Saya sangat sependapat dengan ulasan mas PHK sangat mendalam dan mudah2 menjadi bahan introspeksi buat pengambil keputusan di DJPB agar ini (masalah aplikasi) jangan di jadikan objekan atau entry point untuk kepentingan kelompok/pribadi. Saya merasa kasian sama satker dan juga KPPN (sebagai user) harus berkutek hanya karena kekacauan aplikasi yang dianggap sepele oleh pembuat aplikasi yang mengganggap sekedar "a little trouble to get" yang bisa di selesaikan.
Salam ti Mamuju. --- In [email protected], Pakerti Hutomo Kinaryo <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Di mailist ini saya perhatikan banyak keluhan terkait > dengan aplikasi yang di gunakan oleh DJPerbendaharaan. > dalam beberapa postingan mereka mengeluhkan tidak > sempurnanya aplikasi, baik aplikasi yg di gunakan > sendiri maupun aplikasi dari DJPB tetapi digunakan > oleh mitra kerja DJPB. Sampai muncul pernyataan > sinical "tak ada aplikasi yang tak retak" merujuk > peribahasa tak ada gading yang tak retak. Kita > memahami yang namanya aplikasi adalah alat bantu yg > mutlak di perlukan dalam rangka mempercepat > penyelesaian pekerjaan yang semakin kompleks dan juga > volumenya semakin luar biasa banyak. Yang tidak > mungkin lagi di kerjakan secara manual. Posisinya > begitu penting di era modern ini sekaligus juga dalam > rangka percepatan pelayanan pada masyarakat. > > Dari banyaknya keluhan tadi maka pimpinan DJPB hrs > mawas diri, apa sebenarnya yang terjadi dibalik itu > semua. Apabila aplikasi dibuat secara mandiri dengan > memanfaatkan SDM internal yang ada. Tetapi ternyata > macet disana-sini. Ada pertanyaan mendasar yg hrs di > alamatkan pada kemampuan SDM yg bekerja atau membangun > aplikasi dimaksud. > Apabila aplikasi di buat oleh vendor, mungkin > kemampuan vendor yg patut di pertanyakan. Atau pilihan > vendor yg tidak pas. Barangkali perlu di pertanyakan > pula. > Ada dugaan yg mengemuka, kurang sempurnanya aplikasi > ini ttp sudah buru2 di lepas, krn ada berbagai > kepentingan pihak2 tertentu. Ah, saya tidak percaya > untuk hal ini. Klpun ada berarti betapa piciknya dan > sama saja menggali lobangnya sendiri. Pertanyaan > mendasar yg mungkin perlu di lemparkan: > Apakah prosedur launching untuk sebuah produk yg > dinamakan "aplikasi" sudah dilalui? a.l. apakah sudah > melalui tes laboratorium uji coba? menurut hemat saya > membangun suatu aplikasi bukan seperti kita membangun > rumah tumbuh. Tetapi seluruh aspek yg ada dan > rangkaian hasil yg ingin di peroleh telah > teridentifikasi seluruhnya, tanpa ada yang tertinggal > (identifikasi komprehensif). Harus tersedia cukup > waktu untuk menguji keandalan sistem. Setelah > 'settled' barulah produk dapat di launch. Ketika suatu > sistem di luncurkan, macet disana-sini, banyak orang > mencoba meng 'otak-atik' saya khawatir ini akan > melahirkan persoalan baru, seperti isue safety dan > security dari sistem itu sendiri. Sistem aplikasi > yang baik, kata buku, harus sudah 'given' di kunci, > orang lain yang tidak berhak tidak dapat/boleh > melakukan perubahan. > > Kalau melihat tren APBN yang terus meningkat. TA 2008 > akan mencapai 854,6 triliun. Jelas di perlukan suatu > sistem yang sangat2 andal. Saya terkejut sekaligus > juga prihatin ketika ada seorang yang menanyakan > kenapa sistem ini tidak dibangun dg menggunakan sistem > yg lebih formal? (tentu telah teruji keandalannya???), > tetapi di jawab bahwa sistem yg disebutkan mahal, dan > yang di gunakan saat ini 'gratis'. Tidak lucu menurut > saya. ( Tetapi yang menjawab pasti bukan pengambil > kebijakan?). Biaya yang di keluarkan untuk suatu > sistem yang handal adalah suatu konsekwensi logis. > Apalagi ini untuk hal yang sangat vital, yi > "pengelolaan keuangan negara". Urusan negara bukan > urusan untuk gratisan. Kl rumah tangga mungkin logis > kl kita senang yang gratisan, krn terkait dg belanja > rumahtangga. Di sekolah, kita dulu pernah belajar CBA, > cost benefit analysis, yg artinya biaya itu menjadi > sangat relatif bila di banding dengan keuntungan yang > akan kita peroleh. Sy sependapat dengan Sdr. Ary, > walaupun biayanya 1 milyar sekalipun itu belum apa2 > jika dibanding dengan jumlah APBN yg harus di kelola > (854,6 T di 2008). Berharap DJPB selalu maju dan > amanah reformasi Depkeu dapat terlaksana sesuai > keinginan Pimpinan Dep. Keuangan. > > Terimakasih. > Maaf jika ada yg tidak berkenan. > > Pakertihutomo. > (seneng mengamati polah birokrasi)
