Yth Rekan milis, Kalimat penutup Bung Mula Harahap,seram juga yaitu "ideologi partai adalah uang dan kekuasaan,apa saja bisa terjadi". Sesuatu hal yang perlu dihindari agar Indonesia tidak seseram itu "uang dan kekuasaan".
Kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk bisa melaksanakan sesuatu yang terasa dampaknya oleh rakyat. "Power is the ability to make something happen in" Indonesia yaitu rakyatnya makin sejahtera,cerdas dan damai harmonis. Kalau tidak bisa membuat menjadi kenyataan, maka silahkan mundur secara terhormat. Jadi koalisi harus sepakat tentang program yang akan dilaksanakan sampai berhasil dan bukan sekedar kekuasaan dan uang. Sebagai contoh, program pemberdayaan ekonomi rakyat yang didukung oleh KUR dan PNPM harus lebih diperhatikan pelaksanaannya agar bisa segera sukses,pelaksananya tidak setengah-setengah, begitu pula dana untuk KUR dan PNPM agar dipertinggi porsinya,karena kebijakan yang tidak disertai sumber daya dan dana hanyalah impian belaka. Perlu dipelajari kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program dan dilanjutkan dengan perkuat yang baik dan hilangkan kelemahannya mulai dari perencanaan hingga hasil. Pokoknya setiap tahap perencanaan harus dilihat kriteria untuk sukses sehingga betul bisa mendapatkan UKM dan ekonomi rakyat yang berdaya saing secara berkelanjutan diseluruh kepulauan di Indonesia dan nanti menyusul ke kawasan regional/global,sambil menunggu ekonomi dunia untuk pulih kembali. Intinya himbauan bagi Presiden SBY yang kalau terpilih kembali adalah mohon agar program KUR dan PNPM, jangan sampai setengah hati seperti sekarang ini. Sudah tentu sambil membenahi hal lain yang juga merupakan prioritas bangsa. Selamat bagi Caleg dan DPD yang sukses terpilih dalam pemilu 2009 ini,semoga visi dan misi buat bangsa dapat diemban sebaik-baiknya,dan bukan hanya untuk uang dan kekuasaan semata. Salam Hormat, Bakri Arbie. --- On Fri, 4/10/09, Mula Harahap <[email protected]> wrote: From: Mula Harahap <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Berandai-andai dengan Hasil Quick Count To: [email protected] Date: Friday, April 10, 2009, 11:57 AM Pasca kemenangan Demokrat ini, perpolitikan Indonesia menjelang pemilu presiden menjadi menarik untuk diamati: Demokrat yang memperoleh 20% suara pemilih itu tidak membutuhkan lagi koalisi dengan partai mana pun kalau hanya untuk meloloskan calon presidennya yaitu SBY. Partai itu hanya membutuhkan koalisi untuk mengamankan politik Presiden (dalam hal ini SBY) di DPR selama 5 tahun ke depan. Dan dengan popularitas yang sedemikian tinggi yang diperoleh SBY maka Demokrat menjadi lebih bebas dalam mencari calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan SBY. Mereka sedang berada di atas angin. Partai-partai lainlah yang akan merapat ke mereka. Demokrat tidak memerlukan figur "vote getter". Belajar dari pengalaman 5 tahun ini, dan dalam posisi partai yang sedang berada di atas angin, maka calon wakil presiden yang diperlukan Demokrat adalah sebuah figur yang tidak terlalu merepotkan SBY. Besar kemungknan SBY akan mengambil Akbar Tanjung. Tapi Akbar Tanjung diambil bukan dalam kapasitas sebagai yang resmi diusulkan Golkar. Kejadiannya sama seperti dulu ketika SBY mengambil Jusuf Kalla. Tapi dalam hal ini, belajar dari pengalaman, SBY tentu akan berupaya mencegah Akbar agar tidak menjadi Ketua Umum Golkar lagi. Dengan lain perkataan, SBY akan memiliki wapres yang tidak terlalu kuat di partainya (Golkar), tapi di fihak lain masih bisa diandalkan untuk "mengamankan" kawan-kawan separtainya di DPR. Karena Jusuf Kalla tidak lagi dilirik sebagai calon wakil presidennya SBY, maka tentu saja ia tidak ingin membawa Golkar masuk dalam koalisi dengan Demokrat. Tapi para elit Golkar yang "gatal" dan sudah terbiasa memegang kekuasaan itu tentu saja tidak akan "happy" dengan situasi tersebut. Cepat atau lambat Golkar akan mengadakan munas dan Jusuf Kalla akan dicampakkan dengan alasan kegagalan dalam pemilu legislatif. Ketua umum yang baru (entah siapa pun) itu pasti akan "merapat" ke kubu Demokrat demi memperoleh beberapa jabatan menteri. Dan SBY atau Demokrat pun pasti akan menyambut baik tawaran itu. Partai-partai yang lain, seperti PKS, PKB, PAN dan PPP juga tentu akan memilih "merapat" ke kubu Demokrat. Bagi Demokrat ini tentu bukan persoalan. Dengan melakukan koalisi dengan sebanyak mungkin dari partai-partai tersebut (baca: memberikan kepada mereka 1 atau 2 pos menteri) kebijakan Presiden di DPR sudah bisa diamankan. Yang menghadapi persoalan besar adalah PDIP. Jangankan untuk mencari figur calon wakil presiden yang sekaligus bisa menjadi "vote getter" dalam pemilu presiden mendatang, meloloskan Megawati sebagai presiden pun mereka masih membutuhkan koalisi dengan partai lain (perolehan PDIP hanya 14%). Tapi yang menjadi persoalan ialah, partai mana yang mau berkoalisi dengan PDIP yang calon presidennya (Megawati) sudah jelas bakal kalah menghadapi SBY? Semua partai tentu akan memilih berkoalisi dengan SBY/Demokrat yang punya masa depan sangat cerah. Besar kemungkinan bahwa calon presiden yang memenuhi syarat dan bisa diloloskan oleh DPR hanyalah SBY. Dengan lain perkataan hanya akan ada satu salon tunggal. (Entah bagaimana UU mengatur pemilu bila calon presiden hanya ada satu). Atau kemungkinan yang lain adalah: Gerindra dan Hanura akan berkoalisi dengan Megawati. Memang, kedua partai itu sangat menyadari, bahwa koalisi yang mereka lakukan itu adalah koalisi para "loser" yang tidak akan bisa menjamin kemenangan calon presiden mereka. Tapi mereka melakukan koalisi ini lebih sebagai sebuah persiapan untuk pemilu legislatif dan presiden di tahun 2014. Tapi di tahun 2014 calon presiden yang harus "dijual" tidak mungkin lagi Megawati. Prabowo-lah yang akan dijual. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah sebuah koalisi oposisi dari 3 partai yang dipimpin oleh Megawati, Wiranto dan Prabowo akan bisa berjalan langgeng? Dalam perpolitikan seperti di Indonesia, dimana yang menjadi ideologi partai-partai adalah uang dan kekuasaan, apa saja bisa terjadi. Mula Harahap [Non-text portions of this message have been removed]
