Terpilihnya Antasari Azhar (Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai mengecewakan berbagai kalangan. Terpilihnya pimpinan KPK ini bagian dari resiko demokrasi yang harus dibayar.Yaitu munculnya orang-orang karena kolusi. Bahkan ada plesetan yang mengatakan KPK bukan mustahil akan menjadi Komisi Perlindungan Koruptor.
Banyak pihak juga menyayangkan keputusan DPR dalam setiap fit and proper test. Pasalnya, putusan DPR tidak sejalan dengan visi dan misi ke arah perbaikan Indonesia. Seperti yang kita lihat hasil putusan DPR mengenai Komisi Kehakiman, KPU, dan yang terbaru KPK. Tidak ada yang mencerminkan perbaikan Indonesia. Hasilnya makin buruk. Jadi tidak menutup kemungkinan, ada agenda tertentu yang dalam setiap pemilihan ketua komisi.Banyak upaya pengagalan kasus-kasus yang melibatkan berbagai pihak. Seperti kasus BLBI, banyak orang yang terlibat. Jadi ada kepentingan perorangan maupun kelompok untuk itu. Bercermin dari kejadian ini semoga hal ini tidak terjadi pada DJPBN kita tercinta ini. Terlebih dg adanya assessment untuk para pejabat maupun calon pejabat. Semoga pejabat yang ditunjuk adalah yang benar-benar mempunyai kualitas seperti yang kita harapkan demi kemajuan DJPBN. Mari kita lihat/tunggu SK Pejabat Eselon III dan IV yang akan segera terbit. Salam reformasi!
