Adik Carlin Prince,
Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah wilayah kerja,
baik itu dilakukan oleh saya maupun staf saya, saya
selalu "wanti-wanti" untuk tidak mengharapkan sesuatu
dari yang di kunjungi, apalagi "disangoni". Tetapi
agar menggunakan anggaran yang memang tersedia untuk
itu (SPPD+lumpsum). Apalagi sekarang sudah AT COST.
Saya pernah menjadi kepala kantor yg cukup besar di
Jawa, cukup sering kedatangan tamu dalam rangka
pemeriksaan fungsional dan kedinasan lainnya.
Untuk sekedar "memuliakan tamu", mungkin tidak terlalu
merepotkan. Tetapi untuk suatu tugas pemeriksaan yg
memakan waktu yg cukup lama (>22 hari sebanyak 8
orang), maka kita harus terus terang bahwa kita tidak
bisa/sanggup menyediakan biaya penginapan, tiket
pesawat dsb. Karena memang anggaran untuk itu tidak
tersedia. Apabila di berikan akan terjadi dobel
pengeluaran. Itulah yg pernah sy lakukan.
Kl makan siang kpd pemeriksa disediakan nasi kotak.
Kan ada anggarannya. Mungkin saya mm kurang pandai
melayani, tetapi saya juga tak suka dan tak ingin
dilayani. Kl soal nraktir sebagai tuan rumah, saya
kira itu hal yg lumrah asal pake uang sendiri, bukan
uang negara. Bukankah kl ada tamu di rumah kita, juga
kita sediakan air teh, kopi dan kue-kue kecil dlm
rangka "hospitality". itupun dari gaji kita sendiri.
Jadi tidak perlu tamunya bawa air teh sendiri.
Semuanya, harus dibatasi dg "kewajaran", tidak
berlebihan. Oleh karena yg di bicarakan kunjungan
kedinasan, maka sambutan juga harus sesuai dengan
etika kedinasan. Bukan di dasari "keinginan2 lain" di
luar kedinasan.
Untuk menghindari hal2 yang tidak terpuji (sulap
selip), saya pernah mendiskusikan agar anggaran negara
secara resmi juga menyediakan dana untuk keperluan
menjamu tamu. Seperti halnya di perusahaan. Jumlahnya
gak usah besar2. Kl di perusahaan, dana ini juga
mencakup dana promosi.Pastinya cukup besar. Dana untuk
kita bukan untuk promosi. jadi sekedarnya saja. Toh
kita tidak perlu promosi(???). Dari pengalaman dan
pengetahuan umum tidak mungkin kantor tidak ada tamu
untuk urusan kedinasan. Apalagi, suatu ketika kita
kedatangan rombongan tamu dari lembaga legislatif.
Apakah tidak akan kita suguhi (walau sekedar es teh
manis?). Sehingga kl dana itu ada dalam anggaran, sy
kira polemik ini tidak akan muncul. Demikian
penjelasan saya.
Selanjutnya saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan
apa yg Sdr tulis, paling tidak, akan dapat Sdr
laksanakan secara konsisten,istiqomah, ketika sdr
menjadi pejabat (kini atau kelak). Semoga. Sehingga
dunia tidak mentertawakan kita. Amin.
Subasita
(setuju dg perubahan mindset. Kan mm itu inti dr
reform birokrasi Dep Keu.)
--- carlin_prince <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Tulisan ini didasari oleh keprihatinan atas
> miskinnya jiwa para
> pejabat kita yang sering sekali menggunakan momen
> kunjungan ke daerah
> sebagai sarana korupsi secara tidak langsung. Dengan
> kunjungan ke
> daerah sebenarnya para pejabat itu telah memaksa
> para bawahannya di
> daerah melakukan korupsi demi menjamu kedatangan
> mereka atas nama
>
>
> Saya tantang dari para pejabat yang sering singgah
> di milis ini dulu.
> Bagaiman Pak Hari Ribowo di SEMARANG? atau mungkin
> MAS SUBASITA di
> HEART OF BORNEO? Sanggup ga merealisasikannya?
>
> Sekali lagi bagaimana Pak Hari, juga MAS SUBASITA?
> kemana saja liburan
> ini?
>
> Dan tentunya para pejabat lainnya.
>
>
> Saya Tunggu....
>
>
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
