terimakasih buat mas zaenal atas tanggapannya.saya berargumen lagi ya mas kalau salah mohon dikoreksi.
kalau berpatokan pada pp 11 tahun 2002 serta kep kepala BKN no 22 tahun 2005 maka saya menemukan beberapa kejanggalan (menurut persepsi saya) 1. dalam pp itu mengatur penerimaan secara umum mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran pelamar, tes, pengumuman tes, permohonan NIP ke BKN, penerbitan SK CPNS, penyerahan SK CPNS Asli beserta surat panggilan kepada ybs, ybs melaksanakan tugas, dan terbitlah SPMT.(seperti yang mas ihsan paparkan sebelumnya) yang terjadi pada kami adalah kami lulusan sekolah tinggi kedinasan sama seperti mas dan kebanyakan temen2, kami melaksanakan tugas duluan sebelum ada SK CPNS bahkan surat panggilan aja sampai sekarang gak ada. kalau memang kita mengacu pada pp tersebut seharussnya ada SK dulu terus ybs dipanggil untuk melaksanakan kerja. kalau prosesnya seperti itu otomatis SPMT tidak akan surut dari tanggal penetapan SK. 2. kep kepala BKN no 22 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2005. menurut saya dari judulnya saja sudah jelas mengatur penerimaan CPNS tahun tertentu (2005) yang didalamnya tercantum penerimaan CPNS diprioritaskan pada tenaga honorer. pada penjelasannya di bagian akhir disebutkan bahwa "pelamar yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN. Pejabat pembina kepegawaian, setelah menerima penetapan NIP dari BKN paling lambat 25 hari kerja setelah diterimanya NIP menetapkan SK Pengangkatan CPNS". yang terjadi pada kami tanggal penetapan NIP oleh kepala BKN adalah tanggal 28 september 2007.kami tidak tau kapan NIP itu sampai ke Pejabat pembina kepegawaian tapi penetapan SK CPNS kami tertanggal 27 maret 2008.kadang saya bertanya kok bisa lama sekali rentang waktunya padahal sama2 dijakarta dan 25 hari setelah nip diterima seharusnya SK CPNS segera terbit.(mungkin saya kurang tau proses yang sebenarnya gmana) 3. tentang surat pak dirjen yang menjawab pertanyaan kanwil kalbar. yang agak saya sesalkan pertanyaan kanwil pontianak dalam surat itu tidak to the point menanyakan masalah kami.ilustrasi yang dipakai dalam surat itu adalah pengangkatan tenaga honorer(eks pramubakti) bukan keadaan yang kami alami. 4. kenapa seolah olah (menurut saya) yang mengalami masalah seperti ini hanya di DJPB! di instansi lain kok nggak, satker juga gak ada masalah,terus kok peraturan ini seakan2 baru saja muncul...selama ini kemana aja?? padahal pp 11 itu sudah terbit di tahun 2002. gmana perlakuan lulusan prodip sejak tahun 2002 - 2005?? kami yakin kakak kelas kami itu mengalami proses yang sama dengan kami...magang dulu sebelum dapat SK CPNS.tapi kok gak ada masalah kayak yang kami alami sekatang. mohon dikoreksi bapak, ibu, mas, mbak yang membaca tulisan ini sekiranya argumen saya itu salah.ya harap dimaklumi karena bisa dibilang baru anak kemaren sore bergabung di DJPB. sekali lagi mohon maaf apabila banyak salahnya. --- In [email protected], zaenal abidin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mas Eddy dan kawan-kawan yan glain prodip angkatan 2006 yang tercinta...... > > Saya memahami apa yang mas eddy inginkan tentang masalah rapel CPNS...karena saya juga pernah CPNS dan satu alumni Jurangmangu...... > > Dimasa Saya dulu..... , kalau tidak salah saya sering membayar rapel CPNS (waktu di KPPN) itu Terhitung sesuai SPMT yang ditandatangani kepala kantor (hampir sebagian besar satker) . Yang biasanya agar uang rapelannya besar maka SPMT yang dibikin kepala kantor adalah terhitung TMT pada SK BAKN-nya (dalam kasus mas Eddy adalah 1 Oktober 2007) meskipun penetapan SK CPNS nya per 27 Maret 2008. > > Namun...... > > Sekarang ini jika kita mempedomani PP 11/2002 tentang perubahan atas PP 98/2000 tentang pengadaan PNS, disana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 s.d 3 kira2 sbb : pengangkatan CPNS ditetapkan dengan keputusan pejabat kepegawaian. Pengangkatan dimaksud dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.... pada pasal 11 A disebutkan bahwa CPNS wajib melaksanakan tugas selambat2nya 1 bulan, "setelah" menerima keputusan pengngkatan sebagai CPNS. > > Dalam penjelasan pasal 11 ayat 3 PP 11/2002 tadi dijelaskan bahwa : Yang dimaksud tidak boleh berlaku surut adalah apabila penetapannya pada bulan berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 bulan berikutnya.... > > Kemudian PP 11/2002 ini dijelaskan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 22 tahun 2005 tgl 16 nopember 2005 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2005, pada lampiran I Romawi IV point D butir 3 disebutkan bahwa SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK pengangkatan menjadi CPNS. pada point E butir 1 :Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatkan telah melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas. > > Kemdian hal ini dipertegas dalam surat Dirjen Perbendaharaan tgl 5 Juni 2008 No.S-4290/PB/2008. yang isinya meresume per BKN no.22/2005 tadi. > > Kesimpulannya : Sepanjang belum ada/tida ada ketentuan lain yang mengatur pembayaran hak gaji pertama CPNS, maka ketentuan-ketentuan diatas dapat dipedomani. > > Demikian semoga bermanfaat > > salam dari alumni jurangmangu > > > > --- On Sun, 6/22/08, Eddy <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > From: Eddy <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [Forum Prima] minta tanggapan tentang masalah rapel lulusan prodip 2006 > To: [email protected] > Date: Sunday, June 22, 2008, 10:48 AM > > > > > > > assalamualaikum wr wb > > Bapak,Ibu, Mas, dan Mbak yang kami hormati, > sebelumnya saya minta maaf jika dengan adanya tulisan ini ada yang > tidak berkenan. saya/kami mungkin adalah anak ragil/termuda di korp > DJPB ini.sekarang status masih CPNS. > > kami minta saran, pencerahan dan semacamnya tentang masalah yang > sedang kami alami.dulu waktu awal kami masuk DJPB dengan status magang > kami dikirim ke KPPN tipe B di seluruh pelosok tanah air dari ujung > aceh sampai papua (kecuali jawa) dan menunggu yang namanya SK CPNS > hampir selama 1th. > > setelah SK CPNS ada maka muncullah masalah tentang rapelan. dalam Nota > BKN TMT tertera 01 oktober 2007 dan ditetapkan 28 september 2007, > dalam SK CPNS kami tertera TMT 01 oktober 2007 (sama dengan pada nota > BKN) dan penetapan SK tanggal 27 Maret 2008. > > masalah muncul ketika beredar surat dari BKN yang menyatakan bahwa > "SPMT tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK". oleh > karena itu maka terjadi perbedaan penafsiran yang menyebabkan hak > rapelan yang kami(lulusan prodip 2006) terima tidak sama.banyak yang > mulai dibayar sejak oktober2007 dan ada beberapa yang di bayar mulai > april 2008. > > perlu diketahui kami mulai melaksanakan tugas di kantor sejak awal > april 2007 berdasarkan surat tugas yang ditandatangani pak siswo dan > bu anandi. > > kami mohon pencerahan dari bapak,ibu, mas ,mbak yang peduli dengan > masalah yang kami alami ini.kami juga anggota korp DJPB meskipun belum > PNS. > > sebagai catatan temen2 satu angkatan dengan kami lulusan prodip 2006 > yang di eselon 1 lainnya mendapatkan hak rapelan sejak TMT pada SK > CPNS (oktober07) bahkan adk kelas kami lulusan 2007 gak ada masalah > tentang rapelan ini alias lancar2 aja. > > mengapa ini hanya terjadi di DJPB? padahal yang mengeluarkan semua > pengeluaran kan DJPb(KPPN). > > terimakasih atas tanggapannya dan sekali lagi kami mohon maaf kalau > ada yang kurang berkenan dengan curhatan kami ini.tujuan kami sharing > agar mendapat solusi tentang masalah ini. > > salam hormat, > > wassalamualaikum wr wb. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] >
