17:04 wib JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, menyatakan bahwa sebenarnya infotainment tidak haram. Infotainment haram jika isinya cuma gosip yang berisi fitnah dan artis yang bersangkutan tidak senang diberitakan. Fatwa haram itu kita keluarkan menyangkut konten di infotainment. Apabila kontennya berisi gosip dalam bahasa agama gibah/fitnah yang menyangkut pribadi seseorang dan seseorang tersebut tidak senang diberitakan, itu hukumnya haram, jelas Amidhan yang dikontak wartawan, Rabu (28/7/2010). Dan semua orang yang mengambil keuntungan dari tayangan tersebut kena fatwa haram. Yang menonton haram, yang memproduksi juga haram karena infotainmet itu ada hampir setiap waktu. Kita sarapan ada infotainment, makan siang ada infotainment, malam juga. Hampir semua teve ada infotainment, katanya. Amidhan menjelaskan, fatwa itu dibuat berdasarkan adanya laporan dan juga pengamatan dari MUI sendiri. Ada yang kirim SMS, ada yang lapor, telepon. Ada juga kita melakukan pengamatan. Ini sudah sangat menggelisahkan. Apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, sesalnya. Kata dia, sebenarnya ibu-ibu tidak suka, tapi sangat manusiawi kalau berita-berita infotainment menarik ditonton. Jadi fatwa infotainment haram itu tidak ada sama sekali. Yang kita haramkan adalah konten, isi, dan tayangan yang berbau gosip. Itu yang kita haramkan. Jadi enggak ada tuh kita mengharamkan infotainmet, tegasnya. (ang) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi terpeleset lagi, kegendutan atau kegenitan?
Padahal saat ini Kapolri dan Jaksa Agung akan digugat oleh DPR dan ICW bila tidak bisa membuktikan pernyataannya di Komisi III DPR beberapa waktu yang lalu, bahwa Kepolisian dan Kejaksaan Agung memiliki Bukti Rekaman Percakapan antara Ali Muladi dengan Ade Raharja, Direktur Penuntutan KPK sampai 64 kali, ternyata dibantah oleh Komisaris Farman, yang memproses kasus Ali Muladi. Katanya, dari semula tidak ada bukti rekaman pembicaraan seperti yang disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung. Bila dalam sidang minggu depan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Rekaman tersebut di Pengadilan sesuai Perintah Hakim, maka ICW dan DPR akan meminta penjelasan dan pertanggung jawaban, mengapa kok Kapolri dan Jaksa Agung telah dengan sengaja telah melakukan Kebohongan Publik. Mentang - mentang Kapolri dan Jaksa Agung mendapat perlindungan khusus dari Presiden SBY, bukannya berterimakasih, eeeh malah tindakannya bisa menjerumuskan Presiden ke lembah kenistaan sebagai Pejabat Publik. Bila terbukti bahwa Kapolri dan Jaksa Agung dengan sengaja telah membohongi publik dan sengaja menyiarkan kabar bohong, maka sulit bagi Presiden untuk lepas tanggung jawab atas peristiwa tersebut dan cuma bilang: Itu Ranah Hukum dan saya sebagai Presiden tidak bisa ikut campur soal hukum. Kelihatannya Jaksa Agung dan Kapolri sudah sama gilanya dengan Andi Nurpati, yang menyatakan Tidak Bersalah atas pengkhianatannya terhadap KPU. Andi Nurpati bilang bahwa tindakannya itu masih sesuai HAM yang dipahaminya. He he he he he he rupanya menjadi Pengkhianat itu dilindungi oleh HAM. Kapolri dan Jaksa Agung juga akan menggunakan jurus yang sama dengan Andi Nurpati: Kebohongan Publik itu sesuai dengan HAM yang mereka pahami. Kacau sekali. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 21/7/10, Sapri Pamulu mspam...@gmail.com menulis: Dari: Sapri Pamulu mspam...@gmail.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi terpeleset lagi, kegendutan atau kegenitan? Kepada: forum-pembaca-kompas forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 21 Juli, 2010, 8:23 AM KOMPASIANA http://hukum.kompasiana.com/2010/07/21/polri-terpeleset-lagi-di-kasus-gayus/ - Polisi terpeleset lagi, kegendutan atau kegenitan? POLRI tampaknya memang bernasib untuk menjadi fokus perhatian publik menyusul kisah rekening Gendut oleh TEMPO, ini terbukti lagi ketika pihak POLRI mengumumkan pembubaran tim independen untuk kasus Gayus (mafia pajak) sambil melegitimasi pembubaran itu dengan menyebut kehadiran pejabat penting terkait seperti Menko Polhukam dan Satgas Mafia Hukum. Celakanya kedua pejebat itu latas membantah kehadiran mereka dalam pertemuan yang konon disebut polisi itu dengan agenda pembubaran tim independen. Sebagaimana diberitakan “Polri Bubarkan Tim Independen” (Kompas.com 21/07/2010) POLRI telah membubarkan tim independen tim yang khusus dibentuk dalam penanganan mafia hukum. Tim ini malah sudah melaporkan hasil kerja ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Menko Polhukam Djoko Suyanto, di Mabes Polri, Selasa kemarin. Perihal pembubaran itu disampaikan Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto kepada wartawan melalui telepon sambil menyebut kehadiran Djoko Suyanto (Menkopolhukam) dan Denny Indrayana (sekretaris Satgas). Menurut Marwoto, pembubaran itu dilakukan setelah penyelidikan dan penyidikan kasus Gayus dinilai rampung, dan urusan selanjutnya diserahkan kepada Bareskrim Polri. Jadi “Semua sudah selesai,” kata Marwoto. Membantah keterangan POLRI, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan dirinya pada Selasa (20/7) justru berada di Hanoi, Vietnam. “Jadi tidak benar saya ada di Mabes Polri pada hari dan tanggal itu,” kata Djoko. Senada dengan Djoko, Denny Indrayana juga menyayangkan rilis POLRI via Marwoto tersebut dan malah menilai penyelesaian kasus Gayus ini justru masih menggantung sehingga tim independen belum waktunya dibubarkan. Menurut Denny, “Satgas tidak mengetahui, menghadiri pertemuan, apalagi setuju dengan pembubaran Tim Independen. Informasi yang disampaikan Kabidpenum Mabes Polri Kombes Marwoto Suto tentang pertemuan dengan satgas serta persetujuan pembubaran Tim Independen adalah tidak benar“. Ada apa dengan POLRI ya? Kok masih selalu terpeleset, apa “kegendutan” dengan kasus yang menimpa POLRI sehingga sulit melangkah ke depan akibat beban sorotan masyarakat? Yang jelas bukan kegendutan akibat kebanyakan makan seperti kata KAPOLRI Jenderal BHD per hari ini bahwa “Yang kuat, yang makan banyak,” sebagai ungkapan bergurau tentang siapa calon kuat KAPOLRI ketika ditanyai wartawan di kantor Presiden SBY. BHD juga meminta kepada wartawan untuk tidak mengulang-ulang pertanyaansekaitan dengan alasan polisi untuk tidak menyebut nama-nama perwira polri yang mempunya rekening gendut (Detiknews, 21/07/2010). Semoga hanya kegendutan saja, bukan karena kegenitan. - SUMBER http://hukum.kompasiana.com/2010/07/21/polri-terpeleset-lagi-di-kasus-gayus
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketika Urusan Nyawa Dikelola Oleh Para Penebar Pesona
Sutan Bhatoegana adalah pengejawantahan Partai Demokrat dan SBY: Tidak perduli dengan nasib masyarakat. Didepan para korban ledakan Gas LPG, dia masih bisa tertawa senang dan cenderung menyalahkan masyarakat pengguna Gas LPG. Adanya Gas LPG yang bocor tetapi tetap diisi Gas LPG oleh Agen Resmi Pertamina, tanggung jawabnya dilemparkan kepada masyarakat pengguna Gas LPG. Alasannya: Walaupun Tabung tersebut ada simbol SNI, tapi kalau sudah tahu Tabung LPG bocor dan berkarat, kok diterima juga ??? Lha darimana masyarakat bisa tahu kalau tabung tersebut bocor??? Waktu sosialisasi kan tidak diberi tahu bagaimana cara memastikan bahwa Tabung Gas LPG yang dibeli dari Agen Gas betul - betul aman. Gak ada penjelasan itu. Lho kok sekarang malah jadi rakyat yang disalahkan Kebocoran Tabung Gas LPG, walaupun sudah dibuktikan dilapangan bahwa ada ribuan tabung Gas LPG Bocor, namun Sutan Bhatoegana yang mewakili Partai Demokrat dan Pemerintah yang diwakili ole Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, menolak keras bahwa kebocoran tabung Gas adalah penyebab meledaknya Gas LPG. Entah sudah dirasuki setan dari mana otak para pejabat kita ini, kedua pejabat tersebut menyatakan bahwa: 1. Penyebab Utama Ledakan Gas LPG adalah kebocoran Gas dari Selang Gas dan Regulator Gas. 2. Kebocoran dari Tabung Gas tidak bisa menimbulkan kebakaran. 3. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa Tabung Gas tersebut meledak. Dalam setiap kejadian Ledakan Gas di masyarakat, Tabung Gas masih dalam keadaan utuh dan Tidak Ada Yang Pecah akibat ledakan. Anehnya pernyataan kedua pejabat tersebut mendapat dukungan dari Tim Forensik Kepolisian, yang memeriksa penyebab ledakan Gas LPG pada setiap kecelakaan yang terjadi. Pemerintah, SBY dan Partai Demokrat kelihatannya sedang melecehkan Kecerdasan Masyarakat. Apa bedanya Gas yang keluar akibat Tabung Gas Bocor atau Regulator Bocor atau Selang Gas Bocor Semua Gas yang bocor tersebut bila konsentrasinya cukup tinggi dan terkena api, pasti langsung meledak. Walaupun sumber kebocoran gas berasal dari Tabung Gas LPG yang bocor, ledakan yang terjadi tidak harus membuat tabung Gas pecah berkeping - keping. Salam, Adyanto Aditomo
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mana yang haram: Kopi Luwak atau VaksinMeningitis?
Katanya sih MUI memiliki peralatan laboratorium yang cukup canggih. Tetapi pertanyaannya adalah: 1. Seberapa canggih??? 2. Bagiamana dengan akurasi hasil penelitiannya??? 3. Metode penelitiannya menggunakan standard apa??? 4. Siapa yang memberikan akreditasi terhadap Laboratorium MUI untuk memastikan bahwa seluruh peralatan, termasuk kalibrasinya, Kompetensi dari Tenaga Laborant maupun metode yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku secara Internasional??? Sebaiknya yang memberikan akreditasi bukan Departemen Agama, karena hal ini bukan wilayah kewenangan Departemen Agama, tetapi lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat Internasional. Soalnya Laboratorium milik Pemerintah Indonesia saja kemampuannya masih sangat terbatas, sehingga untuk melakukan penelitian yang lebih intens, misalnya soal penelitian virus H5N1 saja masih harus kerjasama dengan laboratorium di Negara Maju. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 23/7/10, evi douren my_tiger_s...@yahoo.com menulis: Dari: evi douren my_tiger_s...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mana yang haram: Kopi Luwak atau VaksinMeningitis? Kepada: FPK Milist Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 23 Juli, 2010, 5:30 AM Yang menjadi pertanyaan saya hingga saat ini yaitu: 1. Apakah MUI memiliki laboratorium yang adekuat u/semua pembuktian tsb sehingga keputusan dilakukan bukan sekedar berdasarkan studi dokumen dan/atau literatur 2. Seberapa besar kekuatan sumber daya manusia yang mampu menjalankan laboratorium dan kajian tsb yg dipunyai o/MUI? 3. Kedua hal di atas, apakah tersedia di aras MUI Pusat atau juga tersedia di aras daerah? Nah, bersamaan dari pertanyaan2 tsb kemudian saya juga bertanya: 4. Bagaimana koordinasi yg dilakukan o/MUI dengan BPOM, yang memang dibentuk sebagai salah satu alat pemerintah u/melakukan kajian thd hal2 yg dilakukan o/MUI? BPOM, meski belum ideal, tentu memiliki laboratorium dan sekaligus sumber daya manusia u/melakukan kajian tsb. 5. Jika memang pada kenyataannya MUI tidak memiliki kedua hal tsb di atas apakah tidak lebih baik apa yg 'telah dipraktekkan' o/MUI digabungkan saja ke BPOM? Akan lebih mudah u/'membentuk suatu unit kajian dari sisi agama atas ketentuan halal atau haram' dibandingan sebaliknya. Selain itu, 'pemaduan' tsb akan mengehemat banyak sumber daya, baik uang maupun manusia, dan sisa yg 'dihamburkan' bisa dipakai u/menaikkan gas/kecepatan u/mengejar banyak ketertinggalan negara kita dalam isu teknologi di bidang obat dan makanan sehingga kita pun tidak lagi sekedar 'bertempur dengan isu xenophobia' yg pada sisi lain mencerminkan sikap minder kita sebagai bangsa yg banyak tertinggal karena hampir semua lini sibuk di aras yg sama u/satu isu saja. Evi Douren Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: kmj...@indosat.net.id kmj...@indosat.net.id Sender: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Date: Thu, 22 Jul 2010 17:45:23 To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Reply-To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mana yang haram: Kopi Luwak atau Vaksin Meningitis? Saya sependapat dengan Pak Amin dalam hal vaksin. Kalau vaksin yang diproduksi melalui katalisator ensim yang berasal dari babi (ensim itu sendiri tidak ikut bereaksi dan menyatu dengan vaksinny) dinyatakan haram, maka air minum PAM seharunya juga haram mengingat cemaran yang terjadi di kali Ciliwung atau Cisadane. Kopi luwak tercampur kotoran luwak juga aneh kalau dinyatakan haram karena kotoran hewan atau manusia hanya bersifat najis, yang jika dicuci bersih akan hilang najisnya. Kalau kopi luwak dinyatakan haram karena tercampur kotoran luwak, maka telur ayam, bebek, atau burung juga haram karena sewaktu keluar ia tercemar kotoran induknya. Saya lebih menduga ada hal lain di balik pengharaman atau penghalalan ini. Kopi luwak sudah terkenal sejak berpuluh atau beratus tahun, mengapa baru sekarang dinyatakan haram? Apakah karena kemudian diketahui bahwa harganya sangat mahal? Mengapa filter rokok yang oleh penelitian orang Belanda dinyatakan tercampur darah babi tidak dinyatakan haram? Something fishy dalam jualan sertifikat halal ini. KM [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Balita Korban Ledakan Gas: Ayah Ridho Dipecat Gara-gara Jaga Anaknya di RS
Joe D Santos Wrote: Saya pribadi bekerja di distributor GAS ENGINE dari eropa, tapi banyak mesin yang sudah di pasang tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena pasokan gas nya tidak memenuhi standar MUTU, bahkan si pemilik bilang, besar tekanannya tapi kadar gas nya sedikit. Dan ini malah merusak mesin itu. Coba tanya kemana?? Komentar saya: Kok aneh sih??? Ini untuk kasus LNG atau LPG??? Negara Importir Gas Alam Cair (LNG) atau Gas LPG biasanya sangat ketat dalam menyeleksi dan memeriksa spesifikasi Gas Alam atau LPG yang mereka terima dari negara yang memproduksi gas tersebut. Saat mendistribusikan Gas ke konsumen, mereka umumnya memperlakukan Gas seperti memperlakukan BBM, yaiti nilai kalorinya diupayakan stabil. Makanya sebelum disalurkan ke pelanggan, nilai kalorinya di standardkan terlebih dahulu. Di Jepang dan Singapore, spesifikasi LPG yang diterima dari Indonesia adalah jenis Propana yang bersih dari Tar dan nilai kalori LPG yang disalurkan ke konsumen dibuat standard, yaitu 22.000 Kcal/Nm3. Sedangkan LPG yang beredar di Indonesia, selain umumnya kandungan Butananya jauh lebih dominan, dimana Butana ini banyak kandungan Tar, juga nilai kalori LPG yang di suplai ke pelanggan apa adanya yang mereka terima dari Tambang, tanpa diolah terlebih dahulu. Tetapi kadang - kadang kandungan Propananya yang lebih dominan. Makanya nila kalori LPG di Indonesia berkisar antara 24.000 - 29.500 Kcal/ Nm3, tergantung komposisi gas LPG tersebut (komponen Utama Gas LPG ini terdiri dari Prapana dan Butana). Yang repot adalah bila kita menggunakan Dryer yang menggunakan Bahan Bakar Gas LPG. Bila yang dimasukkan ke dalam Dryer memiliki spesifikasi yang sangat ketat, terpaksa Dryer harus dilengkapi dengan Mixer, yaitu alat untuk mencampur Gas LPG dengan Udara Bebas agar nilai kalorinya menjadi lebih rendah namun stabil. Tetapi bila spesifikasinya tidak terlalu ketat, cukup melakukan setting pada sistem pembakarannya saja. Di Singapore dan Jepang, nilai kalori LPG dibuat stabil di 22.000 Kcal/ Nm3. Bila sampai terjadi suplai Gas LPG lebih banyak anginnya katimbang gas LPG nya, menurut saya sih kok aneh ya. Kira - kira apa sih yang terjadi??? Atau maksudnya NG (Natural Gas) yang disalurkan dengan menggunakan Pipa ??? Seluruh LNG kita di eksport keluar negri, sedangkan untuk konsumsi dalam negri menggunakan NG (Natural Gas) atau CNG (Compress Natural Gas) yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Komposisi Kimia LNG dan NG memang berbeda. Kalau mau tanya ya ke Lemigas bila itu NG atau ke Pertamina bila itu LPG. Salam, Adyanto Aditomo � --- Pada Rab, 21/7/10, Joe D Santos joedev...@gmail.com menulis: Dari: Joe D Santos joedev...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Balita Korban Ledakan Gas: Ayah Ridho Dipecat Gara-gara Jaga Anaknya di RS Kepada: Forum Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 21 Juli, 2010, 4:06 AM Terus pemerintah CQ pertamina mere ajah neh?? Ternyata... Tidak meleset jauh konversi minyak ke gas elpiji ntu menjadi kontroversi minyak ke gas. Terlalu banyak pemain yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, Dan tidak tertutup kemungkinan, Ada angka-angka yang masuk ke pundi - pundi oknum pertamina maupun pGN. Media belakangan menyiarkan penggerebekan agen-agen nakal yang sengaja mengurangi berat gas dari 12 ke 10 KG, atau yang memindahkan isi 3 kg ke tabung yang non subsidi. Golongan ini akan memetik hasilnya nanti saat menuju akhir dunia, kalau pun sekarang menikmati keuntungan berlipat, sementara orang lain harus menanggung kerugian bahkan harus kehilangan nyawa Saya pribadi bekerja di distributor GAS ENGINE dari eropa, tapi banyak mesin yang sudah di pasang tidak berfungsi sebagai man mestinya karena pasokan gas nya tidak memenuhi standar MUTU, bahkan si pemilik bilang, besar tekanannya tapi kadar gas nya sedikit. Dan ini malah merusak mesin itu. Coba tanya kemana??
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kiat: Biar gas bocor, ttp tak ada ledakan
Saat pertamakali masyarakat diperkenalkan Gas LPG untuk memasak sekitar th. 1980'an, penjelasan dari Pertamina begitu rinci dan jelas, dimana dijelaskan soal persyarakat dapur yang harus memiliki lubang ventilasi udara di dekat Kompor dan tabung Gas, setinggi sekitar 0,5 m dari lantai, dimana lubang ventilasi tersebut harus berhubungan dengan ruang terbuka dan udara bebas. Tujuannya: bila ada kebocoran pada Sistem Kompor Gas LPG (bisa pada tabung gas, regulator, selang gas atau pada komponen Kompor), maka gas LPG yang bocor tersebut akan tersebar secara merata, sehingga konsentrasinya rendah. Dengan demikian, potensi terjadinya ledakan bila terjadi kebocoran pada gas bisa dihindarkan. Dalam jaman Pemerintahan SBY ini, yang difikirkan bukan soal keselamatan masyarakat pengguna gas LPG, tetapi jumlah penghematan yang bisa dilakukan, yaitu sekitar Rp. 50 Triliun/ tahunnya. Soal spesifikasi dapur masyarakat miskin tidak memenuhi syarat untuk Kompor gas, tidak pernah dibahas oleh Pemerintah SBY. Yang dibahas cuma: bagaimana masyarakat harus mengganti selang dan regulator yang bocor atas biaya masyarakat sendiri. Pemerintah menolak untuk memberikan subsidi, walaupun nilainya cuma sekitar Rp. 100 milyar/ tahunnya, padahal penghematannya Rp. 50 triliun/ tahunnya. Apakah penggantian selang gas dan regulator sudah memecahkan persoalan Berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun menangani penggunaan Gas LPG, baik untuk kepentingan Pabrik maupun Rumah Tangga, bila persyaratan standard untuk dapur Masyarakat tidak sesuai dengan syarat keamanan untuk Kompor gas, maka potensi terjadinya Ledakan Gas LPG masih tetap akan terjadi. Pemerintah, terutama Pertamina dan Staf Kementrian Perindustrian sangat menyadari hal ini, namun kelihatannya mereka sengaja Tutup Mulut dan Tutup Mata soal potensi ledakan Gas LPG ini. Mereka kelihatannya sudah tidak punya nurani lagi. Para Korban Ledakan Kompor gas hanya dilihat sebagai angka kecelakaan dan menyiapkan anggaran untuk biaya Pemakaman bagi yang meninggal dan biaya Rumah Sakit bagi yang Luka - Luka. Tidak pernah terbesit di kepala Pemerintah, bagaimana menderitanya masyarakat korban Ledakan Tabung Gas LPG ini. Tidak ada upaya secara bersungguh - sungguh dari Pemerintah untuk menanggulangi Ledakan Kompor Gas ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 17/7/10, bodo_kerlchen bodo_kerlc...@yahoo.de menulis: Dari: bodo_kerlchen bodo_kerlc...@yahoo.de Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kiat: Biar gas bocor, ttp tak ada ledakan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 17 Juli, 2010, 10:37 AM Namun kita tidak boleh melupakan kenyataan, bahwa sejak pemegang wewenang negeri ini memaksakan penggunaan BBG pada mayoritas rakyat golongan bawah, maka bencana seperti ini sudah dengan sendirinya ter program. Akan absurd sekali, apabila golongan saudara kita yang kesehariannya saja sudah sangat minim itu, lalu diwajibkan memenuhi kondisi/sarana ini-itu, agar dapurnya ngebul?? Mending si pembuat kebijakan itu yang mulai diharuskan/diwajibkan pake otak dengan pantas, sebelum mengeluarkan kebijakan.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Surat utk KAPOLRI - Petani Perempuan 45 thn Ditembak Mati Polisi
Lha iyalah, Petani kita kelihatannya lebih merdeka dibandingkan saat Indonesia masih dijajah Belanda. Lha sekarang kan dipimpin oleh Presiden yang mendapat dukungan 60% suara Rakyat Indonesia, makanya berani bertindak kejam, bengis dan sadis, karena para pendukungnya sih merasa OK - OK saja atas peristiwa tersebut. Soal Belanda gak berani bertindak sebrutal itu terhadap Petani, karena Belanda tidak mendapat dukungan dari Rakyat Indonesia. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 16/7/10, lanogan ginting olano...@yahoo.com menulis: Dari: lanogan ginting olano...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Surat utk KAPOLRI - Petani Perempuan 45 thn Ditembak Mati Polisi Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 16 Juli, 2010, 8:50 AM Seandainya itu terjadi pada saat kita belum merdeka dan pelakunya Belanda, saya yakin si Belanda akan kita lawan juga dengan senjata. Tapi berhubung sekarang kita sudah merdeka dan pelakunya bangsa sendiri alias polisi Inodnesia, yang dapat kita lakukan hanya menulis surat/mengadu minta belas kasihan untuk di perhatikan /minta keadilan. TERNYATA KITA INI LEBIH MERDEKA PADA SAAT KITA BELUM MERDEKA
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Di Balik Perang Rokok Indonesia-Amerika
Memangnya Pemerintah Indonesia berani melarang para pemodal asing melarikan keuntungannya kenegara mereka??? Soal masyarakat yang sakit akibat merokok??? Untuk masyarakat yang tidak mampu, kan sudah disediakan Jamkesmas atau Jamkesda agar bisa berobat gratis ke Rumah Sakit. Lha Gas Alam yang sangat diperlukan masyarakat untuk Pembangkit Listrik PLN saja, dimana Gas Alam tersebut 100% milik Bangsa Indonesia, harus diberikan ke negara asing dengan harga yang sangat murah dan rakyat Indonesia harus menerima Pembangkit PLN menggunakan BBM yang harganya mahal sehingga TDL terpaksa dinaikkan. Soal harga kebutuhan pokok yang melambung akibat kenaikan TDL sehingga rakyat menjerit, Pemerintah masih bilang bahwa: Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok itu masih terkendali. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu risau. Lha kalau kenaikan harga ini ternyata masih termasuk kategori terkendali, apakah memang ada rencana Pemerintah untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 16/7/10, Kiki Soewarso kikisoewa...@yahoo.com menulis: Dari: Kiki Soewarso kikisoewa...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Di Balik Perang Rokok Indonesia-Amerika � Kalau Pemerintah Amerika tegas melindungi warganya akan serbuan rokok kretek, kenapa Pemerintah Indonesia tenang-tenang akan serbuan industri rokok internasional? Dengan tangan terbuka membiarkan keuntungan dibawa ke luar negeri, penyakit dan kerugiannya ditinggal di sini. Orang lain yang untung kita kebagian penderitaannya...lagi-lagi yang paling menderita adalah rakyat miskin... menyedihkan... :( always support 100% smoke free places !
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sketsa: Tulang Serikat Pekerja dan Paloh di PHK Papandayan
Kemanusiaan seseorang itu akan teruji dari caranya menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya. Seorang yang berprofesi sebagai Wartawan atau Politisi, ketika melihat ada pihak yang melakukan tindak kesewenangan terhadap pihak lain, waduh, ributnya bukan main. Wartawan atau Politisi tersebut pasti akan melakukan investigasi dan hasilnya akan digunakan sebesdar - besarnya untuk membela Pihak Yang Tertindas. Wartawan atau Politisi tersebut akan menggambarkan bahwa dirinya adalah Pejuang Kemanusiaan yang akan melawan semua tindakan terhadap pelanggaran Kemanusiaan yang ada di Dunia ini. Ya begitulan cara seorang Wartawan atau Politisi untuk mempromosikan Media atau Partainya terhadap masyarakat pengagumnya. Kualitas aslinya akan terungkap ketika yang bersangkutan tersangkut masalah. Di situlah akan terlihat, apakah yang bersangkutan satu kata dengan tindakan. Dalam kasus ini, kelihatannya Surya Paloh tidak satu kata dengan tindakan. Semua ulasan yang sifatnya Membela Masyarakat Lemah dan Tertindas atas tindak kesewenangan Pihak Yang Merasa Kuat, yang banyak di ulas oleh Surat Kabar Media Indonesia dan Metro TV, termasuk perjuangannya membela rakyat Miskin dan Tertindas melalui Nasional Demokrat, ternyata itu bukan upaya untuk membela masyarakat miskin dan tertindas, tetapi upaya untuk mencari popularitas belaka. Bila upayanya berhasil dan Surya Paloh mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola negri ini, tindakannya terhadap masyarakat Miskin dan Tertindas pasti akan sangat kejam. Menurut saya, Surya Paloh, baik sebagai Wartawan maupun Politisi, tidak lebih dari Serigala Berbulu Domba. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 16/7/10, iwan piliang iwan.pili...@yahoo.com menulis: Dari: iwan piliang iwan.pili...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sketsa: Tulang Serikat Pekerja dan Paloh di PHK Papandayan Kepada: jurnali...@yahoogroups.ocm, mediac...@yahoogroups.com, forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 16 Juli, 2010, 6:28 AM Perjalanan menulis Sketsa, dominan mereportase. Sebutlah dari reportase tukang patri menaut jalanan Jakarta, Kalimati Pademangan seumur Jakarta tak mengalir, kasus pembunuhan David, dipenjaranya Prita Mulyasari hingga memulangkan Ziyad ”terpenjara” 8 tahun Uni Emirat Arab. Berbeda dengan media mainstream memiliki rapat perencanaan, Sketsa esok, acap saya tak menduga menuliskan apa. Pada 14 Juli lalu, kaki telah menggerakkan saya berada di ruang Menteri Tenaga Kerja, pukul 13.00. Menteri menerima 44 orang Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan (SPMHP), Bandung. Ketika mengkonfirmasi via hand phone kepada Elman Saragih, Direksi Media Group, wartawan senior di Media Indonesia; bertanya mengapa Surya Paloh enggan menuntaskan PHK karyawan Hotel Panpandayan, Elman menjawab, ”Saya sedang ada pekerjaan.” HP-nya lalu dimatikan. Begitulah langgam wartawan menanggapi kerja dunianya sendiri. Bukan dunia lain. TENGAH malam di berita malam sebuah televisi, 15 Juli saya menyimak bagaimana rombongan para advokat di Mahkamah Agung ribut. Pagi harinya koran Rakyat Merdeka menurunkan headline berjudul Gaduh, Pengacara Hina Ketua MA. Di situ juga ada foto Ketua MA, Arifin Tumpa menggeletak di lantai di barisan kaki para anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Mereka bertikai. Mereka menepuk dada demi pengakuan, so paling absah. Sikap dan laku yang tersiar ke media itu, tidak mencerminkan lagi adab, norma, hukum yang harus dijunjung. Siang harinya, setelah sempat menghadiri pertemuan Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan (SPMHP), Bandung dengan Menteri Tenaga Kerja, saya mencoba mengkonfirmasi kepada Heyden Lubis, advokat PT. Citragraha Nugratama-Hotel Papandayan, di Bandung. Saya bertanya ihwal kalimatnya kepada serikat pekerja, mengapa begitu kasar berkata kepada serikat pekerja ini bahwa sesuai penuturan Asep Ruhiyat, ketua SPMHP, sang pengacara ini berujar, ”Sampai tulang pun serikat pekerja tak akan menang.” Melalui saluran selularnya, Heyden dengan nada tinggi mengatakan, ”Saya tak pernah mengatakan begitu.” ”Dan hotel ini juga tak ada hubungan kepemilikan dengan Surya paloh,” ujarnya dengan nada sama. Saya katakan di depan saya ada dokumen kepemilikan Surya Paloh sebesar 95% akan PT Citragraha Nugratama, pemilik Hotel Panghegar. Lagi Heyden membantah. ”Tak ada Surya Paloh memiliki hotel ini.” Demi sebuah sambutan lebih baik, saya mengirim SMS ke selularnya menuliskan nama saya, jabatan di karir jurnalisme yang pernah saya sandang, plus, sertifikasi saya di dunia investigasi. Ia membalas, ”Saya lawyer di Matraman, Jakarta. Nada saya bicara memang seperti ini.” Saya membayangkan bagaimana para karyawan di serikat pekerja ini berhadapan dengan wakil manajemen perusahaan yang dimiliki oleh Surya Paloh, kelompok besar itu? Sebagai sosok yunior Surya Paloh di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda, di mana saya pernah menjadi member dan pengusaha), acap saya
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bls: [Indonesia-Rising] RAKYAT ACEH TOLAK JKA
Mungkin yang perlu diperjelas adalah sasaran dari diadakannya Program JKA. Jika Program JKA berbenturan dengan Program Jamkesmas, ya sebaiknya Program JKA dibatalkan, karena hanya akan bikin bingung masyarakat saja. Tetapi bila Program JKA tujuannya untuk melengkapi Program Jamkesmas, ya itu sih baik - baik saja. Apa masalahnya??? Tinggal bagaimana membuat Aturan pelaksanannya agar tidak tumpang tindih dengan Program Jamkesmas. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Rakyat Harus Sehat media...@yahoo.com Kepada: group anti imf anti-...@yahoogroups.com; group bisnis center bisnis_cen...@yahoogroups.com; group ekonomi nasional ekonomi-nasio...@yahoogroups.com; group elshinta elshintagr...@yahoogroups.com; group jala prt jala_...@yahoogroups.com; group komunitas musik komunitasmu...@yahoogroups.com; group media jabar media-ja...@yahoogroups.com; group media jakarta media-jaka...@yahoogroups.com; group media jateng media-jat...@yahoogroups.com; group musik indonesia musik_indone...@yahoogroups.com; Group Pantau Kom pantau-komuni...@yahoogroups.com; Group Parlemenwatch parlemenwa...@yahoogroups.com; group politikmahasiswa politikmahasi...@yahoogroups.com; group ppdi p...@yahoogroups.com; Group Stikom alumni-sti...@yahoogroups.com; Group UGM alumni-...@yahoogroups.com; Group Zaman zama...@yahoogroups.com; group--pembebasan sastra-pembeba...@yahoogroups.com; group-Forum-Pembaca-Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com; group-GELORA45 gelor...@yahoogroups.com; group-mimbar-bebas mimbar-be...@yahoogroups.com; group-Pembebasan_Papua pembebasan_pa...@yahoogroups.com; group-persindonesia persindone...@yahoogroups.com; group-RumahKitaBersama rumahkitabers...@yahoogroups.com; group-santrikiri santrik...@yahoogroups.com; group-wahana-news wahana-n...@yahoogroups.com; group-wartawanindonesia wartawanindone...@yahoogroups.com; groupacehkita acehk...@yahoogroups.com; Groupacehkita acehkita-ow...@yahoogroups.com; Groupastaga ast...@yahoogroups.com; GroupBeritaKorupsi berita_koru...@yahoogroups.com; Groupdokter indonesia dokter_indone...@yahoogroups.com; Groupdokterumum dokter_u...@yahoogroups.com; groupecosisters ecosist...@yahoogroups.com; groupelshinta elshintagroup-subscr...@yahoogroups.com; groupindoprogres indoprogr...@yahoogroups.com; Groupindorising indonesia-ris...@yahoogroups.com; Groupiue2002 ieu2...@yahoogroups.com; groupjurnalperempuan jurnalperemp...@yahoogroups.com; groupkasm-ui ksm...@yahoogroups.com; groupkasoem kas...@yahoogroups.com; grouppsik psik-demokr...@yahoogroups.com; groupsnasional-list nasional-l...@yahoogroups.com; Groupwordsmartcenter wordsmartcen...@yahoogroups.com Terkirim: Sab, 3 Juli, 2010 10:27:31 Judul: [Indonesia-Rising] RAKYAT ACEH TOLAK JKA Siaran Pers Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) langkah mundur Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh. Gembar-gembor program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang di luncurkan oleh Pemerintah Aceh ternyata hanya “ pil pahit” bagi jamiman kesehatan masyarakat Aceh yang di kemas dengan pencitraan yang bagus seakan-akan JKA adalah segalanya. LABNA dari awal dimunculkanya program JKA ini telah menolak dengan tegas, bahkan surat menyurati I Badan Anggaran yang membahas anggaran SKPA Dinkes Aceh yang membahas Anggaran kesehatan, namun kepentingan dana aspirasi Dewan dan kepentingan politik telah mengalahkan kepentingan rakyat. Saat ini pemerintah Aceh melalui jajarannya sampai ke tingkat kecamatan gencar mensosialisasikan JKA, namun yang anehnya Pedoman Pelaksanaan (Manlak) nya sampai saat ini belum selesai dibuat, dan menjadi pertanyaan apa yang di sosialisasikan ke masyarakat. Gembar-gembor Gubernur Irwandi Yusuf tentang JKA, bahwa seluruh masyarakat Aceh akan gratis berobat, baik kaya maupun miskin, namun apa kenyataannya sekarang…….rakyat semakin sengsara. Beberapa alasan LABNA menolak JKA 1. Menurut kami, program JKA memberatkan anggaran APBA, karena selama ini sudah ada program Jamkesmas yang memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat secara total, dalam aturannya Jamkesmas selain menggunakan APBN juga menggunakan subsidi silang dari APBD Propinsi (untuk RSU ditingkat Propinsi) dan APBD Kab/Kota (untuk RSU tingkat Kab.Kota), sehingga kalau JKA ini dijalankan akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. 2. Program Jamkesmas sudah sangat jelas dan bagus dan sangat membantu masyarakat, hanya dalam pelaksanaanya saja yang bermasalah di RS, seperti di RSUZA, masih banyak pasien peserta Jamkesmas dipungut biaya, padahal sesuai dengan Pedoman pelaksanaan Jamkesmas tahun 2008/2009 ditegaskan bahwa “ peserta Jamkesmas tidak dibolehkan iur biaya untuk pembelian obat-obatan dan alat medis habis pakai”. 3. Pada pelaksanaannya Jamkesmas saja yang sudah jelas pedoman pelaksanaannya masih banyak masalah, apalagi JKA yang belum jelas bagaimana pelaksanaannya termasuk sandaran yuridisnya. Gebernur selalu mengandalkan premi JKA
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji
Isu adanya rencana Kapolri untuk memecat Susno sebagai Jendral Bintang 3 dengan tuduhan melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, makin membuat masyarakat berdebar - debar ingin melihat akhir dari kasus Susno melawan Mafia Kasus yang ada di Kepolisian. Walaupun Susno mendapat dukungan penuh dari seluruh Partai Politik yang ada di DPR, termasuk Partai Demokrat yang saat ini berperan sebagai Partai Penguasa, tidak membuat para petinggi Kepolisian gentar untuk mengkriminalkan Susno. Ditangkapnya Susno di Bandara yang mendapat kecaman keras dari para Politisi di DPR, terutama dari Partai Demokrat, dimana malam itu juga Beny K Harman sebagai Ketua Komisi III DPR dari PD langsung menaggapinya lewat wawancara melalui TV One, tidak membuat Kepolisian gentar. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana berikutnya untuk memecat Susno dalam minggu - minggu ini dengan tuduhan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Kepolisian. Pertanyaan saya: 1. Mengapa sikap Kapolri demikian nekat padahal tidak mendapat dukungan dari Partai Politik yang ada di DPR??? 2. Apakah Sikap Kapolri tersebut mendapat dukungan dari SBY sebagai atasan langsung dari Kapolri??? Bila hal ini memang benar, mungkinkah para pimpinan PD di DPR berani melawan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD yang memiliki kewenangan luar biasa??? 3. Bila tindakan Kapolri tidak mendapat dukungan dari SBY, lantas atas dasar apa Kapolri berani melawan Partai Politik yang ada di DPR??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 13/4/10, Yuda Irlang yudairlang_g...@yahoo.co.id menulis: Dari: Yuda Irlang yudairlang_g...@yahoo.co.id Judul: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com � Dear All, Saya sangat mendukung Kusno. Begitu besar harapan rakyat pada presiden SBY untuk mampu memberantas korupsi pada waktu terpilih tahun 2004, tetapi koq tidak tampak signifikansi pemberantasannya, walaupun besan SBY juga sampai masuk bui. Sekarang ini adalah MOMENTUM untuk bongkar kebobrokan mafia hukum, mafia pajak dan mafia peradilan yang sudah sejak lama dirasakan tetapi tidak dapat dibuka. Mereka itu ibarat (maaf) kentut, dirasa dan tercium baunya, tetapi tidak bisa dibuktikan! Rakyat hidup menderita, miskin dan papa, sementara orang-orang pintar itu memanfaatkan kepinterannya mengeruk-ngertuk keuntungan untuk dirinya sendiri! Eskavator! Ini kejahatan kemanusiaan keji yang harus dilenyapkan dari bumi pertiwi ini. Dalam hal intansi pajak yang memiliki kewenangan yang tak terbatas, ya membuat peraturan, pelaksana pemungutan pajak sampai dengan pengadilan perkara pajak! Disini letak mulut buaya perpajakan. Perlu segera ada pembatasan kewenangan dengan membagi wewenang itu sehingga ada check and balances, disamping tetap perlu pengawalan oleh masyarakat luas, termasuk CSOs. Dari dulu masyarakat selalu mendesak pemerintah untuk meberlakukan pembuktian terbalik bagi koruptor atau aparat maupun birokrat, tetapi suara rakyat ini tidak pernah didengar. Mungkinkah para pengemplang pajak dan segala permafiaan itu yang memang penya pengaruh besar terhadap jalannya negara ini, ataukah aparat yang menjegal agar pembuktian terbalik itu jangan sampai ada? Maka melalui surat ini mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan kesehatan kepada pak Susno untuk mampu terus memperjuangkan tekatnya : Membongkar mafia hukum/markus di Indonesia. Dan kita semua mencermati semua perkembangan yang terjadi, sampai dimana momentum Gayus dan Bank Century ini dapat merubah kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, terbuka, berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita menuju msyarakat sejahtera dan berkeadilan. Salam perjuangan, Yuda Irlang
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kekerasan di Priok : Bubarkan Satpol PP, Cabut Perda Tibum
Sekali ini Satpol PP kena batunya ketika mendapat perlawanan yang keras dari masyarakat sehingga sedikitnya 3 anggota Satpol PP tewas dan puluhan lainnya luka - luka, termasuk ada yang luka parah. Satpol PP kelihatannya pantang menyerah atas kekalahannya di Koja, yaitu ada rencana untuk menuntut secara pidana seluruh masyarakat yang telah menyerang Satpol PP di Koja tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa, luka - luka dan korban harta benda. Pernyataan Ketua Satpol PP Harianto Badjuri di TV saat bentrokan pertama terjadi sekitar pk. 11.00 bahwa keberadaan Satpol PP di Koja untuk melaksanakan Perintah Pengadilan. Makanya dia menolak menarik Satpol PP dari arena konflik karena tugasnya membebaskan lahan milik Pelindo II sesuai keputusan Pengadilan belum terlaksana. Tetapi pernyataan itu malamnya langsung dibantah oleh Mentri Dalam Negri, karena Satpol PP tidak memiliki kewenangan Yustisia. Lha kalau begitu, siapa yang memerintahkan Satpol PP menyerbu Makam mBah Priuk untuk melakukan eksekusi Keputusan Pengadilan Negri Jakarta Utara??? Kita tunggu, bagaimana akhir dari konflik Satpol PP melawan Masyarakat ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 15/4/10, andre andreas mataharikus...@yahoo.com menulis: Dari: andre andreas mataharikus...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kekerasan di Priok : Bubarkan Satpol PP, Cabut Perda Tibum Kepada: kerja.pembeba...@gmail.com Tanggal: Kamis, 15 April, 2010, 4:21 AM FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA Pernyataan Sikap Bubarkan Satpol PP dan Cabut Perda Tibum! Ganti Rejim Ganti Sistem! Satpol PP di usia 60 tahun tidak menunjukkan perubahan yang manusiawi. Keganasan Satpol PP kembali terulang di Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ratusan warga luka-luka, sebagian terluka parah. Proses negosiasi warga yang sedang berjalan dengan menghadiri komisioner Komnas HAM tidak diindahkan. Proses negosiasi dan pengamanan kepolisian justru diciderai dengan tindakan provokatif dan represi Satpol PP terhadap warga sehingga membuat kekicruhan yang lebih besar. Saat itu juga, Satpol PP telah menciderai konstitusi dan dasar negara yang memuat nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Tindak kekerasan Satpol PP di Koja bermuara pada urusan pengamanan kepentingan pemodal yang ingin menggusur tempat pemakaman warga untuk infrastruktur komersial. Seperti yang terjadi sebelumnya, Satpol PP memang dijadikan alat pemukul pemerintah daerah terhadap warga yang selama ini termajinalisasi. Tujuannya mengamankan kepentingan orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Untuk menjalankan itu, pemerintah bersama legislator membuat peraturan perundang-undangan (sampai ke perda-perda) yang menguntungkan pemodal dan elit birokrat. Akibatnya, warga kota yang termajinalisasi atas kota selalu digusur paksa tanpa mengindahkan hak ekonomi, sosial, dan budaya warga, termasuk keasrian lingkungan. Satpol PP sebagai alat pemukul semakin arogran karena mendapatkan dana operasional sebesar 250 milyar rupiah di wilayah DKI Jakarta. Dana sebesar itu digunakan hanya untuk mengusur puluhan ribu warga tiap bulannya dan membunuhi warga miskin satu per satu. Di bulan Maret 2010 saja, sudah tiga anak meninggal dunia akibat operasi penertiban Satpol PP. Begitu pun pada bulan-bulan sebelumnya. Sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban hukum baik personal maupun institusional. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, aparat keamanan, dan badan hukum merupakan bagian dari bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang. Lebih dari itu, merupakan bentuk pengabaian hak-hak dasar rakyat yang selalu dihisap oleh rejim otoritarian, neoliberal, dan korup. Atas dasar itu, kami menuntut: 1. Bubarkan Satpol PP! 2. Cabut Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta! 3. Hentikan semua penggusuran! 4. Turunkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo! 5. Tangkap dan adili Harianto Bajoeri selaku Ketua Satpol PP DKI Jakarta! 6. Ganti rejim ganti sistem! Demikian pernyataan sikap ini. Di dalam tekad persatuan rakyat yang berlawan, kami menyerukan kepada semua elemen rakyat agar tetap melakukan perlawanan semaksimal mungkin terhadap Satpol PP yang dikendalikan oleh rejim dan sistem yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Hidup Rakyat! Bubarkan Satpol PP! Cabut Perda Tibum! Ganti Rejim Ganti Sistem! Jakarta 15 April 2010 [bersama Arus Pelangi, Bingkai Merah, FKW, IGJ, IKOHI Jakarta, Imparsial, JCSC, JRMK, Kasbi Jakarta, Komite Pembubaran Satpol PP, Kontras, KPI, LBH APIK, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI Jakarta, Praxis, PRP Jakarta, Reides, Sebaja, Sebumi, Setara Institute, SKSN, UPC, Walhi Jakarta, Yayasan Anak Akar] baca juga MAKLUMAT FOR INDONESIA 15 APRIL 2010 MEI BULAN PERLAWANAN RAKYAT http://lenteradiata sbukit.blogspot. com/2010/ 04/mei-bulan- perlawanan- rakyat-maklumat. html [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tips buat hadapi oknum Polisi pemeras
Bagaimana kita tidak memegang barang haram tersebut kalau kita tidak tahu apa isi bungkusannya. Dalam kasus Pedagang Rokok yang di jebak oleh Polisi, si Pedagang Rokok disuruh mengambil bungkusan koran yang terjatuh dari tangan oknum polisi dan ternyata didalam bungkusan koran ada ganja. Dalam kasus Aan yang di tuduh menyimpan Narkoba di dalam dompetnya, menurut Ka Div Propam terdahulu, penangkapan itu rekayasa Polisi belaka. Eh begitu Kadiv Propam di mutasi ke Sumatra Utara jadi Kapolda, Kadiv Propam yang baru langsung menganulir kesimpulan Kadiv Propam sebelumnya dengan menyatakan bahwa apapun yang telah dilakukan oleh para Petinggi Kepolisian dari Polda Maluku itu sah secara hukum dan tidak ada rekayasa sama sekali. Lha kalau sesama Kadiv Propam saja bisa membuat kesimpulan yang saling bertentangan, apa yang bisa diharapkan dari Kepolisian dalam melindungi masyarakat dari Polisi Jahat Jangan - jangan Kadiv Propam adalah biang rekayasa penjebakan terhadap masyarakat tidak berdosa. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 16/4/10, Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com menulis: � (dikutip dari milis kahmi): Tips buat hadapi Oknum Polisi pemeras. Jakarta , Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sisno Adiwinoto meminta Masyarakat untuk hati-hati Dan mewaspadai adanya oknum polisi yang menjebak Warga Dengan cara menaruh narkoba didalam Mobil. Tujuannya untuk pemerasan. Menurut Sisno di Jakarta kamis (28/2),warga yang menjadi korban Pemerasan Oknum polisi harus berani melapor ke unit/bidang/ divisi profesi Dan Pengamanan (Propam) kantor polisi terdekat. Dengan demikian, pelakunya Dapat dengan cepat diproses baik secara pidana maupun tindakan pelanggaran Etika. ”Anda harus berani mengatakan bahwa barang terlarang itu bukan milik anda Dan jangan mau jika diminta untuk memegang atau menyentuh barang itu.” Kata Sisno. Bila perlu, warga yang menjadi korban penjebakan itu minta Agar dilakukan Tes sidik jari agar dapat dibuktikan siapa saja yang pernah memegang barang Terlarang tersebut. Untuk memasukkan barang haram itu kedalam Mobil atau kamar hotel, biasanya Oknum tersebut bekerjasama dengan petugas hotel atau juru parkir (valet Service) Saat Ada penggerebekan oleh polisi, biasanya barang jenis narkoba itu Sudah Ada didalam Mobil, dikamar atau dimasukkan kedalam tas calon Sasaran Pemerasan. ”Kalau anda digerebek polisi dengan tujuan akan diperas, Tanyakan Surat perintahnya Dan laporkan, katanya. Sisno menegaskan, pihaknya kini Sedang gencar mengadakan pembersihan terhadap polisi nakal, polisi adalah Milik rakyat,sehingga andapun wajib membersihkannya dari segala yang Mengotorinya, katanya. Tips hadapi Polisi pemeras: 1. Katakan barang narkoba itu bukan milik anda. 2. Jangan sekali-kali mau disuruh memegang atau menyentuh barang, yang Berdekatan atau tempat narkoba itu berada, seperti tas atau koper. 3. Tanyakan surat perintah penggerebekan dari petugas tersebut? Dan Tanyakan Identitas lengkap petugas tersebut,Kartu identitas Dan pangkatnya. 4. Minta agar barang tidak disentuh untuk kemudian minta dibuktikan melalui Cek sidik jari, yakni sidik jari siapa yang melekat pada barang tersebut.5. kalo polisi mau periksa tubuh kita, suruh buka dulu telapak tangannya. 6. Turuti jika diancam akan dibawa kekantor polisi. 7. Jangan berikan uang sedikitpun. 8. Laporkan ke petugas Propam agar kasusnya cepat terungkap. - Semoga bermanfaat - Cheers, Shinta [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] quo vadis penegakan hukum [ was ] : Tragedi diMakam Mbah Priok
Dalam kasus makam mbah Priuk, Satpol PP dan Pemerintah kena batunya: Mendapat perlawanan sengit dari masyarakat. Dari hasil pertemuan antara Ahli Waris, Pelindo II dan Gubernur DKI, terungkap bahwa Pelindo II pernah mengeluarkan keputusan soal Makam mBah Priuk sehubungan dengan akan digunakannya lokasi tersebut untuk Terminal Kontainer, antara lain: 1. Makam mBah Priuk akan di renovasi. 2. Luas Makam mBah Priuk setelah renovasi hanya 5 x 5 m. 3. Ijin untuk ziarah ke Makam mBah Priuk hanya diberikan 1 kali dalam 1 tahun dan maksimum hanya boleh dihadiri maksimum 10 orang saja. Bisa kita lihat, batapa ngawurnya keputusan Pelindo II yang mendapat dukungan penuh dari Pemda DKI. Mereka mengabaikan masyarakat yang selama ini menziarahi makam tersebut. Saat Pemda DKI mengerahkan 1700 Satpol PP, 650 Polisi dan sejumlah aparat TNI, yang ada di benak masyarakat adalah Pemda DKI akan menggusur Kompleks Makam sesuai keputusan Pelindo II diatas. Akibatnya bisa kita sendiri, perlawanan masyarakat luarbiasa dahsyat, sehingga Satpol PP dapat dipukul mundur dengan kerugian yang menurut saya tak terbayangkan sebelumnya: 3 Satpol PP tewas, puluhan luka luka dan puluhan kendaraan dibakar massa. Kerugian di pihak masyarakat juga luar biasa besar karena banyaknya yang luka - luka dan bahkan banyak diantara mereka yang akan menyandang cacad tetap. Atas kekalahan tersebut, Satpol PP juga tidak tinggal diam. Ketua Satpol PP, Haryono Bajuri bertekad akan menuntut masyarakat yang telah berani melawan mereka di Makam mBah Priok tersebut ke Pengadilan Pidana. Pelindo II terpaksa mengalah, yaitu dengan tidak akan menggusur kompleks Makam mBah Priuk seluas 900 m. Yang akan dimodivikasi adalah Pagar, Pintu Gerbank Makam dan akses masuk ke Makam agar tidak mengganggu operasional Terminal Peti Kemas tersebut. Soal jadwal ziarah dan jumlah pengunjungnya tidak akan dibatasi. Ini adalah pelajaran pahit bagi pihak Pemerintah dan juga Swasta (Pemegang saham Pelindo II kabarnya di kuasai oleh investor dari Hongkong) yang tidak memiliki empati dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakatnya. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 16/4/10, Martin Widjaja fmf7...@yahoo.com menulis: Dari: Martin Widjaja fmf7...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] quo vadis penegakan hukum [ was ] : Tragedi diMakam Mbah Priok Kepada: mediac...@yahoogroups.com, Forum Kompas forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 16 April, 2010, 12:29 AM Tragedi di Koja Tg Priok seolah menutup rangkaian amok yang dipertontonkan di negara kita yang sedang kebingungan soal apa sih mau kita khususnya soal penegakan hukum dan soal keadilan, hati nurani dan segala kata2 bagus yang semuanya 'benar' Masyarakat kita sudah kebiasaan melihat suatu masalah terlepas dari struktur masalah yang kemudian diterjemahkan sendiri menurut pendapat dan emosi pribadinya dan celakanya elite pimpinan baik pamong prajanya maupun pamong masyarakat dan agama kadang2 berorientasi pada kepentingan kekuasaan, golongan atau agama .. Bagi saya tragedi Priok ini adalah suatu buah dari usaha penegakan hukum yang suatu ketika jika menguntungkan sangat ditekankan oleh mereka yang suka membela hukum, HAM, dll sampai pada para yang mulia anggota DPR ketika mau nembak P Boediono dan Ibu SMI di Pansus Century. Tragedi Priok ini sekarang hanya dilihat segmen kekerasan dan jatuh nya kurban disamping 'takutnya' pemerintah menghadapi tekanan amok terutama yang diperlihatkan para 'pembela kebenaran' dalam tayangan TV soal mediasi untuk menyelesaikan tragedi amok tsb. Kalau saja saya membaca berita kecil di Kompas soal riwayat Maqam Mbah Priok disamping makam2 lain kemarin, sebenarnya ada hal2 yang harus dilihat lebih teliti soal kebenaran yang terjadi yang menyebabkan terjadinya tragedi Priok itu. Trus kalau diurut2 proses hingga Pemprov DKI [ bukan walikota Jakut] mengerahkan rinbuan tenaga Satpol PP, mestinya kita jadi prihatin sekali soal proses penegakan hukum , UU dll dalam kita hidup di negara yang beradab. Memang caranya menegakan hukum mungkin ada yang harus lebih 'bijaksana dan realistis tahu diri ' namun sulit diterima perlawanan masa yang anarkis melawan petugas pemerintah apalagi sampai menimbulkan kurban jiwa [ syukur 'cuma ' 3 orang dan terutama dari Satpol PP ..] Contoh usaha penegakan hukum dan UU yang di sengketakan kebetulan antara Pelindo ll [ bukan cukong2 yang mau bangun mall ] sebenarnya sangat memalukan kalau kemudian bisa diakhiri dengan suatu tragedi yang mengurbankan jiwa. Apakah kemudian reformasi dan demokrasi atau apapun mau disebutkan bisa mencontoh kemenangan amok atas usaha penegakan hukum itu ? Kita perlu merenungkan secara jujur situasi dan keadaan bermasyarakat di negara kita saat ini khususnya dalam soal penegakan hukum, UU yang menurut saya kurang adil bijaksana kalau hanya melihat satu segmen tragedi Priok saja , apalagi kemudian sampai menuntut Satpol PP dibubarkan , diadili karena akibat penghilangan nyawa 3
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] What next Pansus Century?
Kalau gak salah, usulan dari Pemerintah adalah: Uang Pengganti Antaboga diambil dari APBN dan itu dilakukan atas persetujuan DPR. Sejauh ini masih tidak jelas, apakah DPR menyetujui usulan tersebut. Yang jadi masalah adalah: uang nasabah Bank Century yang yang nilainya dibawah Rp. 2 Milyar tapi bukan termasuk Antaboga dan sampai saat itu (saat Pansus DPR berlangsung) masih belum dibayar. Lha uangnya lari kemana??? Fakta di lapangan hasil penyelidikan Pansus DPR, ada nasabah di Makasar yang berhasil mencairkan uangnya sampai Rp. 30 milyar, padahal sudah ada ketentuan yang boleh dicairkan saat itu maksimum cuma Rp. 2 milyar saja. Apakah kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh Aparat Hukum??? Yang diproses oleh Aparat Hukum malah gugatan Robert Tantular kepada mantan Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa Robert Tantular Itu Perampok Uang Nasabah. Gugatannya berupa: Pencemaran Nama Baik. Berdasarkan hasil Pansus DPR, kelihatannya akan menjadi sangat janggal bila dikemudian hari mantan Wapres Jusuf Kalla harus dimasukkan ke penjara akibat gugatan Robert Tantular tersebut, sedangkan kemelut Keuangan Bank Century malah tidak diproses oleh Aparat Hukum. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 4/4/10, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis: Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] What next Pansus Century? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 4 April, 2010, 4:31 PM Pertanyaannya seharusnya adalahah: 1. Apakah semua uang nasabah BC layak dibayar Pemerintah? 2. Kalau dianggap layak uang penggantinya diambil dari mana? Kalau diganti melalui LPS jelas tidak bisa karena produk Anta Boga bukanlah produk yang dijamin oleh Pemerintah. Kalau diganti melalui APBN, apakah nanti Pemerintah tidak akan dipersalahkan? Powered by Telkomsel BlackBerry®
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji
Soal kasus Susno Duadji ini menurut saya agak aneh. Semua Partai Politik di DPR, termasuk Partai Demokrat, mendukung penuh tindakan Susno membongkar Mafia Kasus di tubuh Kepolisian. Kalau dalam kasus Bank Century para Tokoh Partai Demokrat justru membela Sri Mulyani, Boediono dan pelaku bailout lainnya, tetapi dalam kasus Markus Pajak, kelihatannya, para tokoh Partai Demokrat di DPR justru yang terlihat paling getol mendukung Susno dalam mengungkap Markus Pajak di Departemen Keuangan. Logika awam saya, kalau Partai Demokrat di DPR mendukung Susno, maka bisa dipastikan SBY juga akan mendukung Susno. Artinya tidak ada pihak di negri ini,baik DPR maupun Pemerintah yang mendukung para Markus, baik yang ada di Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Keuangan maupun yang di Pengadilan. Departemen Keuangan kelihatannya sedang di obok - obok oleh DPR untuk mengetahui separah apa kebocoran pajak yang terjadi dan sebobrok apa moral aparat Pajak kita. Dalam situasi seperti ini, tiba - tiba Susno ditangkap di Bandara Sukarno Hatta. Walaupun Staf Ahli Kapolri menyatakan bahwa penangkapan ini sah secara hukum, tetapi Benny K Harman sebagai Ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat di Metro TV (atau di TV One, saya kok lupa) malam itu bilang bahwa tindakan penangkapan terhadap Susno adalah tindakan yang berlebihan dan melanggar hukum. Kapolri harus bisa menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan juga DPR. Bila tuduhannya indisipliner, Kepolisian RI tidak bisa menangkap Susno. Tapi jajaran Kepolisian bilang bahwa tindak penangkapan itu sah secara hukum. Pertanyaan saya: 1. Kapolri ini apa sedang cari perkara dengan SBY dan PD atau bagaimana ya??? 2. Bila ternyata SBY tidak memberikan teguran kepada Kapolri atas kasus penangkapan Susno ini, apakah bisa diartikan SBY sebetulnya punya agenda tersembunyi dalam kasus ini??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 12/4/10, Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca menulis: Dari: Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji Sejuta Facebookers Dukung Susno Duadji Senin, 12 April 2010 | 21:16 WIB KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji tak hanya mendapatkan reaksi dari kalangan politisi. Dukungan deras kepada Susno mengalir melalui Facebook dengan nama Sejuta Dukungan Untuk Susno Duadji Mereformasi Polri. Kini, Facebookers ramai-ramai mendukung Susno setelah mengetahui Susno ditangkap oleh Propam Polri di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta saat akan check up kesehatannya ke Singapura. Woi! Pak Presiden! Punya televisi gak? Pernah lihat berita gak? Tuh liat! Orang yang bener malah dijemput paksa sama Propam! Itu Susno Duaji! Jendral bintang tiga. Masa kayak menangkap rampok saja! Susno itu butuh dilindungi. Presiden punya kuasa penuh, Kalo semau lembaga negara memusuhi, siapa yang bisa melindungi? DPR juga mental. Ayolah! Apa kata masyarakat nanti, ungkap Galuh Sulistyaning dalam wall diskusi Sejuta Dukungan Untuk Susno Duadji Mereformasi Polri, Senin (12/4/2010) Tidak hanya itu saja, para Facebookers juga memberikan doa kepada Susno Duadji. Tenang Pak Susno kebenaran pasti akan terungkap, doa masyarakat pasti selalu menyertaimu. Amin, kata seorang pendukung Susno di Facebook. Selain dukungan, ada pula yang menganggap bahwa Susno Duaji adalah pahlawan untuk bangsa ini. Pak Susno, engkau adalah pahlawan ku juga negeri ku, kata Roman Baihaqie dalam Facebook dukungan tersebut. Sampai berita ini diturunkan,dukungan Facebookers terus mengalir karena keberanian Susno membongkar borok di tubuh Polri, Kejaksaan, hingga hakim.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Roket RX-420 CN-235 Militer:Getarkan Australia, Singapura, Malaysia
Ini informasi serius??? Karena ini produk dari Lembaga Milik Pemerintah, apakah ada pihak netral yang meliput hal ini??? Bila informasi ini memang benar, ya harus mendapat apresiasi dari Pemerintah Indonesia. Soalnya, informasi yang saya dapat dari beberapa teman wartawan yang rajin meliput soal Pesawat CN 235 pada sekitar tahun 1995, mayoritas pengguna CN 235 di dunia, antara lain Korea Selatan, katanya sih yang diproduksi oleh Pabrik Induknya yang ada di Spanyol dan bukan yang diproduksi oleh IPTN. Sangking kesalnya jualan pesawat gak laku - laku, maka IPTN terpaksa menjual CN 235 dibarter dengan Beras Ketan ke Thailand. Saat itu masyarakat langsung geger. Apa yang terjadi dengan IPTN??? Kalau kualitas CN 235 dibilang buruk, buktinya banyak negara lain yang menggunakan dan mereka puas dengan kualitasnya. Tetapi mengapa mereka enggan beli yang produksi IPTN??? Apakah karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan produk Spanyol??? Apakah karena IPTN tidak bisa menjual pesawat tersebut secara kredit seperti yang dilakukan oleh Spanyol??? Atau kualitas rakitan Indonesia sangat diragukan oleh negara pengguna??? Tapi kalau dalam perkembangannya sampai saat ini justru CN 235 versi militer adalah murni karya anak bangsa Indonesia, ya seharusnya kita bisa berbangga hati. Tapi ngomong - ngomong, CN 235 Versi Militer yang digunakan oleh Turki dan Korsel itu buatan PT DI atau buatan Pabrik Induknya di Spanyol??? Kalau itu buatan Spanyol, artinya para Insinyur Spanyol belajar di PT DI untuk membuat CN 235 versi Militer untuk dijual ke Turki dan Korea Selatan. Soal investasi IPTN yang saat itu mencapai Rp. 30 Triliun, dimana kurs US Dollar saat itu masih dibawah Rp. 2000,-/ US Dollar, menurut media massa di Eropa, investasi itu terlalu mahal bila hanya untuk memproduksi pesawat jenis CN 235. Keponakan saya yang menjadi dosen di Belanda, mengirimkan ke saya beberapa tulisan yang di muat di Media Cetak Belanda tentang betapa borosnya investasi untuk membangun IPTN tersebut (saat itu kan belum ada internet he he he he). Yah bisa saja apa yang dimuat oleh media cetak di Belanda itu cuma isapan jempol belaka dan cenderung berbau provokasi, karena investasi Rp 30 triliun untuk membangun IPTN saat itu adalah jumlah yang sangat wajar. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 12/4/10, Nugrasius - W73 nugras...@ptadaro.com menulis: Dari: Nugrasius - W73 nugras...@ptadaro.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Roket RX-420 CN-235 Militer:Getarkan Australia, Singapura, Malaysia Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 12 April, 2010, 3:51 AM -Original Message- From: I Putu Bidharma Satya Sent: Wednesday, April 07, 2010 6:24 PM To: Indra Wardana; Haryani Suwirman; Mohammad Abdul Nafi Azhari; Widyasmoro H A; Iskandar; 'febrya...@trans7. co.id'; 'SuleKantor' ; Witaningsih; Yurwan Ermadi Subject: ROKET IndonesiaGetarkan Australia, Singapura, Malaysia Ganyang gaan!!! _ _ __ Roket RX-420 CN-235 Militer: Getarkan Australia, Singapura, Malaysia Oleh Cardiyan HIS Momentum ini harus dijaga terus dan ditingkatkan sebagai kebanggaan atas kemampuan teknologi sendiri. Jangan sampai karya insinyur Indonesiaini dijegal justru oleh orang Indonesiasendiri (biasa) para ekonom-ekonom Pemerintah yang sering menganggap karya bangsa sendiri sebagai terlalu mahal dan hanya buang-buang uang saja untuk riset ! Inilah musuh yang sebenarnya. Waspadailah kawan-kawan insinyur Indonesia. Meski sudah berlangsung 2 pekan yang lalu, peluncuran roket RX-420 Lapan ternyata masih jadi buah bibir. Anehnya bukan jadi buah bibir di Indonesiayang lebih senang ceritera Pilpres, tetapi di Australia, Singapura dan tentu saja di negara tetangga yang suka siksa TKI dan muter-muterin Ambalat yakni Malaysia. Seperti diketahui roket RX-420 ini menggunakan propelan yang dapat memberikan daya dorong lebih besar sehingga mencapai 4 kali kecepatan suara. Hal itu membuat daya jelajahnya mencapai 100 km. Bahkan bisa mencapai 190 km bila struktur roket bisa dibuat lebih ringan. Yang punya nilai tambah tinggi ini adalah 100% hasil karya anak bangsa, para insinyur Indonesia. Begitu pula semua komponen roket-roket balistik dan kendali dikembangkan sendiri di dalam negeri, termasuk software. Hanya komponen subsistem mikroprosesor yang masih diimpor. Anggaran yang dikeluarkan untuk peluncurannya pun cuma Rp 1 milyar. Kalah jauh dengan yang dikorupsi para anggota DPR untuk traveller checks pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang lebih dari Rp. 50 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan korupsi BLBI yang lebih dari Rp. 700 trilyun. Mengapa malah menjadi buah bibir di Australia, Singapura dan Malaysia? Karena keberhasilan peluncuran roket Indonesiaini ke depan akan membawa Indonesiamampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesiabernama Nano Satellite sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesiaini
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI
Ibu Aprinovita, Soal penderita Down Syndrome, saya pernah ketemu dengan seorang psikolog yang khusus menangani anak Down Syndrome. Dia menyatakan bahwa usia anak penderita Down Syndrome itu cenderung pendek, yaitu umumnya dibawah 20 tahun. Bahkan katanya banyak yang usianya cuma 16 - 17 tahun saja. Saya tidak tahu, apakah informasi ini akurat atau tidak. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah ada informasi tentang bagaimana caranya agar anak penderita DS ini bisa hidup mandiri sampai akhir hayatnya. 2. Bagaimana mencegah terjadinya penyakit DS pada anak sejak dari kandungan. Soalnya anak dari keponakannya saya juga menderita Down Syndrome. Teman Sekolah Cucu saya di TK juga ada yang menderita DS. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 5/4/10, OEI APRINOVITA aprinov...@yahoo.com menulis: Dari: OEI APRINOVITA aprinov...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI Kepada: Bekti Prawidyarini r...@tugu.com, forum pembaca forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 5 April, 2010, 6:07 AM Ass Wr Wb dan salam sejahtera ibu Rini dan seluruh orang tua yg mempunyai anak Down Syndrome, Saya mendukung ibu 100%. Kenapa harus menunggu sampai ibu pensiun. Ibu dapat melakukannya sekarang demi putra putri NKRI? Teman taman yang di forum komunikasi kompas dan di FB, apakah kalian semua bersedia mendukung anak anak kita memiliki masa depan yang lebih terjamin dan mapan? Jika iya, mohon sudilah menghubungi saya dan saya akan coba membicarakan ke beberapa organisasi di dunia. Wass Wr Wb dan cinta kasih saya untuk kalian satu persatu, Aprinovita _ _ __ From: Bekti Prawidyarini r...@tugu.com To: OEI APRINOVITA aprinov...@yahoo. com Cc: den_ayunina@ yahoo.com Sent: Mon, April 5, 2010 12:46:43 PM Subject: RE: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI Ass dan salam sejahtera Mohon maaf mungkin saya kurang up dated. Yang membuat saya mengirimkan email adalah semangat anda dan sumpah anda kepada nenek tercinta. Saat ini saya bekerja sbg karyawati. Tapi saya ingin sekali mmbawa putrid kecil saya (5th) yg lahir dg Down syndrome ke kehidupan yg lebig baik saat ia dewasa. Saya ingin membangun Down Syndrome Centre dan di Indonesia saat ini tiidak ada. Perhatian pemerintah bisa dibilang minim sekali. Even jumlah anak DS pun tida terdata. Saya tidak memiliki wkt banyak saat ini, tp Insya Allah banyak wkt saat saya pensiun nanti. Bagaimana pendapat anda... Salam Rini _ _ __ From:OEI APRINOVITA [mailto:aprinov...@yahoo. com] Sent: Monday, April 05, 2010 11:34 AM To: Bekti Prawidyarini; forum pembaca Cc: den_ayunina@ yahoo.com Subject: Re: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI Walaikumsalam Wr Wb mbakyu Rini, Saya sudah mengambil keputusan untuk menetap di NKRI sejak Juni 2009 maka pemindahan saya terwujud 9 Januari 2010. Saya akan tetap menetap di NKRI kita walaupun banyak rintangan yang saya hadapi baik system kebirokrasian yang tidak masuk akal maupun keanehan kehidupan sosial di dalam berintegrasi keindividuan. Saya berusaha mengubah kedua sifat negatif tsb yang terlalu menjolok walaupun harus bayar mahal dengan pengorbanan waktu, perasaan dan materi dalam arti bukan sogokkan. Semuanya itu dapat saya lakukan melalui lingkup kerja dan sepak terjang medan saya dulu. Saya yakin semuanya pasti bisa berubah. Setiap rintangan bagi saya bukan berarti kegagalan dan sebuah kegagalan bukan berarti kematian akan tetapi merupakan suatu solid rock yang fundamental yang digunakan sebagai stepping stone untuk melompat lebih jauh dengan penuh kepastian yang berarti. Wass Wr Wb, Aprinovita _ _ __ From:Bekti Prawidyarini r...@tugu.com To: aprinov...@yahoo. com Cc: den_ayunina@ yahoo.com Sent: Mon, April 5, 2010 11:01:11 AM Subject: FW: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI Ass. Yth. Sdr. Tgk Aprinovita Nurfirdaus Apakah sudah kembali ke tanah air? Salam RINI _ _ __ From:Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com [mailto: Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com ] On Behalf Of Mamang Sent: Sunday, March 21, 2010 9:11 PM To: Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com Subject: Re: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Terbang tinggi dan salut dengan Garuda kebanggaan bangsaku NKRI Ass.Wr.Wb. Salam hormat ku pada mu Tgk Aprinovita Nurfirdaus, dan aku bangga mendapatkan teman seperjuangan yg masih ingat pd Rakyat dan Bangsanya. Tapi permasalahan sekarang ini setelah Negara ini Rakyatnya diindroktinasi dgn P4 pd Era ORBA yg hampir 32thn lamanya, dimana kita harapkan akan membawa angin segar pd Negara yg berwawasan Pancasila, malah Pancasila itu dipakai hanya sebagai alat utk memperkokoh penancapan kukunya di muka Bumi ini agar dapat mempertahankan kekuasaannya kalau perlu selama-lamanya. Jadi
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sikap Politik PDIP Oposisi Lagi
Sikap PDIP yang tetap pada posisi Oposisi tentu sangat membuat PD dan SBY kecewa berat. Pasalnya PD dan SBY sudah terlanjur menyatakan akan mendepak PKS, Golkar dan P3 keluar dari Pemerintahan Koalisi akibat dianggap berkhianat saat Pansus Bank Century. Posisi PD dan SBY menjadi serba salah. Bila hal tersebut benar dilaksanakan, niscaya posisi PD akan sulit di DPR karena suara Partai Oposisi akan mendominasi DPR. Bila hal tersebut batal dilaksanakan, PD dan SBY hanya akan jadi bahan ejekan di masyarakat karena ternyata tidak berdaya menghadapi tekanan dari Partai Koalisinya. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 7/4/10, Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca menulis: Dari: Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sikap Politik PDIP Oposisi Lagi � Selain menjalankan fungsi demokratis berupa kontrol dan penyeimbang, PDI-P sangat layak menjelaskan kepada bangsa apa program strategisnya bila menang pada 2014 dan akan harus mengemban tanggungjawab pemerintahan. Dengan mengetahui alternatif itu pemilih akan sangat mudah membedakanannya dengan sejumlah program sekarang yang penuh janji gombal dan citra badutan yang nyatanya bertentangan total dengan kepentingan bangsa dan wong cilik. AS Sikap Politik PDIP Oposisi Lagi Kamis, 08 April 2010 | 03:19 WIB Pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan aksi demo di Sanur, Bali (7/4). Mereka mendukung Mega untuk kembali menjadi Ketua Umum dan PDI P sebagai partai oposisi. TEMPO/Subekti TEMPO Interaktif, Denpasar - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memilih oposisi sebagai sikap politiknya lima tahun ke depan. Hal ini dinyatakan Ketua Sidang Komisi Sikap Politik PDI Perjuangan Frans Lebu Raya di Kongres III PDIP, Sanur Bali. PDIP menyepakati oposisi, yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang. Kira-kira redaksinya begitulah, kata dia di arena Kongres III PDIP, Hotel Inna Grand Beach Bali, Sanur, semalam. Menurut Frans, seluruh utusan daerah secara tegas menghendaki oposisi karena sikap itu sudah dinyatakan dalam kongres lima tahun lalu sebagai sikap politik partai. Dan sikap konsisten harus tetap ditunjukkan partai banteng moncong putih ini, yang selama ini direspons baik oleh publik. Karena memilih oposisi, substansinya berarti tidak masuk dalam pemerintahan. Tapi partai tidak akan membabi buta dalam arti tidak semua program dan kebijakan pemerintah itu bisa ditolak. Manakala kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat atau tidak sesuai dengan ideologi partai, PDIP tentu punya kewajiban untuk tetap kritis, ujarnya. Ketua DPD Nusa Tenggara Timur yang sekaligus Gubernur NTT ini menambahkan, dalam sidang komisi tidak muncul soal prokoalisi. Seluruh peserta menghendaki dan kemudian hasilnya seperti itu, kata dia. Aria Bima, selaku Panitia Organizing Committee sekaligus koordinator persidangan mengatakan penempatan posisi ini penting karena akan lebih mudah mempertanggungjawab kan pada pemilih dan rakyat. Oposisi tidak dimaknai hanya sekadar asal beda, tetapi lebih memaknai kebijakan dari platform yang cara pandangnya ideologi 1 Juni 1965. Hal yang berkaitan dengan program prorakyat kita dukung 100 persen, kata dia. MUNAWWAROH
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sepupu SBY lamar Jupe
Ya betul juga sih, mengapa juga banyak yang ribut ketika Jupe mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Komentar Jupe di TV One : Saya lebih suka dibilang Bekas Perempuan Nakal yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah daripada di bilang Bekas perempuan Baik - Baik yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Karena Jupe mengaku sebagai Bekas Perempuan Nakal, kira - kira kenakalan macam apa yang pernah dilakukan Jupe ya???. Ini pernyataan Jupe yang serius atau bergurau sih??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 8/4/10, P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com menulis: Dari: P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com Judul: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sepupu SBY lamar Jupe Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 8 April, 2010, 1:41 AM Kok pada ribut2 amat sich, denger Jupe mau nyalonin jadi wakil bupati. Lha kalau gak setuju, ya jangan dipilih, gitu aja kok repot.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pasangan berzina diarak tanpa baju?
Kalau peristiwa ini benar terjadi, sebaiknya Negara Bertindak Tegas dalam melindungi warganya, yaitu dengan menyeret siapapun mereka yang telah membuat kebijakan mengarak pasangan zina dengan telanjang bulat ke muka pengadilan. Bila ternyata tindakan tersebut sekedar menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang - Undang Khusus di Aceh, sebaiknya Undang - Undang tersebut segera dibatalkan oleh DPR atau Pemerintah Pusat karena telah melanggar HAM dan juga norma kesopanan di masyarakat. Soal definisi Zina di Aceh, menurut saya memang rada aneh. Saya dan beberapa teman pria pada awal th. 1990'an pernah di interogasi oleh Polisi ketika mengantarkan rekan Wartawati pulang malam hari setelah meliput berita di Kantor Gubernur Aceh. Alasannya: Kami semua bukan muhrim dari Wartawati tersebut, sehingga tidak boleh jalan bersama - sama di malam hari. Pelanggaran atas aturan tersebut termasuk kategori Zina. Kami akhirnya dilepas karena kami bisa meyakinkan Polisi tersebut bahwa yang kami lakukan menurut perundangan yang berlaku di Indonesia saat itu bukan Zina. Saat itu belum ada Undang - Undang yang berlaku khusus hanya untuk wilayah Aceh. Kalau definisi Zina seperti ini dan pelanggarnya di arak telanjang bulat sesuai yang diamanatkan oleh UU Khusus Aceh, maka sebaiknya undang - undang tersebut harus segera dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 12/4/10, Lasma siregar las032...@yahoo.com menulis: Pasangan berzina diarak tanpa baju? (Ini terjadi di Indonesia bukan di Afghanistan, Somalia ataupun padang pasir Saudi!) Sepasang insan yang berzina (Aceh) telah diarak keliling kampung dalam keadaan bugil atau bogel kata wong Malaysia (tanpa baju)! Nampaknya seperti melihat film porno saja! Buaanyak yang datang menonton atau ikut menghukumi mereka Yang jadi pertanyaan adalah bukankah yang mengarak ini dan yang menonton (menyaksikan) secara tidak langsung telah terlibat dalam pornografi dan pornoaksi? Kita tahu bahwa zina adalah dosa, tapi mempertontonkan sepasang Romeo dan Juliet dalam keadaan bugil (merangsang orang?) bukankah juga membuat orang bisa terlibat porno (dosa)? Beraksi (unjuk rasa/main hakim sendiri) di jalanan dengan adegan porno, bukankah pornoaksi? Bagaimana Pak/Bu? Apa sudah lupa menggunakan pikiran yang sehat? Heran ya, makin banyak Polisi Ini dan Itu, nampaknya makin kacau! Salam Las [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gayus : setelah makelar pajak, bagaimana dengan oknum bea cukai ?
Soal harta dari hibah mantan Dirjen Pajak dari orang tua dan family yang nilainya diatas Rp. 30 milyar, memang sangat mencurigakan. Bahwa aparat penegak hukum termasuk KPK tidak bergerak menyelidiki kasus ini, ya memang sangat luar biasa aneh. Berhasil terpilih menjadi Ketua BPK oleh DPR dicurigai ada uang Tutup Mulut??? Ya memang hal itu sangat mungkin terjadi, seperti peristiwa terpilihnya Miranda S Gultom sebagai Pejabat BI. Apakah Boediono yang mantan Mentri Keuangan pada jaman pemerintahan Megawati dan juga Sri Mulyani sebagai Mentri Keuangan pada jaman pemerintahan SBY ikut terlibat dalam kasus bocornya uang pajak kepada pejabat pajak yang korup??? Sebaiknya hal ini diselidiki dengan seksama oleh pihak yang berwenang. Kekalahan Negara terhadap Wajib Pajak sampai 81 % lebih di Pengadilan Pajak sejak tahun 2004 tetapi tidak mendapat perhatian serius dari Pejabat Yang Berwenang, baik itu Dirjen Pajak maupun Mentri Keuangan, memang sangat mengherankan. Kekalahan Negara terhadap wajib Pajak di Pengadilan Pajak hanya untuk th. 2009 saja, menurut ICW nilainya sudah Rp. 12 Triliun. Memang sih, belum tentu itu merupakan kesalahan Wajib Pajak. Bisa saja Petugas Pajaknya yang cara menghitung Pajak dari Wajib Pajak ternyata ngawur, sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Pajak. Tetapi bagaimanapun juga, karena prosentase kekalahan Negara terhadap Wajib Pajak sangat tidak masuk akal (mencapai 81% lebih), maka sudah seharusnya pihak yang berwenang memeriksa, apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan, kasus kekalahan Negara terhadap Wajib Pajak di Pengadilan Pajak ini sudah berlangsung sejak th. 2004 tetapi tidak ada respon sama sekali dari pihak yang berwenang. Jadi sudah selayaknya Boediono, Sri Mulyani, Dirjen pajak dan para mantan Dirjen pajak diperiksa oleh pihak yang berwenang untuk mengungkap, apa yang sebenarnya telah terjadi. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 4/4/10, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis: Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gayus : setelah makelar pajak, bagaimana dengan oknum bea cukai ? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 4 April, 2010, 4:25 PM Sama seperti anda saya juga sama sekali tidak percaya bahwa mantan Dirjen Pajak memiliki aset puluhan milyar mayoritas tercatat sebagai hibah. Anehnya kok tidak dipersoalkan oleh KPK ya? Kalaupun surat hibahnya lengkap masa percaya begitu saja? Apa susahnya membuat surat hibah dengan akte notaris? Memangnya sekaya apa sih orang tuanya bisa memberi harta sebegitu besar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama? Apakah cuma dia sendiri anak orang tuanya? Apakah anak2 yang lain juga mendapatkan harta hibah yang kurang lebih sama? Kenapa para anggota DPR yang terhormat diam saja melihat kenyaan seperti ini? Kok yang diributkan malah SMI dan Boediono yang sama sekali tidak ada indikasi menerima uang dari BC yang diributin? Seseorang yang jelas2 punya indikasi korupsi bisa lolos menjadi pimpian BPK yang diseleksi oleh anggota DPR benar2 mengundang tanda tanya. Jangan2 sama seperti pemilihan Gub Senior BI anggota DPR yang meloloskannya sudah mendapat gelontoran dana yang cukup besar ya? Salahkah kita berasumsi seperti itu? Ayo dong coba masalah ini diributkan sampai jelas semua proses pemilihannya sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak? Powered by Telkomsel BlackBerry®
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pernyataan pemogokan di Koran Jakarta Minggu
Ini adalah gambaran dari buruknya manajemen pengelolaan Koran Jakarta. Hal ini biasanya dimulai dari lemahnya Unit Bisnis sehingga gagal meraih iklan yang menjadi andalan untuk operasional Koran Jakarta, sedangkan biaya yang diperlukan untuk operasional Redaksi tidak dapat ditekan. Kegagalan Unit Bisnis dalam meraih iklan biasanya akibat segmen pembaca yang tidak terlalu fokus dan oplah yang terlalu kecil. Bila pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya operasi, sedangkan subsidi dari pihak pemodal sangat terbatas, biasanya situasi tersebut akan membuat pihak manajemen melakukan tarik ulur dan akrobat agar koran tersebut tetap bisa terbit dan tidak bangkrut. Bila ada Pimpinan Surat Kabar yang berani menelantarkan tenaga wartawannya, biasanya akibat perusahaan tersebut sedang mengalami masalah keuangan yang parah, tetapi berupaya sekuat tenaga untuk menutupinya, demi untuk menjaga kepercayaan seluruh karyawan, pemasang iklan dan juga suplier. Biasanya ada unsur saling menyalahkan antara Unit Bisnis dengan Unit Redaksi tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Unit Bisnis dalam meraih Iklan. Bila Unit Redaksi sudah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Unit Bisnis ternyata perolehan Iklan tetap jeblok, artinya kelemahan ada di Unit Bisnis yang gagal dalam menangkap aspirasi masyarakat pembaca. Untuk memecahkan kebuntuan, diperlukan ide cemerlang. Salah satu contoh yang berhasi membuat terobosan cemerlang adalah Koran TopScore, dimana ada Koran Harian yang membahas khusus tentang olah raga dan dalam kenyataannya berhasil. Awal tahun 1990'an, rekan saya Valens Doy almarhum ditertawakan ketika ingin membangun Surat Kabar Harian Olah Raga. Para pebisnis Koran Olah Raga saat itu percaya bahwa konsep Mingguan Bola yang terbit 2 kali seminggu adalah gambaran yang paling pas untuk media cetak Olah Raga. Ketika Top Score terbit harian, banyak yang bertanya - tanya, apakah ide gila ini bisa bertahan lama. Dalam kenyataannya Harian TopScore mampu bertahan lama sampai hari ini dan mampu menyedot Kue Iklan paling besar dari anggaran iklan olah raga yang tersedia. Contoh lain adalah Harian Metro Bandung, dimana segmen pembacanya hanya Bandung dan sekitarnya, selama bertahun - tahun oplahnya cuma belasan ribu saja dan tidak lebih dari 20.000 eksemplar bila ada berita penting yang menarik bagi masyarakat, sehingga manajemen Gramedia Group enggan untuk melirik Koran ini sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius dalam mengembangkan Pers Daerah yang berada dibawah naungan Kompas Gramedia. Ketika koran itu berubah menjadi Tribun Jabar, dimana segmen pembacanya meliputi Propinsi Jawa Barat, maka saat ini oplahnya sudah mendekati angka 200.000 eksemplar, sehingga pihak percetakan yang ada di PT Gramedia Rancaekek (bergabung dengan percetakan Harian Kompas Edisi Jawa Barat) harus menambah mesin produksinya agar jadwal terbit Harian Tribun Jabar tidak terlambat. Biasanya ada korelasi langsung antara Jumlah Oplah Surat Kabar dengan Jumlah Iklan yang bisa diraih serta tarif iklan yang memadai. Bila Koran Jakarta ingin selamat, maka harus dicari terobosan agas seluruh hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 22/3/10, Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com menulis: Dari: Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pernyataan pemogokan di Koran Jakarta Minggu Kepada: news Trans TV news-tran...@yahoogroups.com, kampus tiga kampus-t...@yahoogroups.com, jurnalisme jurnali...@yahoogroups.com, technomedia technome...@yahoogroups.com, pantau pantau-komuni...@yahoogroups.com, warta-lingk wartawanlingkun...@yahoogroups.com, Pers Indonesia persindone...@yahoogroups.com, Forum Kompas forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 22 Maret, 2010, 11:33 AM (dikutip dari milis tetangga) Date: Monday, March 22, 2010, 1:32 PM Kawan, berikut pernyataan sikap pemogokan awak Koran Jakarta edisi Minggu. Pemogokan ini tergolong nekat, karena hanya dilakukan oleh 8 orang. KEBENARAN ITU MAHAL Salam sejahtera untuk kita semua, Para sahabat terbaikku, Seperti yang kalian dengar dan mungkin sebagian ada yang melihat langsung bahwa pada Sabtu, 20 Maret 2010, Tim Edisi Minggu memutuskan untuk tidak menerbitkan laporan dengan kata lain BOIKOT. Tentu, gerakan ini bukan tanpa pertimbangan dan arah yang jelas. Ada beberapa hal pertimbangan yang perlu diketahui dan dipahami kawan-kawan sekalian atas aksi tersebut. Pertama, tentu gerakan ini berangkat dari akumulasi kekecewaan atas sikap yang tidak profesional, tindakan yang inkonsistensi, dan kesewenangan manajemen dalam memperlakukan awak redaksi yang notabene adalah fondasi bisnis media. Mari kita renungkan bersama dan menolak amnesia sejarah, kembali memutar memori dan sebagainya atas janji-janji yang pernah mereka, para pemegang kuasa itu lontarkan. Yang hingga kini pada akhirnya tidak sedikit yang dianulir begitu
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi menistakan dirinya
Dari hasil wawancara dengan Makelar Kasus yang sudah beroperasi belasan tahun di Mabes POLRI di TV One (saat itu, wajah, nama dan suara disamarkan), ada tuduhan bahwa pernyataan Susno ada yang dianggap terlalu tendensius dan cenderung ke fitnah, yaitu ketika Susno menyatakan bahwa: Kantor Markus ada di sebelah Ruang Kapolri. Menurut Markus tersebut, ruang di sebelah Ruang Kapolri adalah Ruang Rapat para Pimpinan POLRI. Memang diakui oleh Markus tersebut bahwa transaksi tentang jual beli perkara, jumlah uang suap yang harus dibayarkan serta di transfer ke rekening siapa (biasanya domisili pihak yang mendapat transfer ada di luar jawa, misalnya Kalimantan, dsb) memang umumnya dilakukan di ruang rapat tersebut, karena ruang rapat tersebut dibuat kedap suara, sehingga tidak ada pihak yang bisa menguping transaksi tersebut. Namun demikian ruang tersebut tetap berfungsi sebagai ruyang rapat Pimpinan POLRI dan bukan kantor Markus. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 23/3/10, Nugrasius - W73 nugras...@ptadaro.com menulis: Dari: Nugrasius - W73 nugras...@ptadaro.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi menistakan dirinya Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 23 Maret, 2010, 12:57 AM (news) Polisi Menistakan Dirinya Sendiri http://groups. yahoo.com/ group/Migas_ Indonesia/ message/91063; _ylc=X3oDMTJyZjB 0MzZlBF9TAzk3MzU 5NzE1BGdycElkAzM 4NjI5MTcEZ3Jwc3B JZAMxNzA1MDgzMzQ xBG1zZ0lkAzkxMDY zBHNlYwNkbXNnBHN sawN2bXNnBHN0aW1 lAzEyNjkyNDEwMTU - Posted by: Ahmad Mujib ahmad.mujib@ gmail.com mailto:ahmad.mujib@ gmail.com?Subject=%20Re% 3A%28news% 29%20Polisi% 20Menistakan% 20Dirinya% 20Sendiri ahmad.mujib http://profiles. yahoo.com/ ahmad.mujib Sun Mar 21, 2010 5:04 pm (PDT) Polisi Menistakan Dirinya Sendiri Source : http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/22/polisi- menistakan- dirinya-sendiri/ Bapaeogi : suka memperhatikan kehidupan dan membaca sifat sifat manusia dalam skala personal maupun komunal. Di komunitas pedalungan, seorang dewasa biasa dipanggil dengan nama anak pertamanya, jadi Bapae Ogi adalah nama saya sekarang, sedang nama kedua saya adalah Bapae Dido. | 22 Maret 2010 | 03:34 Alamarhum Bapak saya adalah polisi, tapi sudah pensiun sejak 1972, jaman nya Polisi masih bersih dan belum ternista. Sekarang kalau melihat Polisi di negara , orang pasti geram, muak dan selalu terbayang pencuri berseragam. Bahkan ada Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan gambaran, kalau orang lapor kehilangan kambing, bisa-bisa sapi nya ikutan hilang. Orang lapor kehilangan dompet saja musti bayar biaya pelaporan, padahal sudah hilang kecopetan karena ketidak kompeten an petugas keamanan, lah kok ketika lapor malah kena uang administrasi, biaya mengetik, uang stempel. Belum lagi yang namanya Polantas, sudah tersohor dimana-mana, selalu main uang damai. Mengadakan razia-razia liar terutama kalau sudah tanggal tua. Banyak orang yang memiliki pengalaman tidak nyaman dengan Polisi di jalanan, kalau melihat polisi malahan merasa tidak aman. Konon beberapa Kasatlantas meminta setoran dari anak buahnya setiap mereka pakai mobil dinas atau motor untuk berpatroli. Uang bensin untuk patroli sudah ditilep sehingga sang anak buah harus swadaya dalam menjalankan tugasnya, ujungnya tentu saja malak pengguna jalan yang selalu ada saja salahnya .. Reskrim dan intel juga sama saja, permainannya dengan cukong-cukong dan orang-orang kesandung kasus. Back up kejahatan, Jual beli kasus, tawar menawar untuk penyelesaian damai, sudah jadi rahasia umum. Orang-orang yang pernah berhubungan dengan reskrim pasti mengerti benar bagaimana rasanya kalau punya masalah dengan mereka. Bagaikan serigala, mereka berebut mangsa, bukan memberikan pelayanan dan bantuan, tapi malah lebih menyusahkan dan membuat urusan semakin ruwet berkepanjangan. Semua didasarkan pada kewenangan mereka untuk menilang, untuk memberkas, untuk memberlakukan pasal-pasal. Pengalaman buruk ini sudah menjadi umum di masyarakat, sangat nyata dan terendus oleh banyak hidung. Polisi bukan lagi pekerjaan mulia, bad Cop lebih banyak dibanding Good Cop, tapi setiap kali muncul masalah, selalu saja dibilang oknum. Kalau sudah lebih dari 70% oknum, maka itu bukan lagi suatu organisasi bersih, hanya sekedar sarang mafia. Orang bahkan bilang cuma ada dua polisi jujur, yaitu polisi tidur dan polisi patung. Itu adalah gambaran Polisi di negara , bagaimana di indonesia ? Ketika kasus Cicak lawan Buaya mencuat, semua anak bangsa berbaris dibelakang Cicak, belum pasti Cicak nya benar, tapi sudah terlanjur tergambar jelas bahwa Buaya hanyalah sekedar mahluk buas yang jahat luar biasa. Sayangnya dalam kasus itu, Buaya dikerucutkan pada sosok Susno, bukan di kambing hitamkan tapi di buaya kan, bahkan ketika Susno menangis di depan forum DPR, orang-orang bilang air mata buaya. Sebenarnya yang buaya bukan Susno, tetapi institusi nya. Moment itu tidak disadari oleh Pimpinan kepolisian untuk segera
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] salam kenal dari MAPTB
Setuju banget kalau ada pihak yang membahas soal program TV, soalnya banyak program TV kita yang tidak mendidik dan cenderung menyesatkan. Dalam banyak cerita sinetron, pihak yang jahat dan dengki, digambarkan sebagai orang yang cerdas, tangkas dan tidak mudah menyerah, sedangkan pihak yang berhati baik, cenderung digambarkan sebagai pihak yang bodoh, lemah, tak berdaya dan terlalu mengandalkan pada nasib baik. Ini adalah gambaran yang sangat menyesatkan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 22/3/10, Masyarakat Anti Program Televisi Buruk dukung.ma...@yahoo.co.id menulis: Dari: Masyarakat Anti Program Televisi Buruk dukung.ma...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] salam kenal dari MAPTB Kepada: sosiologibud...@yahoogroups.com, televisic...@yahoogroups.com, wartawanindone...@yahoogroups.com, sekolahru...@yahoogroups.com, sekolah-kehidu...@yahoogroups.com, rumahi...@yahoogroups.com, remaja_kri...@yahoogroups.com, penulisle...@yahoogroups.com, pasu...@yahoogroups.com, parapemi...@yahoogroups.com, artculture-indone...@yahoogroups.com, awasi_t...@yahoogroups.com, film-tvprogram-sinet...@yahoogroups.com, Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, indotvwa...@yahoogroups.com, jurnali...@yahoogroups.com, jurnalperemp...@yahoogroups.com, komunitashisto...@yahoogroups.com, kritik...@yahoogroups.com, media-jaka...@yahoogroups.com, musyawarah-bur...@yahoogroups.com, gerakanmoralmenujutvramahkelua...@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 22 Maret, 2010, 8:24 AM Salam untuk teman-teman di milis, Kami adalah Masyarakat Anti Program Televisi Buruk (deskripsi singkat mengenai kami bisa dilihat di maptb.wordpress. com). Kami melihat bahwa aktivitas kami cukup sejalan dengan apa yang dilakukan di milis ini.. Ke depannya, selain ingin membangun jaringan, kami memohon ijin untuk secara berkala mengirimkan kabar/artikel mengenai kami dan televisi. Semoga hal ini tidak mengganggu aktivitas milis ini. Jikalau menganggu, harap kiranya memberitahu kami. Selain itu, kami ingin mengajak teman-teman untuk bergabung di milis kami. Caranya, cukup kirim email kosong ke maptb-subscribe@ yahoogroups. com (maptb-subscribe[ at]yahoo. com). Di milis ini kita akan sama-sama mendiskusikan dan memerangi tayangan buruk televisi. Terima kasih. Salam hangat, Masyarakat Anti Program Televisi Buruk http://maptb. wordpress. com Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail. yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] ___ Dapatkan alamat Email baru Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Susno 2G lebay ?!
Yang pasti, apa yang dinyatakan oleh Susno bahwa ada Markus di Kepolisian dalam kasus Pajak Gayus Tambunan, memang benar adanya. Soal pernyataan Susno bahwa kantor Markus ada di sebelah Ruang Kapolri, menurut penjelasan Oknum Markus yang sudah belasan tahun mengatur perkara di Mabes POLRI, saat di wawancara oleh TV One menyatakan bahwa: Pernyataan Susno itu cenderung lebay. Ruang yang ada di sebelah Ruang Kapolri adalah Ruang Rapat Pimpinan POLRI.. Dalam kenyataannya, transaksi perkara sampai berapa imbalan yang harus dibayar serta di transfer kerekening siapa, memang dibahas di ruang rapat tersebut. Namun demikian, karena pengguna Ruang Rapat tersebut adalah para Pimpinan POLRI untuk membahas masalah - masalah strategis POLRI, maka sangatlah tidak patut kalau Ruang Rapat tersebut dinyatakan sebagai Kantor Markus. Itu pernyataan dari Susno yang dianggap Lebay dan menyinggung perasaan banyak pihak. Pernyataan Lebay Susno itulah yang menyebabkan banyak dari para Markus dan juga Pendukung Kapolri marah kepada Susno. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 22/3/10, Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id menulis: Dari: Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Susno 2G lebay ?! Kepada: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 22 Maret, 2010, 1:41 AM Berhubung Obama menunda kedatangannya, maka berbagai berita tv kini beralih topik jor-joran mengupas jurus mabuk Susno Duaji yang menantang buka-bukaan kasus dengan atasannya. Anehnya, keduanya berperang wacana di area media massa, persis kayak infotainment. Hari ini Susno bicara, besok ada balasannya dari kepolisian, lalu lusa Susno menanggapi, dan seterusnya. Yang menarik adalah bila memang Susno dianggap “mempermalukan” citra korps institusinya, mengapa tidak ada teguran keras dari sang atasan ? Apakah itu karena Susno masih punya kartu truf lain yang lebih kontroversial lagi ? Mengapa pula Susno lebih berkobar2 soal makelar kasus justru ketika sudah dilengserkan dari kabareskrim ? Apakah motifnya semata dendam atau tidak mau menanggung “dosa” itu sendirian ? Yach, mirip sebuah kisah sinetron bergenre konspirasi, kadang rumor yang beredar lebih dramatis ketimbang faktanya itu sendiri. Jadi untuk mengakhiri perdebatan tuduhan versus bantahan itu, biarkan fakta berbicara dan bukan opini yang terbentuk di acara bincang-bincang tv. Jangan2 aksi saling tuding para pejabat hukum itu mirip gejala “selebritis sindrom” seperti kutipan lagu dibawah ini # fwd……. Artis lebay - Mizta D Ini cerita tentang manusia Yang selalu lebay dalam menjalankan setiap kehidupannya Tak berpikir sebelum berkata Hanya bisa mengelak ketika kau akan ditanya Hal ini sering terjadi pada beberapa orang disebut selebriti Yow.. Di sini menyembunyikan tragedi dengan alasan klasik Karena kami punya privasi Banyak seberiti pakai kode ini Karena ingin menambah kesohoran dengan sensasi Bikin kontroversi keluarkan jati diri Tapi mengapa kau pergi ketika diminta klarifikasi Anda yang lebay atau aku yang lebay Jangan gitu donk say Sudah jing jay lah hay Sering nongol di tv Tapi aku ngeliatnya koq jadi makin ji jay Reffrein: Jadi artis koq lebay.. Koq lebay.. Koq lebay.. Jadi artis koq lebay ‘liatnya juga ji jay Jadi artis koq lebay.. Koq lebay.. Koq lebay.. Jadi artis koq lebay ‘liatnya juga ji jay Ini peristiwa yang masih jadi masalah Setiap kali mereka sering membuat ulah Sensasi itulah, bicara ngga mutu lah Makin ke sini kelakuannya bertambah parah Mereka hanya bisa bikin berita ngga penting Dongkrak ketenaran hanya ngandalin gosip miring Coba tak mikirin hingga negative thinking Tapi koq mata fokus hingga aku jadi juling Orang-orang ini miliki body ciamik Dandanan kelas tinggi agar tampak menarik Punya tampang cantik, mudah buat gimmick Hingga orang-orang lain sering merasa sirik Mereka bilang kami adalah korban paparasi Tapi kalo ada paparasi mereka selalu pose.. Pose..Pose.. (Hihihi..Pose doi) Tidak semua publik figur itu lebay Tidak semua pekerja seni itu ji jay Banyak yang hidupnya biasa-biasa aja Hingga jarang sekali di sorot oleh media Apa kabarnya dengan karir mereka Apakah wujud mereka itu masih ada Di dalam dunia hiburan yang merajalela Karir mereka mungkin tak akan bertahan lama Pernah kulihat sebuah gosip di televisi Cerita orang punya masalah pribadi Bilangnya sih untuk konsumsi sendiri Yang rumah tangganya tak mungkin bersatu lagi Doi curhat karna ingin bercerai Minta doa supaya kasus cepet selesai Tapi aku bingung dia curhat koq tiap hari Yeah.. Mau cerai aja koq lebay Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! http://id.messenger .yahoo.com/ pingbox/ [Non-text portions of this message have been removed] Lebih aman saat online. Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: PRESIDEN HARUS SELAMATKAN POLRI
Setuju!! Presiden SBY sebaiknya turun tangan menyelamatkan institusi POLRI dari tangan - tangan jahat oknum POLRI yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Untuk membenahi institusi POLRI, sebaiknya SBY mulai dengan melaksanakan rekomendasi TIM 8 yang sudah disetujui oleh SBY kala itu. Dalam kenyataannya SBY ingkar janji dalam melaksanakan rekomendasi dari Tim 8, sehingga institusi POLRI kelihatannya tambah terpuruk. Bila dalam situasi ini SBY tetap enggan untuk membenahi POLRI, dikhawatirkan institusi ini akan makin terpuruk. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 22/3/10, Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca menulis: Dari: Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Megawati: PRESIDEN HARUS SELAMATKAN POLRI � Megawati: Presiden Harus Selamatkan Polri By Hadi Suprapto, Agus Dwi Darmawan - Senin, 22 Maret Megawati Saat Acara Dialog Calon Presiden VIVAnews - Pernyataan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji yang mengungkap adanya 'makelar kasus' di tubuh Polri, membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meragukan keabsahan seluruh instansi di negeri ini. Megawati pun menyarankan agar sebaiknya Presiden terjun langsung mengintervensi kebenaran dugaan itu dan membersihkan makelar kasus itu. Kalau pak Susno sampai menyampaikan hal itu (adanya makelar kasus) harus diambil alih Presiden, kata Megawati usai membuka Kongres Daerah ke III PDI Perjuangan Wilayah Jakarta, di Ancol, Jakarta, Minggu 21 Maret 2010. Megawati melihat pernyataan Susno itu dari dua sisi pandang. Pertama bagaimana Susno sebagai mantan petinggi di Polri dan kedua pandangan secara pribadi. PDI P berharap masalah ini tidak menjadi perdebatan dan kemudian memunculkan istilah-istilah baru seperti cicak vs buaya pada beberapa waktu lalu. Yang terpenting menurut Megawati adalah Presiden harus menyelamatkan instansi itu atas hal-hal yang memang dianggap negatif. Sebagai mantan Presiden, adanya pernyataan seperti itu maka harusnya instansi seperti Polri diselamatkan, ujar dia. Tapi jangan kemudian hanya terpaku pada satu isntansi saja, karena mungkin saja instansi lain dinegara ini juga harus dipertanyakan statusnya kalau berbicara betul tentang makelar kasus. Seperti ramai diberitakan, Susno beberapa waktu lalu menyebut inisial beberapa pejabat atas adanya dugaan 'jenderal markus' alias makelar kasus di Mabes Polri. Susno mengatakan itu diketahui ketika dirinya masih menjabat sebagai Kabareskrim, pada 2009 lalu, terdapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan itu tentang pembengkakan pembengkakan rekening seorang karyawan pajak atas nama Gayus M Tampubolon. Uang dalam rekening itu senilai Rp 25 miliar. Namun, dalam penyidikan, uang yang dinyatakan bermasalah adalah Rp 400 juta. Sedangkan sisanya, kata Susno, yakni sekitar Rp 24,6 miliar tidak diketahui keberadaanya. Namun demikian, Susno menganggap tim propam bentukan Polri yang dipimpin oleh Wakapolri dan Irwasum untuk mengusut kasus ini tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Karena, kata dia, kasus ini adalah kasus suap yang harus ditangani oleh penyidik. Bukan tim (yang dibentuk), kalau tim itu nanti hasilnya akan mengarah pada pelanggaran disiplin, kata dia. Menurut dia, kasus ini bukan menjadi urusan Wakapolri atau pun Irwasum. Sehingga, lanjut dia, tim yang dibentuk untuk mengusut kasus ini tidak akan berhasil mengungkap kasus 'jenderal markus' di Mabes Polri.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Meragukan Integritas Sri Mulyani
Bung Lisman Manurung, Soal Pelayanan Umum, memang masyarakat seringkali ntidak bisa mengerti mengapa pengurusan Perpanjangan KTP bisa sangat beretele - tele, memerlukan waktu sampai 1 bulan, padahal semua datanya sudah ada di Computer. Ketika diselipkan uang dalam jumlah tertentu, tiba - tiba semua proses administrasi bisa berjalan dengan cepat. Sebelum ada Pelayanan SIM dan STNK yang menggunakan Mobil Keliling, pelayanan perpanjangan SIM dan STNK lambaat sekali, bisa memakan waktu antara 5 - 8 jam. Setelah ada pelayanan dengan menggunakan Mobil Keliling, prosesnya tidak sampai 15 menit, semua selesai dengan baik dan murah. Jadi jangan salahkan masyarakat bila menghendaki pelayanan yang cepat dari aparat Birokrasi Pemerintah. Salam, Adyanto Aditomo Lisman Manurung lism...@yahoo.com menulis: Dari: Lisman Manurung lism...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Meragukan Integritas Sri Mulyani Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 17 Maret, 2010, 2:04 AM Penanganan ekonomi Indonesia tidak mungkin tanpa pilihan paradigma. Kendatipun kita malu-malu, namun masyarakatlah yang mendorong pemikiran-pemikiran liberalis menjadi semangat perekonomian dan pelayanan publik di negara ini. Harap maklum, birokrasi kita kurang pandai untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, baik karena kompetensi yang pas-pasan maupun karena keterbatasan fasilitas. Lihat contoh ringkas: Tatkala anda diminta bersabar 1 bulan untuk urusan perpanjangan KTP, maka anda, anti neo-liberalis sekalipun, 75 % akan minta Apakah bisa dipercepat? . Sebagian besar warga negeri ini tidak mematuhi ketentuan untuk melaporkan masa kedaluwarsa KTP sesuai ketentuan non-liberalis, yakni sekian minggu sebelum jatuh tempo. Padahal, petugas mengatakan bahwa prosedur administrasi baku memerlukan sejumlah tahap, yang dikerjakan secara prosedur, dan bukan atas dasar tekanan atau stimulus. Maksudnya, petugas mengatakan bahwa birokrasi tidak dapat merespons impuls (mekanisme pasar), atau permintaan anda, yang meminta pengurusan KTP dipercepat! Jadi? Kalau bukan kita sendiri, maka keponakan kita adalah penganut tersamar gagasan liberalis!. Estimasi saya pragmatik ekonomi liberalis di negeri ini sudah semakin banyak jumlahnya. _ _ __ From: rifky pradana rifkyp...@yahoo. com To: Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com Subject: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Meragukan Integritas Sri Mulyani Doktor Sri Mulyani yang pernah dianugerahi gelar Menteri Keuangan terbaik Asia versi Lembaga Emerging Market Forum dan gelar Menteri Keuangan terbaik Dunia versi majalah Euro Money, oleh beberapa kalangan dinilai sebagai seorang ekonom berintegritas tinggi serta nir kepentingan dan nir ambisi politik. Disamping itu, Doktor Sri Mulyani yang pernah menjadi pejabat tinggi di IMF ini oleh beberapa kalangan itu juga dinilai sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana diketahui pada masa menjelang akhir masa kerja Pansus DPR perihal Skandal Bank Century, aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan merilis berita tentang adanya kasus penyelewenang pajak di sebuah perusahaan yang berafiliasi kepada Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakrie. Bahkan berita tentang penyelewenang pajak itu semakin santer dihembuskan bersamaan dengan saat-saatmendekati pelaksanaan Sidang Paripurna DPR yang akan mengambil keputusan DPR tentang Skandal Bank Century. Dimunculkannya kasus penyelewenang pajak itu oleh beberapa pihak ditengarai hanyalah bagian dari upaya menekan partai Golkar agar mengendorkan tekanan politiknya kepada Sri Mulyani terkait dengan sikap dan penilaian partai Golkar atas kasus Skandal Bank Century. Namun publik tentu saja tak bisa mempercayai bahwa pemunculan kasus penyelewengan pajak itu hanyalah sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tukar guling (barter) dengan kasus Skandal Bank Century, mengingat penilaian dari beberapa kalangan yang sangat meyakini tingginya intergritas Doktor Sri Mulyani itu. Sebagaimana diketahui pula, hasil Sidang Paripurna DPR akhirnya tetap memberikan kesimpulan bahwa ada tindak pidana korupsi terkait kebijakan bailout (blankeet guarantee) bank Century. Oleh sebab itu, pihak DPR meminta agar kasus Skandal Bank Century itu segera diproses secara hukum. Dan seperti diketahui, sampai saat ini pihak Kejagung dan Polri serta KPK masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai melaksanakan rekomendasi DPR itu dengan memulai proses penyidikan atas kasus Skandal Bank Century. Beberapa pihak menengarai adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rekomendasi DPR yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna DPR itu akan diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Menariknya, tanda-tanda mulai tidak jelasnya kelanjutan dari rekomendasinya DPR itu bersamaan pula dengan mulainya terjadi tanda-tanda ketidak jelasan kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak yang pernah dihembuskan oleh aparat Ditjen
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gregetan kasus Antasari
Bung Tjuk Kastury Sukiadi, Bila benar tuduhan Susno Duadji soal keterlibatan Mabes Polri sebagai Mafia Kasus, dimana melibatkan beberapa jendral polisi, artinya wajah hukum kita memang muram. Apalagi ketika Ketua MA marah terhadap Tim Pemberantasan Mafia Hukum karena telah berani mengirim surat kepada Ketua MA soal adanya penanganan kasus yang sangat aneh: Kasusnya tidak terkenal sehingga tidak menjadi perhatian publik, tetapi diproses ekstra cepat dan keputusan hakim di MA sangat menguntungkan pihak tertentu. Padahal banyak perkara lain yang katanya jauh lebih mendesak tapi belum juga diproses di MA karena menunggu antrian perkara, yang bisa memakan waktu beberapa tahun, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Ketua MA marah besar ketika membaca isi surat tersebut yang memohon agar Ketua MA melakukan eksaminasi terhadap Sistem Pembagian Perkara di MA dan melakukan eksaminasi terhadap Hakim Agung yang telah memeriksa perkara tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa proses kasasi yang super cepat dan vonis yang sangat menguntungkan pihak tertentu tersebut merupakan proses yang normal dan tidak melibatkan Mafia Hukum. Surat tersebut dianggap telah mencampuri kemandirian hakim. Muram sekali wajah hukum kita. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 17/3/10, tjuk kasturi sukiadi kasturi_suki...@yahoo.co.id menulis: Dari: tjuk kasturi sukiadi kasturi_suki...@yahoo.co.id Judul: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gregetan kasus Antasari Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 17 Maret, 2010, 1:53 AM Mas Wal dan Bung Adyanto , Inilah nasib kita terlahir sebagai bangsa Indonesia. Yang namanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara yang menyandang atribut Penegak Hukum dan Praktisi Hukum pekerjaan utamanya bukan MENCARI KEADILAN DAN MEMBERIKANNYA KEPADA RAKYAT! tetapi bagaimana MENCARI HARTA DAN KEKAYAAN SEBANYAK MUNGKIN DARI MEMPERMAINKAN RAKYAT DENGAN MENGATAS NAMAKAN HUKUM!. Saya jadi teringat ucapan dosen saya di FE UNAIR lebih 40 tahun yang lalu ( bayangkan sudah sejak zaman itu) yang kebetulan keturunan Cina. Dia mengatakan : Tjuk, hidup di negeri yg bernama Indonesia ini sangatlah nyaman; asalkan jangan sampai terlibat dengan URUSAN HUKUM! Jadi hindarilah jangan sampai berhubungan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim serta Pengacara!. Wah saya pikir nasehat beliau ini terasa semakin relevan ketika MAFIA HUKUM YANG BERKONSPIRASI DENGAN PENGUASA DAN PENGUSAHA semakin marak di Indonesia pada zaman sekarang ini. Salam Tjuk KS _ _ __ Dari: Wal Suparmo wal.suparmo@ yahoo.com Kepada: Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com Terkirim: Kam, 18 Februari, 2010 18:17:43 Judul: Bls: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Gregetan kasus Antasari Salam, Sepertinya Anda tidak mengerti bahwa di Indonesia, yang merajalela adalah MAFIA PERADILAN yang terkutuk , seperti hakim yang mengadili kasus Munir dsb. Wasalam Wal Suparmo Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menyoal Keluhan SBY
Sekjen PD Amir Syamsudin mungkin lagi ngelantur, karena banyak bukti bahwa para nasabah bank Century adalah penyumbang Partai Demokrat. Akbar Faisal dari Partai Hanura di Metro TV bahkan menyebutkan ada nasabah Bank Century telah menyumbang Tim Sukses Partai Demokrat Rp. 4,85 Milyar setelah berhasil mencairkan simpanannya di Bank Century (tidak terlalu jelas berapa puluh milyar simpanannya). Memang jumlah sumbangannya masih dibawah Rp. 5 Milyar, yaitu batas maksimal sumbangan dari suatu perusahaan. Hanya saja patut diduga bahwa sumbangan ini merupakan imbalan dari tidak hilangnya simpanan nasabah di Bank Century karena di bailout oleh Pemerintah. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 16/2/10, pudimartini pudimart...@pirus.co.id menulis: Dari: pudimartini pudimart...@pirus.co.id Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menyoal Keluhan SBY Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 16 Februari, 2010, 2:12 AM Sekjend PD Amir Syamsudin berkata di TV bahwa Pansus yang ingin membuktikan bahwa dana menalir ke PD mulai frustasi karena tidak menemukan dan mulai mengarang cerita.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan
Jawabannya memang tidak sederhana. Tetapi bila seorang Pejabat Pemerintah yang dipercaya untuk mengelola Keuangan Negara, walaupun dia itu jujur tetapi ternyata dalam pelaksanaannya telah bertindak sangat ceroboh dalam mengelola Keuangan Negara, kelihatannya sulit untuk dipercaya lebih lanjut keterlibatannya dalam program mengentaskan kemiskinan masyarakat yang menderita. Yang dijaga adalah: Jangan sampai Uang Negara hilang akibat kecerobohan tersebut sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin. Bila Pejabat Pemerintah itu ternyata berjiwa korup, waduh, itu bisa lebih celaka lagi. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 16/2/10, eKo_hS id056_...@ag.co.id menulis: Dari: eKo_hS id056_...@ag.co.id Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 16 Februari, 2010, 2:59 AM tinggal pilih om milih orang bersih dan profesional yg gak mungkin gak pernah berbuat salah, atau milih orang partai yg kansnya untuk bersih saja tipis, apalagi keprofesionalitasny a. hayo..pilih yg mana
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rumah Dinas - GUNUNG ES KESEJAHTERAAN
Bicara soal Perumahan untuk Anggota TNI, administrasi Perumahan TNI memang banyak yang kacau. Famili saya yang anggota TNI, ketika digusur dari Mess sekitar th. 1960'an, diberi tawaran : Minta Pesangon Uang untuk kemudian dibelikan rumah Pribadi diluar kompleks TNI atau Uang Pesangon tersebut digunakan untuk membeli tanah yang berdekatan dengan Kompleks TNI dan kemudian secara bergotong royong membangun perumahan bagi para anggota TNI tersebut. Banyak kemudian yang memilih alternatif ke dua tersebut: membeli Tanah dekat dengan Komplkes TNI dan rumahnya dibangun bersama. Alasannya sederhana saja: Transportasi menuju ketempat kerja menjadi lebih mudah. Yang bikin status kepemilikan rumah tersebut menjadi rancu adalah Instansi TNI terkait belakangan juga membangun Rumah Dinas bersebelahan dengan Rumah TNI yang dibangun atas hasil gotong royong tersebut. Sejak awal th. 2000'an atau lebih dari 30 tahun kemudian, Instansi TNI meng klaim bahwa seluruh rumah yang ada di Kompleks perumahan TNI tersebut sepenuhnya milik TNI. Untuk itu para ahliwaris diminta meninggalkan rumah Dinas tersebut tanpa ganti rugi yang memadai. Untung saja banyak ahli waris yang masih menyimpan dokumen soal asal usul perumahan TNI tersebut, sehingga pihak TNI terpaksa harus melakukan negosiasi ulang dengan para penghuni Rumah tersebut. Kemudian disepakati bahwa TNI akan mengganti rumah tersebut di lokasi lain, diluar kompleks TNI. Persoalan menjadi rumit ketika pihak TNI telah memberikan Rumah Pengganti tetapi para penghuninya tetap enggan keluar dari Rumah tersebut karena menganggap nilai Rumah Pengganti tidak sesuai dengan nilai yang mereka perkirakan (luas tanah, luas bangunan dan kualitas bangunan sama dengan Rumah yang mereka tempati sebelumnya, tetapi lokasinya lebih ke pinggir kota).. Kalau sudah begini, memang situasinya menjadi rumit karena masing - masing pihak punya cara untuk menghitung untung ruginya. Sebaiknya diperlukan kesadaran bersama untuk menyelesaikan kasus ini secara elegan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 16/2/10, Rini dewdrops...@gmail.com menulis: Dari: Rini dewdrops...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rumah Dinas - GUNUNG ES KESEJAHTERAAN Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 16 Februari, 2010, 3:28 AM Proses untuk mendapatkan rumah 'dinas' sendiri macam2. untuk rumah dinas golongan I (yang terkait dng kesatuan) mungkin memang langsung ditempati tanpa kompensasi. tapi untuk golongan II III bisa melalui macam2 proses. contohnya yg pernah diangkat di media, yaitu tanah dibeli para anggota secara bergotong-royong. sementara untuk kasus bapak saya, lebih dari 30 tahun yang lalu, saat dipindah ke kota tempat tinggal sekarang ditawari apakah akan diberi bantuan perumahan berupa uang (untuk membeli rumah) atau berupa rumah di kompleks (tidak terkait dng kesatuan). karena tidak mau repot, bapak saya memilih rumah. pikir2 kalau dulu memilih uang, tentu sekarang sudah tidak ada masalah ini. dan jangan lupa, pegawai negeri ada potongan gaji untuk perumahan, yang sekarang entah uangnya menguap ke mana. rini
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menyoal Keluhan SBY
Bung Godlip Pasaribu, Sayangnya SBY hanya perduli dengan perasaannya sendiri saja tapi tidak perduli dengan perasaan masyarakat miskin yang sangat menderita saat ini. Disaat masyarakat kelaparan sehingga harus makan Nasi Singkong, h Pemerintahan SBY malah membeli mobil mewah seharga Rp. 1,3 Milyar untuk fasilitas Mentri dan Pejabat Tinggi Negara, membeli Pesawat Terbang Kepresidenan serta melakukan pembiaran para penanggung Jawab Keuangan Negara mengelola Keuangan Negara secara ceroboh, seperti terlihat dalam kasus bailout Bank Century serta adanya manipulasi busuk terhadap Uang LPS yang dialirkan ke Bank Century. Dalam kasus yang terakhir ini, SBY dan Partai Demokrat menganggap bahwa semua tindakan para pejabatnya serta manipulasi dalam aliran dana Bank Century yang berasal dari dana LPS sudah benar 100 %, sehingga Sekjen Partai Demokrat meminta agar SBY melengserkan Mentri dari Partai Koalisi yang menyatakan bahwa ada pelanggaran hukum pada kasus Bank Century tersebut. Semua tindakan tersebut sangat menyakitkan hati rakyat, tetapi kelihatannya SBY tidak pernah perduli. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 15/2/10, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis: Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menyoal Keluhan SBY Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Februari, 2010, 4:28 PM Presiden juga manusia, yang punya perasaan. Itu menandakan bahwa SBY manusia normal. Heran di Indonesia ini deman bangat menghujat pemimpinnya. Tunggu giliran kalau anda jadi Presiden, saya akan menghormati anda. Saya tidak akan pernah menghujat anda. Itulah demokrasi, yang menang harus diakui dan dihormati. There is always a choice. You can choose to be happy or you can choose to be grumpy. It is always better to choose to be happy!
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menanti Potensi Tersimpan SBY
Menarik sekali tulisan Bung Bagus Takwin ini. Apakah bisa diartikan bahwa sebaiknya jangan memilih Pemimpin, apalagi Presiden yang memiliki sifat Anak Tunggal dan Anak Yatim ??? Terkait dengan SBY, saya kok sangat meragukan kalau SBY bersedia menjadi pahlawan bagi Pemberantasan Korupsi dan Pengentasan Kemiskinan Rakyat. Menjadi Pahlawan, resikonya besar. Resiko itu kelihatannya sulit untuk bisa diterima oleh SBY. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 15/2/10, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id menulis: Dari: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Menanti Potensi Tersimpan SBY Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Februari, 2010, 2:48 AM Oleh Bagus Takwin http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/02/05/ 04082362/ menanti.potensi. tersimpan. sby Beberapa hari ini, kita mendengarkan keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perilaku yang ditampilkan oleh para pengunjuk rasa belakangan ini. Isinya seputar etiket meski kata yang digunakan adalah etis, kata sifat dari etika. Etiket berurusan dengan so- pan santun, kepantasan menurut norma masyarakat tertentu, dan tata cara bertingkah laku yang dianggap memadai. Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji persoalan baik-buruk. Penekanan keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih pada perilaku demonstran yang berlebihan, tak sejalan dengan budaya, nilai, dan pranata sosial pada etiket. Mementingkan etiket Tentu etiket penting, seperti diisyaratkan sastrawan Amerika Mark Twain, Etiquette requires us to admire the human race. Etiket bisa menghindarkan manusia dari pertikaian tak perlu karena menekankan pentingnya menjaga perasaan orang lain. Namun, etiket bukan monopoli orang baik. Diana LaVey, salah satu pendiri Gereja Setan kelahiran Chicago, pun mementingkan etiket. Katanya, The devil is and always has been a gentleman. Ada pula pendapat yang tidak mementingkan etiket seperti yang diungkapkan Ratu Maria (1734 –1816) dari Portugal, Fashion exists for women with no taste, etiquette for people with no breeding. SBY tampaknya termasuk yang mementingkan etiket, mementingkan penampilan dan citra diri yang baik. Cukup sering terdengar ia mempersoalkan hal yang terkait penampilan, seperti mengomentari kekotoran WC sebuah SD, menanggapi tumpukan sampah di Bandung, dan kini mengeluhkan perilaku demonstran yang membakar dan menginjak-injak foto serta membawa kerbau yang ditempeli fotonya.. Di setiap kesempatan kita saksikan SBY tampil santun dan rapi dengan gerak-gerik teratur dan kata-kata tertata. Merujuk Alfred Adler (1964), yang ditampilkan SBY ialah satu ciri tipikal anak tunggal: cenderung menjaga perhatian tetap tertuju kepadanya, menghindari konflik yang mungkin membuatnya jadi orang tak disukai. Menampilkan diri sebaik mungkin di depan orang lain adalah cara memperoleh perhatian itu. Jika berhasil, anak tunggal akan tampil sebagai orang memesona dan berprestasi. Kita bisa saksikan: SBY berhasil dalam hal itu. Setidaknya mayoritas orang Indonesia dalam dua pemilu terakhir memilihnya jadi presiden. Ia jadi anak tunggal yang memesona. Persoalannya, kecenderungan berlebih menjaga penampilan dan citra diri dapat mengarahkan anak tunggal cenderung mengabaikan substansi karena perhatiannya lebih kepada style, gaya yang tampil di permukaan. Dalam sebuah survei yang melibatkan 2.198 responden, kesan itu diperoleh dari SBY (Takwin dkk, 2009). Ada indikasi: SBY lebih aktif menjaga citra diri. Di sisi lain, ia cenderung tampak pasif menghadapi berbagai pertikaian, membiarkan orang-orang yang bertikai menyelesaikan masalah mereka sendiri, memilih jadi pihak netral, bahkan ketika ia punya wewenang dan kewajiban ikut serta di sana. Ia cenderung pasif menghadapi persoalan genting dan prinsipiil, sementara aktif mengurusi hal-hal permukaan. Dalam pandangan Carl Gustav Jung (1875-1961), dirinci oleh Carol S Pearson (1991), yang ditampilkan SBY sebagai anak tunggal yang memesona merupakan perpaduan ciri polos (arkhetip innocent) dan yatim piatu (orphan). Orang yang dominan polos selalu berusaha mempertahankan citra diri yang baik, taat norma sosial, menjalankan peran sosial, tak menyakiti orang lain, tak banyak bicara, dan pasif. Setiap orang polos selalu berusaha tampil sesuai dengan masyarakatnya. Yatim piatu dicirikan oleh pola perilaku menghindari situasi yang menyakiti diri sendiri, menghindari konflik, menjaga agar orang tidak telantar atau jadi korban, menekankan pentingnya prihatin, berhemat, menjaga kebersihan, menahan ambisi pribadi, mengikuti pendapat umum, dan menjaga harga diri. Tujuan utama orang dengan ciri yatim piatu adalah memperoleh rasa aman, takut dirinya dieksploitasi dan jadi korban, sangat hati-hati menanggapi tugas dan kritik, serta sering merasa disakiti dan diperlakukan buruk oleh pihak lain. Cerita SBY tentang dirinya menjadi target teroris, juga merasa difitnah atau dinilai secara tak
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gregetan kasus Antasari
Hakim dan Jaksa dalam perkara Antasari kelihatannya sudah Buta dan Tuli dalam menangani keadilan bagi masyarakat. Mosok data yang sudah jelas gak masuk akal tetap diterima sebagai Bukti Yang Sah oleh Hakim dan Jaksa. Proses Pengadilan kita akan dibawa kemana??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 15/2/10, Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id menulis: Dari: Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gregetan kasus Antasari Kepada: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Februari, 2010, 2:41 AM Menyimak sidang kasus penumbuhan Nasrudin, gimana keluarga korban dan terdakwa nggak geregetan ?! Vonis dijatuhkan bukan atas dasar argumentasi yang kuat, tapi seperti tengah merangkum cerita sinetron. Sah dan meyakinkan ? Melihat bukti fisik yang ada, mungkin bila penulis novel Sherlock Holmes masih hidup, maka para penegak hukum itu akan ditertawakan. Fakta di persidangan seolah menjadi fragmen figuran, lagi2 BAP yang cacat ( karena dibuat dalam tekanan pihak tertentu ) malah jadi patokan. Ucapan di hadapan sidang tidak dianggap, bukti yang tidak akurat malah disepelekan. Coba kalau ahli forensic kita selevel CSI, pasti bukti yang disodorkan tergolong meragukan dan tidak akan gegabah dalam mengajukan “target” terdakwa tertentu. Beralih ke kasus Century, belakangan ini saya melihat pamor KPK kian meredup, nggak jelas apa yang dkerjakannya untuk membongkar kasus Antaboga ini. Sementara pansus DPR terus dipacu dalam mendapatkan bukti baru soal kemana aliran dana bermuara. Kepolisian ? Ach, entah kemana institusi ini tergerak untuk memberantas korupsi, yang sering terbaca adalah sebatas mewanti-wanti agar demo anti korupsi tidak anarkis dan tidak perlu lagi bawa kerbau. Lha, iyalah masa mentang2 tahun macan, jadi bawa harimau. Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail. yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Toolbar kini dilengkapi Anti-Virus dan Anti-Adware gratis. Download Yahoo! Toolbar sekarang. http://id.toolbar.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ancaman Reshuffle dan Pemberhalaan Negara
Olok - olok dari Bambang Susatyo, anggota Pansus dari Partai Golkar mengkomentari ancaman Reshuffle Kabinet: Jangan Percaya dengan ancaman Reshuffle Kabinet itu. SBY dan Partai Demokrat tidak sebodoh itu berani mendepak Golkar dan PKS dari kabinet. Lha wong menghadapi PDIP saja SBY dan Partai Demokrat sudah babak belur, bila kemudian juga harus menghadapi Golkar dan PKS di DPR, apakah SBY dan Partai Demokrat gak tambah remuk??? Jadi katanya: Jangan Percaya itu merupakan ancaman serius. Itu cuma sekedar gertak sambal saja untuk menunjukkan bahwa Partai Demokrat dan SBY tidak suka dengan sikap Partai Koalisi dalam menyikapi kasus bailout Bank Century. SBY dan Partai Demokrat bukanlah orang - orang bodoh yang berani melakukan tindakan nekat tanpa memperhitungkan resikonya. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 15/2/10, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id menulis: Dari: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ancaman Reshuffle dan Pemberhalaan Negara Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Februari, 2010, 3:07 AM Oleh Rendy Pahrun Wadipalapa http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/02/06/ 04030380/ ancaman.reshuffl e.dan.pemberhala an.negara Gertakan Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi kabinet tampaknya bukan gertak sambal. Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menjadi pertanda serius mendekatnya ancaman perombakan (reshuffle) kabinet bagi anggota koalisi yang terus mengambil cara-cara kritis dan memojokkan pemerintah dalam isu Bank Century. Seluruh aroma oposisi dalam tubuh koalisi harus ditekan ke titik nol; jika perlu, melalui ancaman reshuffle. Jika ingin lolos dari daftar nama yang dicoret, kesetiaan kepada kapal koalisi dengan nakhoda SBY-Boediono adalah harga mati yang harus ditaati. Pemberhalaan negara Kelompok oposisi adalah kelompok yang mengambil peran mirip peran devil's advocate atau advocatus diaboli. Blok oposisi menempati fungsi yang menggoda, mengganggu, dan terus bersikap kritis kepada pemerintah, tetapi dengan tujuan akhir yang secara ideal diarahkan kepada kemaslahatan bersama. Pertarungan versi kebenaran antara pemerintah dan oposisi selalu jadi penjumlahan akhir dengan hasil mana yang paling benar dan cocok dengan kepentingan rakyat luas. Oleh sebab itulah, sekalipun kedudukan dan sifatnya sangat diperlukan, devil's advocate senantiasa dianggap mengganggu dan mengancam. Namun, dengan meniadakan oposisi, bahaya lain sedang mengancam. Nicos Poulantzas (1970) pernah memperkenalkan istilah statolatry untuk menunjuk keadaan di mana seluruh komponen, faksi, dan kelompok rakyat sedang melakukan ritual pemberhalaan negara. Dalam kondisi kekuasaan yang normal, ambisi untuk memberhalakan diri nyaris selalu ada, tetapi itu bergantung pada sampai seberapa kuat kedudukan kelompok oposisi dalam konstelasi kekuasaan. Maka, pemberhalaan itu hanya mungkin terjadi manakala negara telah berhasil sepenuh-penuhnya menjinakkan oposisi. Tipikal negara semacam ini sangat khas menggunakan cara-cara otoritarian- fasistik, model yang sangat mirip telah dipraktikkan di Indonesia oleh Orde Baru. Ancaman terhadap penumpang kapal koalisi karena sikap kritisnya mungkin masih jauh untuk disebut otoriter. Namun, menihilkan kritisisme politik dalam situasi di mana persoalan Century tak kunjung terang adalah tanda-tanda dari pemerintah untuk melakukan salah satu fase saja untuk menuju pada situasi statolatry. Ada kecenderungan untuk menjinakkan suara-suara nyaring dan mengancam agar kembali patuh kepada arah komitmen politik yang telah diteken. Dengan mematuhi komitmen itulah, statolatry tetap dapat dijamin, pemberhalaan negara tetap dapat dijaga keberlangsungannya. Sebab itulah, begitu istilah pemakzulan memenuhi telinga publik, penguasa demikian gusarnya. Pemakzulan atau impeachment tidak lain adalah sinonim dari anti-statolatry yang memunculkan destabilitas di kalangan elite politik secara umum dan lingkaran penguasa secara khusus. Tentu saja isu pemakzulan harus ditebang demi kontinuitas kekuasaan, sekalipun untuk memastikannya harus diundang seluruh pimpinan lembaga tinggi negara guna mendiskusikan apa dan bagaimana pemakzulan itu dapat terjadi. Logika dan langkah pemerintah belakangan ini yang sangat reaktif terhadap seluruh sikap kritis atas dirinya semakin tampak tatkala demonstrasi yang baik dan benar dimasukkan dalam pokok bahasan evaluasi kebijakan seratus hari di Istana Cipanas. Statolatry dua zaman Dapatlah ditimbang betapa gundahnya Presiden terhadap pelbagai gerakan sosial ataupun gerakan politik yang memojokkan dirinya. Bagus Takwin dalam koran ini (Kompas, 05/02/10) telah mengkajinya dengan pendekatan psikologis terhadap apa yang hari-hari ini mengendap dan berkecamuk dalam diri personalitas Presiden. Akan tetapi, justru inilah perbedaan ciri antara statolatry di era Orde Baru dengan pasca-Reformasi. Pada era Orba
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Opini Romo Sindhu Di Kompas
Waduh, setuju banget tuh. Jadi kalau ada seorang pemimpin politik menyatakan bahwa Binatang Kerbau merupakan lambang bagi orang yang berbadan besar, bodoh dan lamban, niscaya dia akan menjauhi keselamatan dan kualat terhadap rakyat Nusantara. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 11/2/10, Arif Budimanta abma...@yahoo.com menulis: Dari: Arif Budimanta abma...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Opini Romo Sindhu Di Kompas Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 11 Februari, 2010, 1:06 AM ...Kerbau adalah lambang penderitaan sekaligus keselamatan dan kesejahteraan rakyat nusantara. Siapa menolak dan menistakan kerbau, dia akan menjauhi keselamatan dan kualat terhadap rakyat Nusantara. Demikian Romo Sindhu, dalam opininya dikompas hari ini.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Zero Sum Game SBY?
Bung Liman, Anda ini memang jago dalam membangun Logika Miring. Dalam upaya untuk membela SBY, anda kelihatannya tidak kenal lelah dan selalu berupaya untuk membenarkan apapun yang dilakukan oleh SBY dan Partai Demokrat. Upaya SBY dan Partai Demokrat untuk mengancam Partai Koalisi yang berani menyatakan bahwa kasus bailout Bank Century banyak unsur pelanggaran hukumnya, baik dengan ancaman Penggantian Mentri dan Pemeriksaan Pajak Yang Tertunggak, ternyata tidak membuat mereka ketakutan. Anggota Partai Koalisi kelihatannya lebih takut dengan ancaman masyarakat dibandingkan ancaman dari SBY dan Partai Demokrat. Masyarakat mengancam akan menghukum Partai manapun yang bersedia untuk melacurkan diri dengan cara mengabaikan fakta yang terungkap di Pansus Bank Century demi untuk menikmati bagian dari Kue kekuasaan yang dibagikan oleh SBY.. Jadi rakyat tidak bodoh dalam menyikapi hasil Pansus Bank Century. SBY dan Partai Demokrat harus segera merubah strategi bila ingin memenangkan pertempuran ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 12/2/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Zero Sum Game SBY? Kepada: FP Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 12 Februari, 2010, 2:51 AM Blog Kompasiana | 12 Februari 2010 | 09:24 Logika bahwa parpol ‘berkoalisi untuk kebenaran’ atau ‘hanya berkoalisi dengan SBY’, bukan dengan Demokrat sebenarnya adalah strategi untuk menyandera SBY sekaligus mengejek Partai Demokrat. Wacana dengan logika berpikir tersebut, yang terus dimunculkan merupakan unjuk kekuatan bahwa kebijakan bail out salah sehingga Pansus telah bertindak benar dengan kesimpulan awalnya. Parpol akan membela kebenaran walaupun telah berkoalisi. Pernyataan yang menohok rezim pemerintah diperparah dengan pernyataan Sekjen partai koalisi yang menantang, ‘walaupun berkoalisi apa diajak maling kita juga akan maling’. Terlepas dari pernyataan di atas yang berbentuk mind-game, jika SBY membiarkan saja maka yang ditangkap rakyat adalah bahwa memang kebijakan pemerintah salah dan Pansus sudah pasti benar sehingga Parpol koalisi wajib membela kebenaran demi kepentingan rakyat. Bukan kepentingan yang salah! gawat bukan. Upaya pen-delegitimasi simbol negara yang meniru langkah ‘kudeta merangkak’ terhadap Soekarno dan Gus Dur dengan pembentukan opini publik. Parpol yang berkoalisi, terutama PG adalah partai sarat pengalaman dan penuh ahli politisi petualang. Masih segar dalam ingatan kita, Pemilu 1997 PG (belum jadi partai) mendulang suara sekitar 90%. Hasil yang diperoleh bukan hanya murni dari kerja keras dan simpatik rakyat tetapi juga setelah penggembosan PDI Mega 1996. KSAD saat itu juga bermanuver dengan mengenakan jacket kuning dan menggandeng mbak Tutut ke mana-mana. Apakah KSAD melakukan itu demi PG ? Tentu saja bukan. Mantan KSAD melakukan itu sudah pasti demi Ketua Pembina PG saat itu, Soeharto. Dan putrinya mbak Tutut adalah kader PG yang digadang-gadangkan sebagai calon pemimpin masa depan. Siapa yang ‘berkoalisi’ dengan PG? Semua berkoalisi dengan Soeharto yang kebetulan merupakan ketua Pembina PG. Maret 1998 ketua MPR Harmoko, yang juga Ketum PG menyatakan rakyat masih menginginkan Soeharto jadi Presiden. Mei 1998 Harmoko juga yang meminta Soeharto turun karena aspirasi rakyat dalam 2 bulan ini telah berubah. Apakah PG juga ikut jatuh? Ternyata tidak. PG segera berubah menjadi partai dgn semboyan PG baru. paradigmanya, tidak akan pernah die-hard lagi untuk presiden, siapapun presidennya, supaya PG tetap selamat berada di dalam lingkaran kekuasaan siapapun. Pemilu 1999 PG melorot ke No 2. Berhubung presiden Habibie sedang terkena sorotan skandal bank bali, maka PG tidak mendukung penuh sehingga pidato pertanggung jawaban habibie ditolak MPR. Apakah PG juga kehilangan? Tidak. Ketum PG malah dapat jabatan ketua DPR dan tetap berada di lingkaran kekuasaan, walaupun Presiden nya dari Poros tengah, dari PDI-P dan sampai saat ini dengan Presiden dari Ketua Pembina PD. Hebat bukan? Tidak heran jika PG menyatakan cuma berkoalisi dengan pemerintah SBY bukan? PG sudah pasti tidak ingin mengulangi kesalahan Harmoko. Menilik sejarah, cuma 2 partai yang die-hard untuk Presidennya, yakni PKB untuk Gus Dur dan PDI-P untuk Mega. Jika PD meniru langkah 2 partai ini, SBY sebagai Ketua Pembina PD mestinya jangan menyia-nyiakan dukungan PD. Jika rezim SBY memang salah, walaupun didukung rakyat, memang lebih baik berkoalisi dengan sebanyak mungkin Parpol yang ada di DPR. Tetapi bagaimanapun legitimasi nya sudah hilang. Tinggal tunggu waktunya saja. Tetapi jika rezim SBY tidak salah, tetapi tetap mengalah dan berusaha menjalin koalisi dengan ahli politisi petualang, hanya karena tidak ingin seperti Soekarno dan Gus Dur yang dijatuhkan tanpa dasar kebenaran yang sahih, maka SBY memang bukan Presiden yang baik. Kekuasaan tetap di tangan, tetapi telah mempermalukan integritas
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Himbauan pd DPR/DPRD: kasus berita Sachiroel Alim ketua komisi C DPRD Surabaya yg jadi pemalsu plat nomor mobil suka ancam hambat pembangunan
Seharusnya Partai Demokrat menindak tegas anggotanya yang menyimpang ini. Tetapi melihat kelakuan para Pimpinan Partai Demokrat di Pusat dan DPR tidak jauh berbeda denga anggota DPRD Surabaya ini, kelihatannya mustahil Partai Demokrat akan menindak anggotanya yang menyimpang ini. Partai Demokrat sedang diuji kesetiaannya dalam memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 11/2/10, T Sejati t_sej...@yahoo.com menulis: kalau anggota DPRD beserta keluarganya sudah tidak punya rasa malu dan masih meneruskan kelakuan buruknya yang merugikan masyarakat banyak itu... didoain aja agar sadar, kalau gak sadar2 mereka sekeluarga smg dikasih sakit parh gak sembuh2 biar sadar... daripada mati sebelum sadar... kasihan
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sindrom Suharto
Bung Liman, Anda memang jago dalam membangun Logika Miring. Kasus yang diperiksa sebetulnya kan merupakan kasus lama, minimal diatas 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah: 1. Mengapa baru diusut sekarang saat Pansus Bank Century sedang bersiap - siap untuk membuat kesimpulan akhir??? 2. Bila dikatakan sebagai sebuah kebetulan, mengapa SBY tidak berupaya untuk menunda penindakan tersebut dan menunggu keluarnya rekomendasi dari Pansus Bank Century agar terhindar dari tuduhan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk tekanan kepada partai - partai Koalisi maupun Oposisi yang berani menyimpulkan bahwa ada pelanggaran Hukum dan Pidana dalam kasus bailout Bank Century??? Apa sulitnya menunda penindakan tersebut beberapa hari, toh itu merupakan kasus lama yang kejadiannya sudah diketahui diatas 3 tahun yang lalu tetapi tidak pernah diproses secara hukum??? 3. Mengapa SBY dan Partai Demokrat secara terbuka memberikan kesan menghalalkan segala cara agar bisa memenangkan pertempuran dalam Pansus Bank Century melawan partai - partai lain, baik yang tergabung dalam partai Koalisi Pemerintah maupun Partai Oposisi??? Walaupun hal ini dibantah keras oleh SBY dan Partai Demokrat, tetapi kesan ini sangat menonjol sekali, sehingga secara akal sehat sulit untuk dibantah.. Strategi Komunikasi macam apa yang sedang dibangun oleh SBY dan Partai Demokrat??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 13/2/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sindrom Suharto Kepada: FP Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Tanggal: Sabtu, 13 Februari, 2010, 5:36 AM Gawat! Bagaimana dengan 'Post Power Syndrome' ? Blog Kompasiana Koswara | 13 Februari 2010 | 11:55 Pernah mendengar penyakit sindrom suharto? Kayaknya ini adalah penyakit aneh, yang hanya ada di Indonesia. Penyakit ini bercirikan, apa yang dilakukan oleh pemerintah selalu dianggap salah. Apa saja. Padahal tidak semua yang dilakukan oleh pemerintah itu bertujuan untuk kepentingan pribadi dan salah.. Mengapa disebut sindrom suharto? Tampaknya penyakit ini tumbuh saat pak harto berkuasa. Saat itu, pak harto melakukan tindakan yang baik karena untuk kepentingan negara dan yang tidak baik, karena untuk kepentingan sendiri. Contohnya adalah saat impor sapi dari israel. Proses impornya sangat rahasia, karena saat itu indonesia menyatakan bermusuhan dengan israel. Tapi pak harto mendapat informasi bahwa sapi yang paling bagus adalah yang ada di israel. Untuk kepentingan agar bangsa indonesia mampu mengembangkan sapi sendiri dan mampu makan protein hewani yang cukup, maka pak harto melakukan operasi rahasia impor sapi israel dan dikembangkan di peternakan milik pak harto sendiri di tapos, Bogor. Akibat tindakan pak harto itu, sebagian orang yang mulai curiga. Timbullah bisik bisik yang macam macam sekali. Pokoknya bisik bisiknya bernada sinis. Tentu saja, karena sumber sapi itu berasal dari israel itu. Padahal, seperti kita ketahui bersama, anakan sapi sapi dari Tapos itu kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia agar peternak indonesia memilik sapi bagus. Dengan kata lain, niat baik pak harto berbalik menjadi nada sinis. Banyak sebenarnya nada sinis yang diesbut sindrom suharto ini, yang dilontarkan terhadap niat baik pak harto. Diantaranya lagi adalah pengembangan industri penerbangan di indonesia. Tujuannya baik, agar indonesia mandiri dan mampu membuat pesawat terbang sendiri. Sampai sampai N250 buatan pt IPTN (sekarang pt DI) yang prototipe awalnya disebut TETUKO, dilecehkan dengan kata kata Sing TEko ora TUku tuku sing tuku ora teko teKO. Padahal tetuko dalam pewayangan adalah anak manusia terbang gatutkoco. Yang sinis mengatakan buang buang duit saja. Indonesia itu tidak perlu industri pesawat terbang, tapi industri rakyat agar lapangan kerja banyak. Setelah Suharto lengser, nada sinis sindrom suharto dipakai untuk menyingkirkan Habibie dari kursi kepresidenan. Bahkan saat gusdur jadi presiden, nada sinis atas apapun yang dilakukan oleh presiden makin kencang saja. Bahkan kasus ajinomoto pun dituduhkan kepada gusdur. Saking kuatnya sindrom suharto pada Gusdur itu, sampai akhirnya masyarakat berpendapat bahwa memang gusdur tidak cocok jadi presiden. Sindiran sindrom suharto ini berujung pada pemakzulan Gus dur. Sindrom suharto juga berhembus kencang saat megawati jadi presiden. Memang tidak sampai ke pemakzulan megawati. Tapi, apapun niat baik megawati dalam membenahi negara, pasti salah, sehingga citra megawati jelek yang membuat megawati kalah melawan SBY dalam pemilu. Di jaman SBY berkuasa juga demikian. Kita tentu ingat saat penggantian minyak tanah ke LPG 3 kg. Kata kata sinis atas usaha penggantian itu banyak sekali yang diantaranya adalah kebakaran terjadi akibat kompor gas meledak. Ketika pak SBY membentuk tim 8 untuk mengatasi kriminalisasi KPK, angin kecurigaan sindrom suharto berhembus sangat kencang. Untungnya kasus kriminalisasi
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan
Mbak Baswati, Tetapi dengan terungkapnya kasus Bank Century, dimana terungkap betapa cerobohnya Boediono dan Sri Mulyani dalam mengelola Keuangan Negara, rasanya sangat sulit kalau masyarakat akan memilih mereka menduduki kursi RI 1 dan RI 2 pada pemilu 2014. Mereka berdua bisa bertahan pada posisinya saat ini saja masih harus berharap pada keajaiban dari Allah SWT. Perkiraan saya, Boediono dan Sri Mulyani terpaksa harus dilengserkan dari jabatannya untuk mengurangi tekanan politik terhadap SBY dan Partai Demokrat, baik dari Partai Koalisi Pemerintah, Partai Oposisi maupun masyarakat luas. Walaupun belum ada bukti bahwa Boediono dan Sri Mulyani terlibat KKN dalam kasus bailout Bank Century, tetapi bukti terjadinya kecerobohan Boediono dalam mengawasi operasional Bank Century hingga akhirnya collapse dan kecerobohan Sri Mulyani dalam menyetujui kebijakan Bailout Bank Century yang memakan biaya sampai Rp. 6,7 Triliun, sangat sulit mempertahankan keduanya pada jabatan yang mereka pegang saat ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 14/2/10, basw...@postpi.com basw...@postpi.com menulis: Dari: basw...@postpi.com basw...@postpi.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 14 Februari, 2010, 10:02 PM Karena para investor dan pasar menilai B dan SMI adalah tokoh yang dipercaya, maka B dan SMI adalah calon Pres dan Wapres 2014 agar semakin banyak investor dan ISHG semakin tringgi
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Rumah Dinas
Bung Andryansyah, Soal biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Rumah Dinas yang sudah menjadi hak nya, menurut pengamatan saya di beberapa perumahan TNI yang ditempati teman maupun keluarga besar saya, memang benar terjadi. Soal besarannya, sangat tergantung dari kebijakan dari Para Penanggung Jawab Perumahan di Instansi terkait. Bila Penanggung Jawab Perumahan TNI bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku, maka besar biaya yang harus dikeluarkan oleh penghuni baru hanya sekedar sedikit ganti rugi biaya perawatan rumah dan fasilitas tambahan (biasanya berupa ruang tambahan, bisa berupa Kamar Tidur, Ruang Tamu, Dapur, dsb) yang telah dibangun oleh penghuni sebelumnya. Itupun kalau Penghuni Baru punya uang. Bila tidak punya uang, ya tidak perlu bayar sepeserpun. Alasannya: Ada peraturan di Rumah Dinas TNI bahwa semua tambahan fasilitas terhadap Rumah Dinas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghuni Rumah Dinas dan harus segera dibongkar bila meninggalkan Rumah Dinas tersebut.. Bila Penanggung Jawab Perumahan TNI Tidak Tegas, maka penghuni lama bisa memperlakukan Rumah Dinas seolah seperti rumah pribadinya (walaupun dia sudah mendapat Rumah Pengganti dari Instansi TNI) dengan mematok tarif Uang Kunci yang lumayan tinggi dan tetap menolak keluar dari Rumah Dinas tersebut bila tidak mendapatkan harga yang cocok. Soal rasa hormat kepada pensiunan, dari cerita beberapa orang yang saya kenal yang menjadi Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, beberapa jam setelah mereka dinyatakan pensiun, artinya mereka sudah menjadi Orang Sipil kembali, rasa hormat dari Prajurit yang masih aktif jauh berkurang. Banyak yang merasa sakit hati diperlakukan seperti itu. Gak jelas juga, apakah hal ini disebabkan oleh rasa superioritas TNI terhadap Sipil atau tradisinya memang seperti itu. Soal ada PNS yang enggan keluar dari Rumah Dinas walaupun sudah pensiun, hal tersebut juga terjadi di TNI yang menempati Rumah Dinas, dimana Penanggung Jawab Perumahannya bersikap tidak tegas, walaupun mereka yang pensiun tersebut sudah mendapatkan Rumah Pengganti, baik yang didapat dari Instansi TNI terkait maupun fasilitas dari Asabri (ada kalanya beralasan untuk mencari calon penghuni yang berani bayar mahal untuk menempati Rumah Dinas tersebut, tetapi ada juga yang memang berniat untuk memiliki Rumah Dinas tersebut secara tidak sah). Akhirnya sih memang kembali ke moral juga. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 15/2/10, andryansyah andryans...@yahoo.com menulis: Dari: andryansyah andryans...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Rumah Dinas Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 15 Februari, 2010, 3:49 AM Sepengetahuan saya berdasar info yang saya dapat, untuk bisa menempati rumah dinas, polisi dan tentara bayar uang, apa benar ya? Pernah saya dengar bahwa polisi untuk masuk rumah dinas harus bayar uang yang lebih mahal dibanding beli rumah yang sejenis (luas tanah dan jenis bangunan). Jadi sebenarnya siapa yang kurang ajar itu? Soal sopan dan tidaknya prajurit rendahan saat mengosongkan rumah, saya pikir itu adalah cerminan betapa atasan yang kurang ajar saat menjabat pasti akan dilecehkan begitu tidak menjabat lagi. Saya sebagai PNS, boleh dibilang bahwa saya belum pernah melihat mantan atasan saya dihormati saat sudah tidak mejabat lagi. Ini saya lihat sangat merata, dan saya yakin ini adalah cerminan bahwa memang pejabat negeri ini kebanyakan kurang ajar!!! Nyatanya memang negeri ini tidak terurus, siap itu yang bertanggungjawab? Soal PNS yang terkesan lebih dihormati institusi dan lingkungan kerjanya saat sudah pensiun dikaitkan dengan rumah dinas, saya pikir itu salah sekali. Yang saya lihat emang pensiunan PNS yang menempati rumah dinas banyak yang kurang ajar dan tidak ada yang mau mengusirnya dengan keras karena kong-kalikong dan sok balas budi para pejabat terhadap orang ang sudah pensiun. Buktinya, lihat saja di perumahan dinas PUSPIPTEK. Orang yang menempati rumah dinas seharusnya sadar, mengapa dia bisa tinggal di rumah dinas dan kapan dia harus segera pergi dari rumah dinas. Jangan pakai alasan belum punya rumah dll, mengapa mereka tidak berpikir pada yuniornya yang benar-benar belum punya rumah. Salam, andry
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Akarnya Kemiskinan dan Rendahnya Prioritas
Bila informasi ini benar, berarti dalam membuat penilaian tentang Indikator Makro Ekonomi, data tentang meningkatnya jumlah anak jalanan dianggap tidak mempengaruhi perekonomian Nasional. Berapa banyakpun anak jalanan akan bertambah, kelihatannya tidak dianggap sebagai data yang bisa mempengaruhi Indikator Makro Ekonomi. Demikian pula dengan data BPS tentang Orang Miskin, meningkatnya jumlah anak terlantar ternyata justru dianggap sebagai Pengurangan Orang Miskin, mungkin karena pendapatan anak - anak tersebut dari hasil mengemis di jalanan dinilai oleh BPS sebagai upaya untuk Mengentaskan Kemiskinan Keluarga, sehingga kasus meningkatnya jumlah anak terlantar yang terpaksa harus mengemis dijalanan justru dianggap sebagai upaya Keluarga Miskin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga agar bisa keluar dari kemiskinan. Kok kacau sekali cara Bangsa ini memecahkan kemiskinan rakyat. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 2/2/10, basw...@postpi.com basw...@postpi.com menulis: Dari: basw...@postpi.com basw...@postpi.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Akarnya Kemiskinan dan Rendahnya Prioritas Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 2 Februari, 2010, 10:20 PM Nah ini berita bagus para poliutis PD yang sombng itu tentu akan membantah fakta ini dengan argumentasi INDIKATOR MAKRO. Fakta masyarakat miskin semakin banyak, mereka usia kerja atau yang kena PHK yang masuk ke sektor informal juga semakin banyak. Ini fakta, maka turunlah ke bawah atau TURBA dan jangan hanya menikmati singgasana kekuasaan dan menerima laporan ABS. Kehidupan industri sektor informal juga semakin berat ketika supply semakin besar dan demand relatif tetap. Lihat pula demo outsourcing. Jangan melihat bahwa sistem di barat outsourcing itu cocok dengan kondisi Indonesia. Jangan pula berlindung dibalik angka pemilih 61% dan satu kali putaran. Lihat kasus Soeharto yang turun 3 bulan padahal menguasai 70%. Bawalah Indonesia sesuai dengan endowment Indonesia. Modernisasi tidak sama dengan westernisasi.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] tebar pesona
Itu artinya SBY dan Partai Demokrat tidak percaya diri sehingga terpaksa menggunakan cara - cara yang ongkosnya sangat mahal. Kelihatannya SBY dan Partai Demokrat gagal dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik masyarakat pendukungnya maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kehebatan para pakar komunikasi di Partai Demokrat saat Pemilu 2009, baik di Pileg yang mampu meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat 300 % maupun Pilpres yang mampu memenangkan dalam 1 putaran, kelihatannya telah lenyap tak berbekas. Ada apa dengan SBY dan Partai Demokrat??? Kemana larinya para pakar komunikasi di Partai Demokrat??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 3/2/10, Satrio Arismunandar satrioarismunan...@yahoo.com menulis: From: ali alkatiri a_kat...@yahoo. com Subject: [kahmi_pro_network] tebar pesona To: kahmi_pro_network@ yahoogroups. com Date: Wednesday, February 3, 2010, 10:44 AM Seperti biasanya, saya beangkat kerja menumpang angkutan umum dari terminal kampung melayu menuju kantor. Pagi ini rupanya tdk seperti pagi-pegi kemaren. Ada sesuatu pemandangan yang baru. Beberapa anak remaja membagi-bagikan semacam tabloid full color yang menceritakan kebehasilan- keberhasilan SBY. Hampir semua orang yang berdiri di terminal di bagikan tabloid gratis tsb, tidak perdul tua muda, berminat atau tidak. Artinya tabloid ini dicetak tak terbatas. Yang jadi pertanyaan buat saya. Apa gunanya mencetak tabloid dgn isi spt ini, apa pemerintah / tim SBY (?) kurang media yang lebih murah, lebih cerdas dan lebih beresonansi? Saya takutkan ini bentuk kemubadziran. .alangkah baiknya dana unutk mencetak tsb dibagikan untuk sembako rakyat yg harganya sekarang sudah mulai menaik.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kejamnya Penggiringan Opini Massa
Bung Joseph D Santos, Kalau semua orang berfikir soal Hukum Karma bagi keturunannya akibat kesalahan yang mereka buat, pasti di Indonesia tidak akan ada korupsi. Karena masyarakat Indonesia terkenal sangat religius, termasuk para koruptornya (terlihat dari cara mereka berpakaian dan berbicara, baik saat di masyarakat maupun saat di sidang Pengadilan), makanya mereka tidak percaya akan adanya Hukum Karma bagi keturunannya yang tidak terlibat secara langsung dalam aksi korupsi yang mereka lakukan (karena mereka hanya ikut menikmati hasil korupsi yang dilakukannya). Soal hukuman untuk mereka yang telah melakukan korupsi, baik yang kemudian tertangkap dan dinyatakan bersalah di Pengadilan maupun yang tidak pernah tertangkap, umumnya mereka percaya bahwa Allah SWT itu Maha Pemaaf, sehingga dengan memohon maaf kepada Allah SWT, mereka yakin bahwa Allah SWT pasti akan memaafkan seluruh dosa yang telah mereka buat. Dalam kasus mantan Presiden Suharto yang diduga telah melakukan korupsi yang jumlahnya sangat besar dan juga dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembantaian jutaan orang PKI, dengan adanya doa dari jutaan para pendukungnya, Masyarakat Pendukung Korupsi dan pendukung Pelanggaran HAM Berat, percaya bahwa seluruh kesalahan Suharto telah dimaafkan oleh Allah SWT. Mereka percaya bahwa mustahil Allah SWT akan mengabaikan doa jutaan pendukung Suharto yang memohon agar Allah SWT mengampuni segala dosa - dosa Suharto ketika masih hidup. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 3/2/10, Joseph D Santos joedev...@gmail.com menulis: Dari: Joseph D Santos joedev...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kejamnya Penggiringan Opini Massa Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 3 Februari, 2010, 8:00 AM Apa nggak takut ya mereka2 yang membuat keputusan atau tuntutan, padahal semuanya belum benar2 terbukti eperti yang di beritakan media. Kalau mereka salah menghukum mati orang. Mereka semua mendapat upahnya di akhirat nanti. Tanpa kecuali, semua yang terlibat dengan kasus AA ini. Kalau mereka bisa aman di dunia ini untuk satu dua generasi, belum tentu generasi ke empat keturunannya akan aman. KArena hukum karma tetap berlaku di dunia ini. Saya percaya walau pun AA sudah di bunuh karakternya, tapi semua orang yang terlibat sekecil apapun pasti akan mendapat ganjarannya. Kalau tidak dirinya semasa hidup, mungkin keturunannya akan lebih sengsara. Dan di kahirat nanti siksa tidak akan berhenti sampai kiamat tiba. Salam Wahyu
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Harga Kaki Amputasi Rp 7,2 juta?
Tindakan pimpinan PT PINDAD sangat tidak pantas. Kecelakaan itu akibat PT PINDAD tidak cermat dalam melakukan ujicoba sehingga mencelakakan masyarakat tidak bersalah. Bagaimana kalau dibalik, yaitu kaki Pimpinan PT Pindad di amputasi dan mendapatkan tunjangan yang 3 kali lebih besar yaitu sekitar Rp. 1 juta/bulan selama 2 tahun. Pasti akan banyak donatur yang bersedia untuk membiayai proses amputasi pimpinan PT PINDAD yang ceroboh ini, biar bisa merasakan bagaimana menderitanya seseorang yang kakinya telah diamputasi akibat kecerobohan yang dia lakukan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 7/2/10, suryo pratomo suryo_prat...@yahoo.com menulis: Dari: suryo pratomo suryo_prat...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Harga Kaki Amputasi Rp 7,2 juta? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Cc: ipb_l...@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 7 Februari, 2010, 7:37 AM Hilangnya Rasa Kemanusiaan Jumat, 5 Februari 2010 21:36 WIB Pekan lalu di depan Menteri Riset dan Teknonologi Suharna Suryapranata, PT Pindad melakukan uji coba peluncuran roket di Lumajang, Jawa Timur. Sebagai bagian ada keinginan untuk bersiap membangun industri pertahanan yang bisa diandalkan, kita mendukung pengembangan teknologi roket di Tanah Air.. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang tertinggal. Kita harus masuk dalam kelompok negara-negara terdepan dalam membangun industri pertahanan berbasis roket. Kalau bangsa Tiongkok bisa, kalau bangsa India bisa, kenapa kita tidak bisa. Itulah bahasa yang dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berbicara di depan National Summit, akhir tahun lalu. Presiden mencoba memacu kemampuan dari bangsa ini untuk mencapai prestasi tertinggi. Dari serangkaian uji coba yang dilakukan, ada dua roket yang tidak berjalan seperti seharusnya. Roket itu bergerak tidak terkendali dan tragisnya satu roket bahkan menimpa sebuah rumah penduduk. Dua warga yang sudah berumur kebetulan sedang tinggal di dalam rumahnya yang sederhana. Mereka tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam jiwa sampai roket itu menembus rumah dan meledak di dekat mereka. Ledakan roket beruntung tidak merenggut jiwa mereka. Namun kedua orang tua itu harus menerima kenyataan bahwa ledakan roket membuat penghuni laki-laki berumur 80 tahun mengalami luka bakar hebat, sementara perempuan berumur 50 tahun mengalami luka parah di bagian kaki membuat kakinya harus diamputasi. Sebuah kecelakaan yang sungguh tidak disengaja. Pihak Pindad memang segera membawa kedua korban ke rumah sakit. Pihak Pindad pun menanggung biaya pengobatan bagi kedua orang tua yang malang tersebut. Pertanyaan lebih lanjut, setelah kedua korban kelak sembuh, kompensasi apa yang diberikan negara kepada keduanya? Di luar dugaan, Pindad menawarkan untuk memberi santunan sebesar Rp 300.000 per bulan kepada korban selama dua tahun. Artinya selama dua tahun, korban menerima santunan sebesar Rp 7,2 juta. Pantaskah seorang yang menjadi korban dari sebuah uji coba teknologi canggih dihargai sebegitu rendahnya? Tidakkah dibayangkan bahwa dengan kaki yang diamputasi pada usia yang begitu tua, praktis tidak ada yang bisa mereka kerjakan lagi di sisa hidupnya. Tidak mudah bagi seorang tua untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Bahkan orang muda yang tiba-tiba harus kehilangan kaki pun sulit untuk bisa beradaptasi. Bahkan untuk bisa bekerja seperti biasa, mereka membutuhkan masa penyesuaian yang panjang. Tidak terbayang di negeri yang memiliki falsafah yang begitu mulia seperti tertuang dalam sila-sila dalam Pancasila ternyata tidak memiliki hati sama sekali. Tidak ada kepedulian dari pimpinan tertinggi Kementerian Riset dan Teknologi untuk datang menjenguk kedua korban dan memberikan kompensasi yang lebih masuk akal. Kalau saja pemimpin itu punya hati seharusnya tidak perlu ragu menjadikan kedua korban itu sebagai pahlawan teknologi. Mereka telah berkorban demi cita-cita dari bangsa ini mencapai prestasi tinggi di bidang teknologi. Untuk itu tidak ada salahnya negara memberikan tunjangan seumur hidup kepada kedua korban tersebut. Negara tidak akan merugi dengan memberikan tunjangan seumur hidup kepada mereka. Sebaliknya negara akan dihormati oleh rakyatnya karena menunjukkan kepedulian yang tinggi dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Bupati Lumajang sepantasnya marah dengan perlakuan tidak manusiawi kepada warganya. Pemberian santunan yang hanya Rp 300.000 untuk waktu dua tahun sangat tidak pantas bagi orang yang harus menjadi korban dari tindakan sebuah lembaga negara. Kejadian di Lumajang memang tidak boleh menyurutkan niatan kita untuk terus menggapai cita-cita tinggi mengembangkan teknologi roket. Peristiwa nahas itu justru harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih giat dan menyempurnakan teknologi yang ada. Namun yang lebih penting, perlunya kita mengasah nilai kemanusiaan kita. Bangsa yang katanya menempatkan manusia dalam posisi yang begitu tinggi. Bangsa yang berani menyebutkan prinsip
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Rumah Dinas
Soal gusur menggusur Rumah Dinas bagi anggota TNI, kelihatannya gak perduli pangkatnya cuma prajurit rendahan, atau pangkat Jendral, bila diputuskan oleh instansi terkait harus segera keluar, ya harus keluar. Tidak ada pilihan lain. Bagi pensiunan Jendral yang mendiami Rumah Dinas, kalau gak salah maksimal 6 bulan setelah pensiun harus sudah keluar dari Rumah Dinas. Persoalan akan muncul bila saat itu Rumah Pengganti masih belum siap. Itu terjadi pada kakak saya yang Jendral Bintang 2, tergopoh - gopoh harus keluar dari rumah dinasnya ketika di pintu rumahnya tertempel stiker harus segera keluar dari rumah dinasnya paling lambat 5 hari terhitung sejak stiker tersebut ditempelkan. Walaupun Rumah Pribadinya belum selesai dibangun, ya terpaksa ditempati apa adanya, daripada dipermalukan oleh instansi terkait. Kakak saya yang lain dengan pangkat Kolonel Senior juga mengalami nasib yang sama. Begitu pensiun dan menerima surat perintah untuk segera keluar dari Rumah Dinas, ya langsung keluar saja untuk menghindari dipermalukan oleh para prajurit rendahan (tentu saja atas perintah dari pihak yang memiliki otoritas) yang akan segera menggusur paksa penghuninya karena yang bersangkutan telah pensiun dari dinas TNI. Tetangga kakak saya yang pensiunan Jendral Bintang 3, karena terlambat keluar dari rumah dinas akibat rumah pribadinya belum selesai dibangun, seluruh barang - barangnya dikeluarkan dari rumah secara paksa dan diletakkan di pinggir jalan, menunggu untuk dinaikkan kedalam Truk yang akan disediakan oleh Intansi TNI terkait. Para Prajurit Rendahan yang melakukan eksekusi penggusuran terhadap Rumah Pensiunan Perwira Tinggi sama sekali tidak punya sopan santun dalam pelaksanaannya. Jadi pensiunan TNI memang kelihatannya sangat tidak menyenangkan. Saat masih aktif dengan pangkat Jendral, mustahil ada Perwira Menengah, apalagi Prajurit Rendahan berani bertindak kurang ajar terhadap yang bersangkutan. Tetapi ketika sudah pensiun, jangankan seorang Perwira Menengah, bahkan seorang Prajurit rendahanpun berani bersikap sangat kurang ajar terhadap Pensiunan Jendral tanpa takut ditindak oleh Instansi yang menaungi mereka. Kelihatannya posisi Pensiunan Pegawai Negri Sipil lebih dihormati oleh Instansi terkait dan lingkungan kerjanya dibandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh Pensiunan TNI, baik dari Instansi terkait maupun dari anggota TNI Aktif dari instansi tersebut. Menyedihkan memang, tetapi katanya itu sudah menjadi tradisi di TNI sejak Republik ini berdiri. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 8/2/10, oki okki...@yahoo.co.id menulis: Dari: oki okki...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Rumah Dinas (Bung Kiky dan mas Adyanto) Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 8 Februari, 2010, 2:09 AM kebetulan saya adalah salah satu anak purnawirawan Abri yang saat ini ayah saya berjuang untuk bisa membeli Rumah Dinas tersebut. Saya kurang tahu secara mendetail mengenai hal ini, namun yang saya tahu bahwa pada saat dibangun, perumahan dinas TNI AL dimana kami berada adalah type rumah sederhana yang sekarang banyak dijual untuk kalangan menengah kebawah. Bertahun-tahun kami menempati dan membangun rumah tersebut dengan biaya yang tidak sedikit hingga menjadi rumah yang layak dipakai dengan harapan kita bisa membelinya, karena UU memungkinkan hal itu dan sudah ada beberapa kasus bisa dibeli kepemilikannya, apalagi letaknya yang lumayan jauh dari pangkalan membuat 90% penghuni sedikit demi sedikit memperbaiki rumah tersebut tanpa adanya bantuan dari pihak TNI AL. Sekarang tiba-tiba kami akan diusir dari rumah yang sudah lebih dari 30 tahun kita huni dan pelihara dengan tetesan keringat, jelas kami melawannya. Bagi Perwira Tinggi, umumnya mereka bisa membeli rumah sendiri selain rumah dinas tersebut, namun kebanyakan yang masih berada diperumahan adalah para keluarga Tamtama dan Bintara TNI yang hidup mereka benar-benar habis untuk tugas negara sehingga sulit menyisihkan uang untuk membeli rumah yang baru.. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tjipta: SBY Mestinya Bangga Dianalogikan Kerbau
Bung Lasma Siregar, Yang menganggap Binatang Kerbau dari sisi yang negatif kan orang Indonesia yang tinggal diperkotaan, baik sebagai simbol kebodohan, kelambanan dalam bergerak maupun sebagai binatang yang rakus karena alang - alang saja dimakan dengan rakusnya. Tetapi bagi kalangan Petani, Kerbau dianggap sebagai Binatang yang bersedia bekerja keras tanpa banyak mengeluh, tenaganya besar sehingga bisa diandalkan untuk membajak sawah dan tidak rewel dalam memilih makanan. Untuk makan, Kerbau tidak perlu rumput dengan kualitas klas 1 seperti Binatang Sapi, tetapi dengan makan alang - alang saja badannya tetap sehat, tumbuh besar dan tenaganya luar biasa kuat serta jarang sakit. Kelihatannya SBY lebih menggunakan mitologi Orang Indonesia yang tinggal di perkotaan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 8/2/10, Lasma siregar las032...@yahoo.com menulis: Dari: Lasma siregar las032...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tjipta: SBY Mestinya Bangga Dianalogikan Kerbau Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 8 Februari, 2010, 1:40 AM Kerbau dalam mitologi China memang menggambarkan sesuatu yang kerja keras dan tabah hati! Tapi di Indonesia bisa berarti yang negatif, misalnya ada istilah kumpul kebo (kerbau) yang berarti sepasang Romeo dan Juliet hidup berdua tanpa kawin (Hello MUI!). Kerbau juga diasosiasikan dengan sesuatu yang banyak makan (gendut), malas (lambat bertindak) dan suka wira wiri tak jelas mau kemana! Selain itu di beberapa daerah, kalau sesorang dipanggil (disamakan) kerbau, ini hampir sama kalau seandainya disebut babi atau anjing! Orang bisa ngamuk dan sebagainya! Tak tahulah SBY pakai mitologi yang mana? :=)) Salam Las
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan
Karena masyarakat belum menemukan tokoh yang cocok sebagai pengganti SBY, makanya tidak ada Partai Politik yang secara bersungguh - sungguh ingin memakzulkan Presiden SBY, yang dalam hal ini termasuk Partai Oposisi: PDIP, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Bila proses pemakzulan tersebut tetap dipaksakan, pengganti SBY, siapapun dia, pasti juga akan ditolak oleh masyarakat. Makanya kemungkinan terjadinya pemakzulan terhadap Presiden SBY memang sangat kecil, tetapi potensi terjadinya pemerasan terhadap Presiden SBY dalam pembagian kue kekuasaan menjadi sangat besar. Kemungkinan yang terjadi adalah: Presiden SBY dibawah tekanan partai - partai yang ada di DPR, baik yang tergabung dalam Koalisi Pemerintah maupun Oposisi. Makanya ancaman Partai Demokrat bahwa Presiden SBY akan melengserkan mentri - mentri yang partainya tidak setia dengan SBY, tidak membuat partai Koalisi SBY di Pansus DPR tidak takut. Terbukti 4 dari 5 Partai Koalisi Presiden SBY tetap menyatakan bahwa ada masalah dengan penanganan bailout Bank Century. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 7/2/10, imcw imc...@gmail.com menulis: Dari: imcw imc...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 7 Februari, 2010, 1:48 PM Sahabatku Kicky, Semua rakyat sepertinya masih harap harap cemas karena sampai saat ini belum muncul tokoh yang sesuai dengan harapan mereka. -- i made cock wirawan
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Politik Machiavellis
Partai Koalisi SBY dan Partai Demokrat kelihatannya sudah mulai berani melawan terhadap ancaman Pergantian Mentri dari Partai Politik yang tidak mendukung Kebijakan Pemerintah dalam kasus bailout Bank Century. Bila ancaman tersebut benar - benar dilakukan, maka Partai Koalisi yang tertinggal hanya tinggal PKB. PAN yang katanya Hidup di Ketiak SBY demi untuk mendapatkan bagian dari kue kekuasaan, ternyata juga melawan tekanan SBY dan Partai Demokrat. PAN dan Partai Koalisi SBY lainnya kelihatannya lebih takut terhadap kecaman masyarakat dibandingkan ancaman dari SBY dan Partai Demokrat. Kelihatannya SBY dan Partai Demokrat harus realistis melihak kenyataan dilapangan serta harus berfikir seribu kali bila tetap ingin melaksanakan ancamannya. Bila sampai SBY dan Partai Demokrat salah langkah, maka nasibnya bisa di ujung tanduk. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 8/2/10, suryo pratomo suryo_prat...@yahoo.com menulis: Dari: suryo pratomo suryo_prat...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Politik Machiavellis Kepada: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 8 Februari, 2010, 1:12 PM Jangan Jadi Machiavellis Sabtu, 6 Februari 2010 18:28 WIB Skandal Bank Century terus bergulir. Panitia Khusus Bank Century terus mencoba melakukan penyelidikan atas kasus yang membuat negara harus mengeluarkan dana Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Semakin mendekati masa akhir tugas Pansus Bank Century, semakin tegang orang menunggu rekomendasi apa yang akan dikeluarkan oleh Pansus. Dinamika yang terjadi di dalam Pansus membuat Partai Demokrat merasa terpojokkan. Reaksinya segera tampak dengan menggunakan mandat kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang dianggap membahayakan posisi mereka. Terutama yang dicoba ditekan adalah partai-partai koalisi yang duduk dalam pemerintahan. Isu perggantian menteri yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsudin bukan lagi mengindikasikan adanya manuver ke arah sana, tetapi nyata-nyata sebagai bentuk penekanan. Sekjen Partai Demokrat meminta kepada Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti menteri-menteri dari partai koalisi yang tidak mendukung sikap pemerintah dalam skandal Bank Century. Langkah yang ditempuh Partai Demokrat sangat wajar apabila dilihat dari kepentingan politik Partai Demokrat. Hanya saja melihat realita yang terjadi selama penyelidikan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan langkah penyelamatan Bank Century, terlalu riskan apabila Partai Demokrat hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Orang akan mudah menilai bahwa langkah yang dilakukan Partai Demokrat adalah cara-cara Machiavellis. Partai Demokrat bisa dinilai menghalalkan segala cara untuk mempertahankan citranya, meski kenyataan yang didapat di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses penyelamatan Bank Century. Rekaman terakhir yang diperdengarkan di Pansus Bank Century mengenai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menunjukkan adanya agenda khusus untuk menyelamatkan Bank Century. Perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dengan mengubah besarnya rasio kecukupan modal (CAR) jelas-jelas ditujukan hanya sekadar untuk menyelamatkan Bank Century. Dalam rekaman terdengar jelas bahwa beberapa anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sendiri menyatakan ketidaksetujuannya. Berbagai pelanggaran terhadap prinsip ketidakhati- hatian yang dilakukan pengelola Bank Century tidak pantas membuat bank tersebut harus diselamatkan. Pandangan ini semakin menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada dasar kegagalan sistemik yang harus ditakutkan apabila bank tersebut ditutup. Namun kita melihat sekarang ini bahwa langkah penyelamatan tersebut menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Seakan-akan ancaman kegagalan sistemik itu sesuatu yang begitu menakutkan apabila langkah penyelamatan tidak dilakukan. Padahal, beberapa pihak menganggap indikator kegagalan sistemik hanya sekadar pembenaran terhadap kebijakan yang sudah diambil. Kita menilai tepat sikap yang disampaikan partai-partai anggota koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie misalnya menegaskan bahwa koalisi yang dilakukan Golkar dengan Presiden Yudhoyono adalah koalisi untuk kebaikan Indonesia. Kalau kemudian yang terjadi adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka Golkar tidak mungkin untuk membela secara membabi-buta. Golkar sama sekali tidak khawatir bahwa atas sikapnya ini harus kehilangan kadernya di kabinet. Bahkan menurut Aburizal Bakrie, demi memberi sumbangsih bagi kemajuan Indonesia, Golkar akan berada paling depan untuk menarik kadernya yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. Sikap yang sama disampaikan anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan yang duduk di Pansus Bank Century. Menurut pandangan mereka, koalisi harus ditujukan untuk menegakkan kebenaran, bukan
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Godaan Setan (Pemakzulan) yang Terkutuk!
Setuju sih bahwa DPR juga ikut bersalah saat menyetujui anggaran pembelian mobil mewah tersebut. Mantan Ketua Anggaran DPR yang menyetujui anggaran tambahan untuk pembelian Mobil Mewah tersebut, saat wawancara di Metro TV bilang bahwa pengajuan tambahan anggaran tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat mepet, yaitu 1 hari menjelang pergantian pemerintahan yang ditandai dengan Pelantikan Pasangan SBY - Boediono menjadi Presiden. Katanya sih, karena waktunya sudah mepet dan tidak punya waktu untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran tambahan tersebut, maka anggaran tersebut langsung disetujui saja. Pertimbangannya adalah :Adanya ketentuan dari Mentri Keuangan yang dijadikan dasar untuk meminta anggaran bagi Pembelian Mobil Dinas kepada DPR bahwa harga Mobil Dinas untuk Mentri dan Pejabat Tinggi Negara maksimum Rp. 400 juta sudah termasuk pajak. Sampai hari ini ketentuan tersebut belum pernah dirubah oleh Mentri Keuangan. Bila kemudian Mobil Dinas yang dibeli oleh Sekretariat Negara ternyata seharga Rp. 1,3 milyar sudah termasuk pajak, artinya Pemerintah SBY telah dengan sengaja mengelabui DPR, karena dasar pengajuan anggaran ke DPR adalah Mobil Dinas seharga Rp. 400 juta sudah termasuk pajak. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 8/2/10, Habibie Nugroho Wicaksono prof.habi...@gmail.com menulis: Dari: Habibie Nugroho Wicaksono prof.habi...@gmail.com Judul: Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Godaan Setan (Pemakzulan) yang Terkutuk! Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 8 Februari, 2010, 4:53 AM Perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa pembelian suatu barang/jasa pada pemerintah melalui mekanisme APBN. APBN yang diajukan presiden ditetapkan oleh DPR setelah melalui serangkaian proses antara pemerintah dengan komisi DPR. Maka, tidak adil rasanya untuk melulu menyalahkan presiden. Salam Habibie Nugroho Wicaksono
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Siaran Peluncuran Uji Coba TV Digital yang Amburadul
Bung Ade Armando, Bila informasi anda ini benar, lantas apa untungnya pemerintah berupaya membodohi dan membohongi publik??? Bila suatu pemerintahan melakukan pembodohan dan kebohongan bagi masyarakatnya, pasti ada tujuan strategis yang ingin mereka capai dengan cara cepat dan pasti bukan karena iseng. Alasannya: Pihak Pemerintahan SBY sudah sangat sadar bahwa bila masyarakat menyadari kalau pemerintah telah berupaya secara bersungguh - sungguh untuk membodohi dan membohongi masyarakat, apapun alasannya, masyarakat pasti tidak akan pernah percaya lagi dengan apapun yang akan dikatakan oleh Pemerintahan SBY. Disini berlaku pepatah: Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Jadi apa untungnya kebohongan ini bagi Pemerintahaan SBY??? Tujuan apa yang akan dicapai??? Semoga jawabannya bukan hanya untuk iseng saja, karena resikonya bisa sangat dahsyat bila masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan suatu Pemerintahan yang sedang berkuasa. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 30/1/10, ade armando im_arma...@yahoo.com menulis: Dari: ade armando im_arma...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Siaran Peluncuran Uji Coba TV Digital yang Amburadul Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 30 Januari, 2010, 1:49 AM Belakangan ini, komunitas penyiaran, pemerintah, DPR suka sekali bicara soal migrasi sistem pertelevisian kita ke sistem digital. Mau tahu seberapa siap kita dengan televisi digital? Siaran peluncuran uji coba siaran televisi digital di Bandung melalui TVRI (29/01/2010) bisa dijadikan indikator bagus: 1. Siarannya merupakan siaran tunda di menjelang tengah malam. Ini menunjukkan bahwa bahkan bagi TVRI pun ini bukan informasi penting. Para petinggi tv swasta juga datang, tapi acara ini tak disiarkan melalui stasiun televisi mereka. 2. Kualitas gambarnya buruk: di rumahku, gambarnya berbayang. 3. Kualitas suaranya buruk. Kadang suara pembicara di segmen talk-show hilang tak terdengar, begitu juga suara penyanyi, pemusik. 4. Ada microphone mati. 5. Saat penayangan presentasi video tentang tv digital, suaranya terputus-putus. 6. Tak ada penjelasan yang cukup jelas tentang apa itu televisi digital. Menteri Kominfo memberikan pengandaian yang membingungkan. Kalau tidak salah, ia mengandaikan televisi analog itu sebagai anak yang lahir, kemudian menjadi bayi, menjadi, anak, menjadi remaja dan seterusnya; sementara televisi digital itu adalah anak yang lahir dan tiba-tiba besar. Maksudnya apa? (FYI: Sang menteri kelihatan sama sekali tak siap). 7. Para narasumber sama sekali tak bisa membantu menjelaskan. Seorang di antara mereka malah bicara tentang harga set-top box yang mencapai Rp 300 ribuan untuk melengkapi pesawat televisi yang dimiliki warga untuk bisa menangkap siaran digital. Yang nggak dibilang, saat ini siaran digital yang bisa ditangkap hanya yang bersifat uji coba. 8. Narasumber yang lain bilang, menurut penelitian, mayoritas warga kota antusias dengan siaran televisi digital. Survei mana pula yang bilang begitu? 9. Rekaman penjelasan nara sumber dari KPI Jabar yang cenderung lebih kritis dari yang lain serta mengingatkan tentang kemungkinan- kemungkinan negatif, tiba-tiba saja diedit dan menghilang dari tayangan 10. Dalam presentasi video, saat membandingkan kualitas gambar tv analog dengan digital, hadir kebohongan lain: siaran televisi analog digambarkan bersemut, bergaris-garis, menyakiitkan mata; sementara siaran televisi digital, gambarnya cerah. Mungkin kalau siaran tv analog TVRI memang begitu; tapi siaran televisi swasta nasional sih baik-baik saja dong... Apa pelajaran yang bisa ditarik dari acara peluncuran itu: 1. Kesiapan Indonesia amburadul dan nggak serius 2. Yang tampil lebih ke retorika bukan aksi yang terencana 3. Bahkan para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang terkait nampak tak sepenuhnya mengerti dengan digitalisasi televisi ini. 4. Tak ada penjelasan tentang hal-hal yang esensial. 5. Kepentingan komersialnya sangat kental. 6. Banyak kebohongan 7. Banyak penutupan fakta 8. Memberikan mimpi indah yang tak berjejak pada realita. H ___ Dapatkan alamat Email baru Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan
Sekali lagi, ini adalah bukti kegagalan komunikasi SBY terhadap Kelompok Koalisi Partai Demokrat dan Partai Oposisi. Saya tidak tahu lagi, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasi SBY agar tidak menari diatas gendang Politisi dari Partai Lain, baik yang tergabung dalam Kelompok Koalisi Partai Demokrat maupun Partai Oposisi. Kemana perginya seluruh staf Presiden SBY yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu komunikasi??? Bila gaya komunikasi Presiden SBY tidak segera diperbaiki, saya kok khawatir Presiden SBY justru akan jatuh akibat pernyataannya yang menimbulkan blunder politik. Bukankan isu pemakzulan ini muncul akibat adanya konflik kepentingan antara para pendukung SBY di Pemerintahan dan pendukung SBY di DPR??? Ingat, 80 % anggota DPR adalah pendukung SBY, sehingga hanya dengan dukungan para pendukung SBY lah paka bisa terjadi pemakzulkan terhadap Presiden SBY. Sudah kemampuan Komunikasi Politik SBY begitu lemah, sekarang ditambah lagi lemah dalam mengkoordinasikan seluruh pendukungnya, baik di Pemerintahan maupun di DPR. Hasil macam apa yang bisa diharapkan dari Pemimpin Politik yang sangat lemah ini??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 30/1/10, P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com menulis: Dari: P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 30 Januari, 2010, 2:50 AM Tentang Pemakzulan, ada yang menggelitik saya SBY yang notabene punya kekuatan besar di parlemen kok takut ada pemakzulan.. Lha kalau memang dia yakin dengan kekuatannya di DPR, mau ada wacana pemakzulan sampai setebal 1000 halaman, tetap saja tidak akan lolos, akan terhadang oleh kekuatan PD di DPR. Kecuali, memang SBY tidak bisa mengendalikan PD dan koalisinya di DPR. Mengenai pemdapat Mafud MD, saya sangat apresiate. Pemakzulan itu konstitusional, ada aturan dan syarat2nya. Kalau memang semua terpenuhi, ya terjadilah pemakzulan. Dan sekali lagi, itu konstitusional.
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rumah Dinas (Bung Kiky dan mas Adyanto)
Bung Joko, Pertanyaan saya soal hak mendapatkan rumah pribadi bagi Pegawai Negri dari TNI masih tetap yaitu: Apakah para penghuni Rumah Dinas tersebut tidak memiliki Rumah Pribadi yang didapat dari bantuan Pemerintah karena: 1. Memang Instansi TNI dimana mereka bernaung tidak pernah menawarkan bantuan agar para penghuni Rumah Dinas tersebut mendapatkan rumah pribadi, dimana uang muka dibayar oleh Pemerintah dan cicilannyanya sangat ringan, atau 2. Sebetulnya mereka sudah ditawari untuk mendapatkan Rumah Pribadi oleh Instansi TNI yang menaungi mereka, tetapi ditolak oleh para penghuni karena ada ketidak cocokan soal lokasi dan atau kualitas rumah dan luas tanah. Bila yang terjadi adalah point 1, berarti para pensiunan TNI telah diperlakukan secara tidak adil oleh Instansi yang menaungi mereka. Bila yang terjadi point 2, maka proses penggusuran ini merupakan resiko yang sudah disadari oleh para penghuninya. Setahu saya, yang terkena point 2, besar ganti ruginya sama antara Pegawai Negri Sipil maupun TNI. Artinya: Penggusuran paksa bukan sepenuhnya kesalahan Instansi TNI yang manaungi mereka. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 30/1/10, Joko jokotol...@yahoo.com menulis: Dari: Joko jokotol...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rumah Dinas (Bung Kiky dan mas Adyanto) Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 30 Januari, 2010, 3:43 AM Bung Kiky dan mas Adyanto, Masalah penghunian rumah dinas di lingkungan TNI sudah lama bermasalah dan tidak pernah ada penyelesaian. Padahal di lingkungan dinas instansi yang bukan TNI (baca : PNS) hal seperti ini tidak pernah terjadi karena aturan yang ada ditindak lanjuti secara bijak. Masalah ini sebetulnya sudah sampai kepada presiden, sehingga untuk memberikan jalan penyelesaian Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru, yaitu Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2008, yang sebetulnya merupakan pengulangan/ penegasan dari UU RI no. 72 tahun 1957 tentang penjualan Rumah-Rumah Negeri , dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 yang telah diubah dengan PP No.31 tahun 2005 tentang Rumah Negara. Namun bagaimana mungkin aturan ini akan jalan kalau instansi yang membawahi tidak mau memprosesnya. Saya tidak tau apakah karena dalam peraturan itu hanya menyebut Pegawai Negeri (bukan PNS - ulangi - bukan PNS), tidak secara eksplisit menyebut Prajurit TNI. Rasanya tidak terlalu keliru kalau banyak kalangan yang berpendapat bahwa ada perasaan iri dan dengki dari para yunior kepada seniornya dengan alasan yang tidak jelas. Lebih miris lagi, melihat tayangan penggusuran paksa terhadap keluarga purnawirawan di media (TV dan suratkabar), yang notabene adalah para pejuang pendahulu mereka, para pejabat teras di lingkungan TNI tetap bergeming. Tidak sedikitpun nuraninya tersentuh untuk berbuat sesuatu, berupaya menyelesaikan masalah secara bijak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wong peraturannya juga sudah ada .. /Joko
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional!
Kalau gak salah, alasan tidak dicantumkannya PKI pada Gerakan 30 September, karena pihak TNI, antara lain TNI AD juga terlibat dalam pemberontakan tersebut, sehingga sangat tidak adil bila hanya ditulis Gerakan 30 September PKI, karena seharusnya ditulis Gerakan 30 September PKI, TNI. Supaya adil, makanya disebut Gerakan 30 September saja, tanpa membuat rincian pihak mana saja yang terlibat dalam gerakan pemberontakan tersebut. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 1/2/10, Kicky mr.bela...@gmail.com menulis: Dari: Kicky mr.bela...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional! Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 1 Februari, 2010, 1:21 AM Soal buku John Rossa... saya baru baca beberapa halaman saja sih Tapi saya mencatat dalam buku itu dikatakan bahwa dokumen PKI menyebut gerakan itu adalah Gerakan 30 September Jadi cukup jelas bahwa gerakan itu dilakukan oleh PKI, so apa salahnya ditambahkan G-30 S PKI. Soal stigma PKI yang negatif menurut saya itu soal lain. Salam Kicky
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Benarkah Presiden SBY sulit dimakzulkan dalam kasus Century karena kebijakan bail-out terjadi di masa jabatan sebelumnya?
Bung Kiky, Yang gencar menyuarakan pemakzulkan SBY di Pansus Bank Century, mayoritas adalah dari pendukung SBY sendiri. Kalau dari oposisi, karena mereka cuma minoritas di Pansus, walaupun menghendaki pemakzulan terhadap SBY, pasti sulit untuk terlaksana. Pemakzulan hanya bisa terlaksana bila para pendukung SBY di DPR memang menghendaki agar SBY dimakzulkan. Hal ini bisa terjadi karena kabarnya tidak pernah ada koordinasi terhadap para Anggota Koalisi Partai Demokrat yang ada di DPR. Seluruh anggota Partai Demokrat, antara lain Benny K Harman, Ruhut Sitompul dan anggota PD lainnya di Pansus Bank Century terlalu sering menyatakan bahwa : Presiden SBY menginginkan agar kasus bailout Bank Century ini dibuka seluas - luasnya kepada masyarakat agar masayarakat bisa memahami siapa yang bersalah dalam kasus bailout ini. Karena tidak ada koordinasi pada Partai Koalisi PD untuk menterjemahkan pernyataan Presiden SBY ini, jadinya ya mereka menterjemahkan perintah itu sesuai pemahaman mereka sendiri. Akhirnya bisa kita saksikan bersama, bagaimana anggota Pansus dari Golkar dan PKS begitu gencar dalam mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang diundang ke Pansus DPR ini dan menyimpulkan ada pelanggaran dalam kebijakan bailout Bank Century. Menurut saya, ini adalah kelemahan dari SBY dan Partai Demokrat dalam mengelola para pendukungnya, baik di DPR maupun di Pemerintahan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 1/2/10, Kicky mr.bela...@gmail.com menulis: Dari: Kicky mr.bela...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Benarkah Presiden SBY sulit dimakzulkan dalam kasus Century karena kebijakan bail-out terjadi di masa jabatan sebelumnya? Kepada: alvihara...@yahoo.com Cc: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 1 Februari, 2010, 2:36 AM Bung Alvi, Saya asumsikan postingan ini ditujukan ke saya, karena ada field to tertulis email saya juga. Saya pemilih SBY tapi bukan cinta mati atau cinta buta sama SBY. SBY juga manusia. Jadi kalau dia salah, saya juga tidak akan bela dia. Saya setuju pak, bahwa ada beberapa kejanggalan di kasus Century. Tapi sayangnya pansus hanya punya 1 tujuan, yaitu menjatuhkan SBY Saya khawatir pansus mengesampingkan dugaan lain, pansus hanya memburu SBY. Saya menduga ada skenario yang tidak berhasil diungkap oleh pansus atau bahkan dikesampingkan oleh pansus. Saya mendukung tujuan awal pansus yaitu mencari aliran dana Century karena dari sanalah akan terang benderang. Salam Kicky
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan
Bung Ingan Apul Sitepu, Penjelasan Hatta Rajasa soal kekayaannya yang bertambah Rp. 5 milyar selama menjabat Mentri dalam KIB I adalah dari honor beliau dalam berbagai jabatan dan kegiatan di Pemerintahan, baik sebagai Ketua Tim ini dan itu serta saat memberikan ceramah yang menjelaskan tentang berbagai kebijakan pemerintah.\ Karena kebutuhan sehari - hari cukup dengan gaji Mentri yang diterimanya, maka besar honor yang rata - rata sebesar Rp. 1 milyar/ tahun atau Rp. 5 milyar/ 5 tahun seluruhnya ditabung. Bila pemerintah berniat untuk mengapus seluruh honor tersebut, maka Pemerintah wajib menaikkan gaji Mentri setidaknya senilai Rp. 1 milyar/ tahun atau Rp. 5 Milyar/ 5 tahun agar penghasilan Mentri tidak turun. Makanya SBY berniat menaikkan gaji Mentri, Anggota DPR dan Pejabat Tinggi lainnya setidaknya 20 % dari standard penghasilan mereka saat ini. Bagaimana dengan nasib Pegawai Negri Sipil dan TNI??? Tidak jelas benar, apakah Pemerintah SBY berniat menaikkan penghasilan mereka. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sab, 30/1/10, ingan apul sitepu ias@gmail.com menulis: Dari: ingan apul sitepu ias@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Ketua MK: Presiden Bisa Dimakzulkan Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Sabtu, 30 Januari, 2010, 2:20 PM secara pribadi saya tidak percaya atas pemerintahaan saat ini,dapat melakukan pemberantasan korupsi,penegakan hukum dan menyejahterakan rakyat. - bagaimana bisa memberantas korupsi jika para pejabat tingginya selalu merasa kekurangan atas apa yang didapat dari negara sehingga masallah kesejahteraan pejabat selalu jadi tujuan utama tanpa membandingkan kinerja yang pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya. hal ini menimbulkan kepribadian yang rapuh sebagai pemimpin. - bagaimana bisa melakukan penegakan hukum jika aparat hukum dari terendah hingga tertinggi telah terkontaminasi virus korupsi,kolusi, baik secara langsung maupun melalui markus. - bagaimana bisa menyejahterakan rakyat jika kekayaan alam dan segala potensi negri yang merupakan anugrah ILLAHI,hanya dikuasai segelintir orang yang memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan atau pengusaha asing. jadi bagi saya,pemerintahaan saat ini tidak dapat diharapkan untuk keadilan dan kesejahteraan Rakyat,jika tidak dapat diharapkan lagi untuk apa dipertahankan ??? jika perhitungan awal sudah gagal,untuk apa lagi melanjutkan missi ??? tentu harus memikirkan alternatif lain,yang masih memberikan harapan / peluang.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] tahun baru, gaji dan fasilitas baru, kinerja ?
Bung Budi Dharma, Ada yang bilang: Allah SWT sedang menutup pancaindra dan kepekaan SBY terhadap penderitaan rakyat, karena SBY telah dengan sengaja secara terbuka berupaya untuk mengkhianati rakyatnya sendiri. Kesalahan demi kesalahan terus dilakukan tanpa menyadari bahwa tindakannya sangat menyakiti hati rakyat. Saat ini kita sedang menunggu, bagaimana bentuk peringatan Allah SWT terhadap SBY yang sudah buta dan tuli terhadap penderitaan rakyat. Allah SWT itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan juga Maha Kuasa. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 1/2/10, Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id menulis: Dari: Budi Dharma budiprest...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] tahun baru, gaji dan fasilitas baru, kinerja ? Kepada: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 1 Februari, 2010, 7:56 AM Belakangan ini sudah terlampau sering kita mendengar kabar seolah-olah pemerintah kelebihan duit, bahasa gaulnya : tajir abis ! Untuk menteri, dibeliin mobil mewah. Untuk kabinet, ditambah budgetnya untuk merekrut wakil menteri. Untuk anggota DPR, digelontorkan uang buat renovasi rumah dinas. Untuk presiden, lagi dicadangkan dana buat order pesawat terbang. Untuk perbankan, contoh aja Century yang dikasih duit 6,7T. Untuk Ayin, kamar penjara diubah menjadi sekelas apartemen. Lalu rakyat kebagian apa ? Rakyat kebagian disuguhi berbagai iklan : “lunasi pajaknya, awasi penggunaannya”. Ketika rakyat menunaikan kewajibannya, sepantasnya rakyat behak untuk mengetahui kenapa penggunaannya diboroskan dengan seenaknya. Alokasi untuk kesejahteraan rakyat dipangkas terus, tetapi budget untuk kocek pejabat dinaikkan melulu. Penggambaran bahwa pajak dipakai untuk pembangunan dan perawatan jalan sesungguhnya terlalu naïf ditampilkan, lha selama ini yang muncul untuk urusan penambahan jalan adalah pengenaan tariff tol. Untuk akses layanan kesehatan, masih banyak kasus Prita-prita yang tidak terekspos ke media massa, ketidakberdayaan ala sinetron Sayekti – Hanafi. Lalu soal pendidikan, bukan lagi mengarah pada pencerdasan anak bangsa, tetapi komersialisasi sekolah. Sebagian besar rakyat tentu tidak terima pajak yang mereka setor dipakai untuk program foya-foya pejabat. Maka kata “awasi” mungkin masih terlalu pasif, mestinya adalah : tindak tegas penggunaannya untuk kepentingan apa saja. Tapi, yach selama model kepemimpinan nasionalnya melempen begini, apa kata dunia ? NB : membaca artikel KOMPAS minggu kemarin yang memuat betapa “mewahnya” gaya hidup pengacara tenar di negeri ini, saya jadi bertanya kira2 pajak yang mereka setor ke kas negara berapa juta yach ? Sikap Peduli Lingkungan? Temukan jawabannya di Yahoo! Answers. http://id.answers. yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] quot;Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail.yahoo.comquot; [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Godaan Setan (Pemakzulan) yang Terkutuk!
Bung Liman, Anda ini kelihatannya sangat rajin untuk membangun Logika Miring dalam membela Presiden SBY. Kalau kebijakan SBY cenderung menyakitkan hati rakyat, sudah sepantasnya rakyat marah. Dalam keadaan ekonomi yang morat marit begini, sedangkan kasus bailout Bank Century masih diperdebatkan oleh Pansus DPR untuk meneliti apakah kebijakan tersebut diambil akibat adanya unsur kecerobohan para Pembantu SBY atau ada unsur korupsinya, h kok bisa - bisanya SBY malah membeli mobil Mewah untuk para Mentri dan Pejabat Tinggi Negara, rencana menaikkan gaji Mentri yang kabarnya sekitar 20 %, membangun pagar istana yang menghabiskan biaya ratusan milyar, membeli Pesawat Kepresidenan Boing 737 dengan harga diatas Rp. 800 milyar belum termasuk biaya operasionalnya (gaji awak pesawat, biaya perawatan, biaya bahan bakar, dsb) yang katanya biaya ini lebih murah dibandingkan bila harus menyewa pesawat Airbus dari Garuda yang biayanya Rp. 900 Milyar/ 5 tahun, sudah termasuk biaya operasional (penjelasan dari Mensekneg sangat tidak lengkap sehingga masyarakat sulit untuk melakukan evaluasi apakah hitung - hitungannya sudah benar). Lha lantas siapa yang harus memperhatikan nasib rakyat??? Anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan diambil dari mana kalau uang pajak yang dibayar oleh rakyat dihambunr - hamburkan untuk kesejahteraan para Pejabat Tinggi disekitar Presiden SBY??? Di Cirebon, masyarakat Petani sudah mulai makan singkong karena harga beras sudah tidak terjangkau lagi. Harga beras dari Operasi Pasar oleh Bulog juga dirasakan masih mahal. Tetapi SBY kelihatannya tidak perduli dengan semua keluhan masyarakat tersebut. Bila kemudian masyarakat menuntut agar ada Pemakzulan terhadap Presiden SBY yang tidak perduli dengan nasib rakyatnya, bukanlah hal yang aneh. Apalagi ketika Presiden SBY sangat tersinggung ketika ada demonstran yang membawa Kerbau saat demo, dimana SBY menterjemahkan Binatang Kerbau tersebut merupakan sindiran terhadap dirinya yang berbadan besar, bodoh dan malas, menurut saya sangat menyinggung perasaan masyarakat petani di Indonesia. Masyarakat Petani di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, menganggap Binatang Kerbau adalah merupakan Anugerah dari Allah SWT dalam mensejahterakan kehidupan Petani, dengan alasan sebagai berikut: 1. Binatang yang bersedia kerja keras membantu petani untuk membajak sawah dan pekerjaan lainnya tanpa banyak mengeluh. 2. Tuntutan hidup terutama makanannya cukup ala kadarnya saja, bahka alang - alang pun dimakannya dengan lahap, dan tidak perlu sebagus yang dituntut oleh Binatang Sapi yang menuntut mengkonsumsi rumput dengan kualitas prima, tetapi kualitas dagingnya tidak terpaut terlalu jauh dibandingkan dengan Binatang Sapi. 3. Kotorannya bagus untuk pupuk tanaman. Bahwa karena semua jasa Binatang Kerbau terhadap Petani tersebut kemudian dinyatakan sebagai Lambang Kebodohan dan Kemalasan, ya itu masalah Presiden SBY, dan bukan masalah para Petani dan Rakyat Indonesia. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 1/2/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Berikut kutipan dari www.kompas.com / blog Kompasiana Kamira Sanjaya | 1 Februari 2010 | 15:40 Saat menjadi konsultan Manajemen, saya secara iseng pernah bertanya ke seorang penjaga gudang di satu BUMN yang nyaris kollaps.Kira- kira begini pertanyaan iseng saya “kenapa perusahaan ini tidak bisa bayar gaji pegawainya tepat waktu”. Si penjaga gudang bilang “direkturnya ga becus ngurus perusahaan, pak”…huahaha..saya tertawa lepas.. Saya pikir gila nih penjaga gudang saja bisa ngomentarin Dirut. Sambil membuang rokok di tangan, saya sempatkan membalas omongan (baca gerutuan) si Penjaga Gudang..”perusahaan ini mau mati karena kebanyakan pegawai merasa berhak menjadi Dirut atau malah Komisaris, termasuk bapak !..hehehe..untung dia langsung diam. Yah memang sepertinya sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini untuk berpikir, berbicara maupun berkomentar terhadap pekerjaan di luar bidang pekerjaannya sendiri. Mereka justru lupa dengan job description- nya sendiri. Seorang penjaga gudang seperti cerita di atas-pun bisa berbicara soal kebijakan Dirut di tempat dia bekerja. Semestinya sih dia tidak perlu mengkomentari hasil pekerjaan atasan/orang lain. Lebih baik kalau dia bisa profesional di pekerjaannya sehingga bisa mengelola gudang beserta isinya secara baik. Dia bisa berkomentar “Dirut tidak becus” (mungkin) karena dia merasa lebih becus dari sang Dirut,meski dia sendiri tidak becus jaga gudang sehingga banyak persediaan barang yang rusak. Catatan mutasi barang-pun amburadul. Penempatan barang di gudang acak-acakan dan tampak kotor disana sini. Seandainya dia becus dengan pekerjaannya, paling tidak beban Dirut sedikit banyak teratasi. Dia seperti mendapat justifikasi untuk hasil kerja seperti itu, (mungkin) karena dia merasa toh Dirut-pun dengan gaji dan fasilitas lebih bagus juga tidak becus juga kerjanya.. Saat inipun di dunia
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kerjanya (Depkominfo) Apa?
Depkominfo saat ini sedang sibuk untuk membatasi kewenangan KPK dalam menyadap para koruptor. Depkominfo bukannya membantu bagaimana KPK bisa bekerja secara optimal untuk memberantas korupsi, h malah sibuk membatasi kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Soal kemajuan teknologi Itu bukan tugas Depkominfo. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 25/1/10, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id menulis: Dari: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kerjanya (Depkominfo) Apa? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 1:17 AM Kerjanya Apa? http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/01/25/ 04224416/ kerjanya. apa Ironis! Ketika dunia menunggu apakah Apple Inc—yang memperkenalkan produk iPod dan iPhone mengubah persepsi dunia tentang teknologi komunikasi informasi—besok akan mengumumkan kehadiran komputer tablet terbaru, kita di Indonesia kelihatan tidak becus mengurus kemajuan teknologi dengan bobolnya mesin-mesin anjungan tunai mandiri di mana-mana. Apple selama beberapa bulan menutup rapat kehadiran produk terbarunya, menimbulkan berbagai macam spekulasi di media massa tradisional maupun komunikasi jejaring sosial, apa yang akan dihadirkan Apple untuk tahun 2010 ini. Apakah iPod atau iPhone terbaru atau produk komputer tablet yang futuristik? Tidak ada yang tahu. Secara kontras, ribuan sandi (password) mesin ATM di Indonesia dibobol orang-orang canggih, menyebabkan kerugian bank dan nasabah dalam jumlah miliaran rupiah. Kita terkecoh, ternyata sistem teknologi komunikasi informasi yang kita andalkan paling canggih dimiliki sistem perbankan nasional ternyata rapuh seperti susunan rumah kartu remi. Seperti biasa, pihak bank akan menutup diri menjelaskan yang terjadi, menjaga reputasi yang menjadi bisnis utama mereka. Namun, sejak lama memang kita perhatikan bahwa perhatian bank untuk melindungi sistem ATM yang tersebar ribuan jumlahnya di seluruh Indonesia tidak memadai. Sistem kamera pengintai, misalnya, banyak yang tidak berfungsi atau hanya dummy (palsu) seolah-olah mesin ATM yang tersebar di mana-mana diawasi dari jarak jauh dan mampu memicu sistem alarm. Kenyataannya, tidak ada sistem ATM yang mampu memberikan perlindungan yang utuh memberikan rasa aman dan nyaman kepada para nasabah. Parahnya, pemerintah yang bertanggung jawab memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pihak kepolisian pun bereaksi melakukan penyidikan dan penyelidikan setelah peristiwa terjadi. Kita tidak pernah mendengar pemerintah melakukan audit sistem teknologi komunikasi informasi yang dimiliki bank- bank, baik audit sistem jaringan, sistem keamanan ATM, sistem kamera pengintai dan peringatan, maupun sistem lainnya. Nasabah terus-menerus dirugikan. Data nasabah pun leluasa beredar di mana-mana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika ponsel berdering menawarkan produk tertentu, dan entah dari mana mereka memperoleh nomor ponsel kita. Apa sih yang dikerjakan Depkominfo? Mencari semua teman di Yahoo! Messenger? Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Fenomena Tuna Wisma di Jepang
Bung Tjuk Kasturi Sukiadi, Menarik komentar anda soal martabat Bangsa Indonesia. Kondisi kita memang begitu: Baik Rakyat maupun Pemimpinnya hanya bisa mengeluh dan cenderung menyalahkan orang lain bila menghadapi masalah. Dengan demikian persoalan yang timbul tidak akan pernah bisa terpecahkan. Dengan merengek, bangsa kita menganggap bahwa masalah yang dia hadapi bukanlah akibat ketidak mampuannya mengantisipasi persoalan yang bakal muncul, tetapi akibat kesalahan pihak lain yang memiliki niat jahat terhadap kita. Bahkan Allah SWT juga sering ikut disalahkan karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai atas jerih payah yang sudah kita lakukan. Pertanyaan saya: Bagaimana membangun daya juang bagi bangsa ini agar menjadi bangsa yang besar dan tidak cengeng??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 25/1/10, tjuk kasturi sukiadi kasturi_suki...@yahoo.co.id menulis: Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 2:48 AM Bung Nugroho yang kritis dan prihatin, Itulah beda bangsa kita dengan bangsa Jepang. Satu hal yang kita dulu pernah punya dan sekarang semakin memudar dan luntur yakni HARGA DIRI DAN MARTABAT. Menjadi bangsa yang menganggap martabat ternyata tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang seharusnya memberikan peluang untuk mewujudkan impian besar itu telah memberikan hasil yang sebaliknya. Manusia Indonesia sangat rakus dan ingin sekali cepat jadi kaya dengan segala cara. Celakanya segala cara ini justru banyak yang meninggalkan ETIKA, SOPAN SANTUN, KEJUJURAN DAN KEBENARAN SERTA HARGA DIRI ALIAS KEHORMATAN! Uang telah menjadi BERHALA SESEMBAHANKemenang an SBY dengan Partai Demokrat nya yang mengandalkan pembagian BLT dan Perbaikan Remunerasi Pegawai Negeri begitu sangat mujarab. Bukankah langkah itu merupan bentuk MONEY POLITICS TERBESAR DALAM SEJARAH PEMILU INDONESIA YANG DIBIAYAI DENGAN UANG APBN! Jadi jangan heran jika bangsa kita yang oleh Bung Karno dulu dikahawatirkan sebagai BANGSA KULI maka setelah hampir 65 tahun merdeka predikatnya bertambah dan menjadi BANGSA KULI DAN PENGEMIS! Semua pihak tidak merasa bersalah dan bertanggung jawab; bahkan cenderung untuk mengekspolitasi kelemahn bangsa Indonesia dari sisi yang sebelah ini. Haruskan kita minta pertanggung jawaban kepada rumput yang bergoyang? Salam kesedihan dan keprihatinan Tjuk KS
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] SISTEMik? SURVEY AJA
Bung Kiky, Kalau dari penjelasan Budiono di pansus DPR, beliau sudah menyadari dari awal bahwa Bank Century ini bangkrut akibat dirampok oleh pemiliknya. Data itulah yang disampaikan kepada JK ketika diadakan pertemuan antara JK, SMI dan Boediono pada tanggal 25 November 2008, beberapa hari setelah SMI dan Boediono membuat kebijakan bailout. Berdasarkan data itulah JK menolak kebijakan bailout dan memerintahkan Kepolisian untuk menangkap Robert Tantular. Belakangan proses penangkapan Robert Tantular ini digugat oleh Partai Demokrat melalui Ruhut Sitompul, baik saat memeriksa JK beberapa minggu yang lalu di Pansus DPR maupun semalam saat ketemu dengan para korban Bank Century di Pansus DPR. Alasannya sungguh aneh: Seorang Presiden dan apalagi Wakil Presiden dilarang keras memerintahkan Aparat Hukum untuk menangkap seorang tersangka pelaku kejahatan, karena itu merupakan tindakan intervensi terhadap kewenangan Aparat Hukum. Padahal menurut Susno Duadji, bila penangkapan terlambat 2 jam saja, Robert Tantular sudah terbang keluar negri. Soal Cekal terhadap Robert Tantular yang diajukan oleh BI pada tanggal 20 November 2008, terbukti tidak efektif karena ternyata Robert Tantular tetap bisa terbang ke Singapore pada tanggal 22 Nov. 2008 dan kembali ke Indonesia tanggal 23 Nov. 2008. Saat tanggal 25 Nov. 2008 akan terbang lagi ke Singapore, Robert Tantular keburu ditangkap Polisi atas perintah JK. Kelihatannya ada keberatan dari Partai Demokrat atas tertangkapnya Robert Tantular ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 25/1/10, Kicky mr.bela...@gmail.com menulis: Dari: Kicky mr.bela...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] SISTEMik? SURVEY AJA Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 3:44 AM Pak Achmad, Pak, penilaian dirampok oleh pemiliknya rasanya tidak muncul pada saat rapat-rapat sebelum Bail out diputuskan. Naif rasanya kalau sudah tau dirampok tapi masih di bail out. Kicky
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Temui Para Jenderal, Wapres Temui Pemuda
Bung Syamsu Anwar, Bisa saja pesan kepada TNI agar jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan bila situasi politik memanas, demo merebak dimana - mana dan kepolisian gagal mengendalikan kerusuhan akibat masyarakat tidak puas dengan Pemerintahan SBY yang lemah ini. Posisi SBY saat ini memang dilematis. Para pendukung SBY di Pemerintahan berhadap - hadapan dengan para Pendukung SBY di DPR. Di sidang Pansus DPR, para Pendukung SBY di Pemerintahan dicecar dengan pertanyaan yang menyudutkan dan cenderung tendensius oleh para Pendukung SBY di DPR. Bahkan ada isu akan ada rencana pelengseran terhadap Presiden SBY. Mengingat Pendukung SBY di DPR adalah mayoritas dan PDIP sebagai Partai Oposisi tidak memiliki agenda untuk melengserkan SBY (karena jumlah kursinya juga cuma minoritas), maka kemungkinan besar yang menyebarkan isu itu ya para Pendukung SBY sendiri yang ada di DPR. Buktinya SBY kelihatannya mulai panik, karena mulai menyadari bila para Pendukungnya berniat melengserkan dia, maka hampir dipastikan SBY pasti akan lengser. Celakanya tidak ada upaya bersungguh - sungguh dari SBY untuk mencegah perpecahan tersebut. Masyarakat sulit untuk membaca arah kebijakan SBY tersebut. Apakah hal ini terjadi akibat SBY gagal mengendalikan para pendukungnya??? Tidak terlalu jelas memang. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, TNI diharapkan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan sipil. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 25/1/10, syamsuan...@yahoo.com syamsuan...@yahoo.com menulis: Dari: syamsuan...@yahoo.com syamsuan...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Temui Para Jenderal, Wapres Temui Pemuda Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 6:18 AM Presiden ingin berpesan kepada jajaran anggota TNI agar bersabar menunggu hasil reformasi yang banyak menelan korban diantara anggota TNI, seperti kebijakan kembali kebarak. Presiden juga ingin berpesan jangan cemburu dengan saudara tirimu yang sekarang hidup sukses dan makmur akibat hasil perjuangan reformasi. Presiden juga ingin berpesan agar bersabar, karena orang sabar pasti subur. Wapres ingin menjelaskan kepada tokoh pemuda jangan percaya issu BC, itu hanya pekerjaan iseng orang yang nggak kebagian jatah ? Percaya nggak ? Salam Syamsu Anwar. Salam Syamsu Anwar Powered by Telkomsel BlackBerry®
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional!
Bung Kiky, Ayah saya itu Pegawai Negri Sipil yang menempati Rumah Dinas. Pada akhir th. 1960'an, ada kebijakan bagi Pegawai Negri yang tinggal di Hotel atau Mess atau Bangunan yang akan digunakan oleh Pemerintah, diminta keluar dari tempat hunian tersebut dan diberi ganti rugi uang, dimana jumlahnya cukup untuk membeli rumah pribadi yang layak. Peraturan tersebut berlaku bagi Pegawai Negri Sipil dan Militer (karena banyak famili dan rekan saya yang Militer juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan Pegawai Negri Sipil). Pada akhir th. 1970'an dan 1980'an ada Peraturan Pemerintah yang membolehkan Rumah Dinas (istilahnya status Rumah Klas 2) dirubah menjadi Rumah Pribadi bagi Pegawai Negri Sipil Militer dengan cara merubah status Rumah Klas 2 menjadi status Rumah Klas 3 (Rumah Pribadi). Beberapa rekan dan famili saya yang menempati Rumah Dinas karena statusnya tetap Rumah Klas 2 (Rumah Dinas) dan tidak boleh dirubah menjadi Klas 3, umumnya mereka diberi bantuan untuk bisa mencicil Rumah Pribadi dengan subsidi dari Pemerintah (uang muka dijamin pemerintah dan cicilannya sangat ringan). Ini berlaku bagi rekan dan famili saya yang Pegawai Negri Sipil maupun Militer. Pertanyaan saya: Mengapa masih banyak kasus penghuni Rumah Dinas khususnya Militer yang harus digusur secara paksa padahal mereka umumnya sudah menempati Rumah Dinas tersebut sejak 1970'an dan 1980'an??? Bukankan mereka seharusnya mendapatkan Rumah Pribadi yang disubsidi oleh Pemerintah??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 25/1/10, Kicky mr.bela...@gmail.com menulis: Dari: Kicky mr.bela...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional! Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 4:05 AM Pak Adyanto, Pertanyaan saya: 1. Apakah ada anggota ABRI tidak punya hak untuk memiliki Rumah Pribadi yang diberikan oleh Negara??? 2. Atau anggota ABRI yang telah menempati Rumah Dinas tersebut sebetulnya sudah mendapatkan ganti Rumah Pribadi yang diberikan oleh Negara tetapi tetap enggan untuk pindah??? Response saya, bukan jawaban, karena belum tentu benar 1. Pak, apakah benar memang dahulu ada kebijakan rumah dinas boleh dibeli? kalau memang benar, kan ada bukti tertulisnya Soal punya hak atau tidak, tergantung dari awalnya bagaimana kan? Lah kalau namanya RUmah Dinas, ya hanya selama Dinas dong Maaf kalau salah 2. Apakah ada kewajiban bagi negara untuk memberikan ganti Rumah pribadi? Kita bicara sesuai perjanjian awal ya Jangan bicara moral. Memang moralnya harus ada ganti rugi tapi ganti ruginya berapa ya tergantung kuat tidaknya moral juga pak Alm Mertua saya juga pensiunan ABRI. Sebelum pensiun beliau menempati sebuah rumah dinas. Pas pensiun langsung keluar dari rumah dinas tanpa diminta. Pak, masih banyak sekali anggota ABRI aktif yang tidak mendapat rumah dinas, padahal seharusnya berdasarkan jabatan dan pangkat mereka, seharusnya mereka mendapatkan rumah dinas itu. Salam Kicky
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY Versus SBY
Sikap SBY yang membiarkan para Pendukungnya yang ada di Pemerintahan saling berhadap - hadapan dengan para Pendukungnya yang ada di DPR, menandakan SBY tidak peka dengan perkembangan politik dan sosial yang ada di sekitarnya. Atau sebetulnya SBY telah gagal mengendalikan para Pendukungnya??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 26/1/10, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id menulis: Dari: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] SBY Versus SBY Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 26 Januari, 2010, 1:15 AM Oleh J. KRISTIADI http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/01/26/ 0340536/sby. versus.sby Setelah melalui kesimpangsiuran informasi, akhirnya rakyat mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima laporan proses bail out bank yang sejak berdirinya telah bermasalah. Fakta ini yang mendorong beberapa anggota Pansus Bank Century mengusulkan agar Presiden dipanggil sebagai saksi. Meski pemanggilan itu hampir mustahil, tak urung wacana pemakzulan berkembang. Bahkan, Mahkamah Konstitusi konon menyiapkan semacam hukum acara pemakzulan. Sebab itu, pertemuan Bogor, 21 Januari 2010, meskipun dikatakan sebagai forum komunikasi politik, diselipkan pesan sistem presidensial tak mengenal mosi tidak percaya yang dapat memakzulkan presiden atau wakil presiden. Bola liar kasus Bank Century seharusnya tak perlu berkembang mengancam instabilitas politik sekiranya sejak awal Presiden menyatakan bertanggung jawab atas kebijakan itu. Apalagi disertai penegasan mendukung sepenuhnya penyelidikan penyalahgunaan dana bail out serta mendorong pengusutan merger Bank Century yang ditandai dengan lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Pernyataan juga menjadi penting mengingat hasil kebijakan bail out membuahkan kestabilan ekonomi, memelihara kepercayaan investor serta tingkat pertumbuhan ekonomi masih dianggap wajar. Namun, karena sikap Presiden yang tidak terlalu eksplisit, isu politik menjadi tak terkendali. Tiga bulan pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersedot energinya dalam pusaran medan pertarungan politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Sangat disayangkan, mengingat sejak Republik Indonesia berdiri, belum pernah bangsa ini memiliki kepala pemerintahan (negara) yang mempunyai legitimasi yang sangat kokoh seperti pemerintahan SBY-Boediono. Suatu rezim pemerintahan demokratis yang memperoleh dukungan rakyat serta mampu menjamin dukungan politik di parlemen sekiranya kebijakan pemerintah memerlukan persetujuan DPR. Namun, harapan masyarakat kandas karena peluang emas lenyap diterjang angin puyuh Pansus Bank Century. Program 100 hari sebagai awal upaya pemerintah mewujudkan program lima tahun ke depan dan membangun kepercayaan publik terlewatkan tanpa makna. Bahkan, berbagai jajak pendapat menunjukkan popularitas SBY menurun. Demikian pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Bukan itu saja, kekaburan sikap Presiden pun menimbulkan kesan ia membiarkan pembantunya bertempur sendiri menghadapi kriminalisasi kebijakan di Pansus. Hal itu, antara lain, bisa disimak dari perilaku parpol mitra koalisi pemerintah pun dalam memeriksa pejabat pemerintah, bahkan Wapres diangggap melewati batas kepatutan serta mengindikasikan mereka mempunyai target politik tertentu. Hal ini juga terkait dengan urusan lapor-melapor. Sejak awal, Presiden memberikan kesan bahwa ia tidak tahu-menahu mengenai kebijakan dana talangan. Sekiranya pembantu Presiden tidak melaporkan, seharusnya mereka diambil tindakan, bahkan pantas dipecat. Kebijakan yang diambil adalah keputusan politik yang penting. Sebaliknya, kalau kebijakan itu atas perintah atau sepengetahuan Presiden, ia tak selayaknya bersikap seolah melepaskan tanggung jawab. Isu itu kian panas karena berkembang rumor pencopotan Sri Mulyani Indrawati yang belakangan dibantah Presiden. Terkait rumor itu, batalnya pelantikan Anggito Abimayu bisa dibaca bukan hanya sebagai keteledoran Menteri Sekretaris Negara, tetapi tak mustahil berkaitan dengan transaksi yang mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan panggung politik selama tiga bulan terakhir menampilkan drama politik yang absurd, tak masuk akal. Koalisi kekuatan SBY di pemerintahan yang besar harus berlawanan dengan kekuatan dukungan SBY di parlemen yang hampir sama besarnya. Pentas politik melakonkan SBY melawan SBY. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Kepemimpinan harus ditegakkan. Lebih-lebih dalam 10 sampai dengan 15 tahun mendatang bangsa Indonesia akan menghadapi perang ekonomi yang semakin dahsyat dengan diberlakukannya perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACFTA) sejak 1 Januari 2009. Jangan biarkan isu ACFTA berkembang menjadi seperti Bank Century. Perdagangan bebas adalah kebijakan Pemerintah Indonesia. Seluruh jajaran pemerintah harus bertanggung jawab agar peluang itu bisa menguntungkan rakyat. Kepemimpinan nasional
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century.
Bung Godlip Pasaribu, Disitulah rumitnya persoalan baiout Bank Century ini karena SBY bilang bahwa dia bukan hanya tidak dimintai persetujuan soal kebijakan bailout Bank Century, bahkan diberitahu saja tidak dilakukan oleh para pembantunya. Nah situasi ini yang kemudian membuka perdebatan bertele - tele, apakah yang dilakukan oleh SMI dan Marsilam Simanjuntak merupakan tindakan kriminal atau bukan, karena secara terbuka telah mengingkari kewenangan Presiden dan wakil Presiden dalam hal mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ditambah lagi adanya perubahan peraturan yang dilakukan oleh Budiono sebagai Gubernur BI soal batasan CAR bagi Bank yang berhak untuk mendapatkan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek). Belakangan ketahuan bahwa data yang diberikan oleh BI kepada SMI banyak salahnya sehingga dana talangan yang semula cuma diperkirakan Rp. 632 Milyar membengkak menjadi Rp. 6,7 Triliun. Yang bikin anggota Pansus DPR kaget adalah pernyataan SMI bahwa dana talangan yang menjadi tanggung jawab SMI sebagai Ketua KSSK hanyalah sebesar Rp. 632 milyar, sedangkan sisanya sepenuhnya menjadi tanggung jawan LPS sebagai pengelola dana talangan. Anehnya ketua LPS menolak bertanggung jawab soal pengucuran dana talangan diatas Rp. 632 milyar sampai Rp. 6,7 Triliun, karena LPS hanyalah melaksanakan keputusan KSSK untuk melakukan bailout terhadap Bank Century tanpa ada batasan berapa biaya maksimum talangan yang diijinkan. Soal kemana aliran dana bailout tersebut, ya memang harus diselidiki. Ketua PPATK bilang kalau menginginkan data yang lengkap, harus dilakukan penelitian aliran dana sampai 7 lapis seperti yang pernah dilakukan pada kasus Bank Bali yang ekhirnya membuat Djoko Tjandra menjadi tersangka Korupsi. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century. Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 24 Januari, 2010, 11:46 PM Tetapi kalau kebijakannya dianggap benar apa yang harus dipertanggungjawabkan SBY? Menurut saya yang penting siapa yang salah harus dihukum. Misalnya siapa yang bertanggungjawab menyiapkan angka? Kenapa terjadi perbedaan yanng begitu besar? Apakah ada unsur kesengajaan? Siapa yang merampok Banknya, apakah ada permainan dengan orang dalam? Semua saja ditelusuri. Mulai dari merger, antaboga, pemecahan rekening besar menjadi masing2 Rp 2milyar. Pencairan yang melanggar ketentuan. Semua peraturannya kan sudah jelas, tingggal memanggil dan kalau perlu mengadili orang2 yang bertanggung jawab. Powered by Telkomsel BlackBerry®
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Politik Tidak Sehat
Bung Godlip Pasaribu, Strategi SBY untuk mengelak dari tanggung jawab kebijakan bailout Bank Century menyebabkan para pembantu SBY di obok - obok oleh Pansus DPR, diperlakukan seperti pesakitan dan dipermalukan dimuka umum. Untuk menghentikan tindakan Pansus DPR yang dinilai oleh masyarakat sudah mulai menyimpang dari sasaran awal dibentuknya Pansus Bank Century, maka dianjurkan agar SBY mengambil alih seluruh tanggung jawab atas diambilnya kebijakan tersebut, sehingga seluruh pemeriksaan di pansus terhadap para pembantu Presiden otomatis akan terhenti. Resikonya: Bila Pansus DPR menganggap terjadi penyimpangan yang berindikasi pidana saat proses kebijakan bailout dilakukan, Presiden SBY sangat berpotensi dilengserkan secara paksa oleh DPR. Tetapi mengingat pendukung SBY merupakan mayoritas di DPR, maka kemungkinan SBY akan dinyatakan bersalah oleh DPR boleh dibilang mustahil. Sayang SBY tidak berani mengambil langkah ini. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Politik Tidak Sehat Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 1:16 AM Saya pikir nggak bisa dong Pak, kalau itu dilakukan SBY nanti akan dibilang dia semena-mensa padahal sebelumnya dia sudah bilang supaya dibuka agar semua masyarakat tahu bgm process bailout ini. Kalau dia langsung mengmbil alih berarti dia mengakui sinyalemen sebagian orang selama ini. Saya secara pribadi juga ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Powered by Telkomsel BlackBerry®
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Dimana Sistemik Bank Century ya?
Bung Godlip Pasaribu, Yang berupaya untuk menyatakan bahwa tindakan SMI dan Marsilam Simanjuntak itu ceroboh atau tidak adalah anggota pansus, bukan saya. Saya tidak punya kopetensi untuk menyatakan itu merupakan tindakan ceroboh atau bukan. Bila bukti kecerobohan itu ada diwilayah abu - abu, bisa dipastikan proses pengambilan kesimpulan akan dilakukan melalui voting dan itu berarti SMI, Boediono dan Marsilam Simanjuntak akan terbebas dari tuduhan telah melakukan kecerobohan yang merugikan Keuangan Negara karena pendukung SBY merupakan mayoritas anggota DPR. Tetapi bila bukti kecerobohan itu bentuknya jelas dan tidak bisa diperdebatkan, maka pengambilan kesimpulan tidak bisa di voting. Bila hal ini yang terjadi, nasib SMI, Boediono, Marsilam berada diujung tanduk. Artinya: Ada potensi SBY akan ikut terseret dalam kasus ini. Salam, Adyanto Aditomo Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Dimana Sistemik Bank Century ya? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 25 Januari, 2010, 1:22 AM Yang mengatakan itu tindakan yang ceroboh kan anda. Bahkan para ahli yang dipanggil Tim Pansus DPR juga berbeda pendapat. Bgm saya harus percaya sama anda? Perampokannya kita semua setuju itu kejahatan dan pelakunya harus dihukum. Kalau kebijakannya anda harus dengarkan juga dong pendapat para ahli. Jangan mau menang sendiri. Powered by Telkomsel BlackBerry®
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century.
mBak Pudi Martini, SBY mungkin memang tidak terlibat terhadap rekayasa sehingga berakibat bangkrutnya Bank Century. Tetapi SBY tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dibuat oleh para pembantunya, baik itu SMI sebagai Mentri Keuangan dan Ketua KSSK maupun MS sebagai Ketua UKP3R, yaitu kebijakan bailout terhadap Bank Century.. Bahwa kedua pejabat tersebut bukan cuma tidak meminta persetujuan terhadap kebijakan bailout tersebut ke SBY, tetapi juga tidak memberitahukan adanya kasus gawat tersebut ke SBY, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab SBY sebagai pihak yang telah menunjuk mereka sebagai pembantunya. Mereka berdua telah mengingkari kewenangan Presiden SBY dalam membuat keputusan strategis di negri ini. Artinya: SBY tidak bisa lari dari tanggung jawab. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 21/1/10, pudimartini pudimart...@pirus.co.id menulis: Dari: pudimartini pudimart...@pirus.co.id Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century. Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 21 Januari, 2010, 7:00 PM eeeiitsss.., nanti dulu SBY sudah berbicara bahwa beliau tidak terlibat untuk merekayasa kasus BC. ;-) .
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Rekayasa Data Century ?
Untung Wapres nya JK sehingga bisa bertindak cepat dalam membuat keputusan untuk menangkap RT. Bila Wapresnya RS, waduh, pasti situasinya pasti makin kacau. Susno Duadji bilang, bila terlambat 2 jam saja, RT sudah kabur keluar negri.. Perintah Cekal yang disampaikan BI untuk RT pada tanggal 20 November 2008 terbukti tidak efektif karena RT bisa terbang ke Singapore pada tanggal 22 Nov. 2008 dan kembali ke Indonesia 23 Nov. 2008. Anehnya sikap PD dan SBY terhadap pernyataan RS bahwa tindakan JK memerintahkan Kepolisian untuk segera menangkap RT merupakan tindakan intervensi terhadap aparat hukum, tidak terlalu jelas. Yang pasti RS bilang bahwa SBY dan juga PD tidak menegur pernyataan RS yang telah menyalahkan tindakan JK tersebut. Apakah ini berarti RS, PD dan SBY keberatan dengan tertangkap dan dipidanakannya RT sehingga divonis penjara 5 tahun??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 21/1/10, bakri arbie daya...@yahoo.com menulis: � Khawatirnya selagi sekarang kita asyik ber-PANSUS di DPR,oknum-oknum tersebut sedang asyik menghapus data-data bank yang bisa menyergap mereka. Contoh kasus Century,bagamana kalau tidak ada instruksi dari Pak JK, untuk menangkap RT.Semuanya jadi lebih sulit untuk diungkap.Pak Susno mengatakan harus dan merasa yakin ada kekuatan hukum untuk bisa menangkap,kalau tidak pengacara bisa saja mempersalahkan penangkapan RT. Bagaimana proses persetujuan dari Rp 600 milyar menjadi Rp 6,7 triliun,kan ada yang proses dan orang yang memutuskan.Ini yang paling penting,karena Ibu Mulyani merasa tertipu oleh ahli-ahli bail-out yang bekerjasama dengan oknum di luar instansi berwenang. Perlu kecepatan,kecerdasa n dan keberanian untuk menangkap RT waktu itu. Kalau lelettak tahu deh...gimana, .lewat begitu saja dengan penuh kedamaian bagi para pengemplang. Salam Hormat.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Skenario Jatuhkan Boediono - Sri Mulyani
Bung Liman, Yang saya maksudkan adalah adanya tuduhan tindak kriminal akibat yang tandatangan Cekal terhadap tersangka Koruptor cuma 1 atau 2 orang komisioner KPK, padahal aturannya yang tandatangan harusnya seluruh komisioner KPK yang berjumlah 5 orang. Para pakar hukum Tata Negara di Metro TV mengatakan itu bukan Pelanggaran Pidana tetapi pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara. Anehnya pihak Kepolisian tetap ngotot bahwa itu melanggar Hukum Pidana dan SBY tetap menolak ikut campur. Nah modus itulah yang kini digunakan oleh anggota Pansus Bank Century untuk mengkriminalkan para pejabat Pemerintah yang menangani kebijakan bailout Bank Century. Menurut saya tindakan para anggota Pansus memang sangat tidak etis. Tetapi mau bagaimana lagi??? Kan yang ngajarin juga SBY. Disini berlaku pepatah: Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi SBY jangan mengeluh bila sedang menuai badai yang merupakan hasil dari angin yang dia tebar. Salam, Adyanto Aditomo. --- Pada Jum, 22/1/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Skenario Jatuhkan Boediono - Sri Mulyani Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 22 Januari, 2010, 4:40 AM Bung Adyanto, Khusus masalah KPK masih butuh pendalaman karena setelah ada info suap dari Ketua MK, penggunaan kata 'kriminalisasi' terhadap Wakil Ketua KPK mungkin berlebihan. Bukti kurang kuat dan lebih mudarat dibanding manfaat membuat kasus KPK vs Polri dihentikan. Belum tentu Polri yang bersalah karena pengadilan belum sempat menyidangkan. AR pernah berkata bahwa KPK bukan malaikat, dan pernyataannya belum pernah dicabut. Salam Kebenaran, Liman
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Dimana Sistemik Bank Century ya?
Bung Godlip Pasaribu, Untuk memenjarakan SMI dan Budiono tidak perlu ada pembuktian mereka menerima aliran dana dari Bank Century, tetapi cukup dengan membuktikan bahwa kebijakan bailout Bank Century merupakan tindakan yang ceroboh sehingga merugikan Keuangan Negara. Dana LPS menurut BPK adalah Uang Milik Negara.. Dalam kasus sidang pengadilan para Petinggi BI, mereka dipenjarakan oleh Hakim dengan tuduhan: Ceroboh dalam mengelola dana Yayasan BI yang merupakan Uang Negara. Tidak ada bukti bahwa Aulia Pohan dan Burhanudin Abdulah menerima aliran dana dari Yayasan BI tersebut. Makanya para anggota Pansus Bank Century terlihat berupaya keras untuk menggiring opini masyarakat bahwa tindakan bailout tersebut merupakan kecerobohan Budiono dan SMI agar punya alasan untuk menekan SBY dan Partai Demokrat dalam rangka berbagi Kue Kekuasaan. Jadi siapa sebetulnya yang lebih busuk??? Upaya anggota Pansus mengkriminalkan Para Pejabat Pemerintah yang sedang melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang mereka miliki, kemungkinan besar terinspirasi dari upaya pihak Kepolisian yang mengkriminalkan Wakil Ketua KPK yang salah satu tuduhannya adalah: Menandatangani Surat Cekal terhadap Koruptor hanya oleh 1 atau 2 Komisioner KPK, padahal aturannya harus ditandaytangani seluruh Komisioner KPK yang berjumlah 5 orang. Para Pakar Hukum bilang itu Pelanggaran Hukum Tata Negara dan bukan Pelanggaran Hukum Pidana. Tetapi pihak Kepolisian atas dukungan SBY bersikukuh bahwa itu merupakan Pelanggaran Hukum Pidana. Nah sekarang analogi itu digunakan untuk mengkriminalkan SMI dan Budiono. Menurut saya, ini adalah strategi yang kurang patut dari anggota Pansus DPR dalam upayanya untuk mengkriminalkan para pejabat negara yang sedang melaksanakan tugasnya. Tapi ya bagaimana lagi, SBY yang telah memberi contoh dan sekarang oleh Lawan Politiknya digunakan untuk mengkriminalkan para Pembantu Presiden SBY. Anggota Partai Koalisi SBY seringkali memposisikan dirinya sebagai Lawan Politik Partai Demokrat di Pansus Bank Century. Kelihatannya terjadi peristiwa: Senjata Makan Tuan. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 22/1/10, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis: Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Dimana Sistemik Bank Century ya? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 22 Januari, 2010, 2:38 AM Buktikan saja uangnya kemana? Lalu tindak tegas siapa yang menyelewengkan? Kalau uang itu ada yang mampir ke SMI atau Pak Boed saya setuju mereka dipecat dan kalau perlu dipenjara. Powered by Telkomsel BlackBerry®
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gerhana Legitimasi
Menarik sekali tulisan Bung Tamrin Amal Tomagola ini. Kesimpulan dari tulisan ini, mau tidak mau menyatakan bahwa: 1. SBY tidak terlalu cocok bila diharapkan sebagai seorang Presiden yang mampu membawa bangsa ini keluar dari kemelut ekonomi, politik dan sosial yang sedang melanda negri ini. 2. Kecenderungannya untuk menolak ikut bertanggung jawab atas kebijakan bawahannya yang banyak dikritisi oleh masyarakat, memperburuk citra Presiden SBY dimata masyarakat. 3. Kualitas komunikasi SBY dengan masyarakat yang sangat buruk, ditambah kualitas anggota Partai Demokrat yang sering ditampilkan di Media Massa maupun DPR untuk melakukan counter atas berbagai issu yang memojokkan Pemerintah cenderung dibawah standard, membuat situasi politik makin memanas. 4. Kegagalan SBY menggunakan mitra koalisinya untuk bantu menjelaskan berbagai issu yang dikritisi oleh masyarakat luas, menunjukkan bahwa daya tawar SBY sangat lemah dalam pemerintahan koalisi ini. Yang paling setia membela kebijakan SBY mulai dari Pembelian Mobil Mewah, kebijakan bailout Bank Century dsb hanya Hatta Rajasa dari PAN seorang, sedangkan anggota PAN lainnya dan dari partai koalisi lainnya cenderung ikut mengkritisi kebijakan SBY yang sangat tidak populer dimata masyarakat tersebut. Melihat situasi ini, saya kok khawatir selama masa pemerintahan SBY sampai 2014, SBY hanya akan jadi sapi perahan partai - partai lainnya dalam berbagi kue kekuasaan, baik yang tergabung dalam Pemerintahan Koalisi maupun Oposisi. Tidak ada Partai Politik yang perduli tentang bagaimana caranya Bangsa ini bisa keluar dari kemelut ekonomi, politik dan sosial yang melanda negri ini.. Masing - masing partai berupaya untuk berebut Kue Kekuasaan yang akan dijadikan modal untuk Pemilu 2014. Karena secara resmi pemerintahan ini adalah Pemerintahan SBY dan Partai Demokrat, maka tidak ada partai lain yang bersedia bekerja secara bersungguh - sungguh agar bangsa ini bisa keluar dari krisis ekonomi, politik dan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Diperkirakan SBY akan kesulitan untuk mengendalikan kinerja Partai koalisi yang tidak serius. Akibatnya, nasib rakyat dipastikan akan makin terlantar. Bila SBY menolak sebagai sapi perah, maka ancamannya tidak main - main: dilengserkan secara paksa. Dan ujungnya: nasib rakyat pasti akan makin menderita. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 22/1/10, Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id menulis: Dari: Agus Hamonangan agushamonan...@yahoo.co.id Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Gerhana Legitimasi Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 22 Januari, 2010, 4:01 AM Oleh Tamrin Amal Tomagola http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/01/21/ 04484154/ gerhana.legitima si. Gerhana Matahari pada 15 Januari 2010 agaknya mirip gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari kepemimpinannya. Gerhana Matahari, pekan lalu, tercatat sebagai yang terlama dalam milenium ketiga (Kompas, 16/1/10), sedangkan gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial SBY juga terlama sejak tahun 2004 dan kebetulan terjadi pada masa pemerintahan keduanya. Selama ini, ada yang menilai SBY sebagai berdisposisi karakter staff', bukan posisi commander. Padahal, sejak akhir 2004 ia dipilih rakyat untuk memegang kendali memimpin suatu negeri yang begini luas dan berpenduduk terbanyak keempat dunia. Berbeda dengan psychological properties seseorang, yang selalu teramati setiap saat, seperti senyuman yang selalu tersungging, psychological dispositions pribadi tertentu hanya muncul, secara terpola, bila mendapat rangsangan pada waktu dan konteks tertentu (Morris Rosenberg, The Logic of Survey Analysis, 1968). Seorang pekerja staf akan menampilkan respons yang berbeda dengan pemimpin yang berkarakter commander (komandan). Seorang pemimpin berdisposisi komandan, dengan tegas menunjuk arah yang dituju, memilih dengan cermat para pembantu yang mumpuni di bidang masing- masing, dan memberi kebebasan penuh kepada mereka untuk berkiprah maksimal menuju arah yang telah ditunjuk. Sebaliknya, respons lumrah seorang yang terbiasa menjadi staf, termasuk pada saat krisis, adalah menelaah dulu rambu- rambu birokrasi secara njelimet. Pencermatan rambu-rambu aturan birokrasi itu bila perlu ditandai warna-warna tinta berbeda untuk menunjukkan derajat dan status yang berbeda dari berbagai pasal dan ayat perundang- undangan. Karena itu, kecenderungan normatif sangat menonjol pada pekerja staf. Mereka cenderung lambat mengambil keputusan, apalagi tindakan konkret. Pekerja staf selalu dibayangi perhitungan safety first. Mereka baru berani bertindak bila benar- benar terjamin aman. Karena itulah, sama sekali tidak mengherankan bila seseorang yang berdisposisi staf selalu membutuhkan waktu lama sekali sebelum akhirnya bertindak. Di pihak lain, para komandan tidak pernah enggan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan (calculated risk-takers) dengan timing yang tepat dan
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional!
Bung Kicky, Saya mau tanya soal Rumah untuk anggota ABRI. Yang banyak diberitakan saat ini adalah peerlawanan dari para pensiunan atau keluarga Anggota ABRI yang rumahnya digusur tanpa ganti rugi. Padahal mereka itu sudah menempati rumah tersebut ada yang sejak th. 1950'an sampai 1980'an. Hal itu tidak terjadi pada Pegawai Negri Sipil, karena Rumah Dinasnya bisa dibeli oleh penghuni dengan harga yang sangat murah dan bila memang harus digusur maka diberi ganti rugi dengan harga yang layak sehingga bisa beli rumah dengan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan rumah yang Rumah Dinas yang dia tempati. Saya punya banyak kerabat dan teman yang orang tuanya anggota ABRI, saat mereka harus tergusur dari rumah dinasnya juga dapat ganti rugi yang layak untuk mendapatkan rumah pribadi dengan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan Rumah Dinas yang dia tempati sebelumnya. Pertanyaan saya: 1. Apakah ada anggota ABRI tidak punya hak untuk memiliki Rumah Pribadi yang diberikan oleh Negara??? 2. Atau anggota ABRI yang telah menempati Rumah Dinas tersebut sebetulnya sudah mendapatkan ganti Rumah Pribadi yang diberikan oleh Negara tetapi tetap enggan untuk pindah??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 22/1/10, Kicky mr.bela...@gmail.com menulis: Dari: Kicky mr.bela...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Gus Dur Pahlawan Nasional, Suharto Penjahat Nasional! Kepada: Wal Suparmo wal.supa...@yahoo.com Cc: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 22 Januari, 2010, 4:02 AM Setuju pak Sudah menempati tanah orang lain, kok malah galakan dia Dan pemerintah kita terbiasa dengan memberikan uang pindah lah atau apapun namanya yang sangat tidak mendidik. Tak heran saat ini TNI pun kesulitan mengusir para pensiunan dari rumah dinas Parahnya lagi mantas KSAD pun bisa mendukung para pensiunan untuk menjarah dan menduduki rumah dinas yang jelas-jelas bukan hak mereka. Mereka hanya punya hak tinggal, bukan hak memiliki Kicky
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Nurani Saya Mengatakan, “Sri Mulyani Tidak Bersalah”
Bung Giri Hatmoko, Pada intinya saya sepakat dengan anda soal asumsi penyelesaian kasus Bank Century yaitu adanya pemerasan dari Partai Politik terhadap SBY dan Partai Demokrat. Soal apa saja bentuk pemerasannya, ya bisa macam - macam, tetapi yang pasti sesuatu yang menguntungkan bagi pihak yang melakukan pemerasan. Yang akan memeras SBY dan Partai Demokrat, bukan hanya Golkar, tetapi seluruh Partai Koalisi maupun Partai Oposisi. Menurut saya, ini merupakan serangan balik Partai Koalisi yang diancam untuk dilengserkan dari Kursi Kabinet bila mereka bersuara terlalu kritis di Pansus Bank Century. Kalau partai Oposisi, tentu saja akan berupaya seoptimal mungkin untuk mengambil keuntungan sebesar - besarnya dalam kasus ini. Soal bagaimana dengan perjuangan mereka untuk memperbaiki nasib rakyat, gak jelas juntrungannya. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 19/1/10, P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com menulis: Dari: P Giri Hatmoko masg...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Nurani Saya Mengatakan, “Sri Mulyani Tidak Bersalah” Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 19 Januari, 2010, 3:48 AM Saya kok punya firasat lain, tentang ending kasus century ini. Kira2 rekomendasi DPR adalah ; Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal penyelamatan Bank Century tidak melanggar hukum, namun apabila dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maupun eksesnya terdapat pihak2 yang melanggar hukum, maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Walah bahasanya kok klise banget). Posisi Sri Mulyani akan didongkel (dikorbankan) karena dinilai lalai memberikan laporan tentang penyelesaian kasus ini ke Presiden / Wapres. Penggantian Sri Mulyani ini menjadi bargaining position bagi golkar, dan Golkar menyetujui rekomendasi yang disiapkan oleh PD, dengan catatan posisi menkeu akan diisi oleh orang golkar. Lantas, siapa yang akan kena jerat hukum ? Jelas RT akan menjadi korban, dan masih dimungkinkan pejabat LPS juga akan diganti. Jadi, Sri Mulyani akan diganti, bukan karena dia bersalah, tapi disalahkan. Dan Sri Mulyani harus menerima itu, karena memang dia tidak punya kekuatan politis dibelakangnya. Ini ramalan lho ya, bisa bener... bisa juga salah Salam
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re Boediono: Century Dirampok
Saya kok jadi ingat soal kasus Korupsi di Pertamina jaman Orde Baru dulu, dimana para anggota DPR dari Golkar dan ABRI menyatakan bahwa mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap korupsi di Pertamina merupakan pertanyaan yang membosankan karena Korupsi di Pertamina sudah dianggap sebagai peristiwa yang sudah kuno, sehingga sangat tidak pantas kalau pertanyaan itu masih diajukan juga. Hasilnya: Sampai hari ini Korupsi di Pertamina tidak pernah diusut oleh Aparat Hukum. Nah dalam kasus Pansus Bank Century, kelihatannya banyak anggota masyarakat yang berupaya meniru cara Golkar dan ABRI dalam melindungi Korupsi di Pertamina. Harapannya: Kasus Bailout Bank Century tidak diproses lebih lanjut seperti kasus Korupsi di Pertamina. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 19/1/10, Y.B. Riyanto y.briya...@indosat.blackberry.com menulis: Dari: Y.B. Riyanto y.briya...@indosat.blackberry.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re Boediono: Century Dirampok Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Selasa, 19 Januari, 2010, 6:45 AM Tapi saya yg juga sebagai rakyat ga bosen kok, justru berharap masalah BC bisa selesai tuntas, terutama yg dari KPK. So, kalo Anda bosan, ya jangan mengatasnamakan rakyat... riyanto
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Marsilam ‘Robert’ Simanjuntak
Bung Rifky Pradana, Cerita disekitar bailout Bank Century, memang banyak yang tidak masuk akal. Ada kesan kuat orang - orang yang berada di sekitar SBY berupaya keras untuk membersihkan nama SBY dari keterlibatannya dalam pembuatan kebijakan bailout Bank Century. Makin keras mereka berupaya membersihkan nama SBY, makin nampak keanehannya.. Orang yang ada di sekitar SBY, baik Sri Mulyani, Marsilam Simanjuntak dan sebagainya adalah orang - orang yang profesional dan kompeten di bidangnya, memiliki integritas yang tinggi dan selama ini termasuk kategori Tidak Tercela. Upaya mereka melindungi nama SBY membuat mereka Tampak Bodoh, Ceroboh, Tidak Profesional, Tidak Kompeten dibidangnya dan mengkhianati Presiden karena tidak mendiskusikan apalagi meminta persetujuan Presiden untuk masalah yang bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Cara mereka melindungi Presiden SBY membuat mereka tampak Tidak Pantas memegang jabatan strategis di negri ini. Andaikata kebijakan bailout tersebut disimpulkan oleh Pansus Bank Century sebagai Kebijakan yang Tidak Tepat, akhirnya yang harus bertanggung jawab adalah Presiden SBY juga, karena Sri Mulyani dan Marsilam Siumanjuntak adalah Pembantu Presiden. Dengan demikian upaya mereka untuk melindungi SBY dari tanggung jawab terhadap kebijakan bailout Bank Century, nampaknya akan sia - sia belaka. Jadi apa sebenarnya yang terjadi??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sel, 19/1/10, rifky pradana rifkyp...@yahoo.com menulis: Marsilam Simanjuntak adalah mantan Sekretaris Kabinet di zaman pemerintahan Presiden Gus Dur. Sebagaimana diketahui oleh publik, masa pemerintahan Presiden Gus Dur relatif tidak lama. Di dalam kurun waktu itu, sempat mencuat kasus kontroversial yang melibatkan sejumlah uangnya Bulog, yang dikenal publik dengan sebutan ‘kasus Bulog Gate’. Selanjutnya, Marsilam Simanjuntak menjabat sebagai Kepala UKP3R di zaman pemerintahan Presiden SBY di periode jabatannya yang pertama. Sebagaimana diketahui oleh publik, di akhir masa pemerintahan Presiden SBY di periode pertama itu, terjadi kasus kontroversial yang melibatkan uangnya LPS, yang dikenal publik dengan sebutan ‘kasus skandal bailout bank Century’. Berkait dengan kasus bank Century ini, Marsilam Simanjuntak didalam keterangannya kepada Pansus,mengakui bahwa dirinya sebagai Kepala UKP3R memang hadir di rapat KSSK yang diselengarakan padaTanggal 20-21 November 2008. Marsilam menegaskan bahwa status kehadirannya di rapat tersebut tidak diperintahkan dan tidak mewakili Presiden. “Saya tidak diperintahkan Presiden, saya tidak mewakili Presiden, saya tidak melapor sebelum dan sesudahnya kepada Presiden. Tidak satu kata pun saya melapor ke presiden hingga kini mengenai rapat tersebut”, kata Marsilam Simanjuntak. Apakah memang sudah selayaknya jika seorang Kepala UKP3R tidak melaporkan hal-hal yang dikerjakannya ?. Layakkah itu ?, apalagi jika itu berkaitan dengan sebuah keputusan penting menyangkut hal besar sehingga harus membutuhkan biaya sebesar Rp. 6,7 Trilyun guna menanggulangi dampak sistemik yang ditimbulkan oleh adanya fraud di Bank Century ?. Berkait dengan rapat KSSK tersebut, menurut transkrip rekaman yang dikutip dari sebuah sumber¹, di dalam rapat tersebut menteri keuangan selaku ketua KSSK sempat menyebut nama Robert. “Ya udah rapat tertutup ya sekarang…ya Robert”, kata Sri Mulyani. Apakah memang ‘Marsilam Simanjuntak’ mempunyai nama panggilan ‘Robert’ sehingga menteri keuangan menjadi selip lidah ?.. Selanjutnya, status kehadiran Marsilam Simanjuntak di rapat KSSK tersebut, jika menurut berita yang dikutip dari sebuah sumber³, didalam jumpa pers yang diselenggarakan di Departemen Keuangan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 yang lalu, Marsilam mengelak saat ditanya apakah dirinya diutus khusus oleh presiden terkait kehadirannya dalam rapat tersebut dengan jawaban “Tanya langsung ke presiden”. Sementara itu, mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede di tempat yang sama mengatakan dengan jelas bahwa kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat tersebut adalah atas permintaan presiden. “Kehadiran Pak Marsilam diminta Presiden untuk kerjasama dengan KSSK”, kata Raden Pardede. Mengapa menurut Marsilam justru kehadirannya di rapat sepenting dan ditengah situasi genting seperti rapat dampak sitemiknya bank Century ini justru tanpa sepengetahuan Presiden ?. Apakah Presiden SBY tidak menaruh perhatian yang besar terhadap situasi genting dimana negara dalam keadaan kegentingan akibat ancaman dampak sistemiknya bank Century ini ?. Kemudian, jika menilik transkrip rekaman yang dikutip dari sebuah sumber², menteri keuangan menyebutkan bahwa Pak Marsilam (Simanjuntak) sebagai UKP yang memang diminta oleh Bapak Presiden untuk bekerja dengan KSSK. Kutipan dari kalimatnya menteri keuangan tersebut adalah sebagai berikut : “…Kita mengundang Bapepam. Dan narasumber yang kita memang undang dalam rapat ini untuk bisa memberikan masukan, termasuk di dalamnya
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century.
Bung Godlip Pasaribu, Dalam jawaban SMI ada yang tidak konsisten, yaitu soal tanggung Jawab Dana yang dikucurkan untuk bailout Bank Century. SMI bilang yang menjadi tanggung jawab dia hanyalah dana bailout sebesar Rp. 632 Milyar saja dan selebihnya menjadi tanggung jawab LPS. Padahal yang membuat kebijakan bailout adalah SMI dan LPS wajib mematuhi keputusan KSSK yang dipimpin oleh SMI. Pertanyaannya adalah: Mengapa SMI menolak bertanggung jawab terhadap seluruh dana bailout Bank Century??? Kalau SMI yakin kebijakannya benar, maka sudah sepatutnya SMI bertanggung jawab atas seluruh dana bailout Bank Century. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Rab, 20/1/10, Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com menulis: Dari: Godlip Pasaribu marnagan2...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century. Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 20 Januari, 2010, 2:36 AM Ibu Juli, kalau kita ikuti penjelasan dari para anggota KSSK termasuk Ketuanya Ibu SMI, KSSK hanya memutuskan BC merupakan bank gagal dan berdampak sistemic sehingga tidak pedulu berapapun biayanya kalau sudah bank gagal dan berdampak sistemic harus diselamatkan. Memang pada saat diputuskan angkanya adalah Rp 630 miliar. Membengkaknya suntikan dana ke BC karena CAR bank tsb terus anjlok dalam waktu singkat. Namun yang perlu diketahui suntikan dana tsb tidaklah hilang begitu saja. Semua masuk ke neraca dan menjadi kepemilikan LPS di Bank Mutiara (nama BC setelah diambilalih). Setelah penjualan (divestasi), dana tsb akan kembali lagi sebagai aset LPS apabila harga jualnya menguntungkan. Powered by Telkomsel BlackBerry®
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Skenario Jatuhkan Boediono - Sri Mulyani
Bung Liman, Perkembangan Kondisi Politik kita akhir - akhir ini memang sangat tidak kondusif. Upaya untuk mengkriminalkan Pejabat Negara yang sedang melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh undang - undang, justru dimulai dari Kepolisian yang mengkriminalkan Wakil Ketua KPK ketika mengeluarkan Cekal untuk para terdakwa Korupsi. Pemerintah melalui Kapolri bersikukuh bahwa Tindakan Pejabat Negara yang dinilai telah menyimpang dari aturan baku saat melaksanakan tugasnya bisa dituduh sebagai telah menyalah gunakan wewenang dan itu artinya Tindakan Kriminal. Saat itu Presiden SBY tidak segera memberikan reaksi penghentian atas upaya kriminalisasi Wakil Ketua KPK tersebut. Presiden SBY bilang bahwa dia tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Upaya kriminalisasi baru dihentikan setelah dibentuknya Tim 8 dan juga tekanan dari Masyarakat Luas. Kelihatannya mayoritas anggota Pansus Bank Century sangat tertarik dengan strategi kriminalisasi tersebut dan mereka lakukan ujicoba terhadap para pejabat Negara yang terlibat dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Semua celah untuk mengkriminalkan Pejabat Negara tersebut telah dicoba dengan segala cara, hingga menimbulkan kesan bahwa para anggota Pansus ini terlalu mencari - cari kesalahan para pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan yang mereka miliki. Kelihatannya Pemerintah SBY sedang Menuai Badai Kriminalisasi Para Pejabat Pemerintah yang sedang melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang dimilikinya, dimana Badai tersebut muncul akibat adanya Kebijakan Kepolisian/ Pemerintah yang Menebar Angin Kriminalisasi Wakil Ketua KPK. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan Senjata Makan Tuan bagi Pemerintah SBY. Inikan mirip UU Subversib yang di sahkan pada jaman Pemerintahan Sukarno, tetapi kemudian digunakan oleh Pemerintahan Suharto untuk menghukum para pendukung Sukarno dengan menggunakan UU Subversib ini. Bila tindakan anggota pansus ini tidak bisa segera dihentikan, maka dikemudian hari tidak mustahil strategi ini akan diterapkan pada pejabat manapun dan pada pemerintahan siapapun. Hal ini akan membuat para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan takut membuat keputusan karena semua cenderung cari amannya saja. Kalau sudah begini, yang akan jadi korban ya rakyat juga. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 21/1/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Berikut kutipan dari www.kompas.com / blog Kompasiana Ghaliza | 21 Januari 2010 | 08:42 Himbauan non-aktif Pansus Hak Angket Bank Century terhadap Boediono dan Sri Mulyani telah memperlihatkan cara-cara inskonstitusional Pansus dalam bekerja. Kata “himbauan” yang selintas memuat pesan moral, nyatanya tidak lepas dari kepentingan kekuasaan tertentu. Diprediksikan cara seperti ini akan menurunkan wibawa Pansus. Jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR tidak diatur masalah pemberhentian maupun pe-non-aktifan seseorang dari jabatannya saat sedang diperiksa Pansus. Begitupun bentuk himbauan yang sebenarnya juga tidak diatur di dalamnya. Tugas Pansus adalah menyelidiki kebijakan yang di indikasikan terdapat penyelewenangan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, bentuk himbauan Pansus tidak berdasarkan pada ketentuan. Ini merupakan bentuk pelanggaran Pansus untuk kesekian kalinya, pasca lahirnya Pansus hak Angket Bank Century. Pelanggaran sebelumnya terkait dengan objek Hak Angket yang ditujukan pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak dikenal dalam konstitusi maupun kebiasaan tata negara di Indonesia. Berdasarkan kebiasaan tata negara di Indonesia tidak ditemukan Hak Angket yang ditujukan pada kebijakan pemerintah sebelumnya. Objek Pansus Hak Angket selama ini hanya ditujukan pada pemerintahan yang sedang berjalan. Misalnya tidak ada Pansus Hak Angket DPR pada masa rejim orde baru untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan masa Soekarno. Tidak ada Pansus Hak Angket DPR yang dilahirkan dari pemilu 1999 untuk menyelidiki kebijakan Soeharto dan Habibie dan tidak ada Pansus Hak Angket DPR tahun 2004 terhadap kebijakan Megawati Soekarno Putri. Pansus terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang hanya menyelidiki kebijakan Gus Dus pada saat itu, bukan menyelidiki kebijakan pemerintahan sebelumnya. Anggota DPR pada periode 2004-2009 pernah pula mengajukan Hak Angket kasus BBM pada masa kebijakan perminyakan SBY-JK. Pelanggaran lainnya yakni himbauan non-aktif ditujukan juga kepada Wakil Presiden. Berdasarkan UUD 1945, tidak dikenal non-aktif terhadap Wakil Presiden tetapi hanya bisa diberhentikan jika melakukan pengkhiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Oleh karena itu, himbauan Pansus Hak Angket berupa non-aktif bagi Wakil Presiden melanggar ketentuan dalam UUD 1945. Begitupun himbauan non-aktif bagi Menteri Keuangan yang sebenarnya masuk dalam kewenangan Presiden. Dalam UU
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kepak Sayap Sang Raja Jawa
Bung pahala Hutabarat, Jangan terlalu tendensius dalam menterjemahkan Pulang Ke Negrinya dalam rangka Idul Fitri, karena maksud dan tujuannya bukan karena masyarakat Indonesia tidak mengakui adanya Negara Kesatuan RI, tetapi lebih kepada: Apakah tidak rindu Kampung Halaman dengan cara pulang ke tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan untuk bertemu dengan seluruh keluarga dan kerabat kita. Tidak ada tendensi politik dalam pelaksanannya. Jadi tidak lebih dan tidak kurang dari itu: Mempererat tali silaturahmi dengan Keluarga Besar. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 21/1/10, pahalahutabarat pahalahutaba...@yahoo.com menulis: Dari: pahalahutabarat pahalahutaba...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kepak Sayap Sang Raja Jawa Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 21 Januari, 2010, 1:20 PM Sebagai penambah wawasan, saya mau nimbrung. Suatu ketika saya bekerja merantau di pulau Jawa. Ketika libur hari raya Idul Fitri, beberapa (!) teman dan kenalan bertanya kepada saya Tidak pulang ?. Lalu saya tanya lagi '..pulang kemana ?'. Jawabnya mengejutkan saya, begini ya ke negrinya sana !. Selidik punya selidik, ternyata beberapa dari beberapa teman dan kenalan itu menganggap bahwa, Indonesia adalah pulau Jawa, Mataram !!. [Jadi ingat sebuah lagu.., satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita ...] Jadi topik yang di bawah ini lebih berbahaya bagi Indonesia dari pada Bank Century !
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Nurani Saya Mengatakan, “Sri Mulyani Tidak Bersalah”
Bung Sulaiman H, Saya setuju banget dengan pendapat anda bahwa Pansus Bank Century jangan terlalu mencecar soal dasar kebijakan bailout itu adanya resiko sistemik atau bukan. Alasannya sederhana saja: Kalau memang benar pandangan dan pendapat para pihak yang bertanggung jawab soal Perekonomian Indonesia dan Perbankkan Indonesia saat itu ada potensi terjadinya sistemik bila Bank Century tidak di bailout, menurut saya bukanlah suatu keputusan yang bisa dikriminalkan. Bila dikemudian hari terbukti bahwa dasar keputusannya tidak tepat, paling banter para pihak yang berwenang hanya bisa dianggap sebagai tidak kompeten dibidangnya. Menurut saya, Tidak Kompeten berbeda dengan Ceroboh. Dalam kasus Bank Indonesia yang memenjarakan Aulia Pohan dan Burhanudin Abdulah, Kecerobohan itu bisa dianggap sebagai suatu Tndka Pidana Korupsi, sehingga keduanya dipenjarakan oleh Hakim. Ada kesan kuat anggota Pansus ingin mengarahkan bahwa keputusan bailout adalah suatu kecerobohan bukan akibat para pihak Tidak Kompeten dibidangnya. Dengan demikian bisa menyeret para pihak yang terlibat dalam bailout Bank Century telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Menurut saya, kalau benar arahnya demikian, ini sudah menyimpang jauh dari sasaran dibentuknya Pansus Bank Century yang ingin mencari apakah ada penumpang gelap dalam kebijakan itu, apakah uang talangan dari LPS telah mengalir kepihak - pihak tertentu yang sebetulnya tidak berhak. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 17/1/10, Sulaeman_H. sulaem...@gmail.com menulis: Dari: Sulaeman_H. sulaem...@gmail.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Nurani Saya Mengatakan, “Sri Mulyani Tidak Bersalah” Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 17 Januari, 2010, 4:52 AM Masalah sistemic atau bukan sekarang sudah masuk keranah politik dan dengan alasan politik itu pula orang-orang yang punya kepentingan politis dalam menyorot kasus BC akan terpaksa mempertahankan kepentingannya dan pendapatnya sampai titik darah penghabisan terlepas pendapatnya itu benar atau salah. Pansus bukan lagi forum akademis yang secara bebas terbuka tanpa beban bisa memperdebatkan apa itu sistemic dalam konteks BC. Argumentasi berbau politis akan lebih mendominasi sidang. Kembali kepada asal muasal kenapa hak angket BC digulirkan. Idenya tercetus sejak menghangatnya kasus Cicak-Buaya dan dari situ terungkap cerita kenapa Susno begitu gatal menyeret Bibit dan Chandra kepenjara. Kononnya karena Susno gerah merasa terancam dirinya diawasi KPK dalam kasus BC. Presiden yang dalam hal ini membawahi kepolisian dan KPK terlalu lama mendiamkan kasus cicak-buaya dengan alasan menghormati hukum. Bahkan sekiranya berbagai lapisan masyarakat tidak turun tangan niscaya Bibit dan Chandra sudah masuk bui dan tinggal tunggu vonis formalnya. Ketidak konsistenan sikap presiden terhadap kasus Cicak-buaya mulai menuai badai ketika dia mulai bereaksi setelah namanya disebut-sebut dalam rekaman Anggodo yang jelas-jelas dekat dengan Susno. Sejak itu presiden mulai turun tangan dengan dibentuknya Tim Pencari Fakta yang berujung kepada pemulihan jabatan untuk Bibit dan Chandar. Dari rentetan kejadian diatas wajar sangat kalau masyarakat mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan BC dalam kaitannya dengan pemerintahan yang berkuasa sat ini. Adalah sesuatu yang sangat wajar kalau kemudian muncul dugaan pemerintah melindungi Susno dan memandulkan KPK karena pemerintah punya kepentingan politik dengan kasus BC. dugaan ini kemudian diperkuat dengan kenyataan bahwa telah terjadi penggelembungan dana talangan penyelamatan BC pemerintah dengan alasan yang kurang transparan. Celakanya juga si pemilik BC dalam pengakuannya didepan sidang pansus mengakui talangan yang dibutuhkan BC sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Jadi ini besar talangan untuk apa? Apa karena negara kita banyak uang cadangan berlimpah? Sidang Pansus tentu ditujukan untuk mencari kejelasan kasus ini terutama untuk melihat apa ada unsur kesengajaan yang berbau penyelewengan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dari kucuran dana talangan tersebut. Jadi sebenarnya bisa saja kesimpulan akhir Pansus adalah melihat adanya bukti penyelewengan itu atau itu hanya kebijaksanaan keuangan pemerintah yang kurang tepat tapi tidak ada unsur penyelewengan atau mencari untung pribadi. Dengan demikian sebaiknya sidang Pansus tidak fokus memperdebatkan sitemic atau tidaknya kasus BC tapi justeru yang terpenting adalah mencari data-data penting yang bisa digunakan untuk menelusuri adanya aliran dana kepihak tertentu yang ada kaitannya dengan pengucuran dana talangan. Inilah data-data yang sebenarnya sangat dibutuhkan KPK untuk ditindak lanjuti mengingat KPK memiliki keterbatasan akses membuka semua file yang menyangkut hal itu dan hanya pansus yang bisa menolongnya. Bagi saya sistemic atau tidak itu sebuah keputusan wajar tergantung cara berfikir pejabat pemberi keputusan. Sekalipun memang salah setelah dianalisa mendalam itu hanya mencerminkan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century.
Bung Kartono Mohammad, Tetapi bagaimana kaitannya dengan pernyataan Robert Tantular di Pansus DPR bahwa ada permintaan dari Budi Sampurna untuk memecah depositonya sebesar Rp. 1,85 Triliun menjadi pecahan masing - masing Rp. 2 milyar yang diatasnamakan karyawan Budi Sampurna??? Sebagai imbalan atas kerjasama tersebut, Robert Tantular diberi pinjaman oleh Budi Sampurna US.$ 18 juta, yang dituangkan dalam Akta Notaris untuk menalangi kerugian Bank Century yang kalah dalam bermain valas Belakangan Susno Duadji membuat surat pernyataan bahwa uang Budi Sampurna yang US.$ 18 juta tersebut wajib diganti oleh LPS. Anehnya lagi, uang US.$ 18 juta yang dipinjam Robert Tantular tersebut tidak tercatat didalam pembukuan Bank Century. Jadi, kalau Budi Sampurna sudah berhasil mendekati anak SBY untuk menyelamatkan Depositonya, mengapa lagi dia harus minta bantuan ke Robert Tantular untuk memecah depositonya dengan imbalan pinjaman uang US.$ 18 juta??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 17/1/10, Kartono Mohamad kmj...@indosat.net.id menulis: Kemungkinan kejadiannya begini. Budi Sampoerna yg punya deposito di bank century tahu gawatnya bank itu. Lalu dia panggil Robert Tantular ke Surabaya dan minta depositonya dikembalikan (ditarik). RT bilang gak ada uang cukup. BS tahu bhw ada aturan bail out yg bisa dipakai. BS pun hubungi anak SBY yg kantor yayasannya di gedung Sampoerna Jkt. Anak SBY bilang ke bapaknya, mungkin dg deal BS akan bantu kampanye SBY. Tentu diatur sedemikian rupa sehingga tdk dpt dilacak. Kemudian SBY perintah ke Boediono yg jadi gub BI. Boed pun lalu atur utk bisa bail out Bank Century. Dlm hal itulah Marsilam diturunkan utk bantu memuluskan keputusan. Pertama dibentuk Komisi Keuangan, lalu aturan BI ttg CAR diubah. Semua dlm waktu singkat. Lalu diadakan rapat yg dihebohkan itu. Jadilah dilakukan bail out yg jumlahnya sedemikian sehingga uang BS dan BUMN dpt dikembalikan. Sbg balas jasa, Boediono dijadikan cawapres. Itu perkiraan atau kesimpulan saya setelah baca buku GAC dan dengarkan sidang pansus Century DPR. Bisa juga keliru. He he KM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tuduhan Pun Telah Bergeser
Bung Liman, Ada kesan kuat bahwa Pansus Bank Century ingin membuat kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh SMI dan Boediono adalah suatu Kecerobohan dan bukan karena Tidak Kompeten dibidangnya. Dalam kasus korupsi di BI yang menghukum Burhanudin Abdulah dan Aulia Pohan, dasar Hakim menghukum keduanya adalah telah melakukan Kecerobohan dalam mengelola uang Yayasan BI sehingga bisa dikategorikan sebagai telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan Boediono bahwa pada dasarnya dia menyadari kalau bangkrutnya Bank Century akibat dirampok oleh pemiliknya, bisa menjadi bumerang bagi Boediono karena bisa dituduh telah melakukan pembiaran atas suatu tindak kejahatan yang ada dibawah pengawasan dia. Jadi Boediono setidaknya bisa dituduh telah melakukan kecerobohan, baik saat melakukan pengawasan terhadap Bank Century maupun saat mengusulkan bailout terhadap Bank Century. Padahal Kecerobohan bisa dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi. Menurut saya, ini sudah menyimpang jauh dari sasaran awal dibentuknya Pansus Bank Century yang bertujuan untuk melacak kemana saja uang LPS tersebut mengalir dan adakah pihak - pihak yang sebetulnya tidak berhak untuk menerimanya tetapi mendapat bagian dari aliran dana tersebut. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Ming, 17/1/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tuduhan Pun Telah Bergeser Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Minggu, 17 Januari, 2010, 5:19 AM Pak Adyanto, Saya setuju dengan pendapat Anda, tetapi ada beberapa hal yang mesti diklarifikasikan terlebih dahulu bahwa keputusan bail-out telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa krisis global, semua masih akan berjalan normal, termasuk Century. SMI tak pernah berkata kalo Century jadi bank gagal karena krisis. Yang dikatakan ialah penutupan bank Century pada waktu krisis global, bisa menyebabkan dampak sistemik bagi sistem keuangan negara. Kalau menurut Kompas, Pak Boediono yang berkata BC bank gagal karena perampokan dan dampak krisis global. Niat dan hati yang jujur, diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk mengalir kemana saja dana bail-out. Terima Kasih. Wass, Liman
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Dimana Sistemik Bank Century ya?
Bung Hakiki Akbari, Kalau melihat debat di Pansus Bank Century, saya kok melihat ada kecenderungan Pansus ini ingin menyimpulkan bahwa bailout Bank Century merupakan kecerobohan Pemerintah dan BI. Celakanya Budiono di sidang pansus DPR sudah terlanjur mengakui bahwa bangkrutnya Bank Century karena dirampok oleh pemiliknya. Padahal saat itu Bank Century dibawah Pengawasan Khusus BI. Pernyataan Budiono ini bisa diartikan bahwa Budiono selaku Gubernur BI telah melakukan pembiaran terjadinya tindak kejahatan yang terjadi di Bank Century. Sri Mulyani di Pansus DPR juga mengakui bahwa dana bailout yang menjadi tanggung jawabnya cuma Rp. 637 Milyar, sedangkan sisanya sepenuhnya tanggung jawab LPS. Lha padahal yang memutuskan bailout terhadap Bank Century adalah Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK. Bisa saja pengakuan ini dianggap sebagai kecerobohan Sri Mulyani dalam Mengelola Keuangan Negara. Dalam kasus penyalah gunaan uang Yayasan BI yang memenjarakan Aulia Pohan dan Gubernur BI, kecerobohan dalam Mengelola Keuangan Negara dianggap bagian dari Tindak Pidana Korupsi. Jadi sasaran Pansus ini sudah melenceng dari rencana semula, yaitu ingin melacak kemana saja larinya dana bailout tersebut dan mengadili pihak - pihak yang sebetulnya tidak berhak menerima aliran dana bailout Bank Century, sekarang cenderung berubah menjadi: Melengserkan Pemerintahan SBY. Celakanya, anggota Pansus yang kritis mayoritas dari Partai Koalisi SBY. Kelihatannya ada situasi saling mengancam antara SBY dan Partai Demokrat di satu sisi dengan Partai Koalisi. SBY dan Partai Demokrat mengancam akan melengserkan posisi Mentri dari Partai Koalisi yang terlalu kritis, tetapi Partai Koalisi secara terselubung juga mengancam SBY dan Partai Demokrat untuk segera melengserkan SBY bila SBY terlalu menekan mereka. Penggantian anggota Pansus dari Partai Koalisi tidak harus diartikan bahwa anggota Pansus yang baru kalah galak dibandingkan dengan Anggota Pansus yang mereka gantikan. Bisa saja mereka justru lebih galak dari yang digantikannya. Waktu yang akan membuktikan hal itu. Partai Golkar dan PKS kelihatannya tidak takut dengan ancaman tersebut. Suara mereka di Pansus tetap lantang dan kritis. Bahkan isu terakhir ada tekanan dari Golkar terhadap SBY, yaitu untuk segera melengserkan Sri Mulyani sebagai Mentri Keuangan bila menginginkan suara Golkar di Pansus lebih melunak. Bila informasi ini benar dan SBY menyetujui tuntutan tersebut, posisi SBY dan Partai Demokrat akan semakin sulit, karena Partai Koalisi lainnya juga akan meminta imbalan yang setimpal bila menginginkan suara mereka di Pansus menjadi lebih lunak. Jadi mari kita saksikan bersama, dimana akhir dari cerita ini. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 18/1/10, Hakiki Akbari hakikiakb...@yahoo.com menulis: Dari: Hakiki Akbari hakikiakb...@yahoo.com Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Dimana Sistemik Bank Century ya? Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 18 Januari, 2010, 8:07 PM duh.. saya menonton, membaca, menyimak banyak ulasan tentang skandal bank century dan berkesimpulan bahwa memang ada beda pandangan dan keyakinan diantara para petinggi ekonomi kita yg bikin saya bingung. tentang isu sistemik ga sistemik, sebagian bilang : waktu itu dunia lagi krisis, memang imbasnya ke indonesia belum signifikan, tapi kalau bank century kolaps, maka imbas itu makin besar dg kekhawatiran indonesia bisa krisis krn rush dsb dsb dg argumennya yg seabreg sebagian bilang : kalaupun bank century di tutup, ga akan terjadi rush, dan indonesia ga akan masuk krisis, juga dg argumen yg seabreg pertanyaan : kalau bail out tidak diberikan, apakah pasti tidak akan terjadi rush dan ancaman krisis? Apakah bila bail out tidak diberikan, apakah pasti akan rush dan krisis? bila bail out diberikan , apakah pasti tidak akan rush dan krisis? bila bail out diberikan, apa masih bisa terjadi krisis? saya ga tahu jawaban yg bener. yg jelas yg terjadi adalah bail out diberikan, dan tidak terjadi rush atau krisis. apakah ada hubungan sebab akibat diantara dua variabel tsb saya ga tahu. lha yg pinter2 aja masih beda2 pendapatnya. saya sih merasa, kita sudah untung ga masuk ke status krisis. apa itu hasil kerja pemerintah? ga tahu saya. apakah kalau minum bir kita akan mabuk? kalau minumnya sedikit kan ga akan mabuk? tapi minuman bir itu sendiri toh memang punya potensi untuk memabukkan, bukankah begitu? jadi bir diharamkan bukan karena terjadi tidaknya mabuk tapi karena ada ancaman/potensi mabuk dalam bir. analogi yng sedikit ngawur untuk kasus bank century ini. terjadi atau tidak krisis yg ditakutkan itu, ancaman krisis akibat kolapsnya bank century memang ada. jadi mungkin itu sebabnya bail out dilakukan. ya sudah. sekarang tinggal kemana uang itu larinya? HQQ
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century.
mBak Pudi Martini, � Tetapi berdasarkan Hukum Tata Negara yang dijelaskan di Metro TV, bila SMI dinyatakan bersalah karena ceroboh dalam membuat kebijakan bailout (total bailout Rp. 6,7 Triliun, tetapi SMI hanya bertanggung jawab senilai Rp. 632 Milyar saja, padahal SMI lah yang membuat kebijakan bailout tersebut), maka seluruh tanggung jawab ada di Presiden SBY. Bila ternyata Marsilam dan SMI�tidak melapor ke SBY, itu tidak akan mengurangi tanggung jawab Presiden SBY atas kasus ini. Justru informasi tersebut menambah buruk citra Pemerintahan SBY yang gagal membangun komunikasi yang efektif antara Presiden SBY dengan Para Pembantunya, terutama untuk pengambilan keputusan terhadap�kasus - kasus yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.� � Jadi mari kita saksikan akhir dari cerita ini. � Salam, � Adyanto Aditomo --- Pada Sen, 18/1/10, pudimartini pudimart...@pirus.co.id menulis: Dari: pudimartini pudimart...@pirus.co.id Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: SBY Penanggungjawab Skandal Bailout Century. Kepada: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Senin, 18 Januari, 2010, 11:24 PM Rekonstruksi yang coba dibangun oleh Pak Km ini cukup kreatif. Tentu ada pula rekonstruksi lain serupa yang beredar di kalangan elite tertentu berikut dengan datanya. Maklum, bisa saja rekonstruksi itu benar sehingga masuk A1 sehingga tidak semua yang tidak dipercaya bisa tahu. Hanya saja, rekonstruksi itu, dengan kehadiran Marsilam, terputus di link Marsilam-SBY. Benar bahwa hubungan organisasi Marsilam yang menerima gaji dari pemerintah karena posisinya yang di UKP3R adalah Presiden, namun Marsilam dengan tegas berkata semalam bahwa dia tidak pernah berhubungan sebelum ingga sesudah bailout BC. Namun, meskipun Marsilam sudah menyatakan itu, rekonstruksi ini tetap tidak terganggu. Kalau megikuti sidang Pansus itu, muncul fakta banyak orang yang terlibat dalam proses pembailout-an BC TERKEJUT. Tak kurang dari SMI yang sudah curhat ke JK dengan berkata merasa tertipu atau di notulen bisa mati berdiri. Yang pasti, scenario penyelamatan yang muncul sebelum rapat KSSK yang heboh itu, bahkan SMI dengan tiga butirnya yang tidak mengusulkan bailout serta dirut Mandiri yang akan mengambil alih deposan dibawah 2 M dan yang besar dibicarakan, masih belum memasukkan scenario bailout. Bahwa setelah keputusan dibuat oleh Rapat KSSK yang hanya terdiri dari Ketua, Wakil, dan Sekretaris kemudian semua hatrus menyetuji dan mendukung ya wajar sesuai dengan hirarki organsiasi. Bagaimanapun juga Waktu antara 13-25 Nov 09 serta komunikasi antara SBY-SMI-Boediono menjelang keputusan bailout itu adalah black box yang mungkin baru akan terbuka satu atau dua dekade yang akan datang kecuali ada hal lain. Ucapan dan komentar atau rekasi menjelang rapat KSSK adalah petunjuk bahwa banya yang terkejut, apalagio SMI di Pansus menegaskan bahwa dia anya bertanggungjawab 632M untu menyelamatkan perekonomian Indoensia sesuai dengan bidang tugasnya. Banyak yang meminta agar kasus BC tidak menbjadi isu Politik, namun dengan melihat fakta yang ergelare hingga saat ini + rekonstruksi Pak KM, tampak nayata bahwa kasus BC adalah kasus Politik ketimbang kasus perbankan. Maka jangan alergi kalau penyelesaian politik diperlukan dan demikian pula akibat hukumnya tanpa perlu merasa berada di salah satu kubu. Cukup satu kubu yaitu kubu rakyatn Indonesia yang tidak mengehendaki penyalahgunaan kekuasaan.
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Membedah ”Pelec ehan” Atas JK
Bung Liman, Soal panggilan Daeng bagi orang Bugis, kelihatannya mirip panggilan Mas dan mBak bagi orang Jawa. Bila cara dan tempat nya tepat, panggilan Mas dan mBak itu dianggap menghormati pihak yang dipanggil. Tetapi bila cara dan tempatnya tidak tepat, ya bisa dianggap sebagai suatu yang Tidak Sopan, karena panggilan Mas itu juga biasa disampaikan untuk Pelayan, Tukang Becak dan sebagainya dan panggilan mBak biasa untuk pangilan Pembantu Rumah Tangga di rumah. Sangking sudah menjadi kebiasaan sehari - hari, maka anak dan cucu saya bisa dengan mudah membedakan mana panggilan mBak untuk kakak perempuannya dan mana panggilan mBak untuk Pembantu. Saya gak bisa bayangkan kalau Boediono dipanggil Mas tapi dengan nada melecehkan di Pansus DPR atau memanggil SBY dengan Mas dimuka umum dengan nada melecehkan, seperti memanggil Pelayan atau Tukang Becak. Rasanya pasti banyak yang tersinggung. Gak percaya Di coba saja kalau gak percaya. Salam, Adyanto Aditomo Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Membedah ”Pelecehan” Atas JK Kepada: FP Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Koran Digital koran-digi...@googlegroups.com Tanggal: Sabtu, 16 Januari, 2010, 6:03 AM Berikut kutipan dari www.kompas.com / Blog Kompasiana Yusran Darmawan | 16 Januari 2010 | 12:47 KEMARIN, Ruhut Sitompul menyapa JK dengan panggilan “Daeng” dengan intonasi menuding. Publik Sulawesi Selatan (Sulsel) meradang. Hampir semua koran-koran lokal menurunkan liputan yang berisi kegeraman. Panggilan itu dianggap tidak beretika. Bahkan beberapa pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di banyak daerah ikut-ikutan bereaksi. Semuanya menganggap bahwa Ruhut Sitompul –politisi Partai Demokrat– telah melecehkan Jusuf Kalla (JK). Saya pun ikut terseret dalam kegeraman itu. Apalagi saat ikut membincangkan itu bersama teman-teman di beberapa warung kopi di Jalan AP Pettarani, Makassar. Lama kelamaan, kegeraman itu mulai mencair. Saya mulai berpikir lain.. Saya lebih melihat masalah ini dengan kacamata politis. Ketika sesuatu dipolitisir, maka sesuatu yang sederhana bisa menjadi rumit dan dianggap pelecehan. Ketika politik menjadi paradigma dalam melihat sesuatu, maka yang dikedepankan adalah konflik. Dan melalui konflik itu pulalah bisa disingkap peta realitas sosial yang sesungguhnya. Kita bisa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik sebuah fenomena. Secara kultural, panggilan “daeng” memang ditujukan kepada seorang pria sebagai bentuk penghormatan. Ini sama saja dengan panggilan “mas” di Jawa sana. Ketika memanggil “daeng” maka seseorang tersebut akan merasa tersanjung dan dituakan. Akan tetapi, ini semua tergantung pada yang dipanggil, apakah ia merasa terhormat, ataukah merasa tersinggung dengan panggilan itu. Jika Anda sempat ke Makassar hari ini cobalah menyapa seseorang dengan panggilan “Daeng”. Perhatikan reaksi orang tersebut. Boleh jadi, orang yang dipanggil tersebut akan tersinggung. . ”Kau pikir saya tukang becak?” demikian kata seorang kawan yang disapa daeng. Saat ini, panggilan daeng lebih banyak ditujukan pada profesi tukang becak, sopir angkutan, atau penjual ikan.. Panggilan itu seolah menunjukkan strata sosial yang rendah dan menempati posisi buncit dalam hierarki masyarakat Bugis-Makassar. Panggilan daeng juga identik dengan sikap menutup diri pada modernisasi dan penghambaan secara berlebihan pada tradisi. Panggilan itu mulai identik dengan ketidakberdayaan ekonomi dan sosial, sesuatu yang sangat berbeda dengan masa silam. Pantas saja, di masa kini, sejumlah teman yang berdarah bangsawan dan mewarisi nama daeng justru malu memasang nama daeng di depan namanya. Tapi, situasinya berbeda dengan saat berada di Jakarta. Saat merantau ke Jakarta, saya merasakan bahwa panggilan daeng ini menjadi sapaan yang lazim di kalangan mereka yang berasal dari Sulsel. Panggilan ini menjadi penanda, semacam penegasan bahwa kita berasal dari daerah yang sama, maka kita adalah saudara. Di Jakarta, seorang warga Sulsel yang memanggil sesamanya dengan panggilan daeng, dianggap sangat sopan dan menghargai sesamanya. Panggilan itu adalah pernyataan bahwa kita sesama saudara seperantauan yang saling menghormati. Jika kemudian warga etnis lain ikut-ikutan memanggil ”daeng”, maka itu dianggapnya sebagai panggilan kehormatan. Padahal, boleh jadi akan lain ceritanya jika orang lain yang memanggil. Saya tahu persis bahwa JK sering disapa daeng oleh sesamanya di Jakarta. Saya pernah berbincang dengan politisi Ulla Nuchrawati, anggota DPR RI asal Partai Golkar. Ia sering bercerita tentang pertemuannya dengan JK. Saat ia berbincang dengan JK, ia akan memanggil dengan daeng. Tak ada yang salah dengan panggilan itu sebab merupakan bentuk penghormatan dan pernyataan bahwa kita sesama saudara. Jika belakangan panggilan Ruhut menimbulkan reaksi, mungkin itu dikarenakan karena intonasinya yang seakan melecehkan. Ia seolah sedang
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Soal Penangkapan Robert Tantular, Boediono Akan Klarifikasi
Bung Liman, Pernyataan Boediono ini dibantah oleh Susno Duaji di Metro TV, yang saat itu sebagai Kabareskrim memberitahukan ke BI bahwa Kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Robert Tantular sesuai perintah dari Wakil Presiden JK, tetapi dihalang - halangi oleh BI dengan alasan bukti kejahatannya tidak ada. Menurut Susno Duaji, pemberitahuan ke BI bukanlah hal yang wajib, tetapi sekedar koordinasi saja agar BI tidak kaget, karena belum ada laporan BI ke Kepolisian soal kasus kejahatan Robert Tantular. Jadi, siapa yang sebenarnya telah berbohong??? Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Jum, 15/1/10, liman PAP liman_...@yahoo.com menulis: Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Soal Penangkapan Robert Tantular, Boediono Akan Klarifikasi Kepada: FP Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Koran Digital koran-digi...@googlegroups.com Tanggal: Jumat, 15 Januari, 2010, 8:59 AM Laporan wartawan KOMPAS Suhartono Jumat, 15 Januari 2010 | 14:53 WIB SERAMBI INDONESIA/BEDU SAINI BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden RI, Boediono akan memberikan klarifikasi soal Bank Century Jumat (15/1/2010) malam. Klarifikasi ini khususnya soal pernyataan mantan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, saat dipanggil Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Bank Century, Kamis (14/1) lalu. Kalau saat itu dinilai tidak berani, itu bukan karena tidak berani, melainkan karena proses hukumnya tidak seperti itu. Waktu itu, Kalla menyatakan bahwa Boediono tidak berani menangkap salah satu pemilik Bank Century Robert Tantular. Karenanya Kalla langsung menghubungi Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri agar segera menangkap Robert, yang akhirnya ditangkap dua jam kemudian. Sebenarnya, sebelum masalah Bank Century dilaporkan ke Wapres Jusuf Kalla bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 25 November 2008, BI sudah melaporkan lebih dulu kepada Polri kasus Bank Century, ujar Staf Khusus Wapres Bidang Perekonomian Mohammad Ikhsan kepada Kompas, yang menyertai kunjungan kerja Boediono selama dua hari di Provinsi Kaltim dan Kalsel, Jumat siang di Balikpapan, Kaltim. Menurut Mohammad Ikhsan, yang sementara ini menggantikan fungsi Juru Bicara Wapres dan juga Staf Khusus Wapres bidang Media Massa, kalau pada saat itu Boediono dinilai tidak berani menangkap, sebenarnya tidak betul. Pak Boediono sudah melakukan langkah sebelumnya di BI. Jadi, kalau saat itu, dinilai tidak berani, itu bukan karena tidak berani, melainkan karena proses hukumnya tidak seperti itu. Laporan ke Polri sudah dilakukan, hanya bukti-bukti hukummya saja yang masih dalam proses sehingga tidak bisa begitu saja seketika atau langsung ditangkap, jelas Ikhsan. Sambil makan malam Ikhsan menambahkan, klarifikasi Boediono kepada pers, direncanakan akan disampaikan kepada pers yang menyertai kunjungan kerjanya dalam acara makan malam bersama di hotel tempatnya menginap di Balikpapan. Saya sudah bicara dengan Pak Boediono. Saya juga minta dikirimi kronologis langkah BI untuk memproses Robert Tantular. Akan tetapi, saya konfirmasi lagi sebelum makan malam bersama dengan pers, demikian Ikhsan. http://nasional. kompas.com/ read/2010/ 01/15/14531232/ Soal.Penangkapan .Robert.Tantular ..Boediono. Akan.Klarifikasi
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sombong Nian Bu Ani Cuma Kirim SMS ke Pak JK ?
Bung Liman, Kalau pernyataan Bu Ani benar, berarti yang berbohong adalah JK dan SBY. JK menyatakan tidak membaca pesan dari Bu Ani (lha disini gak terlalu jelas maksud dari pernyataan JK: SMS masuk tetapi gak dibaca atau memang SMS tidak masuk. Dalam hal ini jawaban JK agak ngambang). SBY bilang: Dia baru tahu adanya kebijakan bailout di Bank Century setelah tiba di Tanah Air. Jadi kelihatannya SBY juga tidak menerima SMS dari Bu Ani atau menerima SMS tetapi gak dibaca. Jadi siapa yang telah berbohong??? Salam, Adyanto Aditomo Dari: liman PAP liman_...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Sombong Nian Bu Ani Cuma Kirim SMS ke Pak JK ? Kepada: Koran Digital koran-digi...@googlegroups.com, FP Kompas Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Jumat, 15 Januari, 2010, 9:17 AM Berikut kutipan dari www.kompas.com / blog Kompasiana Koswara | 15 Januari 2010 | 15:22 Saat menjadi saksi di pansus hak angket bank century, bu ani mengatakan telah mengirim sms ke pak SBY dan pak JK memberitahukan bahwa senin pagi 24 november 2008 bank century telah di bail out. Waktu itu saya berpikiran, wajar kalau bu ani hanya kirim sms ke pak SBY, sebab pak SBY sedang ada di amerika. Pertanyaannya, mengapa bu ani tidak menghadap pak JK yang sedang ada di Indonesia. Mengapa bu ani tidak ketuk pintu rumah pak JK bilang assalamu alaikum terus cerita bahwa telah diputuskan dilakukan bail out bank century.. Apakah bu ani takut jumpa pak JK? Ataukah bu ani merasa sombong sampai pak JK tidak mau ditemui? Ternyata oh ternyata, di saat bu ani berjuang mati matian untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi akibat bank century gagal bayar, pak JK sedang ada di Medan. Pak JK bukan sedang beli durian di Medan, atau sedang ngurusin Lapangan Terbang Kuala Namu. Ternyata beliau sedang briefing pada para pengusaha di Medan mengatakan bahwa pemerintah sedang berusaha mengatasi krisis global. Detailnya entah apa yang diucapkan pak JK pada para pengusaha Medan, karena saya bukan wartawan dan tidak mengikuti acara pak JK di sana. Oleh karena itulah bu ani hanya bisa kirim sms. Lagian, bu ani juga capai dan ngantuk setelah semalaman mimpin rapat KSSK dan KK. Tapi mengapa pak JK mengatakan tidak terima sms bu ani? Padahal bu ani mengatakan bahwa print out sms beliau dari telkomsel ada. Apakah hp pak JK ketinggalan di rumah, atau sedang error atau low bat? HP pak JK merk apa sih? Tapi memang, alasan paling enak untuk menghindar dari suatu masalah adalah mengatakan sms tidak diterima. Tapi itu tanda orang yang paling tidak gentleman. Gentleman artinya punya tata kesopanan. Jadi orang yang tidak gentleman adalah orang yang tidak punya tata kesopanan. Benarkah demikian? Rasanya juga tidak. Wallahu alam bissawab. Hanya Allah yang mengtahui tentang masalah ini, dan pak JK serta bu Ani telah disumpah saat bersaksi. Dua duanya benar. Jadi, moga moga saja kambing hitamnya adalah Telkomsel yang tak mampu kirim sms ke pak JK. Denger denger sih hp pak JK sederhana. Sampai mungkin juga memorynya full, sehingga sms bu ani tidak bisa masuk. Wah, ternyata hp juga bisa jadi kambing hitam, ya. Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat. Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/ [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Pansus Mulai Dimandulkan
Itulah kalau Wakil rakyat disandera oleh pembagian Kue Kekuasaan. Mereka akan dengan mudah mengkhianati rakyat. Bila sasaran utama dari Pansus ini gagal akibat pengkhianatan para anggota DPR terhadap rakyat, minimal rakyat sudah berhasil melihat begitu cerobohnya Pemerintahan SBY mengelola Keuangan Negara yang dengan sengaja membela Perampok Bank seperti Robert Tantular. Kecerobohan itu memang bukan tindakan kriminal sehingga tidak bisa diajukan ke Pengadilan, tetapi ini merupakan bukti ketidak seriusan Pemerintah SBY membela masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 14/1/10, Alex Simanjuntak alsimanjun...@yahoo.ca menulis: 2010-01-14 Pansus Mulai Dimandulkan [JAKARTA] Penggantian sejumlah anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century dinilai sebagai upaya pemandulan agar Pansus tidak bisa mengungkap tuntas skandal perbankan tersebut. Hal tersebut dikhawatirkan membuat hasil kerja Pansus bertentangan harapan rakyat. Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun SP, Kamis (14/1), dari inisiator hak angket dari Fraksi PPP Kurdi Mukri, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif. Kurdi Mukri menyatakan, sejak awal dirinya sudah memprediksi ada upaya pemandulan Pansus. Saya sangat prihatin terhadap pencopotan anggota Pansus yang kritis, katanya. Dengan dicopotnya sejumlah anggota Pansus yang kritis, lanjutnya, dikhawatirkan tujuan untuk mengungkap skandal Bank Century, tidak akan tercapai. Ini semua karena kuatnya kepentingan partai politik, katanya. Sedangkan, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengemukakan penarikan anggota Pansus dari PAN dan PKB membuktikan telah terjadi perang psikologis antara Presiden SBY sebagai pengendali koalisi dengan mitranya. Penarikan itu juga membuktikan pernyataan SBY mengenai evaluasi mitra koalisi. Tujuannya agar mitra koalisi tidak kritis dan tajam menyikapi kasus Bank Century. Pimpinan Parpol Ditekan Ia menegaskan, SBY tidak bisa mengintervensi Pansus Century. Karena itu, cara yang diambil adalah dengan menekan elite-elite partai politik peserta koalisi. Tekanan itu membuat pimpinan parpol tidak bisa tidur nyenyak, sehingga mengganti anggotanya di Pansus Century. Tindakan mereka seperti mencari muka terhadap SBY, katanya. Tindakan pimpinan parpol itu, lanjut Burhanuddin, menunjukkan mereka masih loyal terhadap SBY, sekaligus menunjukkan koalisi parpol tetap solid. Meski demikian, dia menyayangkan penggantian itu karena menghilangkan daya kritis dalam Pansus, karena anggota yang menggantikannya tidak paham skandal Century. Saya ragu hasil Pansus Century sesuai harapan rakyat. Pansus pada akhirnya hanya menjadi ladang bargaining politik, katanya. Senada dengannya, Yudi Latif menyatakan, tindakan menekan mitra koalisi terlihat sangat vulgar. Pansus sebaiknya tetap fokus menyelesaikan skandal Century. Sangat berbahaya kalau hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat, ujarnya. Sementara itu, sejumlah anggota Pansus dari partai koalisi telah diganti dan dikabarkan masih ada yang akan dicopot karena tekanan Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi. Dari informasi yang dihimpun SP, sedikitnya lima anggota Pansus yang telah dan akan diganti. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) akan mencopot Marwan Ja'far dan Anna Mu'awanah, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan menarik Chandra Tirta Widjaya dan Catur Sapto Edi, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) akan mengganti Andi Rahmat. Pada umumnya mereka melontarkan pertanyaan tajam terhadap mantan Gubernur BI, Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Terkait hal itu, beberapa anggota Pansus mengaku mendengar desas-desus pergantian rekan mereka sejak pekan lalu. Sebagian anggota menyatakan pergantian itu merupakan hal wajar dan ditentukan fraksi, tetapi beberapa di antaranya mengakui adanya tekanan dari Partai Demokrat. Penggantian tersebut merupakan bentuk tekanan koalisi terhadap Pansus Century yang sudah dikhawatirkan sejak awal. Tapi kita harapkan PDI-P, Hanura, dan Gerindra, serta para inisiator hak angket tetap kompak, kata anggota Pansus yang menolak disebut namanya. Sejak Rabu (13/1), Marwan Ja'far, telah diganti oleh Agus Sulistiono dan Chandra Tirta Widjaya telah resmi diganti Asman Abnur, sejak Senin (11/1). Sedangkan, Anna Mu'awanah mengakui ada pergantian anggota Pansus dan hal itu diberitahukan langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Saya dikasih tahu ketua umum secara langsung, kemarin (Selasa, 12/1) malam.. Katanya, ada pembagian tugas jadi saya akan diganti supaya lebih fokus ke komisi. Tapi SK-nya sampai sekarang belum turun, ujar Anna. Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya belum berencana mengganti anggota di Pansus Hak Angket Century. Berdasarkan evaluasi intenal terhadap empat anggota di Pansus, mereka telah menjalankan
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kasus mutilasi
Bung Wal Suparmo, Pengalaman saya mengantar istri cangkok ginjal di China, dimana ginjal diambil dari para Terpidana Mati yang dieksekusi mati, ada beberapa syarat teknis agar organ tubuh tersebut bisa digunakan untuk orang lain, antara lain: 1. Satu minggu sebelum eksekusi mati, calon donor harus mau setiap hari disuntik pengencer darah. 2. Organ tubuh yang akan digunakan untuk pasien lain, cukup dimasukkan kedalam es box dan paling lama 4 jam kemudian harus sudah dicangkokkan ke tubuh pasien yang memerlukannya. 3. Syarat organ tubuh bisa dicangkokkan ke tubuh pasien, kalau ginjal, dari 17 jaringan, ada 4 jaringan utama yang harus sama. Para dokter di China mensyaratkan minimal harus 3 jaringan utama yang harus sama agar usia organ tubuh yang dicangkokkan bisa berusia sampai belasan tahun. Katanya sih, bila jaringan utama yang sama kurang dari 3, maka usia organ tubuh yang dicangkokkan hanya berumur beberapa tahun saja. Persyaratan administrasinya: Sebelum tahun 2007, cukup persetujuan tertulis dari si calon Terpidana Mati yang akan dieksekusi mati. Berdasarkan persetujuan tertulis tersebut, maka si Terpidana Mati harus bersedia untuk di suntik pengencer darah setiap hari selama 7 hari berturut - turut. Para calon terhukum mati ini bersedia untuk menyetujui organ tubuhnya di donorkan karena di China ada kepercayaan adanya reinkarnasi. Mereka percaya bila selama hidup di Dunia dia jahat, maka saat di lahirkan kembali dia bisa dilahirkan kembali sebagai orang yang sangat susah hidupnya atau bahkan dilahirkan sebagai binatang. Kesediaannya mendonorkan organ tubuhnya agar dosanya diampuni oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saat dilahirkan kembali sebagai Manusia yang Ideal. Sejak th. 2007, ijin untuk mendonorkan organ tubuh si Terpidana Mati,selain dari yang bersangkutan juga harus ada ijin dari keluarganya. Nah, ijin dari keluarganya ini yang sulit untuk didapat, bisa karena keluarganya sudah memutuskan tali silaturahim dengan si Terpidana Mati sehingga mereka sudah tidak mau tahu lagi, tapi bisa juga karena mereka tidak mau kasih ijin dengan berbagai alasan. Karena saat ini sulit untuk mendapatkan donor ginjal dari Terpidana Mati, makanya saat ini proses cangkok ginjal di China menggunakan donor hidup yaitu mencari pihak yang bersedia untuk mendonorkan 1 buah ginjalnya. Jadi masuk akal bila adanya pembunuhan atau pembantaian sebetulnya bertujuan untuk diambil organ tubuhnya, karena persyaratannya tidak terlalu rumit, sedangkan uang yang bisa diraih lumayan besar. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 14/1/10, Wal Suparmo wal.supa...@yahoo.com menulis: Dari: Wal Suparmo wal.supa...@yahoo.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Kasus mutilasi Kepada: forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 14 Januari, 2010, 6:19 AM Salam, Orang yang panggilannya Babe sudah ditangkap dan mengaku telah membunuh 6 orang anak dengan motif seksual. Tetapi beberapa LSM mengira bahwa mungkin saja terkait dengan perdaganan organ tubuh manusia.Hal seperti ini mungkin saja terrjadi tetapi saya sebagai orang awam, bisa mengatakan bahwa jika hal itu terjadi maka: 1) Pengambilan organ tubuh manusia harus dilakukan orang yang ahli. 2) Harus dalam keadaan steril 3) Penyimpanan organ tubuh hidup yang sangat terbatas, harus mempergunakan alat khusus untuk keperluan tsb. Wsaalam, Wal Suparmo
Bls: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tersinggung di Gedung DPR
Komentar Ramadhan Pohan, Anggota DPR dari Partai Demokrat di Metro TV sesaat setelah kejadian tersebut menyatakan bahwa pernyataan Ruhut Sitompul tidak mewakili Partai Demokrat, apalagi mewakili SBY, karena dalam Hukum Ketata Negaraan kita, seorang Presiden berhak memerintahkan Kepolisian untuk bertindak bila memang terindikasi ada dugaan tindak pidana. Bila tidak dilakukan, justru malah salah. Jadi semua itu hanya pernyataan Ruhut Sitompul Pribadi. Soal mengapa Ruhut Sitompul membuat pernyataan ngawur seperti itu, sebaiknya ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan saja. Salam, Adyanto Aditomo --- Pada Kam, 14/1/10, Sam Ardi fakirben...@gmail.com menulis: Dari: Sam Ardi fakirben...@gmail.com Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Tersinggung di Gedung DPR Kepada: blogger-ngalam blogger-nga...@googlegroups.com, apwkomi...@yahoogroups.com, Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 14 Januari, 2010, 6:35 AM *JAKARTA, KOMPAS.com* — Suasana rapat Pansus Angket Kasus Bank Century, Kamis (14/1/2010), sempat memanas saat anggota Pansus asal Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berulang kali Ruhut menyebut Kalla dengan panggilan Daeng dengan intonasinya yang khas. Seusai mengajukan pertanyaan, beberapa anggota Pansus melakukan interupsi. Salah satunya anggota Pansus asal Fraksi PKS, Andi Rahmat. Kali ini saya tersinggung dengan Anda, Saudara Ruhut. Saya orang Bugis dan berulang kali Anda memanggil Pak JK dengan Daeng dalam pemeriksaan ini. Tolong hindari penggunaan identitas budaya dalam ruangan Pansus ini, kata Andi dengan raut wajah keras. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Pansus lainnya, Akbar Faishal. Tolonglah, jangan kita menggunakan kata-kata yang menyinggung di ruang Pansus ini. Apalagi terkait budaya, ini bisa memecah kita sebagai bangsa, katanya. Mendapat interupsi dan kritikan, Ruhut pun menyatakan bahwa ia hanya menggunakan haknya untuk bertanya. Kita pakai etikalah. Saya hanya bertanya. Kalau ada yang menyinggung, saya mohon maaf Pak Jusuf Kalla, ujar Ruhut. Saat mengajukan pertanyaan dan pernyataannya, sempat terjadi saling jawab antara Ruhut dan Kalla. Ruhut mangatakan, perintah Kalla kepada Polri untuk menangkap bos Bank Century, Robert Tantular, merupakan intervensi terhadap penegak hukum. Tahukan Anda, Daeng yang terhormat, bahwa apa yang Anda lakukan adalah intervensi terhadap lembaga penegak hukum. Apa Anda sadar, sebagai simbol negara itu bisa merusak tatanan hukum, kata Ruhut dengan berapi-api. Kalla langsung menimpali, Intervensi itu kata Anda. Saya hanya memerintahkan, ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/14/11592971/JK.Dipanggil.Daeng..Andi.Rahmat.Tersinggung -- Best Regards, Blog: http://mygoder.wordpress.com Twitter: http://twitter.com/fakirbenwit *cinta ditolak, firewall digasak!!!* [Non-text portions of this message have been removed]
