Maaf ikut menimpali saja setelah melihat dua tulisan terakhir mas gus dur gondes tentang assestment dan komisaris dari birokrat kok kayaknya pesimis semua ya..tapi saya mencoba memberi pandangan lain aja kenapa masih ada pejabat publik yang ditempatin di komisaris?? kalau tentang menambah penghasilan wallahua'lam deh..tapi kalau dari sisi saham ini baru pas.seperti diketahui biasanya pemegang saham yang memiliki saham diatas 20% berhak menempatkan wakilnya didalam manajerial perusahaan..karena hal ini berkaitan dengan kepentingannya sebagai pemegang saham..ingat dia kan juga punya hak milik atas perusahaan tersebut.
begitu juga pemerintah yang memiliki saham rata2 diatas 50% di BUMN.maka pemerintah berhak menempatkan wakilnya disana.kalau Menkeu sebagai bendahara umum negara maka saham BUMN juga dalam pengeloaannya jadi menkeu berhak menempatkan wakilnya disana.seandainya mas di BUMN pemerintah gak menempatkan wakilnya siapa yang akan membela kepentingan pemerintah disana.maka amannya memang dari birokrasi yang ditempatkan disana, satu hal lagi mas gus dur menteri hanya menempatkan orang di komisaris sedangkan Direksinya kebanyakan dari kalangan profesional..kenapa komisaris? karena di level komisaris bisa memberi pertimbangan ke direksi atau menstop kebijakan direksi yang dianggap akan merugikan pemerintah..atau malah merugikan rakyat. sedangkan kebijakan operasioanal dan tetek bengek menjalankan perusahaan murni di direksi mas. asal mas Gusdur tau ya paling bayaran komisaris itu masih gede Renumerasinya pak setjen lho..jadi ini masalah keterwakilan dan hak untuk mengatur perusahaan demi terjaminnya kepentingan pemerintah mas Gus dur..jadi kata orang jawa jangan asal hantam kromo aja..di tabayyun dulu sebelum menuduh di nalar dulu sebelum menjudge seseorang mas.
