Kang Acep, kang Dedi kumaha daramang, sudah lama tidak melihat anda berdua di sini, sehubungan dengan cerita kang Acep mungkin sudah banyak alumnus stan yang bergabung dengan pemda cuma pemberitaannya aja yang kurang, setau saya di Got ( kang masa saya di got di GTO aja ya ) setau saya di GTO yang membangun sistem Badan keuangan daerahnya langsung orang orang dari dep keu dan alumnus STAN, salah satunya senior saya di PA, bang penjor atau mas darmadi aris wibowo STAN angkatan 80' an, dan statusnya sudah menjadi pegawai daerah jadi tidak diperbantukan, saya kira di beberapa daerah lain ada juga perihal yang sama hanya saja program kebijakan nasionalnya memang belum ada. Selama masih besarnya kewenangan otonomi Pemda, hal demikian tergantung dari pemda itu sendiri apakah punya kemauan untuk itu, dan juga tentunya remunerasi yang menarik, bagi seorang akuntan profesional apalagi bukan putra daerah setempat pertimbangan idealisme membangun negeri tentunya harus sebanding dengan penghasilan yang ia dapatkan, kecuali kalau hal tersebut sudah menjadi program dan kewajiban nasional seperti penempatan pns pusat di kantor vertikal daerah.
kang acep cermati pengalihan bisnis TNI banyak hal yang menarik salam zamzam --- In [email protected], "dedicahriadi" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Kang... Ide Yang Bagus, AKUNTAN MASUK DESA (AMD), mungkin lebih pasnya > AKUNTAN MASUK PEMDA (AMP), Cuma meliat pola rekrutmen di daerah yang > penuh nepotisme rasanya butuh waktu beberapa generasi. Artinya Kemauan > dari Pihak Pengambilkebijaksanaan dan "niat" Pemerintah Daerah Tk I > dan II yang harus kita sorong... Semangat putra daerah dengan embel2 > Otonomi Daerah menjadi rintangan kalau tawaran buat Lulusan Akuntan > yang bukan "Asda" (red : Asli daerah). Tapi saya berdoa dan berharap > tiap2 daerah memiliki akuntan yang handal seperti yang akang > ungkapkan.. Atau Kalau bisa STAN/Menkeu kerja sama dengan PEMDA > diseluruh indonesia tiap tahun beri kuota pemda 2 orang > pegawainya/Putra daerah terbaiknya untuk didik menjadi Akuntan handal > sesuai dengan syarat2/standar yang ada pada STAN. > > > Salam > .dedi-center. > > NB : > Kang Acep, Puntennya lami tidak bersua, si akang rajin pisan nyapa2 > saya jadi ngak enak nih kalau ngak 'muncul kepermukaan' walau > sakapeung-kapeung, tapi saya lagi punya kesibukan lain euy, tapi > dimilis ini saya masih rajin baca2 kok. Sekarang dimana saya..masih > tetangga-an dekat dari tempatnya kang acep.. > > > > --- In [email protected], "Acep Hadinata" <acephadinata@> > wrote: > > > > Assalamualaikum Wr.Wb. > > > > Selamat siang semua miliser di manapun anda berada. Selamat Siang Yth > > Bapak Hari di tempat, Mas Yuni dan Hendra serta Indra di Marisa. Pujo, > > Surya, Imam, Mbak Tri dan Kang Zamzam di Got. Mas Dayu, Pak Jamruding, > > Pak Fahmi, Hendro dan Lae' Erwin di Mdo. Kang Khobir dan Ira di Ozy. > > Kng Dedy yang entah di mana? Semua miliser yang tidak bisa saya sebut > > satu persatu. > > > > Pertengahan Juni yang lalu, Bu Menteri menginisiasi bahwa segenap > > jajaran pejabat Dep-Keuangan tidak lagi merangkap jabatan sebagai > > komisaris. Walau ada Kementrian/lembaga yang tidak setuju (yang > > terang-terangan, Departemen Perindustrian), akan tetapi semua pejabat > > sami'na wa ato'na dengan beliau. Hal ini patut diapresiasi oleh kita > > semua. > > > > Saya pribadi berpendapat bahwa rata-rata BUMN kita (yang belum > > terbuka) masih amburadul. Mungkin bisa dihitung dengan jari BUMN yang > > sudah layak disebut Good Corporate Governance. Pejabat-pejabat kita > > yang menjadi komisaris adalah kepanjangan tangan dari bu Menteri yang > > bisa ikut mengawasi kinerja Direksi BUMN dimaksud. Akan tetapi, sekali > > lagi, rule is rule, conflict of interest masih mungkin terjadi kalau > > ada rangkap jabatan. Argumen ini tidak bisa didebat lagi, kita harus > > tunduk dengan perintah beliau. > > > > Yang menarik adalah wacana yang pernah diapungkan bu Menteri beberapa > > waktu yang lalu, tentang alumni STAN-Prodip Keuangan bisa disalurkan > > kepada Pemda-Pemda yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan > > ketua BPK, Bapak Anwar Nasution, bahwa lulusan akuntansi tidak > > terserap di daerah sehinggap penyusunan LKPP masih amburadul nggak > > karuan (Pemda tidak pernah pakai Akuntan asli daerah, detikfinance) > > Bila memungkinkan, akuntan-akuntan yang menjadi PNS di Depkeu yang > > ingin mengembangkan diri di pemerintah daerah, setelah melaksanakan > > ikatan dinas, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 'pindah' karir > > manjadi akuntan di daerah. Mereka harus dirangsang untuk menjadi > > 'agent of change' pola pikir dan laku aparat daerah 'gaya lama' yang > > resisten dengan perubahan. Bayangkan kesempatan yang luas yang ada di > > depan kita, hampir 200 kabupaten dan kota, berapa sih jumlah akuntan > > yang benar-benar mau menjadi pegawai daerah. Pertanyaan yang menarik > > muncul : Dengan banyaknya orang pintar di Depkeu, toh LKPP masih tetap > > Disclaimer? (Topik ini bisa dibahas lain kali, karena sangat panjang > > penjelasan dan argumen yang akan muncul) > > > > Akuntan dan profesi di bidang Manajemen Keuangan memang masih > > menjanjikan. Kalau daerah tidak bisa memberikan insentif yang > > ekuivalen dengan yang diberikan swasta, mana mungkin ada yang nekat > > 'turn around' menjadi pegawai daerah. Harus ada terobosan dan inovasi > > lain yang perlu digali oleh pemerintah daerah untuk membuat akuntan > > mau membangun daerahnya masing-masing. Mungkin teman-teman miliser > > bisa memberikan wacana pemikiran insentif atau benefit apa yang bisa > > diberikan daerah untuk membuat akuntan mau membangun daerahnya? > > > > Contoh terobosan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin > > miliser ingat, POLRI sudah mulai mangambil terobosan bahwa AKPOL > > menerima luluan S1 bahkan S2 untuk dididik menjadi taruna POLRI. > > Mereka berpendapat bahwa lulusan SMA/SMK saja tidak cukup untuk > > menjadi taruna POLRI. Mereka adalah tulang punggung yang akan menjadi > > perwira menengah yang harus manghadapi perubahan pola kejahatan yang > > setiap hari semakin canggih. > > > > Hal yang sama, seharusnya juga dimiliki oleh lembaga seperti IPDN, > > menerima mahasiswa dari berbagai Universitas (bahkan dari DIV STAN > > sekalipun) yang berminat membangun daerah sesuai kemampuan yang mereka > > miliki. Dengan disiplin ilmu yang telah mereka miliki, ditambah dengan > > kuliah 1-2 tahun tentang ilmu pemerintahan, maka akan semakin > > komprehensif kemampuan yang mereka miliki. Jadi suatu saat akan kita > > jumpai, Perwira POLRI atau Luran atau bahkan Camat di daerah yang > > bergelar : Insinyur, Akuntan, Dokter, Sarjana Komunikasi, Sarjana > > Hukum dst. Mereka lah yang tahu kemampuan dan sumberdaya di daerahnya, > > dan ilmu serta teknologi yang mereka terima di bangku kuliah bisa > > mereka aplikasikan di daerahnya masing-masing. > > > > Back to our topic, sebagai PNS yang dibesarkan di Departemen Keuangan, > > saya lihat bahwa inisiatif bu Menteri sangat inovatif. Apalagi kalau > > ternyata PNS-PNS yang kompeten (baik akuntan atau tidak) dan telah > > mengabdi sesuai ikatan dinas diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk > > hijrah ke daerah. Hal ini akan membuat daerah memiliki SDM yang sama > > kualitasnya dengan Pusat (bukan berarti daerah jelek semua loh, ini > > bukan generalisasi) sehingga dengan pola pikir dan persepsi yang sama > > tentang bagaimana mengelola keuangan dan barang seperti di Pusat, bisa > > dilakukan di daerah dan mereka bisa mencontoh Reformasi Birokrasi > > seperti yang dilakukan Departemen Keuangan. Tetapi harus ada semacam > > 'kontrak politik' bila ternyata ybs tidak menjadi 'agent of change' > > tetapi malah ikut-ikutan terjerembab kasus korupsi di daerahnya, > > hukumannya harus lebih berat dan lebih kejam (ih, ngeri...) dibanding > > PNS biasa. > > > > Panjang memang perjalanan ke arah itu, tetapi bukan sesuatu yang tidak > > mungkin kan? Jadi, kalau dulu AMD identik dengan Abri Masuk Desa, > > mengapa tidak bisa diubah menjadi Akuntan Masuk Desa, Saya kira bisa! > > > > Wassalamualaikum Wr.Wb. > > > > > > Acep Hadinata > > >
