Saya ingin menanggapi isu keberpihakan media yang sering terjadi saat ini.
Ada dua elemen masyarakat yang dapat berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang
sangat efektif. Dua elemen itu adalah MAHASISWA dan PERS. Kedua elemen ini masih
identik dengan hati yang murni yang senantiasa mengeluarkan suara nurani. Banyak
kejadian penting di negara ini yang keberhasilannya diprakarsai sepenuhnya oleh
Mahasiswa dan Pers. Contoh pergerakan yang paling dekat bisa kita lihat adalah
pergerakan tahun 1997-1998. Pergerakan pada masa itu adalah pergerakan dengan musuh
bersama dan isu bersama yaitu menurunkan Soeharto yang memang sudah merezim di
Indonesia. Ketika ada musuh bersama, baik Pers maupun Mahasiswa benar-benar tampil
menjadi pejuang tanpa pamrih. Pers dan Mahasiswa berjuang bersama sehingga akselerasi
pergerakan pada masa itu sangatlah cepat dengan hasil gemilang yaitu Soeharto lengser.
Ketika Soeharto turun, kursi kepresidenan dapat diibaratkan sebuah harta warisan yang
menarik untuk diperebutkan. Banyak organ pergerakan yang melakukan klaim bahwa
merekalah yang berjuang paling keras untuk menjatuhkan Soeharto dan merekalah yang
berhak atas warisan berupa kursi kepresidenan. Ketika proses klaim dilakukan oleh
banyak pihak maka tidak bisa dipungkiri lagi yang terjadi adalah proses saling
menjatuhkan, saling menjelekkan, saling lempar intrik, yang dilakukan dengan berbagai
cara. Salah satu cara yang terlihat jelas adalah program membeli berita dari pers. Isu
Proses membeli berita ini sering di tampik oleh pers. Mereka mempunyai sangat banyak
dalih untuk menutupi hal itu. Tapi sebaiknya pers harus mulai sadar bahwa tidak semua
warga Indonesia ini bodoh dan bisa dibodohi.
Pesimistis. Mungkin itu perasaan banyak orang setelah melihat wajah pers kita.
Pesimistis bahwa pers bisa berperan sebagai pilar keempat demokrasi muncul bukan
karena pers kita tak bisa menjalankan fungsinya lewat pelaporan yang bertanggung
jawab, berimbang, dan jujur, tapi karena pers sering dianggap sebagai alat untuk
memfitnah pihak tertentu.
Di kalangan media dikenal istilah public right's to know atau hak publik untuk
mengetahui segala sesuatu. Adalah John Milton, yang membawa istilah self-righting
process. Ia beranggapan, setiap individu berhak mengemukakan pendapat dan publik harus
bisa mencerna seluruh ide dan opini setiap orang di media tanpa perlu ditutup-tutupi,
karena kebenaran dengan sendirinya akan muncul dari pertemuan ide di masyarakat. Ini
kemudian dijadikan dasar teori pers liberal yang membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi pers untuk menjadi alat kontrol pemerintah. Dalam praktiknya, teori ini membuat
seorang pejabat negara yang dilindungi hak-hak privatnya sebagai warga negara menjadi
merasa kehilangan privacy karena selalu diawasi pers.
Kalau memang pers Indonesia harus menjalankan teori pers liberal diatas, Indonesia
akan berjalan dengan iklim politik yang sehat. Tapi kalau teori pers liberal tersebut
hanya akan dijadikan pembenaran untuk mengorek kesalahan satu kelompok dan menaikkan
pamor kelompok lain, ini akan menjadi indikasi bahwa Indonesia harus segera menyiapkan
diri untuk bubar .
Beberapa kali saya melihat fakta pada acara talk show di salah satu stasiun TV swasta,
isu yang diangkat adalah isu mengorek kesalahan Gus Dur. Saya mengatakan ini bukan
berarti saya massa militan Gus Dur, tetapi saya menyesalkan terjadinya keberpihakan
pers pada satu organ politik sehingga dia harus ikut serta menjatuhkan organ politik
yang lain.
Yang lebih ingin saya ungkapkan lagi adalah pers harus bisa memulai kembali citra
dirinya yang dulu. Pers yang netral dengan pemberitaan yang tidak memprovokasi.
Kejadian rusuh yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebetulnya bisa dibilang
ikut diprovokasi oleh pers selain memang ada provokator yang sengaja disiapkan oleh
pihak yang berkepentingan. Tapi dari beberapa kejadian itu, pers harus mulai mawas
diri dan menjaring setiap informasi yang harus dikeluarkan. Jangan sampai situasi yang
sudah panas ini dibuat semakin mendidih oleh pemberitaan yang dibesar-besarkan. Saya
pikir pers mempunyai personel yang handal untuk melakukan proses olah kata dan bicara.
Demikian, semoga pers kembali menjadi netralisator dari kondisi negara yang sedang
runyam ini. Jangan buat masyarakat menjadi trauma untuk mendengarkan dan membaca
beritamu. Saya teringat kata-kata bijak Jeremy Bentham, "Tanpa publisitas atas proses
pemerintahan yang menyeluruh, tak ada kebaikan selamanya. Adalah karena publisitas
juga kejahatan tak akan terus berlanjut. Publisitas, karenanya, adalah cara terbaik
untuk menjaga kepercayaan publik".
Salam,
HERU
On Tue, 29 May 2001, "helmi yusuf" wrote:
>
> rekan-rekan yang terhormat mohon kiranya untuk pemikiran tentang media,
> pandangan rekan-rekan tentang media (pers) kita sekarang ini gimana ya ?
> apakah sudah objective ?
> jika belum apakah rekan-rekan punya masukan dalam pemberdayaan pers menuju civil
>society ?
> kebebasan pers kita sekarang cenderung kearah bisnis oriented ? bukan menuju
>idealisme pers. yang murni sebagai agent social of change ? dengan dibuktikan sebagai
>mana sekarang banyak media yang cenderung sebagai partisan politic membela golongan
>tertentu ?
> dalam rangka otonomi daerah peran media lokal sangat mendukung akan pembangunan
>daerah ? kira-kira pemberdayaan media yang cocok utuk daerah itu seperti ya.....?
>
> than'k for this informations
>
> _________________________________________________________________________
> yayasan kilisuci
> jl. Kh. agus salim 29 b kediri
> telp. 0354-772962
> HP.08123235491
> HP. 08123432224
____________________________________________________
Dapatkan email gratis Anda di http://mail.astaga.com
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
