>
>
> Beberapa catatan tambahan:
>
> 1. Gubernur tidak dapat membatasi penjualan mobil. Juga tidak
> bisa membatasi
>
> masuknya mobil yang dijual/dibeli dari kantong perifer Jakarta. Tetapi
>
> Gubernur lewat stafnya dapat membatasi jumlah trayek kendaraan umum
>
> dan membatasi masimal kendaraan per trayek.
>
> Gubernur dapat membatasi jumlah perusahaan taksi yang beroperasi di DKI
>
> dan membatasi jumlah taksi yang boleh dimiliki oleh setiap perusahaan
> taksi.
>
> 2. Gubernur dapat bertindak TEGAS terhadap siapa saja yang
> mempersempit
>
> jalan umum dengan berjualan sembarangan sebagai PKL. Bertindak tegas pula
>
> terhadap para sopir kendaraan umum yang NGETEM seenaknya di jalanan.
>
> 3. Bagi rakyat tidak penting apakah dalam tubuh Pemda DKI dan
> DTK ada berapa
>
> pakar transportasi. Atau fakta adanya dissenting opinion dalam menetapkan
>
> suatu kebijakan transportasi. Yang penting bagi rakyat ialah
> transportasi umum
>
> banyak moda, lancar, terjangkau dan aman. Soal dana pembiayaan dari mana
>
> sumbernya itu bukan soal rakyat untuk memikirkankannya melainkan
>
> soal pekerjaan rumah bagi para elit pemerintahan.
>
> 4. Buang jenis subsidi yang tidak efektif. Bila tarif busway
> dinaikkan menjadi 7.500
>
> umpamanya otomatis penumpangnya berkurang sehingga tidak seperti ikan
>
> sardencis dalam kaleng dengan sejuta BO. Makanya eksekutif [yang NB pakai
>
> kendaraan pribadi menjadi segan untuk naik busway]. Kalau subsidi tarif
>
> ditiadakan bahkan dinaikkan, maka tersedia dana untuk menambah jumlah bus
>
> yang beroperasi. Akibatnya menjadi kuarng berjubel penumpangnya.
>
> 5. Jumlah Bus Kuning khusus anak sekolah dapat ditambah dan
> hendaknya juga
>
> diizinkan melintasi jalan khusus untuk busway sehingga juga menjadi
>
> school busway. Ini akan sangat membantu anak-anak sekolah [dan
> pendidikan]
>
> sekaligus mengurangi kepadatan jalan di pagi yang melayani anak-anak
> sekolah.
>
> 6. Gerbong kereta api eksekutif [tarif 7.500] dapat diperbanyak
> sehingga mampu
>
> mengurangi jumlah pemakai kendaraan pribadi. Ternyata kereta api semacam
>
> ini sering kali kosong. Artinya sosialisasi oleh pihak PJKA dan DKI
> minimal !!!
>
> 7. Kami rakyat kecil hanya mampu sumbang saran [katakana saja
> cuap-cuap] dan
>
> Memang urusan pemikiran kreatif dan pekasanaannya oleh para eksekutif.
>
> Bukankah untuk tujuan itu kami memilih mereka setuiap kali ada Pilkada
> atau
>
> anggota DPRD setiap berkala itu? Kalau bukan begitu lalu apa fungsi
> dan tugas
>
> mereka? Buat studi banding keluar negeri ? Buat D4 setiap kali
> sidang parlemen?
>
> 8. Maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat sasaran atau
> kurang berkenan.
>
> Mang Iyus
>
>
>
>
>
> Re: "Rekor Dunia" Jam Masuk Sekolah
> <http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/109868;_ylc=X3oDMTJ0ajV1cWx2BF9TAzk3MzU5NzE1BGdycElkAzEzMDA2NzAyBGdycHNwSWQDMTcwNTA0MzY5NQRtc2dJZAMxMDk4NjgEc2VjA2Rtc2cEc2xrA3Ztc2cEc3RpbWUDMTIyOTY0MjA3Nw-->
>
> Posted by: "Harya Setyaka" [email protected]
> <mailto:[email protected]?subject=%20re%3a%20%22rekor%20dunia%22%20jam%20masuk%20sekolah>
>
> kokomarokosetyoko <http://profiles.yahoo.com/kokomarokosetyoko>
>
> Thu Dec 18, 2008 2:19 pm (PST)
>
> Pak Manneke,
>
> Sy kan sampaikan bahwa angka 14% itu tdk saya dukung.. artinya, saya pun
> meragukan asal-muasal angka tersebut.
> Kalau saja anda mampu menyimak dengan baik dan berpikir positif, mudah
> anda
> simpulkan bahwa di dalam tubuh Pemda pun ada dinamika... ada disenting
> opinion.
> Anda harusnya cukup cerdas utk memahami bahwa kemajemukan itu adalah
> hal yg
> bisa terjadi, biasa, dan wajar.
>
> Wacana pembatasan pertumbuhan kendaraan pribadi sudah lama dan usang.
> Mentok karena kebijakan tersebut ternyata tidak dimiliki oleh seorang
> Gubernur.
> Gubernur tidak bisa membatasi penjualan kendaraan. Apalagi membatasi
> produksi otomotif.
> Kalau pun registrasi kendaraan plat 'B' dibatasi, Gubernur tidak bisa
> melarang warga negara utk beli mobil di luar jakarta, plat F, D, dll, dan
> berdomisili di Jakarta. Karena anda baru akhir-2 ini menyulap diri jadi
> pakar transportasi bermodal insting dan hati yg tinggi, baru sekarang anda
> kepikiran hal yg sudah basi ini.
> Saya undang anda untuk mendukung pemberian kewenangan2 tersebut kepada
> Gubernur... baru kita sama-2 push spy ybs menggunakan kewenangan tersebut
> utk rakyatnya.
>
> Pembatasan penggunaan kendaraan bisa dilakukan.. makanya dibuat 3in1 yg
> diperpanjang waktu nya (sore).
> Busway pun adalah metode pembatasan kendaraan pribadi dengan cara
> 'menarik'
> pengguna kendaraan pribadi ke busway.
> dan ini semua dilakukan sebelum pengubahan pola aktifitas dilakukan.
>
> Monorel... sy pun tdk mengamini..karena terlalu mahal..
> problem monorel ada di project governance.. &terbukti gagal.. sebelum sy
> masuk Dewan transportasi kota pun secara pribadi sy sudah menyatakan
> keberatan sy atas project monorail.
> ini lah kelemahan kapasitas pemerintah..
>
> Kemacetan butuh solusi multiple measures.. makanya, mengubah pola
> aktifitas
> adalah salah satu dari measures tsb.
> Sy sudah pernah sampaikan ibarat menyembuhkan kanker.. obat-nya banyak,
> tidak hanya 1 jenis lalu sembuh.
>
> Ngomong sih boleh dan ada gunanya.. sy ga pernah larang siapapun ngomong..
> tapi kalo cuma ngomong doang mah kentut.. apa yg saya omong disini,
> mengenai
> penggunaan busway, sepeda , dan masuk kantor jam 7 pagi, semunaya sudaah
> saya lakukan. Jadi, bukan hanya setuju.. tapi lebih dari setuju, sudah
> saya
> lakukan sendiri.
> itu yg saya sampaikan dalam email sebelumnya.. teliti dong kalo nyimak.
> kalau anda mau ngomong terus silakan ga pernah sy larang. Simak Bung!
> Siapa yg membungkam anda ngomong.. mau mulai pelajaran mengarang?
>
> Saya bahkan tidak mentabukan siapa pun ikut nimbrung.. wong ini kelebihan
> diskusi dengan mailing list..
> kalau mau diskusi berdua-an ya mending japri ajah... tahu kan bedanya
> japri
> & mailing list?
>
> Bung... sebelum anda pahami benar tupoksi Dewan Transportasi Kota, jangan
> asbun. simak dulu perda 12/2003,
> Emang menurut anda, motivasi saya apa jadi anggota DTK-J? mau mengarang
> lagi?
> Sy tidak pernah menuduh anda ngomong karena ada kepentingan. Ga usah ge-er
> deh.
> Aatau anda memang doyan pelajaran mengarang bebaas?
>
> Coba simak juga posting lainnya.. yg sudah menempuh solusi pribadi utk
> 'menyelamatkan diri' dari kemacetan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang
> lain..
> misal; cari rumah yg dekat sekolah, sehingga anaknya ga perlu jadi korban
> kemacetan.
> Ada pula yg selain ngomong, juga sudah mempraktekkan masuk kantor
> lebih pagi
> dan ternyata banyak multiple benefit.
>
> salam,
> -K-
>
> On Thu, Dec 18, 2008 at 10:34 AM, manneke budiman <[email protected]
> <mailto:hepaesthos%40yahoo.ca>>wrote:
>
> Angka 14% itu sumbernya dari berita Kompas yang mengutip keterangan
> Pemda DKI. Dimuat kok di FPK ini waktu itu.Makanya lalu dipakai
> sebagai data
> diskusi. Entah Pemda DKI dapatnya dari mana, mestinya Anda tau sebagai
> anggota Dewan Transportasi Kota yang memberi nasihat kepada Gubernur.
> >
> Tak pernah juga saya bilang pemajuan jam masuk sekolah ke 6.30 adalah hal
> luar biasa atau hal biasa-biasa. Justru yang paling banyak pake paradigma
> "luar biasa" dan "biasa-biasa" ini selalu adalah para pendukung kebijakan,
> dengn tujuan untuk menyerang argumen para penentang. Buat saya, pokok
> persoalan bukan terletak pada "luar biasa" atau "biasa-biasa saja",
> melainkan pada logika yang melandasi keluarnya kebijakan ini. Mengapa ini
> yang dijadikan PRIORITAS? Padahal jelas jam masuk sekolah bukan urusan
> genting (jika mengikuti argumen Anda nih). Lalu, kenapa orang-orang
> cerdik-pandai di Balai Kota sana beserta para penasihatnya malah menempuh
> cara yang "biasa-biasa saja" dalam upayanya menyelsaikan urusan kemacetan
> yang sudah sampai tahap KRITIS?
> >
> Anda bilang ada kebijakan lain-lain. Ya ada. Ada busway, ada monorail
> setengah jadi yang terbengkalai, ada three-in-one, ada sepeda motor
> disuruh
> jalan sebelah kiri. Apakah semua ini menyentuh angka pertumbuhan kendaraan
> bermotor di jalan-jalan DKI? Menyentuh produksi industri otomotif?
> Menyentuh
> pengaturan usia pakai dan kelaikan kendaraan?
> >
> Lihat, ngomong itu perlu lho ternyata, meski Anda sangat memandang rendah
> makna "ngomong". Tanpa ngomong, kekacauan pikiran Anda tak akan
> terungkapkan
> di sini dan Anda dengan leluasa akan bisa membodohi banyak orang tanpa
> perlawanan. Jadi, jangan bungkem orang yang mau ngomong, Bung, kecuali
> kalo
> Anda moderator milis ini (saya bersyukur pada Tuhan bukan Anda
> moderatornya).
> >
> Soal sekolah Muhammadiyah juga bukan saya yang usung tuh. Ngapain saya
> repot-repot bicara soal sekolah Muhammadiyah kalo bukan untuk menanggapi
> email orang. Buat saya, tabu untuk tidak menanggapi suatu isu yang
> dilontarkan orang yang berdiskusi dengan saya.
> >
> Anda rupanya kain ngawur, dan ngawurnya sudah memfosil. Sudah saya jawab
> bukan bahwa IYA, jam sekolah membentuk POLA aktifitas anak. Tapi (nah ini
> yang Anda tak kunjung ngerti dan tak mampu tanggapi), tidak serta-merta
> karena jam masuk sekolah membentuk pola aktifitas anak, maka lalu untuk
> mengatasi kemacetan lalu-lintas yang harus diprioritaskan duluan adalah
> mengubah jam sekolah.
> >
> Jika logika Anda yang dipakai,maka bukankah mengubah jam masuk pegawai di
> DKI juga akan mengubah pola aktifitas mereka (dan mestinya makin bisa
> mengatasi kemacetan lalu-lintas, karena jumlah mereka lebih banyak
> daripada
> anak sekolah)? Kok BUKAN ini yang ditempuh? Bukankah mengatur lebih ketat
> pertumbuhan angka kendaraan bermotor di DKI akan bisa mengubah pola
> aktifitas warga DKI? Kok BUKAN ini yang diprioritaskan, padahal hasilnya
> lebih konkrit? Apa jawaban Anda, Bung?
> >
> Simak, Bung, dan jangan asal simak, tapi fungsikan otak Anda saat nyimak,
> biar nggak muter-muter, ngulang-ngulang argumen basi.
> >
> Hey, Bung. Paling tidak saya warga yang bicara tanpa ditunggangi
> kepentingan. Tidak seperti Anda yang jadi anggota dewan Transportasi Kota,
> dan jelas motivasi Anda bicara apa.
> >
> manneke
>
>
>
