Kesenjangan yang begitu jauh nyata semakin menyesakkan dada. Apapun yang diperoleh dari kesenjangan sebenarnya tidak memberikan kebanggaan apa-apa. Krisis multidimensional semakin sulit terurai dimana ujung pangkalnya. Beberapa postingan di forum ini pun sebenarnya hanya menggambarkan realitas benang kusut itu dari berbagai sisinya.
Kalau kita masih menjadikan UUD 1945 sebagai kontrak sosial sebagai perekat sekaligus pengayom setiap warga negara dalam wadah NKRI, sudah sepantasnya mengarahkan segenap kemampuan sebagai negara yang suka "bergotong-royong" untuk mengenali agar timbul rasa sayang (tak kenal maka tak sayang)puluhan juta yang miskin dan puluhan juta lagi yang pengangguran. Tak perlu sampai mengenali nama, berapa kali makan sehari, dimana tinggalnya seperti kita mengenali teman kita yang jadi honorer bertahun-tahun itu. kalau ada 40 juta yang pengangguran kemungkinan energi kemanusiaan kita juga ada batasnya kalau harus mengenali satu persatu seperti mengenali saudara kita sendiri secara individu. Kasus-kasus yang telah lewat kadang hanya menjadi kasus "TST" sekedar masa lalu yang tak perlu diingat dan ketika itu terjadi lagi seperti orang pongah yang tak berdaya terus membuat kita menjadi bangsa yang pesimis. Ketika ada pejabat yang punya posisi tawar tinggi "energi kemanusiaan" dan rasa kemanusiaan, serta sifat "gotong-royongnya" muncul yang dilakukan antara lain segera dibuat D1 (Diploma 1) khusus daerah tertentu (lulus 2005) bukankah ini juga merupakan langkah "by pass" untuk menyikapi tidak ada lagi tenaga honorer administrasi. Kalau sudah dapat NIP tinggal cari beasiswa. Kalau kita arahkan ke 33 provinsi dibawah payung UUD 1945 dimana anda bisa bayangkan D1 khusus dapat diartikan mewakili Provinsi itu. Apakah dari bahasa atau dari nama sangat sulit bukan ?. Di sampit (Kalimantan) pun adalah tanah leluhur berbagai etnis, apalagi di Jakarta. Ada kerancuan berpikir jadi peluang KKN. Menurut hemat saya mengurai benang kusut ini tetap berpangkal dari pembenahan sistem pendidikan "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang termuat di pembukaan UUD 1945. Kalau cuma orang DJPB, orang dari etnis dominan saja yang cerdas sama saja bangsa yang tidak cerdas, mudah dijajah oleh bangsa lain dengan memanfaatkan kesenjangan ini. Dimulai dengan pendidikan? mencerdaskan kehidupan bangsa? maka dijawab oleh K/L dengan memberikan kepada pegawainya beasiswa seluas-luasnya, Kementerian PAN dengan menaikkan gaji PNS, remunerasi, di dusun legok tangerang dengan menambal atap sekolah yang bocor, di SD swasta mengajarkan IQ, EQ dan SQ sejak dini. Kesenjangan apa lagi yang terjadi... Saya tutup uraian ini dengan kisah. Seorang anak petani miskin kesulitan mengilusrasikan tamasya ke pantai pekerjaan rumah (PR) dari gurunya. Kemiskinannya yang membelenggu membuat kesehariannya hanya mengumpulkan siput kecil di sawah untuk dibawa pulang sebagai menu keluarga. Cerita dari temannya yang beruntung yang pernah ke pantai. Pantai adalah perairan yang sangat luas kadang nampak cakrawala tak bertepi. si anak petani pun membayangkan dapat membawa siput besar satu saja kalau ia sempat ke laut. Kadang cerita seperti ini pun cukup menghilangkan penat takala pulang kantor setelah seharian melakukan rutinitas kerja. Realitas nyata yang ada disebrang sana tak mengusik kepedulian kita karena lelahnya. Selamanya tanpa sadar kita melestarikan mitos-mitos kemiskinan. Sambil berharap kesenjangan bisa beriring. Apa mungkin? bangsa yang kurang cerdas memang, sebuah kesenjangan yang tak bertepi. --- In [email protected], dedi cahriadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Satu sisi merupakan kebijaksaan > politik dari pemerintah untuk mengurangi tingkap pengangguran, tapi satu sisi > menjadi beban pemerintah karena perlunya "nilai" untuk menyiapkan angka di > Anggaran belanja Negara dalam rangka menaikan status mereka. > > > Di sisi lain adanya "medan bermain" (demikian > pak Budi Sebutkan) membuat kelihatan wajah "Republik" ini yang memang penuh > dengan KKN menjadi tambah amburadul. >
