Penjelasan mengenai postingan "jgledek" dimuat pada harian Bisnis Indonesia
hari ini dan juga di
http://berita-terkini.infogue.com/mirip_catatan_toko
Semoga pengalaman tersebut memicu semangat kita untuk bekerja lebih baik dalam
upaya menyusun laporan keuangan pemerintah yang kredibel.
Salam,
budisan
Kamis, 17/07/2008 08:44 WIB http://web.bisnis.com/artikel/2id1354.html
Menanti laporan keuangan negara yang kredibel
oleh : John Andhi Oktaveri & Erna S. U. Girsang
Siapa menyangka Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata pernah marah besar dan
melempar laporan keuangan yang diserahkan pejabat Departemen Keuangan karena
masalah pembukuan yang dinilai tidak lebih dari catatan keuangan sebuah toko.
Kejadian itu bukan terjadi sekarang tapi lima hari setelah pemerintahan Kabinet
Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinannya berjalan. Pengalaman ini dituturkan
Wapres dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
kemarin.
Apa pasal Wapres bisa begitu geram? Kekesalan Wapres saat itu cukup beralasan
karena sebagai seorang mantan pedagang, dia sadar betul betapa pentingnya
sebuah laporan keuangan. Apalagi laporan keuangan sebuah negara berpenduduk
lebih dari 200 juta jiwa dengan aset yang sangat besar.
Pada satu sisi, mengelola keuangan negara dengan toko ada persamaannya,
terutama karena sama-sama membutuhkan laporan keuangan. Akan tetapi, struktur
dan teknik pelaporan keuangan negara tentu berbeda. Untuk itulah dia menekankan
betapa pentingnya sistem pelaporan keuangan yang terstruktur berdasarkan aturan
akuntansi yang berlaku.
"Saya terkejut sekali bahwa yang dilaporkan itu sama dengan laporan toko," ujar
Kalla yang disambut tawa peserta Rakernas.
Lalu, Kalla menceritakan bahwa dia meminta laporan lebih baik lagi. Namun,
laporan berikutnya ternyata belum juga memuaskan pria kelahiran Watampone
Sulawesi Selatan yang sebelum menjadi orang nomor dua di negara ini sempat
memimpin perusahaan besar NV Hadji Kalla.
Puncak kemarahan Kalla justru muncul setelah melihat bagaimana sebuah laporan
keuangan negara dari Departemen Keuangan itu disusun secara amburadul karena
tidak terstruktur dengan baik. "Saya lebih marah lagi karena digabunglah dana
dolar sekian, yen sekian, pound sterling sekian, euro sekian. Ini sama saja
jambu tambah apel tambah kambing tambah kerbau, ditotal jadi begitu. Saya
lemparkan laporan itu dan masih saya simpan itu," katanya.
Menurut Wapres, kejadian itu menunjukkan betapa konyolnya administrasi keuangan
negara sehingga tidak mengetahui berapa kekuatan keuangan negara. Padahal, dia
ingin mengetahui kekuatan keuangan pemerintah sehingga yang dipanggil pertama
kali adalah menteri keuangan.
Sri Mulyani memang mengakui pada awalnya laporan keuangan negara belum
memuaskan. Penyebabnya, belum ada perhatian penuh seluruh lembaga pemerintah
yang besar terhadap laporan tersebut. Instansi pemerintah sampai saat ini masih
mengutamakan pelayanan publik, sementara persoalan laporan keuangan menjadi
urusan belakangan.
Laporan keuangan pemerintah secara umum masih di bawah standar akuntasi
keuangan karena masih dipengaruhi kebiasaan pengelolaan uang negara yang tidak
disertai dengan pelaporan. Menghadapi kondisi ini, pihaknya akan terus
melakukan perbaikan, meskipun tidak mudah karena terkait dengan budaya dan
kebiasaan di birokrasi yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun.
Kendati begitu, kendala tersebut secara berangsur-angsur bisa diatasi apabila
ada komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap pimpinan yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kekayaan, ataupun kewajiban negara.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berhasil memperbaiki laporan
keuangan. Misalnya, jumlah anggaran belanja yang kurang dapat
dipertanggungjawabkan turun dari Rp970 miliar pada 2006, menjadi Rp240 miliar
pada 2007. Kemajuan lain, nilai kekayaan bersih pemerintah pusat menjadi
positif, yaitu sebesar Rp169,25 triliun sampai 31 Desember 2007.
Saran konstruktif
Menkeu juga menegaskan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) dari Badan
Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat selama ini, bukanlah
akhir dari segalanya untuk berdiam diri tanpa perlu melakukan perbaikan. Upaya
untuk terus memperbaiki diri itu harus dibarengi dengan dukungan konstruktif
dari eksternal auditor yang memberikan penilaian.
Jangan sampai BPK sebagai lembaga audit negara malah mempermalukan pemerintah
dari sisi laporan keuangan. Dia berharap ke depan, koreksi BPK kepada
pemerintah bukan dengan cara mempermalukan karena pada dasarnya saran yang
disampaikan secara baik-baik akan diterima sejalan dengan upaya memperbaiki
diri.
Di sisi lain, pejabat pelaksana Menko Perekonomian itu juga menyebut masih
adanya perbedaan asas perhitungan pemerintah dan BPK. Lembaga auditor eksternal
pemerintah itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dengan asas
bruto, sedangkan pemerintah menggunakan asas neto dalam melaporkan penerimaan
migas, mengklasifikasi dana bergulir, dan konsolidasi pendapatan dalam LKPP.
Perbedaan itu tidak dapat serta merta dipastikan ada satu pihak yang bersalah,
tetapi masing-masing pihak seharusnya saling menghormati penerapan standar
akuntasi yang berbeda itu. Persoalannya, timbulnya ketidakpercayaan masyarakat
kepada birokrasi semakin kuat apabila BPK ikut-ikutan menghembuskan kesan
negatif dengan hasil pemeriksaan yang menyebutkan 'ada dana yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan.'
Menanggapi keluhan Sri Mulyani ini, Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie mengatakan
BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP sesuai dengan prosedur. Hasil
audit itu disampaikan kepada rakyat melalui DPR. Dengan begitu, dia berharap
pemerintah dan DPR dapat menindaklanjuti semua temuan BPK agar pengelolaan
keuangan negara semakin efektif dan optimal.
Sejatinya, perseteruan antara pemerintah dan BPK bukan hal baru karena polemik
'siapa yang paling benar' ini sudah dimulai sejak empat tahun lalu. Akan
tetapi, perbaikan administrasi keuangan negara yang kredibel tentu tidak bisa
dibereskan dalam sebuah ajang lempar wacana yang berkepanjangan. ([EMAIL
PROTECTED]/[EMAIL PROTECTED])
----- Original Message ----
From: jgledek <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, July 16, 2008 2:34:16 PM
Subject: [Forum Prima] LKPP pernah dilempar JK???
Dear miliser..
Secara tidak sengaja, saya melihat running text di metro tv.. isinya
seperti gledek ditengah hari... ini dia :
" Pak Jusuf Kala mengaku pernah melempar LKPP yang amburadul kepada
Dirjen Perbendaharaan saat itu, Pak Mulia Nasution.."
Selanjutnya tidak ada penjelasan apakah beliau juga masih doyan
melempar LKPP kita pada tahun berikutnya.. .
Selamat dan sukses untuk para peserta rakernas akuntansi dan
pelaporan keuangan semoga menghasilkan rumusan kebijakan di bidang akuntansi
dan pelaporan keuangan yang nantinya bermuara pada
penciptaan dan pembuatan LKPP yang jauh dari disclamer. Dengan kata
lain : Pak JK merasa berat untuk melempar LKPP, karena LKPP kita
jauh lebih padat dan akuntable.. amin.
[Non-text portions of this message have been removed]
