Membaca tulisan sdr Carlin Prince, pertanyaan 1 yg
hrs di lontarkan adalah : apakah ini merupakan suatu
kasus yg dialami di lingkungan kantornya atau sudah
bersifat umum? kl bersifat umum tentu ini sangat
memprihatinkan.
Kl merupakan kasus, artinya bawahan sama atasan sama
saja. Atasannya ngawur, tidak punya hati. Bawahannya
pasti cari muka atau punya agenda lain.
Organisasi birokrasi mengenal jenjang-jenjang. Jenjang
paling bawah adalah operasional sifatnya, sbg ujung
tombak organisasi. Agar rentang kendali effektif mk
juga di lakukan sekatan2 wilayah. Otoritas wilayah
mempunyai tugas mengawasi unsur operasional di
wilayahnya. Kmdn melaporkan seluruh aktivitas ke
instansi induknya. Secara hirarkis dan sesuai
otoritasnya. Pengawasan di lakukan berjenjang. Dalam
rangka pelaksanaan tugas itulah, tidak bisa di hindari
adanya kunjungan2 dari jenjang yg lebih tinggi ke
jenjang yg lebih rendah.
Kunjungan tidak selamanya harus bersifat mendadak.
Tetapi tergantung dari tujuan kunjungan.Untuk tindakan
investigasi, harus dilakukan secara mendadak sehingga
tidak ada cukup waktu bagi yg di duga, menghilangkan
bukti2. Untuk kunjungan sbg shock terapy krn ada
hal-hal yg berdsrkn informasi ada ketidakberesan di
kantor tadi, serta ingin di buktikan oleh atasannya.
juga harus dilakukan secara mendadak.
Ada kunjungan yg perlu dan mutlak di koordinasikan
terlebih dahulu. Agar pemeriksaan dapat berjalan
effektif serta tidak banyak membuang waktu. Seperti
permintaan data/bahan2 yg perlu di persiapkan dlm
rangka audit biasa/rutin sifatnya.
Kunjungan lain yg perlu juga di koordinasikan terlebih
dahulu, yaitu kunjungan ke jenjang bawahannya, tetapi
juga bersifat koordinatif dengan Pemerintah Daerah,
misalnya akan bertemu dengan pimpinan daerah
(gubernur/bupati/walikota), yg tentu agendanya di
sesuaikan dengan agenda pejabat di daerah.
Masalah curhat dengan pimpinan suatu organisasi, pada
masa sekarang ini tentu bisa di lakukan tanpa mutlak
hrs bertatap muka. Banyak sarana yg bisa di lakukan.
Ada pimpinan yang membuka hot line, ada yang mempunyai
alamat e-mail dll. Tanpa perlu takut di kebiri
atasannya. Sy kira pasti akan dibaca oleh yg punya
e-mail. Percuma pimpinan punya alamat email.Bahkan
bawahan bisa langsung memberi tahu identitasnya. (Tapi
takut, makanya perlu pakai nama samaran? wah-wah repot
juga kl gitu)
Saya sependapat dg Sdr Carlin, bahwa perubahan
mentalitas, paradigma ini sangat diperlukan bagi
organisasi birokrasi dalam rangka menuju clean and
good governant.
Tetapi yang lebih penting lagi ucapan hrs sama dengan
tindakan. Tauladan dari pimpinan sangat di perlukan.
kalau tidak, seperti kata
Bapak SUBASITA dalam postingnya, dunia akan
mentertawakan kita.
Salam
Pakerti Hutomo
(full support to achieve clean n gd gov)
--- carlin_prince <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Tulisan ini didasari oleh keprihatinan atas
> miskinnya jiwa para
> pejabat kita yang sering sekali menggunakan momen
> kunjungan ke daerah
> sebagai sarana korupsi secara tidak langsung. Dengan
> kunjungan ke
> daerah sebenarnya para pejabat itu telah memaksa
> para bawahannya di
> daerah melakukan korupsi demi menjamu kedatangan
> mereka atas nama
>
> 5) Para pejabat hendaknya berkunjung tanpa harus
> memberi tahu terlebih
> dulu. Dengan seperti itu maka kunjungan akan
> benar-benar efektif.
>
> Saya tantang dari para pejabat yang sering singgah
> di milis ini dulu.
> Bagaiman Pak Hari Ribowo di SEMARANG? atau mungkin
> MAS SUBASITA di
> HEART OF BORNEO? Sanggup ga merealisasikannya?
>
>
> Saya Tunggu....
>
>
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
