Konteksnya apa? Kalau policy itu bukan semena2 kebenaran.
Kalau suatu policy salah, seyogyanyalah dirubah. Ini urusannya hukum. Bukan masalah angkat sumpah, program resmi atau yg lainnya. Ente kan suka ngomong hukum, koq bisa ngomong kaya’ gini ya?! Wah….sudah blinded. Begini ini kalau sudah mau menang sendiri. jadi subjektif dan tidak bisa objektif lagi. Moso’ penggantian/revisi policy salah? Ente ngerti ndak menjalankan suatu organisasi? Apalagi negara! Coba cari 1 pemimpin saja didunia ini yg tidak pernah merubah policy pemimpin sebelum yg digantinya! Kasih 1 contoh saja didunia ini! Jangankan negara, disuatu perusahaan juga boleh? Untuk gampangnya dirumah ente saja! Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, November 30, 2016 6:48 AM To: [email protected] Subject: AW: [GELORA45] Potret Suram Kepemilikan Tanah Warga di Jakarta Yang Di Bodohi Dan Dirampas Kejahatan Negara Prona adalah program resmi Pemerintah Republik Indonesia. Sangat keterlaluan kalau pemerintahan / kepala daerah berikutnya menentang atau menyalahkan pemerintah terdahulu. Padahal mereka semua menjadi pemerintah dengan mengangkat sumpah yang sama. Inilah potret suram Indonesia di tangan pemerintahan norak. Pemerintahan satu dan pemerintahan lain seolah pemerintahan dari negara berbeda yang konsep dan kepentingannya tidak nyambung. Pemerintahan yang tanpa malu saling cakar di bawah panji-panji negara yang sama. Kalah dengan stiker di pantat bus: sesama bus kota dilarang saling mendahului. Stiker yang mengingatkan semua pihak bahwa kewajiban bus kota (apa pun perusahaannya dan siapa pun sopirnya) adalah mengantarkan penumpang ke tujuan dengan selamat dan nyaman. Sekarang, petugas dari partai yang sama saja saling meludahi. --- roeslan12@... wrote: Refleksi : Suram Kepemilikan Tanah warga Jakarta adalah merupakan pencerminan adanya masyarakat pemburu renten ekonomi, atau yang dalam istilah ekonomi biasanya disebut Rent-Seeking, yang secara lengkapnya disebut ´´The Political Ecomomy oft he Rent-Seeking``, yang telah dikembangkan memjadi suatu konsep yang sangat menarik,yaitu konsep rent-seeking (Usaha memperoleh rente, atau bisa juga disebut usaha untuk mendapatkan uang siluman), konsep ini sungguh relevan di NKRI, karena pemerintah dan aparatur negara masih mengindap budaya KKN. Penomena rent-seeking ini tercermin dalam kutipan dibawah ini. Kutipan : Awalnya, tanah di Kampung Pulo dimiliki warga dengan dasar verpoonding Indonesia sejak tahun 1920-an. Sampai dengan tahun 1980-an, BPN Jakarta mencoba untuk melaksanakan program Prona di Kampung Pulo (program bagi warga miskin untuk mengurus sertifikat tanah secara gratis). Ternyata pelaksanaan Prona di Kampung Pulo gagal. Dari luas tanah dua hektar lebih, hanya lima bidang tanah yang berhasil disertifikatkan. Penyebabnya,selain proses terbitnya sertifikat lamban dan birokrasi berbelit di BPN, warga juga harus merogoh kantong hingga Rp30 jutaan untuk biaya sertifikat tanah. Adanya biaya hingga puluhan juta untuk mendapatkan sertifikat lewat program Prona sangat mengherankan. Sebab prona seharusnya bebas biaya administrasi dan bebas pajak perolehan hak. “Kenyataannya warga dibebani biaya siluman oleh para pengurus tanah di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Vera. Baca: Warga Gusuran Kesulitan Membuat Sertifikat, Ahok Langgengkan Cara Orba. (huruf merah darai saya) Dari kutipan diatas kita ``lihat`` bahwa di DKI Jakarta pada dasarnya sudah ada apa yang di sebut program Prona, namun dalam kenyataannya pemerintah (BPN) dalam berbagai bidang mengadakan campurtangan untuk mengkoreksi dengan bermacam-macam alasan, yang pada dasarnya adalah untuk memperoleh Rente. Penomena rente ekonomi inilah yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan Prona di kampung Pulo. Campurtangan pemerintah (BPN) dalam konteks ini bisa berupa pengawasan atministrasi atas mekanisasi Prona, yang terkait dengan perizinan. dampaknya adalah Warga dikenakan biyaya siluman (rent-Seeking), karena BPN berusaha untuk memperoleh Rente. Rent-Seeking itu terjadi dimana-mana, misalnya, jika pemerintah menentukan pembatasn kuantitatif atas impor dari suatu barang tertentu, maka harga barang itu akan naik akibat pembatasn kuantitatif tersebut, yang akan menghasilkan tambahan keuntungan (keuntungan pembatasan) atau renten bagi importir, yang beruntung memperoleh izin atau lisensi impor untuk barang tersebut. Roeslan. Von: jonathangoeij@... Potret Suram Kepemilikan Tanah Warga di Jakarta Yang Di Bodohi Dan Dirampas Kejahatan Negara <http://www.postmetro.co/2016/09/potret-suram-kepemilikan-tanah-warga-di.html> Potret Suram Kepemilikan Tanah Warga di Jakarta Yang Di Bodohi Dan Dirampas... Banyak broker tanah lakukan kongkalikong dengan pihak kelurahan di Jakarta, untuk memperlemah kepemilikan tanah ... <http://www.postmetro.co/2016/09/potret-suram-kepemilikan-tanah-warga-di.html> Jumat, 02 September 2016 POSMETRO INFO - Banyak broker tanah lakukan kongkalikong dengan pihak kelurahan di Jakarta, untuk memperlemah kepemilikan tanah milik warga di belakang berbagai kasus penggusuran di Ibu Kota DKI. Kuasa hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi membeberkan, selain kelurahan, pihak lain dari pemerintah yang patut disorot adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pelaksana tugas bidang pertanahan yang dianggapnya telah memperlemah posisi kepemilikan tanah warga. Kata dia, suburnya spekulan tanah dan broker di DKI Jakarta terjadi selain akibat harga tanah yang tinggi dan adanya kesenjangan akan pemahaman pentingnya memiliki sertifikat tanah, diperparah dengan dualisme pada sistem kepemilikan tanah. Kata dia, modus semacam itu banyak terjadi di Jakarta. “Salah satunya di penggusuran Kampung Pulo,” ucap dia kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (1/9). Sejarah Kepemilikan Tanah Warga Kampung Pulo Awalnya, tanah di Kampung Pulo dimiliki warga dengan dasar verpoonding Indonesia sejak tahun 1920-an. Sampai dengan tahun 1980-an, BPN Jakarta mencoba untuk melaksanakan program Prona di Kampung Pulo (program bagi warga miskin untuk mengurus sertifikat tanah secara gratis). Ternyata pelaksanaan Prona di Kampung Pulo gagal. Dari luas tanah dua hektar lebih, hanya lima bidang tanah yang berhasil disertifikatkan. Penyebabnya,selain proses terbitnya sertifikat lamban dan birokrasi berbelit di BPN, warga juga harus merogoh kantong hingga Rp30 jutaan untuk biaya sertifikat tanah. Adanya biaya hingga puluhan juta untuk mendapatkan sertifikat lewat program Prona sangat mengherankan. Sebab prona seharusnya bebas biaya administrasi dan bebas pajak perolehan hak. “Kenyataannya warga dibebani biaya siluman oleh para pengurus tanah di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Vera. Baca: Warga Gusuran Kesulitan Membuat Sertifikat, Ahok Langgengkan Cara Orba Potret suram kepemilikan tanah warga Kampung Pulo terus berlanjut. Setelah kegagalan program Prona, Lurah Kampung Melayu kemudian menerbitkan surat himbauan kepada seluruh warga Kampung Pulo. Isinya, setiap transaksi tanah harus dibuat di atas blanko “Jual Beli Bangunan Di Atas Tanah Negara.” Baca: Program Prona di DKI ‘Melempem’, BPN Berdalih Tergantung Lurah Pasca himbauan dari lurah itu, ada perubahan kebiasaan dalam transaksi jual beli tanah warga. Yakni menggunakan kop surat dari Kelurahan dan harus disetujui oleh Lurah dan Camat. “Bentuk transaksi ini yang saya katakan ada dualisme dalam sistem pertanahan kita. padahal hukum agraria mengatakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan transaksi tanah adalah PPAT (Notaris/PPAT atau Camat untuk di luar Jakarta sedangkan untuk wilayah Jakarta PPAT/Notaris),” ujar Vera. Akibat dari tindakan lurah inilah, kemudian pemerintah mengklaim tanah warga di Kampung Pulo merupakan tanah negara. Menurut Vera, tindakan pemerintah dengan menggunakan alat-alat atau perangkat negara dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan negara. “Yang telah merampas tanah warga sekaligus melakukan pembodohan kepada warganya,” kata Vera.( <http://www.aktual.com/potret-suram-kepemilikan-tanah-warga-di-jakarta-dirampas-kejahatan-negara/> ak)
