Kalau pakai kriteria Rp 2 perhari mungkin angka kemiskinan nggak sampai 1%.
Yg jelas menurut kriteria BPS mereka yg income-nya Rp 300 ribu perbulan sudah jadi orang kaya bukan lagi orang miskin, tapi semua income-nya cuman cukup buat bayar sewa rusunawa-nya Ahok setelah itu nggak ada uang tersisa buat makan minum hidup dalam kegelapan tanpa listrik PLN tanpa air PDAM. ---In [email protected], <nesare1@...> wrote : Kalau pakai standard mars USD 3 perhari, kira2 berapa ya angka kemiskinan di Indonesia? lebih dari 50%, 60%, 70%? Kalau pakai standard dewa dewi USD 10 perhari, kira2 berapa ya angka kemiskinan di Indonesia? lebih dari 50%, 60%, 70%? Kalau pakai standard USA jaman clinton USD 17 perhari, kira2 berapa ya angka kemiskinan di Indonesia? lebih dari 50%, 60%, 70%? Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Saturday, October 22, 2016 1:59 PM To: [email protected] Subject: [GELORA45] Yakin Pengangguran dan Kemiskinan Turun di Era Jokowi-JK? Seandainya yang dipakai standar internasional USD 2 perhari atau sekitar Rp 800 ribu perbulan, kira2 berapa ya angka kemiskinan di Indonesia? lebih dari 50%, 60%, 70%? --- BPS mengukur warga miskin jika penghasilannya kurang dari Rp 280 ribu per bulan. Sedangkan standar internasional, warga miskin adalah yang berpenghasilan di bawah USD 2 per hari. “Jadi ini juga persoalan metodologi," ujarnya. ... http://www.jpnn.com/read/2016/10/22/475897/Yakin-Pengangguran-dan-Kemiskinan-Turun-di-Era-Jokowi-JK- http://www.jpnn.com/read/2016/10/22/475897/Yakin-Pengangguran-dan-Kemiskinan-Turun-di-Era-Jokowi-JK- Sabtu, 22 Oktober 2016 , 14:48:00 Yakin Pengangguran dan Kemiskinan Turun di Era Jokowi-JK? Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati dalam diskusi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi JK di Jakarta Pusat, Minggu (22/10). Foto: Ricardo/JPNN.Com JAKARTA - Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengakui adanya penurunan angka pengangguran terbuka selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, Enny juga menyodorkan fakta bahwa BPS mencatat adanya penurunan upah buruh di sektor pertanian dan buruh bangunan dalam dua tahun terakhir pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu. "Jadi BPS itu juga mencatat ada penurunan upah ril buruh tani sebesar 4,35 persen dan buruh bangunan 2,28 persen," ujar Enny saat menjadi pembicara diskusi tentang Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10). Pemerhati ekonomi yang juga direktur di INDEF itu menambahkan, ketika upah bagi kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh tani ataupun buruh bangunan menurun, maka penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, anak atau istrinya terpaksa ikut bekerja di sektor informal. “Ini yang membuat angka pengangguran terbuka terlihat menurun. Tapi yang merasakan tidak demikian. Misalnya inflasi memang tiga persen, tapi inflasi bahan makanan mengalami kenaikan luar biasa. Padahal harga komoditas dunia turun, harga pangan kita sendiri saja yang naik," ujar Enny. Selain itu, katanya, kebutuhan terhadap pangan mencapai 70-80 persen dari porsi pengeluaran rumah tangga bagi berpendapatan menengah ke bawah. Akibatnya ketika inflasi meningkat, maka masyarakat tidak mampu membeli komoditas non-pangan. Enny juga menyinggung menurunnya angka kemiskinan. Ia menganggap penurunan angka kemiskinan hanya karena patokan untuk mengukurnya. BPS mengukur warga miskin jika penghasilannya kurang dari Rp 280 ribu per bulan. Sedangkan standar internasional, warga miskin adalah yang berpenghasilan di bawah USD 2 per hari. “Jadi ini juga persoalan metodologi," ujarnya.(gir/jpnn)
