Oooo, jadi antara rencana dan implementasi tak selalu jalan bareng ya? Sykurla kalo Bung Harya masih bisa kecewa. Tapi, terhadap suatu keputusan yang sama sekali tak ada dalam rencana makro dan ujug-ujug diberlakukan, Anda tak kecewa ya? Malah mati-matian mendukung. Udah jelas suatu putusan dibikin tanpa perencanaan jelas dan cuma cari jalan mudah yang sangat diragukan keefektifannya, kok sebagai penasihat bukannya kecewa malah mendukung? Setali tiga uang dong kalo gitu. Yang pinter dan diharapkan bisa kasih nasihat bermutu, malah mengamini proses pengambilan putusan bodoh dan kebijakan model 'wangsit'? Iya, betuuuuul. Kalo cuma bisa berlogika berangkat jam 5.30 sampainya di kantor lebih pagi dari berangkat jam 6 sih, gak perlu pakar buat ngomong gini. Anak TK juga bisa. Makanya dibilang oleh Rini, situ mampunya cuma berpikir linear doang. Berpikir non-linear adalah berpikir secara kreatif dan kritis. Kalo memang secara logika bisa diterima bahwa berangkat jam 5.30 akan sampai di kantor lebih cepat daripada berangkat jam 6, LALU KENAPA KOK ANAK SEKOLAH YANG DISURUH? Kok bukan para karyawan dan pegawai kantor-kantor pemerintah aja? Bukankah mereka bahkan rata-rata sudah ada bis jemputan? Gak usah nunggu angkot atau metromini lama-lama di pinggir jalan? Bukankah mestinya lebih gampang ngatur mereka daripada anak sekolah yang jadwalnya aja beda-beda dan nggak punya jemputa istimewa? Kalo mau berpikir lebih non-linear lagi, yang brilyan, cerdas dan cemerlang, maka: KENAPA KOK NGATUR LALU-LINTAS NYIPRATNYA KE ANAK SEKOLAH? Nggak bisa lebih jauh lagi, Bang? Gubernur memang tak punya kewenangan langsung membatasi produksi otomotif atau pemilikan kendaraan, tapi bukan berarti tak ada cara lain yang ada dalam kewenangan Gubernur yang dapat ditempuh untuk memaksa industri otomotif mengerem produksinya atau memaksa warga membatasi pemilikan kendaraannya (lihat posting Mang Iyus, bc_indarto, dan Muhammad Jusuf). Gubernur itu kuasanya gede, bukan kaum lemah yang kaga bisa ngapa-ngapain dan cuma pasrah doang! Kalo ada gubernur yang kaya gitu, maka bisa dipastikan dia gubernur tak becus, dan dia tak pantas jadi gubernur. Gubernur juga bisa berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang berwenang. Masa gini aja mesti dikasih tau sih? Home-schooling dan perbaikan kualitas sekolah jangan ditunggangi buat solusi kemacetan lalu-lintas! itu soal pendidikan. Mau ada macet atau nggak ada macet, tetap langkah-langkah perbaikan pendidikan harus ditempuh. Bukan baru dijalankan kalo terjadi kemacetan total sebagai solusi parsial! Payah! manneke
--- On Thu, 12/18/08, Harya Setyaka <[email protected]> wrote: From: Harya Setyaka <[email protected]> Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: "Rekor Dunia" Jam Masuk Sekolah To: [email protected] Received: Thursday, December 18, 2008, 12:22 PM Mba Rini,, Pola transportasi makro dibuat berdasarkan rencana tata ruang. lagi-2 dua-duanya adalah dokumen rencana, tidak menjamin implementasi. sy pun kecewa dengan keadaan ini. Jadi Mba, kalau mau selamat dari kemacetan, ya harus berangkat/mulai aktifitas lebih awal. Coba saja sbb: Misal, rumah di Lebak Bulus, kantor di Thamrin; iterasi pertama Berangkat dari rumah dari jam 6, catat waktu tiba di kantor/tempat beraktifitas rutin: iterasi kedua Berangkat jam 5.30, catat waktu tiba di kantor. bandingkan waktu tempuh. (jarak sama) tarik kesimpulannya sendiri. itu baru berpikir secara linier. secara non-linier; melibatkan multi-agen (muliple agent modeling); strategi optimal single-agen ditentukan oleh strategi yg diambil oleh seluruh agen secara kolektif. Jadi, ketika semua orang berangkat dari rumah jam 6 pagi sehingga jalan mulai macet pada jam 7 pagi, mereka yg mau terbebas dari macet, ya berangkat sebelum jam 6 pagi. atur sendiri waktu bangun pagi nya. kalau anda tidak mau mengorbankan waktu bangun pagi anda, ya anda akan terkena macet.. karena anda tidak Pembatasan penggunaan kendaraan sudah dilakukan dengan 3in1, dan akan ditingkatkan dengan congestion charging/ERP, dan tarif parkir progresif. kewenangan pembatasan produksi otomotif& penjualan kendaraan tidak dimiliki gubernur. kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sebenarnya tidak menunjukkan empati bagi mereka yg bersikeras menggunakan mobil/motor nya... tapi sy akui memang sy lebih berempati bagi mereka yg tidak mampu beli mobil/motor dan bagi mereka yg mampu tapi tetap mau naik angkutan umum. membatasi produski & penjualan otomotif tentunya berdampak pada mereka yg bekerja di sektor tsb. Penataan angkutan umum, sudah dimulai dengan busway. memang tidak mudah menata angkutan umum, karena pekerja di sektor itu pun ternyata membutuhkan solusi.. kalau ada ide konkret, monggo lo... Solusi paling efektif utk menyelamatkan pelajar dari kemacetan (selain home-schooling) adalah menyekolahkan anak ke sekolah terdekat. Setahu saya tiap kecamatan di Jakarta sudah ada sekolah. Secara pribadi, sy lebih suka kalau pemprov DKI memperbaiki kualitas seluruh sekolah sehingga kualitasnya tinggi-merata. Sehingga bukan hanya menyelamatkan pelajar dari kemacetan.. Salam, -K-
