Dear teman-teman,

Papua Merdeka bukan tidak punya dasar. Tidak kurang MENHAN JUWONO SUDARSONO
berpendapat KONGRES RAKYAT PAPUA mempunyai DASAR KUAT untuk MENGGUGAT masa
lampau (Kompas,8/6/2000,h.1). Walaupun diantara kita masih berpendapat bahwa
sebahagian besar rakyat Papua masih memberikan kesempatan kepada pemerintah
pusat untuk memperbaiki keadaan sesuai aspirasi yang berkembang, namun
pendapat ini sangat sentimentil dan sangat subyektif. Ada dua alasan untuk
menggugurkan pendapat tersebut, yaitu : (1) tuntutan arus bawah yang
menguat, dan (2) rakyat Papua belum pernah merasa bagian dari Indonesia.

Berkaitan dengan pemikiran pertama, tuntutan kemerdekaan sudah sangat deras
bahkan sudah dikumandangkan arus bawah. Bendera bintang kejora sudah
dikibarkan, semangat patriotisme rakyat Papua sudah berkobar-kobar sehingga
kekuatan aspirasi merdeka tidak terletak lagi pada elit politik.  Apapun
yang kita lakukan tidak akan mampu membendung tuntutan merdeka yang begitu
kuat kecuali dipaksakan tetapi ini akan menelan korban. Oleh karena itu
pemerintah pusat harus mendengar dan mencermati hasil konres rakyat Papua.
Jangan dilakukan langkah-langkah tegas refresif seperti nasehat DPR yakni
gunakan alat-alat negara untuk menekan. Lebih baik dana tersebut digunakan
untuk membangun rasa persaudaraan sebagai satu keluarga di propinsi-propinsi
yang potensial yang selama ini diterlantarkan dan diterbelakangkan sehingga
mencegah tuntutan untuk merdeka atau dana kunjungan luar negeri presiden
GUSDUR (GUnakan Seluruh Duit Untuk Refresing ke luar negeri) digunakan untuk
menerapkan otonomi seluas-luasnya sehingga tidak ada kesan kuat dari daerah
tentang pemerintah pusat tidak memiliki political will.

Pemikiran kedua datang dari Liddle (Kompas,8/6/2000, h.4). Menurut prof dari
The Ohio State University ini, rakyat Papua belum pernah merasa bagian dari
Indonesia. Pada tahun 1960-an, Soekarno, Soeharto dan ABRI memaksa mereka
untuk menerima kekuasaan Jakarta. Tokoh-tokoh lokal yang terdidik tahun
1950-an yang ketika itu merupakan elit terbesar dibantai dan dipenjarakan.
Rakyat Papua yang terdidik sekarang hampir semua mengingat sejarah itu dan
menolak Indonesia. Selain itu, orang-orang desa yang tinggal dipelosok tanah
Papua tidak tahu menahu tentang Indonesia.
Dengan demikian, selain alasan di atas dan juga alasan tidak melibatkan
rakyat Papua dalam perundingan2 kecuali USA, Belanda, PBB dan Indonesia maka
bisa dipahami mengapa hasil Kongres Rakyat Papua menyatakan tanah Papua
bergabung dengan NKRI merupakan cacat hukum.

Saya sedih melihat rakyat Papua pergi dari rumah NKRI, tetapi saya lebih
sedih lagi kalau rakyat Papua masuk dalam rumah  NKRI yang asing baginya
serta tidak dapat menikmati dan merasakan kemajuan seperti kepesatan
kemajuan Jakarta dan kota-kota lainnya. Pontesi anda wahai rakyat Papua
tercinta SANGAT BESAR, do'aku slalu bersamu, semoga cita-cita yang terbaik
menurutMu tercapai. Mungkin lagu dari Sabang sampai Merauke sudah menjadi
nostalgia bagi kami !!!!!!!!!!!

Salam dari Butta Mangkasara (Tanah Makassar),
Nenny R.Babo

----- Original Message -----
From: lurah <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Thursday, June 08, 2000 11:09 AM
Subject: [envorum] Fwd: [envorum] Papua Merdeka dan Pemanfaatan SDA


> Salam,
>
> Ha-ha.ha.
> Betul-betul siapa sebaiknya ya yang harus mendalami HASIL KONGRES RAKYAT
> PAPUA itu.
> Kayaknya sayah, yah.
> Namun kalau sekedar merdeka bukan dalam artian negara merdeka baru,
> okelah.
>
> Siapa yang nuduh provakator. GR TUCH.
> ha.ha.ha.ha.ha
>
> Sekarang siapa yang harus berhati-hati menggunakan istilah.
> Lihat dampak Kongres tersebut, kalau memang itu sesuai dengan istilah
> Anda. Beberapa negara telah menyatakan penolakannya atas pernyataan
> kemerdekaan negara Papua.
> Gimana nich ?
> Bendera Negara Papua Merdeka Bintang Kejora (ech bukan bintang kecil ya
> ?) berkibar.
> Ha-ha-ha-ha.
> Merah Putih bersanding dengan bendera itu di bumi yang sama.
> Bisa membayangkan ini terjadi tahun 45, misalkan pada waktu itu bendera
> Sunda merdeka juga berkibar ?
> Mana yang sah ?
> Dampak politik Kongres Papua merdeka, nggak maen-maen lho.
> Gus Dur  plus Alwi Sihab dari awal pemerintahannya terbentuk sudah rajin
> berkunjung ke luar negeri dalam rangka meyakinkan keutuhan NKRI.
>
> Coba lihat : pernyataan anda
>
> Kongres Rakyat Papua yang baru saja berakhir telah memproklamirkan
> Kemerdekaan Bangsa Papua. Terlepas dari tinjauan hukum yang menyatakan
> Papua
> Merdeka merupakan tindakan makar,
>
> *
> istilah Bangsa Papua berarti setingkat dengan istilah Bangsa Indonesia
> Menurut Hukum Indonesia, Makar itu karena hendak membentuk negara
> merdeka.
> Karena ini Indonesia, maka harus mendukung Hukukm Indonesia.
> Masa Hukum Rimba sich.
>
> Coba disimak nich.
> Gimana sich ? bikin pernyataan dengan sebelumnya menggunakan alasan
> pembenaran diri dengan  menggunakan istilah lepas dari tinjauan hukum
> Kalau bikin pernyataan harus ditinjau utuh Bung, ech Non, ya ?.
> Tidak bisa diterima nich, yang model sepenggal-sepenggal begituan.
> Diinterpretasikan sesuka-sukanya. Interpretasinya bisa macam-macam.
>
> La-la-la.
> he.he.he
> Ha.ha.ha.ha
>
> Salam
> yang lagi ishenk.
>
> Coba lihat di bawah ini adalah aslinya.
> 1.
> Inga' ....... inga', memberi selamat atau mendukung rakyat Papua untuk
> merdeka tidak sama sebangun dengan PROVOST eeehhh PROVOKATOR (seperti
> saja kata-kata SUBVERSIF dalam era ORBA) atau tidak memiliki rasa
> nasionalisme,
> barangkali kita perlu menyimak dan menghayati secara mendalam memorandum
>
> hasil KONGRES RAKYAT PAPUA yang kedua baru memberi KOMENTAR
> laaaahhhhhhhhhh.
>
> SEKALI LAGI SELAMAT BAGI RAKYAT PAPUA MERDEKA.
>
> Salam dari BUTTAMANGKASARA,
>
> Nenny R. Babo
>
>
> 2.
> Kongres Rakyat Papua yang baru saja berakhir telah memproklamirkan
> Kemerdekaan Bangsa Papua. Terlepas dari tinjauan hukum yang menyatakan
> Papua
> Merdeka merupakan tindakan makar, namun rakyat Papua tahu persis (bukan
> orang-orang pusat/Jakarta yang paling tahu) inilah yang terbaik bagi
> rakyat
> Papua. Kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan tidak ditentukan oleh
> komunitas lain, melainkan komunitas mereka sendirilah yang dapat
> mewujudkan
> kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan itu. Otonomi yang dicanangkan
> pemerintah hanya dongeng pengantar tidur agar rakyat papua tertidur
> lelap.
> Alasannya, rakyat Papua belum siap !!! sehingga eksploitasi SDA Papua
> dapat
> dilakukan tidak terbatas dan hasilnya dipersembahkan ke Jakarta untuk
> dikorup. Kemerdekaan Papua adalah jalan terbaik bagi rakyat Papua untuk
> menikmati SDA mereka sehingga mereka kelak lebih sejahtera dari
> sekarang.
> Selamat buat Rakyat Papua !!!
>
>


---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]

Kirim email ke