Setelah MA & MK memerintahkan UN dihentikan, apakah kemudian dihentikan atau 
diacuhkan begitu saja?Apakah sekarang kwalitas pendidikan sudah merata sehingga 
UN diadakan lagi?
Saya baca di website kemendikbud "Hasil UN tidak digunakan untuk penentu 
kelulusan siswa. Namun fungsi UN tetap penting karena digunakan untuk mengukur 
kompetensi siswa dan salah satu dasar pertimbangan seleksi ke jenjang yang 
lebih tinggi." tetapi kenapa kok bisa terjadi murid yg tidak lulus sekolah 
gara2 UN?
UN memang menciptakan peluang bisnis baru menciptakan juga lapangan kerja baru 
terutama dikalangan bisnis bimbingan belajar, dalam hal ini kalangan bisnis 
tidak perlu disalahkan mereka hanya memanfaatkan peluang yg ada, tetapi dilain 
pihak mereka2 yg secara finansial kurang mampu akan sukar mengikuti.
Di California atau juga state2 yg lain ada yg namanya SBAC (Smarter Balanced 
Assessment Consortium) yang setiap tahun melakukan test bahkan mulai dari anak2 
SD (mulai kelas 3 SD sampai SMA) yg tujuannya utk standarisasi dan ini tidak 
mempengaruhi nilai rapor ataupun kenaikan kelas sama sekali, diselenggarakan 
oleh masing2 state dgn masukan2 dari setiap school disctrict. Kalau kita 
perhatikan justru mirip2 dgn yg diusulkan Mendikbud Muhadjir Effendy yg ditolak 
itu. Disediakan juga website utk practice, setiap murid bisa mencoba latihan 
sendiri, coba disini pilih dulu gradenya (grade 3-12): 
https://login4.cloud1.tds.airast.org/student/V171/Pages/LoginShell.aspx?c=SBAC_PT




---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :

Banyak ujian, satu tujuan: mencetak gelombang kuli berijazah 
untuk kepentingan korporasi nekolim.
--- jonathangoeij@... wrote:
Banyak sekali ujian-nya, ada ujian nasional setelah itu ujian masuk perguruan 
tinggi lagi. Apa ujiannya sama/mirip2 atau beda sama sekali?
--- ajegilelu@... wrote :
UN mengakibatkan bimbingan belajar jadi laris memang tak terelakan.
Yang seru kalau bimbingan belajar yang menyebabkan diadakannya UN..Tapi yah 
dua-duanya sejalan saja sebagai fabrikasi pendukung semangatkorporatif: bisnis 
yang menguntungkan :)
Madrasah dan SMK juga kena UN, wong yang diuji cuma 3 mata pelajaran 'pokok' 
yaitu, Bahasa Indonesia, Matematik, dan Bahasa Inggris!
Untuk tingkat SMA/sederajat ditambah mata pelajaran jurusan / kejuruan seperti 
Kimia; Sosiologi; Sastra; Mesin; atau Fiqh untuk madrasah.
Masuk perguruan tinggi ada lagi tesnya, walau yang lebih menentukan 
diterima-tidaknya adalah jawaban meyakinkan dari soal-soal yang menjurus ke 
kekuatan finansial ortu, hahaha....! Bedebah betul kalautujuan pendidikan hanya 
untuk menjadikan sekolahan sebagai toko ijazah.
Barangkali setelah 10 tahun disemai dan ditanam rezim SBY-JK, para cukong 
menanggap di era Jokowi-JK-Ahok ini Indonesia sudah memiliki generasi awal yang 
kooperatif sebagai pendukung mekanisme korporasi.Setidaknya sebagai kuli 
berijazah merangkap pasar / konsumen.
--- jonathangoeij@... wrote:
kelihatannya UN itu cuman bikin laris bisnis bimbingan belajar, apakah begitu?
Di US juga ada test SAT biasanya utk masuk perguruan tinggi, dan tidak 
menentukan kelulusan SMA.
Apakah madrasah juga harus UN?
--- ajegilelu@... wrote :
Betul, ujian nasional bukan cuma mengakibatkan stresspada siswa secara nasional 
tapi sudah sampai ketahap bunuhdiri - tahun ini kalau tidak salah 
menimpapelajar SMP di Jawatengah.
Selain itu, standar 'nasional' dinilai tidak masuk akal mengingat kualitas guru 
serta prasarana pendidikan yang tidak/belum merata di semua daerah. MA & 
MKmemerintahkan UN dihentikan sebelum pemerintah memenuhi persyaratan standar 
di seluruh Indonesia.
--- jonathangoeij@... wrote:
Sebenarnya bagaimana kasus ujian nasional itu? saya kok kurang begitu paham. 
apakah kalau sso tidak lulus UN itu artinya tidak lulus SMA biarpun misalnya 
menurut nilai rapor seharusnya lulus?
--- ajegilelu@... wrote :
Ujian nasional yang sejak jaman SBY saja sudah dilarang oleh MA & MK tetap mau 
diteruskan Jokowi.
Bayangkan, membangkang putusan lembaga-lembaga hukum tertinggi itu kan sama 
saja pembangkangan terhadap konstitusi. Kalau dirinya tidak mau patuh pada 
hukum (dan cuma pandai meniru IMF) ya jangan salahkan orang lain yang juga 
tidak mau patuh pada hukum dan belajar meniru pemerintah.
Bukan begitu?

Kirim email ke