Penjelasan mengenai postingan "jgledek" dimuat pada harian Bisnis Indonesia hari ini dan juga di http://berita-terkini.infogue.com/mirip_catatan_toko Semoga pengalaman tersebut memicu semangat kita untuk bekerja lebih baik dalam upaya menyusun laporan keuangan pemerintah yang kredibel. Salam, budisan Kamis, 17/07/2008 08:44 WIB http://web.bisnis.com/artikel/2id1354.html Menanti laporan keuangan negara yang kredibel oleh : John Andhi Oktaveri & Erna S. U. Girsang Siapa menyangka Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata pernah marah besar dan melempar laporan keuangan yang diserahkan pejabat Departemen Keuangan karena masalah pembukuan yang dinilai tidak lebih dari catatan keuangan sebuah toko. Kejadian itu bukan terjadi sekarang tapi lima hari setelah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinannya berjalan. Pengalaman ini dituturkan Wapres dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemarin. Apa pasal Wapres bisa begitu geram? Kekesalan Wapres saat itu cukup beralasan karena sebagai seorang mantan pedagang, dia sadar betul betapa pentingnya sebuah laporan keuangan. Apalagi laporan keuangan sebuah negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan aset yang sangat besar. Pada satu sisi, mengelola keuangan negara dengan toko ada persamaannya, terutama karena sama-sama membutuhkan laporan keuangan. Akan tetapi, struktur dan teknik pelaporan keuangan negara tentu berbeda. Untuk itulah dia menekankan betapa pentingnya sistem pelaporan keuangan yang terstruktur berdasarkan aturan akuntansi yang berlaku. "Saya terkejut sekali bahwa yang dilaporkan itu sama dengan laporan toko," ujar Kalla yang disambut tawa peserta Rakernas. Lalu, Kalla menceritakan bahwa dia meminta laporan lebih baik lagi. Namun, laporan berikutnya ternyata belum juga memuaskan pria kelahiran Watampone Sulawesi Selatan yang sebelum menjadi orang nomor dua di negara ini sempat memimpin perusahaan besar NV Hadji Kalla. Puncak kemarahan Kalla justru muncul setelah melihat bagaimana sebuah laporan keuangan negara dari Departemen Keuangan itu disusun secara amburadul karena tidak terstruktur dengan baik. "Saya lebih marah lagi karena digabunglah dana dolar sekian, yen sekian, pound sterling sekian, euro sekian. Ini sama saja jambu tambah apel tambah kambing tambah kerbau, ditotal jadi begitu. Saya lemparkan laporan itu dan masih saya simpan itu," katanya. Menurut Wapres, kejadian itu menunjukkan betapa konyolnya administrasi keuangan negara sehingga tidak mengetahui berapa kekuatan keuangan negara. Padahal, dia ingin mengetahui kekuatan keuangan pemerintah sehingga yang dipanggil pertama kali adalah menteri keuangan. Sri Mulyani memang mengakui pada awalnya laporan keuangan negara belum memuaskan. Penyebabnya, belum ada perhatian penuh seluruh lembaga pemerintah yang besar terhadap laporan tersebut. Instansi pemerintah sampai saat ini masih mengutamakan pelayanan publik, sementara persoalan laporan keuangan menjadi urusan belakangan. Laporan keuangan pemerintah secara umum masih di bawah standar akuntasi keuangan karena masih dipengaruhi kebiasaan pengelolaan uang negara yang tidak disertai dengan pelaporan. Menghadapi kondisi ini, pihaknya akan terus melakukan perbaikan, meskipun tidak mudah karena terkait dengan budaya dan kebiasaan di birokrasi yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Kendati begitu, kendala tersebut secara berangsur-angsur bisa diatasi apabila ada komitmen yang sungguh-sungguh dari setiap pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kekayaan, ataupun kewajiban negara. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berhasil memperbaiki laporan keuangan. Misalnya, jumlah anggaran belanja yang kurang dapat dipertanggungjawabkan turun dari Rp970 miliar pada 2006, menjadi Rp240 miliar pada 2007. Kemajuan lain, nilai kekayaan bersih pemerintah pusat menjadi positif, yaitu sebesar Rp169,25 triliun sampai 31 Desember 2007. Saran konstruktif Menkeu juga menegaskan opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat selama ini, bukanlah akhir dari segalanya untuk berdiam diri tanpa perlu melakukan perbaikan. Upaya untuk terus memperbaiki diri itu harus dibarengi dengan dukungan konstruktif dari eksternal auditor yang memberikan penilaian. Jangan sampai BPK sebagai lembaga audit negara malah mempermalukan pemerintah dari sisi laporan keuangan. Dia berharap ke depan, koreksi BPK kepada pemerintah bukan dengan cara mempermalukan karena pada dasarnya saran yang disampaikan secara baik-baik akan diterima sejalan dengan upaya memperbaiki diri. Di sisi lain, pejabat pelaksana Menko Perekonomian itu juga menyebut masih adanya perbedaan asas perhitungan pemerintah dan BPK. Lembaga auditor eksternal pemerintah itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dengan asas bruto, sedangkan pemerintah menggunakan asas neto dalam melaporkan penerimaan migas, mengklasifikasi dana bergulir, dan konsolidasi pendapatan dalam LKPP. Perbedaan itu tidak dapat serta merta dipastikan ada satu pihak yang bersalah, tetapi masing-masing pihak seharusnya saling menghormati penerapan standar akuntasi yang berbeda itu. Persoalannya, timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi semakin kuat apabila BPK ikut-ikutan menghembuskan kesan negatif dengan hasil pemeriksaan yang menyebutkan 'ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.' Menanggapi keluhan Sri Mulyani ini, Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie mengatakan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP sesuai dengan prosedur. Hasil audit itu disampaikan kepada rakyat melalui DPR. Dengan begitu, dia berharap pemerintah dan DPR dapat menindaklanjuti semua temuan BPK agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif dan optimal. Sejatinya, perseteruan antara pemerintah dan BPK bukan hal baru karena polemik 'siapa yang paling benar' ini sudah dimulai sejak empat tahun lalu. Akan tetapi, perbaikan administrasi keuangan negara yang kredibel tentu tidak bisa dibereskan dalam sebuah ajang lempar wacana yang berkepanjangan. ([EMAIL PROTECTED]/[EMAIL PROTECTED]) ----- Original Message ---- From: jgledek <[EMAIL PROTECTED]> To: forum-prima@yahoogroups.com Sent: Wednesday, July 16, 2008 2:34:16 PM Subject: [Forum Prima] LKPP pernah dilempar JK???
Dear miliser.. Secara tidak sengaja, saya melihat running text di metro tv.. isinya seperti gledek ditengah hari... ini dia : " Pak Jusuf Kala mengaku pernah melempar LKPP yang amburadul kepada Dirjen Perbendaharaan saat itu, Pak Mulia Nasution.." Selanjutnya tidak ada penjelasan apakah beliau juga masih doyan melempar LKPP kita pada tahun berikutnya.. . Selamat dan sukses untuk para peserta rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan semoga menghasilkan rumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang nantinya bermuara pada penciptaan dan pembuatan LKPP yang jauh dari disclamer. Dengan kata lain : Pak JK merasa berat untuk melempar LKPP, karena LKPP kita jauh lebih padat dan akuntable.. amin. [Non-text portions of this message have been removed]