Kalo saya nggak salah, yang mengirimkan bea siswa S1 dilingkup depkeu hanya DJPBN dan tidak terjadi di eselon I Depkeu lainnya. Sebenarnya hal ini bukan masalah, asalkan tujuannya murni untuk kemajuan organisasi.
Mengenai ilmu-ilmu di STAN, saya kira kurang tepat bila dikatakan bahwa STAN, khususnya D4 tidak dapat menyediakan lulusan yang berkompeten dibidang ilmu2 lain yang dibutuhkan. Sekarang ini D4 STAN juga dibekali ilmu-ilmu lain yang sangat applicable. Keahlian akuntansi dipakai untuk menunjang analisis pada bidang2 lain. Banyak ilmu lain yang dipelajari dengan relatif mendalam seperti EKonomi Pembangunan, Managemen Strategis, Manajemen Keuangan Pemerintah dan yang lainnya, yang sepertinya bisa terpakai di depkeu khususnya DJPBN. Tinggal kuncinya ada di "otoritas yang berwenang" yang menangani kepegawaian dan SDM apakah akan menerapkan right man on the right place dalam kerangkan MAC (Management Assessment Center) bukannya MAC yang lain seperti Memilih yang Aku Cuka, Memilih yang aku Cenang dsb:) By the way hal ini tidak hanya terjadi pada para lulusan STAN, tetapi juga terjadi pada lulusan lain. Saya punya teman seorang Master Teknik Perencanaan lulusan bea siswa S2 dari PTN Negeri terkenal, setelah lulus apa yang terjadi??? Yang bersangkutan melaksanakan tugas yang sedikit sekali sangkut pautnya dengan ilmu yang dipelajari. Hal ini sama saja dengan membuang2 uang negara, membiayai kuliah tinggi tetapi ilmunya tidak terserap dalam lingkup pekerjaan. Smoga ada perubahan:) --- In [email protected], Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Sebenarnya menarik mengamati perkembangan pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga S1 melalui program beasiswa eselon I Depkeu ke sejumlah perguruan tinggi lokal. Artinya, organisasi eselon I tersebut membutuhkan "ilmu S1" yang hingga kini belum dapat dipenuhi melalui program pendidikan yang tersedia di STAN-BPPK. Sementara itu, lulusan prodip STAN kelihatannya sudah mulai "inflasi" sehingga (yang tidak lulus seleksi di Depkeu) perlu disalurkan ke satker- satker di Kementerian/KL lainnya (di luar Depkeu) dan bahkan ke satker-satker di Pemda. > > Dari sisi pengembangan pegawai, saya melihat permasalahan kita adalah bagaimana agar para pegawai kita memiliki basis2 kompetensi keilmuan (pendidikan formal) yang relevan dengan bidang tugas organisasi dan dapat digunakan/dimanfaatkan untuk menyehatkan organisasi dan meningkatkan kinerja kita. > Tetapi, that is not easy. > > > > ----- Original Message ---- > From: Ary Nugroho <[EMAIL PROTECTED]> > To: [email protected] > Sent: Friday, November 30, 2007 7:44:49 AM > Subject: Re: [Forum Prima] Links Antara Ditjen PBN dan STAN > > barangkali yang dimaksud pak Budi dengan STAN adalah BPPK, > STAN adalah salah satu unit es-2 di BPPK yang menghasilkan > tenaga-tenaga akuntan, dari D1, D3 sampai D4 > karena STAN menghasilkan lulusan D4 yang setara S1 maka tidak > berbentuk Pusdiklat melainkan Sekolah Tinggi. > sejarahnya dibentuk STAN, adalah untuk memenuhi kebutuhan akuntan di > departemen keuangan, yang pada tahun 70an masih langka. > di awali dengan STKN, IIK kemudian menjadi STAN. > > BPPK juga memiliki Pusdiklat Anggaran, Pajak, Beacukai, selain > Pusdiklat Kepagawaian dan Pusdiklat Keuangan Umum.. > > [EMAIL PROTECTED] > > On Nov 28, 2007 2:04 PM, Budi Santoso <budisan_2005@ yahoo.com> wrote: > > Apabila salah satu misi STAN adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM di lingkungan Ditjen PBN maka sulit bagi kita untuk menolak perlunya memperkuat dan memelihara links antara Ditjen PBN dan STAN. Links apa saja yang perlu kita perhatikan dan pelihara antara Ditjen PBN dan STAN? > > > > Pertama, informasi tentang jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Ditjen PBN secara berkala harus disampaikan kepada STAN. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bagi STAN untuk merenca > > > > > _____________________________________________________________________ _______________ > Get easy, one-click access to your favorites. > Make Yahoo! your homepage. > http://www.yahoo.com/r/hs > > [Non-text portions of this message have been removed] >
