Saudara2ku sekalian, Adalah lebih mudah membakar hutan daripada menjaga kelestariannya Adalah lebih mudah mengatakan "cerai" daripada membentuk rumah tangga Adalah lebih mudah menimpakan kesalahan pada masa lalu daripada memperjuangkan masa depan Itu hukum alam. Kalau yang hal mulia mudah dilakukan tentu hidup kita enak. Untuk rakyat Papua, Tetaplah berjuang bersama kami karena penduduk bumi ini sedang menuju dunia yang lebih bersatu. Salam, Deni -----Original Message----- From: Nenny Babo [mailto:[EMAIL PROTECTED]] Sent: 08 Juni 2000 17:56 To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [envorum] Fwd: [envorum] Papua Merdeka dan Pemanfaatan SDA Dear teman-teman, Papua Merdeka bukan tidak punya dasar. Tidak kurang MENHAN JUWONO SUDARSONO berpendapat KONGRES RAKYAT PAPUA mempunyai DASAR KUAT untuk MENGGUGAT masa lampau (Kompas,8/6/2000,h.1). Walaupun diantara kita masih berpendapat bahwa sebahagian besar rakyat Papua masih memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki keadaan sesuai aspirasi yang berkembang, namun pendapat ini sangat sentimentil dan sangat subyektif. Ada dua alasan untuk menggugurkan pendapat tersebut, yaitu : (1) tuntutan arus bawah yang menguat, dan (2) rakyat Papua belum pernah merasa bagian dari Indonesia. Berkaitan dengan pemikiran pertama, tuntutan kemerdekaan sudah sangat deras bahkan sudah dikumandangkan arus bawah. Bendera bintang kejora sudah dikibarkan, semangat patriotisme rakyat Papua sudah berkobar-kobar sehingga kekuatan aspirasi merdeka tidak terletak lagi pada elit politik. Apapun yang kita lakukan tidak akan mampu membendung tuntutan merdeka yang begitu kuat kecuali dipaksakan tetapi ini akan menelan korban. Oleh karena itu pemerintah pusat harus mendengar dan mencermati hasil konres rakyat Papua. Jangan dilakukan langkah-langkah tegas refresif seperti nasehat DPR yakni gunakan alat-alat negara untuk menekan. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk membangun rasa persaudaraan sebagai satu keluarga di propinsi-propinsi yang potensial yang selama ini diterlantarkan dan diterbelakangkan sehingga mencegah tuntutan untuk merdeka atau dana kunjungan luar negeri presiden GUSDUR (GUnakan Seluruh Duit Untuk Refresing ke luar negeri) digunakan untuk menerapkan otonomi seluas-luasnya sehingga tidak ada kesan kuat dari daerah tentang pemerintah pusat tidak memiliki political will. Pemikiran kedua datang dari Liddle (Kompas,8/6/2000, h.4). Menurut prof dari The Ohio State University ini, rakyat Papua belum pernah merasa bagian dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, Soekarno, Soeharto dan ABRI memaksa mereka untuk menerima kekuasaan Jakarta. Tokoh-tokoh lokal yang terdidik tahun 1950-an yang ketika itu merupakan elit terbesar dibantai dan dipenjarakan. Rakyat Papua yang terdidik sekarang hampir semua mengingat sejarah itu dan menolak Indonesia. Selain itu, orang-orang desa yang tinggal dipelosok tanah Papua tidak tahu menahu tentang Indonesia. Dengan demikian, selain alasan di atas dan juga alasan tidak melibatkan rakyat Papua dalam perundingan2 kecuali USA, Belanda, PBB dan Indonesia maka bisa dipahami mengapa hasil Kongres Rakyat Papua menyatakan tanah Papua bergabung dengan NKRI merupakan cacat hukum. Saya sedih melihat rakyat Papua pergi dari rumah NKRI, tetapi saya lebih sedih lagi kalau rakyat Papua masuk dalam rumah NKRI yang asing baginya serta tidak dapat menikmati dan merasakan kemajuan seperti kepesatan kemajuan Jakarta dan kota-kota lainnya. Pontesi anda wahai rakyat Papua tercinta SANGAT BESAR, do'aku slalu bersamu, semoga cita-cita yang terbaik menurutMu tercapai. Mungkin lagu dari Sabang sampai Merauke sudah menjadi nostalgia bagi kami !!!!!!!!!!! Salam dari Butta Mangkasara (Tanah Makassar), Nenny R.Babo --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
