Pasca kemenangan Demokrat ini, perpolitikan Indonesia menjelang pemilu
presiden menjadi menarik untuk diamati:
Demokrat yang memperoleh 20% suara pemilih itu tidak membutuhkan lagi koalisi
dengan partai mana pun kalau hanya untuk meloloskan calon presidennya yaitu
SBY. Partai itu hanya membutuhkan koalisi untuk mengamankan politik Presiden
(dalam hal ini SBY) di DPR selama 5 tahun ke depan.
Dan dengan popularitas yang sedemikian tinggi yang diperoleh SBY maka Demokrat
menjadi lebih bebas dalam mencari calon wakil presiden yang akan dipasangkan
dengan SBY. Mereka sedang berada di atas angin. Partai-partai lainlah yang akan
merapat ke mereka. Demokrat tidak memerlukan figur "vote getter".
Belajar dari pengalaman 5 tahun ini, dan dalam posisi partai yang sedang berada
di atas angin, maka calon wakil presiden yang diperlukan Demokrat adalah sebuah
figur yang tidak terlalu merepotkan SBY.
Besar kemungknan SBY akan mengambil Akbar Tanjung. Tapi Akbar Tanjung diambil
bukan dalam kapasitas sebagai yang resmi diusulkan Golkar. Kejadiannya sama
seperti dulu ketika SBY mengambil Jusuf Kalla. Tapi dalam hal ini, belajar dari
pengalaman, SBY tentu akan berupaya mencegah Akbar agar tidak menjadi Ketua
Umum Golkar lagi. Dengan lain perkataan, SBY akan memiliki wapres yang tidak
terlalu kuat di partainya (Golkar), tapi di fihak lain masih bisa diandalkan
untuk "mengamankan" kawan-kawan separtainya di DPR.
Karena Jusuf Kalla tidak lagi dilirik sebagai calon wakil presidennya SBY, maka
tentu saja ia tidak ingin membawa Golkar masuk dalam koalisi dengan Demokrat.
Tapi para elit Golkar yang "gatal" dan sudah terbiasa memegang kekuasaan itu
tentu saja tidak akan "happy" dengan situasi tersebut. Cepat atau lambat Golkar
akan mengadakan munas dan Jusuf Kalla akan dicampakkan dengan alasan kegagalan
dalam pemilu legislatif. Ketua umum yang baru (entah siapa pun) itu pasti akan
"merapat" ke kubu Demokrat demi memperoleh beberapa jabatan menteri. Dan SBY
atau Demokrat pun pasti akan menyambut baik tawaran itu.
Partai-partai yang lain, seperti PKS, PKB, PAN dan PPP juga tentu akan memilih
"merapat" ke kubu Demokrat. Bagi Demokrat ini tentu bukan persoalan. Dengan
melakukan koalisi dengan sebanyak mungkin dari partai-partai tersebut (baca:
memberikan kepada mereka 1 atau 2 pos menteri) kebijakan Presiden di DPR sudah
bisa diamankan.
Yang menghadapi persoalan besar adalah PDIP. Jangankan untuk mencari figur
calon wakil presiden yang sekaligus bisa menjadi "vote getter" dalam pemilu
presiden mendatang, meloloskan Megawati sebagai presiden pun mereka masih
membutuhkan koalisi dengan partai lain (perolehan PDIP hanya 14%). Tapi yang
menjadi persoalan ialah, partai mana yang mau berkoalisi dengan PDIP yang calon
presidennya (Megawati) sudah jelas bakal kalah menghadapi SBY? Semua partai
tentu akan memilih berkoalisi dengan SBY/Demokrat yang punya masa depan sangat
cerah.
Besar kemungkinan bahwa calon presiden yang memenuhi syarat dan bisa diloloskan
oleh DPR hanyalah SBY. Dengan lain perkataan hanya akan ada satu salon tunggal.
(Entah bagaimana UU mengatur pemilu bila calon presiden hanya ada satu).
Atau kemungkinan yang lain adalah: Gerindra dan Hanura akan berkoalisi dengan
Megawati. Memang, kedua partai itu sangat menyadari, bahwa koalisi yang mereka
lakukan itu adalah koalisi para "loser" yang tidak akan bisa menjamin
kemenangan calon presiden mereka. Tapi mereka melakukan koalisi ini lebih
sebagai sebuah persiapan untuk pemilu legislatif dan presiden di tahun 2014.
Tapi di tahun 2014 calon presiden yang harus "dijual" tidak mungkin lagi
Megawati. Prabowo-lah yang akan dijual. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah
sebuah koalisi oposisi dari 3 partai yang dipimpin oleh Megawati, Wiranto dan
Prabowo akan bisa berjalan langgeng?
Dalam perpolitikan seperti di Indonesia, dimana yang menjadi ideologi
partai-partai adalah uang dan kekuasaan, apa saja bisa terjadi.
Mula Harahap
